Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan, pemerintah akan terus mendorong produksi vaksin dalam negeri. Hal ini tak lain untuk memenuhi kebutuhan vaksin selama tahun 2021.

Menurutnya, selama tahun 2021 pemerintah mengestimasikan kebutuhan vaksin sebanyak 50 juta dosis. Ia menjelaskan, jumlah tersebut masih akan terus berubah.

Untuk itu, menurutnya pemerintah akan terus menggenjot produksi vaksin dari dalam negeri.

Senada, Anggota Komisi IX Fraksi Partai NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla minta produksi vaksin dalam negeri dipercepat. Hal tersebut untuk mempercepat pemberian vaksinasi covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar, mengatakan di tengah kontroversi pengadaan, importasi, distribusi vaksin, seharusnya hal itu mampu memicu kalangan perusahaan BUMN farmasi memainkan perannya memproduksi vaksin sendiri di Indonesia. Hal itu agar BUMN farmasi bisa memberi kontribusi profesional yang lebih kreatif, cerdas, bermanfaat bagi mayoritas warga masyarakat serta bagi negara.

“Maksudnya, di tengah masa Pandemi Covid 19 dan sesudah Pandemi, kalangan BUMN farmasi diharapkan juga memiliki inisiatif dan gagasan segar, menajamkan rencana bisnis yang lebih besar dan strategis berjangka panjang, berkembang, berkelanjutan serta mengoptimalkan benar upaya menjadi industri farmasi yang kokoh di dalam negeri dan berani memasuki pasar regional atau syukur di level global,” ujar Marwan dalam keterangannya, Senin (29/3).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan di Papua. Peristiwa itu terjadi akibat ulah dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Komnas HAM pernah menemukan tindakan kekerasan yang sangat brutal.

“Berikutnya saya tambahkan tentang penanganan Papua ada kasus kekerasan yang terjadi. Kami Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dari OPM bahkan kadang-kadang sangat brutal,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021). Ahmad pun mencontohkan satu peristiwa kekerasan yang cukup parah yang terjadi di Wamena sebagai buntut dari aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Ketika itu, Ahmad mengatakan Komnas HAM merasa sangat khawatir bila terjadi konflik horizontal antarmasyarakat di Tanah Cenderawasih akibat kejadian tersebut.

“Seperti peristiwa Wamena dan kota lain, demonstrasi setelah isu rasisme di Surabaya kami catat ada aksi kekerasan separatisme OPM itu. Bahkan saya ketemu Kapolda dan Pangdam saya katakan jangan dipublikasikan karena sangat sadis, khawatir ada serangan balik dari kelompok masyarakat yang marah,” ujar Ahmad.

Oleh sebab itu, Ahmad menyebut Komnas HAM telah meminta kepada pemerintah untuk diberikan keleluasaan melakukan pendekatan dialog kepada tokoh masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan di Papua di masa mendatang. (*)

Sidang lanjutan Rizieq Shihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021), dengan agenda sidang penyampaian tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi yang telah disampaikan Rizieq pada sidang sebelumnya. Selain menanggapi sejumlah poin dari eksepsi Rizieq, Jaksa Penuntun Umum (JPU) juga mempermasalahkan sikap Rizieq dalam eksepsinya yang menggunakan kata-kata tak pantas dengan menyebut JPU pandir dan dungu.

JPU menyatakan kata ‘dungu’ dan ‘pandir’ yang pakai oleh Rizieq Shihab bukan bagian dari eksepsi. Lebih lanjut JPU menyatakan bahwa kalimat-kalimat tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan berpikir dangkal.

“Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian dari eksepsi kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikir dangkal,” ujar JPU.

Lebih lanjut, JPU mengingatkan agar Rizieq tidak menjustifikasi orang lain terlebih meremehkan sesama, karena sifat itu menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik.

“Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya ‘imam besar’ dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah, dengan program revolusi akhlaknya, akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya,” tambah JPU.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto aksi terorisme yang terjadi di Mabes Polri maupun di Gereja Katedral Makassar.

“Janganlah menyebarkan foto-foto yang tidak memenuhi persyaratan etis serta persyaratan perundang-undangan di ruang digital,” katanya.

Menurut Menkominfo penyebaran foto maupun video kejadian terorisme justru menambah ketakutan di tengah masyarakat. Dengan demikian tujuan dari pembuat teror bisa tercapai. Selain itu, penyebaran foto dan video itu juga bisa berpotensi menghasut serta menimbulkan adu domba di tengah masyarakat. Dia berharap masyarakat bersikap bijak dalam membuat unggahan di media sosial. Ia juga meminta agar masyarakat menunggu hasil penyelidikan para aparat penegak hukum.

Selanjutnya Menkomingo juga mengatakan pihaknya tengah mendapat mandat membuat pedoman mengenai penanganan pelanggaran di ruang digital. Pemerintah terus mendorong penggunaan ruang digital secara bijak melalui literasi digital dan grup diskusi.

Senada dengan Menkominfo, peringatan soal penyebaran foto teroris juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Menurut Azis ancaman teror sebenarnya telah beredar dan diterima aparat pasca penangkapan 22 terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di wilayah Jawa Timur, pada 18 Maret 2021 lalu. Sasaran ternyata beralih ke Makassar. Kita semua, prihatin dan menyesalkan peristiwa ini terjadi.

Azis menduga ada upaya pengalihan aksi dan target jika dicermati dari tragedi dugaan bom bunuh diri di Gereja Katedral tersebut. Azis menduga ada sel-sel baru terorisme yang sudah bergerak ke berbagai daerah dari Jawa Timur. Dugaan tersebut merujuk dari dua peristiwa yang saling berkaitan.

“Skemanya sudah matang. Jika kita melihat kronologi rentetan peristiwa ini. DPR meminta Densus segera bergerak. Karena dikhawatirkan akan ada aksi serupa yang disiapkan pada lokasi yang berbeda,”.

Azis berharap masyarakat agar tenang dan meminta agar tidak memposting gambar-gambar ledakan ini. Aparat sedang bergerak. serahkan prosesnya kepada penegak hukum. Jangan pula posting gambar-gambar atau video ledakan apalagi jasad korban ledakan. Memposting gambar-gambar ke jejaring media sosial adalah bagian dari upaya pelemahan dan menggangu psikologi khususnya keluarga korban.

Azis memastikan aksi pengeboman merupakan rencana hitam yang tidak menyukai kondisi dan situasi daerah, khususnya situasi nasional tenang dan aman. Azis meminta usut tuntas dan bongkar jaringan ini. Ia yakin Densus 88 Anti Teror mampu bekerja dengan baik. Azis meminta sekali lagi kepada masyarakat untuk bijak di media sosial. Menurutnya ini adalah duka kita bersama, jaga ruang komunikasi digital kita dengan bijak.

Sementara itu, Koordinator Nasional Forum Pegiat Media Sosial Indonesia (FPMSI), Hafyz Marshal mengimbau warganet senantiasa waspada terhadap konten radikalisme dan provokatif di media sosial. Ia mengajak warganet agar melaporkan konten radikalisme kepada platform media sosial tersebut.

“Jika ada konten yang tak layak, mari lakukan laporan ke penyedia platform agar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya segera menurunkan konten tak layak tersebut,” kata Hafyz.

Tak hanya itu, Hafyz juga mengajak seluruh elemen warganet, terlebih generasi milenial agar senantiasa konsisten menyebarkan konten positif seputar persatuan dan perdamaian di media sosial, serta tidak menyebarkan konten aksi terorisme seperti foto maupun video. Menurut Hafyz penyebaran foto maupun video aksi terorisme memberikan peluang bagi pelaku teror untuk mencapai tujuannya, yakni menyebarkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu mari sama-sama kita jaga ruang digital kita dengan hanya menyebarkan konten-konten positif saja. Tahan tangan dan jari kita untuk tidak menyebarkan foto ataupun video aksi terorisme, karena itu justru akan membantu tujuan mereka menebarkan rasa takut.terorisme

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu melawan terorisme. Hal itu disampaikannya menanggapi aksi penyerangan yang terjadi di area Mabes Polri, Rabu kemarin. “Terkait dengan terjadinya aksi terorisme kemarin sore di Mabes Polri, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh Tanah Air agar semuanya tetap tenang tapi juga waspada dan menjaga persatuan, dan kita semuanya bersatu melawan terorisme “.

Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. “Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di Tanah Air ”. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa dirinya juga telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. Terkait aksi terorisme ini, Kepala Negara juga telah memerintahkan segenap jajaran terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. “Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan”.

Sementara itu, Hasanudin Abdurakhman, Direktur PT Osimo Indonesia dalam sebuah artikelnya disampaikan bahwa Serangan teroris kembali terjadi, dan kali ini di tengah krisis pandemi Covid-19. Teroris meledakkan dirinya, dengan niat untuk mencelakakan orang lain. Membuat orang lain celaka adalah tujuan kematiannya. Orang-orang seperti ini, hidup sebagai anggota masyarakat pun sungguh mengerikan. Mereka tidak lagi punya tujuan hidup. Tujuan mereka hanya mati, dan mati dengan mencelakakan orang lain.
Para teroris yang menganut paham ini jelas bukan bagian dari kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat beragama. Mereka tidak peduli pada siapa pun korbannya. Apapun agama orang lain, kalau bukan dari golongan mereka, bagi mereka hanyalah musuh belaka. Sangat penting bagi kita, warga masyarakat, untuk memahami poin ini. Jangan sampai ada lagi simpati, sekadar karena mereka seagama dengan Anda, atau berpenampilan sama. Sesungguhnya mereka tidak sama dengan siapa pun.

Sudah ada banyak fakta yang menegaskan soal ini. Para teroris menyerang kerumunan orang, tak peduli siapa saja yang berada dalam kerumunan itu. Bahkan mereka pun terang-terangan menyerang masjid, tempat suci umat Islam. Kenapa begitu? Karena sekali lagi, orang Islam pun, kalau bukan dari golongan mereka, tidak mereka anggap muslim.

Ini perlu ditegaskan, karena selama ini masih saja ada orang-orang dan lembaga resmi yang dengan berbagai cara menunjukkan dukungan kepada para teroris. Jenazah mereka disambut dan dikuburkan dengan perlakuan seolah mereka itu pejuang. Mereka tak pantas mendapat penghormatan seperti itu. Semoga Bermanfaat (*)

Oleh : Putu Prawira )*

Polemik yang terjadi di dalam internal partai politik tidak pernah dicampuri oleh pemerintah. Kedua kubu yang sedang berseteru diharap menyelesaikannya secara baik-baik, tanpa harus meminta bantuan presiden. Netralitas pemerintah patut diapresiasi karena memang bukan wewenangnya untuk mengatasi masalah partai politik.

Publik dikejutkan dengan KLB Partai Demokrat yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum. Padahal yang mereka ketahui, ketuanya adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Dualisme kepemimpinan ini membuat kedua kubu berseteru, karena sama-sama mengklaim bahwa dirinyalah pemimpin yang sah di mata hukum negara.

AHY langsung panas dan meminta tolong Presiden Jokowi untuk mengatasinya. Apalagi Moeldoko adalah petinggi Kantor Staf Presiden (KSP) yang notabene bawahan Presiden. Di luar dugaannya, Presiden bertindak tegas dengan menolak ikut campur dalam urusan internal partai politik (parpol). Karena pemerintah selalu menjaga netralitas dan tidak mau mengurus masalah dalam parpol rakyatnya.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum dalam menyelesaikan polemik internal PD. Dalam artian, pendekatan hukum diambil demi mendukung netralitas pemerintah. Sehingga Presiden tidak melanggar etika dan menaati hukum yang ada di Indonesia, dan tetap kukuh mempertahankan netralitas.

Pendekatan hukum diselesaikan dengan 2 cara. Pertama dengan UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Kedua, dengan pendekatan dengan AD/ART yang diterima sampai tahun 2020. Faktanya, AD/ART PD versi AHY sudah disahkan sejak tahun 2020. Sedangkan kubu Moeldoko masih dalam proses pendaftaran ke Kemenhukam.

Pernyataan Mahfud MD mengisyaratkan bahwa yang sah di mata hukum adalah kubu AHY. Karena dari pihak Moeldoko belum diakui secara hukum negara. Jadi, sebetulnya AHY tak usah risau karena pihaknya tidak diakui sebagai ketua PD. Manuver Moeldoko sebaiknya diacuhkan saja dan tidak sedikit-sedikit mengadu ke Presiden.

Sikap AHY untuk meminta bantuan Presiden juga dianggap seperti anak kecil yang mengadu ke orang dewasa saat mengalami permasalahan. Apakah ia berharap Presiden akan menjewer Moeldoko agar mau mengalah? Publik jadi terheran-heran. Apalagi PD bukanlah kendaraan politik Presiden dalam pilpres yang lalu.

Memang sangat tidak etis ketika sebuah polemik dalam parpol ditengahi oleh Presiden. Hal itu bukan hal yang layak untuk dicampuri oleh pemerintah, karena termasuk permasalahan internal. Sebagai orang luar, tak selayaknya Presiden didesak untuk ikut menyelesaikan dualisme kepemimpinan PD. Bagaimana bisa orang luar bisa ikut campur, sedangkan tidak punya jabatan dalam parpol tersebut?

Netralitas pemerintah juga diapresiasi oleh masyarakat. Netralitas bukan berarti tidak mempedulikan. Malah dianggap sebagai sikap untuk menghormati pengurus parpol yang diangap sudah dewasa dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Indonesia adalah negara hukum. Jadi ketika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan hukum, sehingga menjunjung netralitas.

Presiden bukanlah raja yang bisa melakukan apa saja dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Karena kita bukanlah negara monarki, melainkan negara demokrasi. Bukankah para petinggi partai sudah memahami bagaimana sistem pemeintahan dan hukum di Indonesia? jadi sebaiknya mereka berhenti mendesak Presiden untuk bertindak.

Justru sikap presiden untuk netral menunjukkan bahwa beliau menjunjung tinggi demokrasi. Juga penuh etika, karena jika malah ikut campur dalam urusan partai dianggap tidak sopan. Presiden bukannya cuek, malah justru menjelaskan bahwa begini sebaiknya sikap seorang kepala negara saat ada permasalahan internal partai. Karena beliau bukanlah anggota partai tersebut.

Masyarakat mengapresiasi pemerintah yang netral dalam dualisme kepemimpinan PD. Netralitas adalah sikap untuk menjunjung tinggi demokrasi. Juga menjaga etika dan kesopanan. Jika ada permasalahan pada parpol, memang sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa harus ribut-ribut di luar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Eks HTI disinyalir masih aktif menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat. Kondisi tersebut seiring adanya seruan eks petinggi HTI yang akan tetap memperjuangkan gagasannya yang di kemas dalam bentuk dakwah.

HTI merupakan salah satu ormas terlarang di Indonesia. Kegiatan keagamaan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan pemerintah, membuat pemerintah turun tangan langsung, dan menutup organisasi masyarakat tersebut.

Organisasi ini telah ditutup dan dicabut izinnya per tanggal 19 Juli 2017 lalu. Namun hingga sekarang kegiatan keagamaannya tetap dijalankan secara diam-diam dan tetap terjalin antar anggotanya. Cara dakwah yang digunakan, memang tidak kentara dan terasa lembut di hati.

Sehingga sebagian kalangan yang tidak tahu menahu soal hukum serta syariat Islam yang murni, pun bisa tetap bertahan pada organisasi ini. Ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila, yang mengusung khilafah sebagai pangganti, tentu meresahkan warga Indonesia.

Meski sudah tidak diberi izin untuk melangsungkan kegiatan di Indonesia, pada kenyataannya memang masih berdakwah. Hal ini sempat diutarakan oleh juru bicara HTI, Ismail Yusanto pada tahun 2019 lalu.
“Tidak berarti kewajiban kewajiban kita berdakwah berhenti. Pokoknya kita berdakwahlah, mau atas nama apapun yang penting dakwah jalan terus,” ungkap Ismail Yusanto 2019 lalu.

Tidak hanya di situ, baru-baru ini ada kabar mengenai gerakan HTI yang kembali melakukan dakwah di suatu tempat. Tepatnya di musolla di kawasan Rengasdengklok pada tahun 2019. Kegiatan tersebut tentunya sangat menganggu dan meresahkan masyarakat sekitar.
Tidak hanya masyarakat sekitar, jika dibiarkan bisa memancing pergerakan lain dari ormas yang sudah dibubarkan tersebut.

“Pada prinsipnya kami menolak keras kegiatan eks HTI yang diduga kerap melakukan aktivitas mengusung paham khilafah,” ujar Jaenabun, salah satu tokoh pemuda yang menolak kedatangan eks HTI tersebut.
Jaenabun juga menyambung obrolan bahwa ia dan temannya yang lain melakukan demo, murni atas kehendak dan dari hati nurani masing-masing. Ikut andil membantu pemerintah menghalau kegiatan HTI yang sudah dilarang.

Seiring waktu, mulai dari tahun 2017 tepatnya sejak HTI dibubarkan, nyatanya kegiatan dakwah memang masih berjalan, meski tidak dilaksanakan secara kentara.

Anggota eks HTI, sebagian masih gencar melakukan dakwah melalui media sosial seperti facebook. Baru-baru ini pun ada yang melakukan dakwah di facebook, menyebarkan paham HTI, namun berhasil ditangkap.
Pelaku dakwah melalui facebook yang berinisal DW dan berasal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan itu ditangkap dengan vonis 2,5 tahun penjara. Ia hanya melakukan postingan berupa dakwah dan menyeruh seperti ini:

“Dalam sejarahnya yang panjang, HTI belum pernah sekalipun main kekerasan, karena memang Thoriqoh dakwahnya adalah pemikiran, bukan berdakwah dengan kekerasan”

Berdakwah menggunakan sosial media, merupakan alternative yang dilakukan eks HTI untuk melancarkan aksi dakwahnya, dan itu memang berhasil.
Namun pemerintah tidak tinggal diam, meski masih banyak yang berdakwah di sosial media, tetapi jika dakwahnya tersebut membuat masyarakat terpengaruh dan mengajak untuk menolak Pancasila, tentu hal itu tidak bisa didiamkan.

Kegiatan HTI semacam ini memang selalu diwaspadai, masyarakat serta negara berusaha menutup celah untuk HTI bisa berdakwah kembali. Agar pemikiran atau ideologi yang mengancam keamanan negara bisa diatasi.

Salah satu eks ormas lain, eks ormas NII Ken Setiawan pun bersuara mengenai kewaspadaan terhadap pergerakan eks HTI ini. Banyak sekali mantan anggota HTI belum sepenuhnya terlepas dari kegiatan HTI. Karena dakwah yang dilakukan, benar-benar dari pemikiran.

Apa yang diungkapkan Ken Setiawan mengenai ormas HTI yang terlarang, ada benarnya. Ia berkata bahwa, ormas yang sudah tidak diizinkan untuk beroperasi di negara Indonesia, tentu saja masih membutuhkan media atau tempat agar ormasnya masih berjalan.

Ken Setiawan telah resmi keluar dari NII, ia kini bergerak menyuarakan kewaspadaan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak sampai terpengaruh dakwah HTI atau ormas Islam lainnya yang bergerak dari bawah tanah.

Begitulah yang dilakukan oleh HTI, yang masih membutuhkan banyak cara dan tempat agar ormasnya masih tetap hidup, meskipun tidak diizinkan. Misalnya dengan media dakwah sosial media, atau tempat musolla dan lain sebagainya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Aldia Putra )*

Tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh WNI pulng kampung jelang lebaran. Keputusan ini diambil karena angka penularan corona masih cukup tinggi. Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan. Jangan nekat mudik dan malah membahayakan diri sendiri, karena berpotensi ketularan corona.

Pulang kampung adalah kebiasaan masyarakat Indonesia jelang hari raya idul fitri. Karena biasanya hanya pada saat itu mereka mendapat libur yang lumayan panjang (sekitar seminggu), dan bisa mudik untuk sungkem pada orang tua di desa. Ritual ini sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Namun ramadan dan lebaran tahun ini berbeda, karena pemerintah dengan tegas melarang mudik bagi seluruh rakyatnya, tanggal 6-17 mei 2021. Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa cuti bersama hanya diberi 1 hari setelah lebaran dan tidak ada acara pulang kampung tahun ini. Dalam artian, keadaan masih sama seperti tahun lalu di mana mudik juga dilarang dengan alasan masih pandemi.

Muhadjir melanjutkan, pelarangan mudik ini dilakukan karena angka penularan corona masih tinggi pasca libur panjang. Sehingga dikhawatirkan akan menaikkan jumlah pasien corona. Menurut data Tim Satgas Covid per tanggal 27 maret 2021, jumlah pasien corona masih lebih dari 4.000 orang per hari. Sehingga total pasien mencapai lebih dari 1,4 juta orang.

Sementara setelah lebaran tahun 2020, jumlah kasus harian corona rata-rata 68-93% per hari. Lonjakan ini yang dikhawatirkan akan terjadi lagi ketika mudik diperbolehkan tahun 2021. Sehingga pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk pulang kampung saat pandemi.

Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan ini, karena larangan dibuat demi keselamatan mereka sendiri. Ketika diperbolehkan mudik tetapi malah kena corona, maka akan fatal akibatnya. Karena bisa menularkan ke banyak orang dan resiko terberatnya adalah kehilangan nyawa.

Jangan malah mengakali aturan dengan mudik sebelum waktunya (sebelum tanggal 6 mei) atau setelahnya (tanggal 18 mei). Karena di jalan tol, bandara, dan stasiun akan tetap diawasi oleh aparat, agar tidak ada pergerakan massal oleh masyarakat. Ingatlah bahwa aturan ini dibuat karena terpaksa, karena masih masa pandemi.

Pemerintah tidak bermaksud kejam dengan melarang mudik lebaran. Bukankah di tahun-tahun lalu saat tidak pandemi, mudik masih diperbolehkan? Masyarakat harap memikirkannya dan tidak emosi, serta memaki-maki pemerintah. Karena aturan ini ditegakkan demi mencegah penularan corona.

Mobilitas masyarakat terbukti menaikkan penularan virus covid-19. Walau mereka beralasan mudik memakai mobil pribadi dan memakai masker, namun masih ada celah untuk penyerangan corona. Misalnya saat menerima uang kembalian di jalan tol, ternyata ada virus yang menempel. Atau ketika beristirahat di rest area, otomatis banyak yang melepas masker dan bisa tertular tak sengaja dari orang lain.

Memang sudah ada vaksinasi yang bisa mencegah penularan corona, tetapi mudik tetap dilarang karena program ini belum selesai 100%. Bayangkan keluarga di kampung yang belum divaksin, akan lebih mudah untuk tertular virus dari pemudik. Lebih mengenaskan lagi ketika ada anak kecil yang kena corona dan ruang perawatan di RS habis karena pasiennya penuh.

Sabarlah dan menunggu pandemi berakhir 100%. Saat hari indah itu tiba, maka kita diperbolehkan untuk keluar kota, termasuk mudik lebaran. Menahan diri lebih baik, daripada nekat mudik dan bisa kena semprit dan disuruh balik kandang. Lebaran tetap lebaran walau tanpa ritual mudik.

Pelarangan mudik tahun 2021 membuat masyarakat harus kembali bersabar. Namun mereka bisa mengakalinya dengan melakukan video call ke keluarga di kampung. Jangan nekat mudik, karena bisa menaikkan lagi kasus penularan corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Milenial Medan

Oleh : Ahmad Syauqi )*

Masyarakat mendukung aparat keamanan untuk terus mengejar jaringan teroris yang meledakkan bom di Gereja Katedral Makassar. Upaya tersebut diharapkan dapat mengungkap aktor intelektual dibalik ledakan bom sekaligus menciptakan rasa aman masyarakat dalam beribadah.

Masyarakat Indonesia digencarkan dengan kabar terjadinya bom bunuh diri yang terjadi di Greja Katredal Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Jokowi angkat suara, mengatakan bahwa bom bunuh diri itu tidak ada kaitannya dengan agama manapun.

Kejadian bom bunuh diri adalah aksi terorisme yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Banyak tanggapan masyarakat yang mengejutkan, termasuk sebagian tidak setuju dengan pemerintah mengenai tidak ada keterkaitannya dengan agama.
Tetapi secara resmi, Jokowi, selaku presiden Indonesia mengatakan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama.

“Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun., semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya,” ujar presiden di podium.

Keterkaitan bom bunuh diri atau terorisme yang terjadi tepat di depan Gereja Katedral pada hari Minggu itu, tentu saja tindakan kejahatan yang tidak diajarkan dalam agama manapun. Masyarakat dihimbau untuk tidak terpengaruh dengan teror yang pelakunya bisa saja dari orang biasa.

Ada banyak dugaan terkait kejadian ini, seperti yang diutarakan Ken Setiawan sebagai pengamat terorisme NII Crisis Centre. Ia mengungkapkan bahwa terorisme bisa terjadi di mana-mana selama perhatian masyarakat dan pemerintah kurang, terhadap eks organisasi.

“Mereka yang sudah teradikalisasi pemikiran, lalu tidak cocok dengan kelompok tersebut, keluar. Tetapi di luar malah tidak diterima masyarakat, serta tidak diperhatikan pemerintah, maka aksi teror semacam ini pun sangat mungkin terjadi”

Hal ini diungkapkan dalam wawancara langsung di Kompas TV oleh Ken Setiawan. Ungkapan tersebut sangat masuk akal, jika dilihat tentu saja tidak terkait dengan ajaran agama yang ada di dunia.
Selain dari pengamatan dari Ken tersebut, terjadinya kasus bom bunuh diri yang terjadi di Katedral telah diupayakan dengan maksimal oleh kepolisian terhadap fakta siapa pelakunya.

Bukti-bukti kuat mengarah pada pasutri (pasangan suami isteri) yang telah merencanakan pengeboman ini. Identitas beruba bukti sidik jari dan lainnya yang ditemukan bersamaan dengan barang bukti sepeda motor yang terbakar, memang sangat mengejutkan.
Keduanya baru menikah sekitar enam bulan yang lalu, dan memilih tinggal sendiri mengontrak di suatu tempat. Kabarnya, yang menikahkan adalah salah satu anggota kelompok teroris yang sebelumnya pernah beraksi, kini sudah meninggal dunia yang bernama Rizaldi.

Pasutri itu, yang laki-laki memiliki nama berinisial L seperti dugaan kuat yang dikirakan oleh pihak kepolisian. Dalam beberapa wawancara dengan warga yang tinggal di sekitar rumah ibu L, katanya L adalah orang yang pendiam dan masih mau berkumpul dengan warga.

Namun hal itu seketika berubah, setelah ia diam-diam mengikuti kelompok tertentu lalu tidak melanjutkan kuliahnya. “Dulu orangnya memang pendiam, dan masih mau kumpul dengan warga. Dia kuliah di dekat sini, tetapi kuliahnya, lalu tiba-tiba mau berhenti. Malah waktu itu, masih kuliah, ia berubah drastis, sering pulang malam, serta tidak bisa dikasih tahu” kata Hamka selaku Ketua RW 1.

Ia juga menjelaskan bahwa L tidak bisa menerima kalau ibunya ikut kegiatan keagamaan seperti barzanji. Ibunya mendapat teguran dari L, dan mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanyalah bid’ah.
Penemuan fakta-fakta di atas masih sejalur dengan ungkapan Ken. Tentang suatu kelompok yang mangatasnamakan agama, namun apa yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, melainkan sebuah pemikiran belaka.

Tetapi tidak mudah terlepas dari belenggu kelompok tertentu, baik itu karena memang telah terpengaruh seperti yang terjadi dengan L. Hingga perubahan drastis pun menghantui L, dan membuat nekad hingga terjadi bom bunuh diri.

Kejadian seperti ini terus saja terulang, dan belum bisa menemukan solusi tepat, karena kemungkinan-kemungkinan lainnya juga bisa terjadi. Yang pasti, seluruh masyarakat dan pemerintah harus sama-sama menemukan solusi dan tidak membiarkannya.

Kasus yang berkedok agama dan menganggap bunuh diri adalah jalan terbaik jihad, sungguh keliru besar. Karena pembunuhan semacam ini, tidak pernah diajarkan oleh agama, namun faktanya yang mengajarkan adah suatu oknum atau kelompok tertentu yang punya misi.

Hal serupa bisa terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang lain, sebagai masyarakat, harus tetap waspada. Agar tidak terjerumus atau tidak terkena dampak, yang pasti, agama hanya mengajarkan kebaikan bukanlah suatu pembunuhan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute