Menko Polhukam Mahfud Md berbicara tentang hubungan Papua dengan NKRI sudah final. Mahfud mengatakan pemerintah akan mempertahankan Papua dengan segala biayanya, dari sosial, politik, hingga anggaran keuangan. Mahfud mengatakan saat ini kasus di Papua terdapat beberapa isu, di antaranya hubungan NKRI dengan Papua yang kerap dipersoalkan terutama oleh Organisasi Papua Merdeka dan gerakan separatis lainnya. Mahfud menegaskan keutuhan NKRI dan Papua sudah bersifat final.

“Maka ingin kami tegaskan bahwa hubungan Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah bersifat final, final tidak bisa diganggu gugat dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan, sosial, ekonomi, politik, dan keuangan sekalipun akan kita pertahankan hubungan Indonesia dengan NKRI sebagai hubungan final”.

Sebab, Mahfud menilai keabsahan Papua bergabung dalam NKRI tertera dalam Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969 yang disahkan Majelis Umum PBB. Mahfud menyebut, berdasarkan Pepera itu, bersatunya Papua dengan NKRI bisa dipertahankan dengan kekuatan militer dan politik.

“Jadi Majelis Umum PBB pada waktu itu ya sudah menyatakan hasil Pepera bulan Agustus 1969 itu sudah final, bisa dipertahankan dengan kekuatan militer, kekuatan politik, dsb, oleh NKRI melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504, final”.

Kemudian Mahfud menilai saat ini dunia internasional tidak banyak menyoroti tentang isu Papua merdeka. Mahfud menyebut, sebelumnya, Timor Leste masuk ke dalam daftar Komite 24 yang dapat memperjuangkan kemerdekaan, sedangkan saat ini Papua tidak masuk dalam Komite 24.

Sementara itu, salah satu tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaska bahwa keberadaan Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Sebagai seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi, Ondo Yanto dengan tegas mengatakan bahwa proses penentuan pendapat rakyat (pepera) sudah dilakukan dan hasilnya adalah final.

“Pepera sudah final. Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia dan putra putri dari tokoh-tokoh Dewan Musya
warah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969,” ujar Yanto Eluay yang juga putra mendiang Theys Eluay. Semoga Bermanfaat (*)

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mendukung wacana redefinisi kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok separatis bersenjata (KSB) di Papua. Bobby menilai KKB atau KSB tersebut lebih layak disebut sebagai pelaku terorisme.

Itu dikatakannya, mengingat sepak terjang kelompok itu selama ini. Termasuk terhadap warga sipil, seperti penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok itu beberapa waktu lalu.

“Saya setuju dan mendukung wacana ini. Kelompok bersenjata di Papua, apakah disebut KKB atau KSB, sejatinya adalah para pelaku atau terduga pelaku terorisme. Mereka melakukan teror, menebar ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, dengan motif politik. Maka, mereka adalah teroris,” kata Bobby.

Hal senada disampaikan Wawan Purwanto bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejajar dengan organisasi terorisme. Sehingga KKB harusl ditindak tegas.

“KKB pada dasarnya sejajar dengan organisasi teroris yang menjadi musuh bersama dan harus ditindak tegas,” kata Deputi-VII Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan, pengkategorian KKB sebagai organisasi teroris tak lepas dari berbagai tindakan yang selama ini dilakukan. Menurutnya, KKB acap kali melakukan ancaman dan tindak kekerasan terhadap aparat keamanan serta masyarakat dengan menggunakan senjata api yang berakibat jatuhnya korban jiwa
maupun kerugian harta benda.

Jaksa penuntut umum (JPU) menilai, terdakwa Rizieq Shihab secara serampangan menuduh Pemerintah Kota Bogor bersama kepolisian dan kejaksaan melakukan kejahatan berupa kriminalisasi terhadap Rizieq, dokter, dan rumah sakit, dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di RS Ummi Bogor, Jawa Barat.

Jaksa menegaskan, tidak ada kriminalisasi terhadap pasien, dokter, dan rumah sakit. “Pernyataan terdakwa tidak berdasar dan bukan bagian dari kejahatan. Apalagi terdakwa menyatakan dalam eksepsinya, wali kota Bogor, kepolisian, dan kejaksaan mengkriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disiarkan secara daring, Rabu (31/3/2021).

Jaksa pun menegaskan, dalam situasi pandemi Covid-19, setiap orang wajib memiliki tanggung jawab untuk mencegah penularan virus. Pencegahan dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. “Dan melaporkan kasus pasien Covid-19 kepada satgas, termasuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang terkait tindak pidana dalam keadaan pandemi,” ujar jaksa.

Jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan Rizieq Shihab sebagai terdakwa kasus swab test Covid-19 palsu di Rumah Sakit Ummi, Bogor. Jaksa mempertanyakan eksepsi Rizieq yang menuding Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, kepolisian, dan kejaksaan melakukan kriminalisasi terhadapnya. “Terdakwa (Rizieq) dengan mudahnya menuduh orang sebagai pelaku kejahatan,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Tim Densus 88 Anti Teror Polri tengah menyelidiki keterkaitan empat terduga teroris yang ditangkap di Jakarta dan Bekasi dengan ormas terlarang Front Persaudaraan Islam – sebelumnya bernama Front Pembela Islam (FPI). Temuan-temuan di tempat kejadian perkara (TKP) terus didalami Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Selasa (30/3/2021) mengatakan ada korelasi terduga teroris dengan FPI.

“Saya katakan korelasi antara ormas terlarang apakah memang mereka tersangkut ini masih dilakukan pendalaman oleh tim penyidik Densus 88,” katanya.

Dijelaskan bahwa penyelidikan dugaan keterlibatan FPI dengan empat terduga teroris tersebut didasarkan atas penemuan sejumlah atribut FPI dalam penangkapan terduga teroris berinisial HH (56) di Condet, Jakarta Timur.

“Yang ditanyakan apakah ada korelasinya dengan salah satu ormas terlarang yang sudah dinyatakan oleh pemerintah? Korelasinya seperti itu, ini memang ada beberapa kita temukan barang bukti di situ,” katanya.

Selain itu, Yusri membahas perihal beredarnya foto yang diduga terduga teroris inisial HH mendatangi sidang Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan pihaknya juga menerima sejumlah foto HH dalam sejumlah kegiatan FPI. Namun semua hal itu didalami oleh Densus 88.

Tak hanya itu, Yusri juga membeberkan peran HH dalam aksi terorisme. HH diketahui sebagai motivator, fasilitator, dan penyandang dana.

“Dia yang mengatur semuanya, yang merencanakan baik itu berapa kali pertemuan di rumahnya, baik membuat cara membuat bom, dan membiayai pembelian bahan-bahan untuk pembuatan bom, dan juga menyiapkan cara membuat bom,” katanya.

Sebagaimnana diketahui HH dan istrinya ditangkap di sebuah showroom motor, di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur pada Senin, 29 Maret 2021 lalu. Namun, istrinya hanya berstatus saksi.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa penangkapan Husein Hasny (HH) terkait dengan penangkapan tiga terduga teroris lainnya di Desa Sukasari, Cibarusah, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/3/2021) yakni ZA (37), BS (43), dan AJ (46).

Kapolda Fadil menjelaskan, HH yang pernah tercatat sebagai eks Wakil Ketua Bidang Jihad FPI itu berperan sebagai donator perakitan bom. Selain menjadi donator, HH juga menjadi insiator terkait kegiatan para terduga teroris untuk melancarkan aksi teror bom.

“Dia yang merencanakan mengatur taktis dan teknis bersama ZA. Hadir dalam beberapa pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan amaliah ini. Membiayai dan mengirimkan video tentang teknis pembuatan kepada tiga tersangka lainnya,” kata Kapolda.

Kapolda mengatakan, dalam penangkapan terhadap 4 terduga teroris, tim Densus 88 Antiteror menemukan 5 buah bom aktif berbahan baku TATP (triaceton triperoxide) atau dikenal dengan The Mother of Satan. Bom tersebut memiliki daya ledak besar alias high explosive.

“Ini adalah sebuah senyawa kimia yang mudah meledak dan tergolong sebagai high explosive yang sangat sensitif,” kata Fadil.

Kelima bom aktif tersebut, telah diledakkan oleh Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya. Peledakan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di Condet, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya Kapolda mengatakan Densus 88 Antiteror Polri masih mendalami ada atau tidaknya keterkaitan kelompok terduga teroris ini dengan aksi bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Termasuk mendalami keterlibatan dengan organisasi terlarang FPI.

Yang jelas agama apapun tidak membenarkan aksi terorisme. Jika ada kelompok masyarakat dari manapun yang terlibat aksi terorisme maka itu juga tidak dibenarkan, termasuk jika memang FPI terlibat maka perlu ditindak secara hukum.

UPAYA memerangi terorisme adalah pekerjaan tanpa akhir. Ideologi tersebut terus muncul dan berkembang dari waktu ke waktu. Peran semua pihak sangat dibutuhkan, mengingat Terorisme bukan saja musuh Pemerintah, namun juga musuh bersama.

Terorisme telah menjadi sesuatu yang menakutkan, karena terorisme telah menjadi suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung. Anehnya ancaman hukuman pidanan Mati tidak serta merta membuat para teroris menghentikan aksinya, justru para teroris saat ini telah berani melakukan aksi Bom Bunuh Diri di tempat umum seperti yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan Teror di Mabes Polri yang belum lama ini terjadi.

Guru Besar Ilmu Politik UPI, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H. mengatakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang universal dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, keamanan, persatuan bahkan peradaban. Terorisme adalah musuh terbesar kemanusiaan sepanjang masa.

“Terorisme telah menjadi musuh bersama umat manusia dan menjadi kejahatan serius, yang bertentangan dengan nurani nilai-nilai kemanusiaan, Terorisme merupakan suatu perbuatan seseorang atau kelompok terorgaanisir yang terprogram, sistimatik, dan memiliki tujuan tertentu dengan cara kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau kecemasan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat”.

Sementara itu, Dr. Muhammad Najib Azca selaku Kepala PSKP UGM mengatakan terorisme akhir-akhir ini lebih tidak terorganisasi bahkan sebagian aksi adalah aksi individual sehingga karakter ekstremisme terorismenya lebih sulit dideteksi karena sebagian tidak melibatkan simpul-simpul jejaring. Meskipun hanya kelompok-kelompok kecil saat ini, kata Najib, mereka tetap melakukan rekrutmen. Sebagai gerakan bawah tanah dan kelompok yang tidak muncul di permukaan maka jumlahnya tidak banyak tetapi tetap aktif mencari simpul-simpul dan mencari pengaruh.

Selain itu, menurut Najib sudah banyak yang dilakukan pemerintah dari tahun 2000 sampai sekarang dalam memerangi ekstremisme dan terorisme. Artinya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk mereduksi destruksi yang cukup besar. Untuk saat ini, menurutnya, yang utama perlu dilakukan adalah melakukan fungsi deteksi.

Intelijen yang dilakukan oleh pemerintah bisa bekerja dengan pimpinan-pimpinan masyarakat/ tokoh-tokoh masyarakat karena bagaimanapun pemerintah sumber dayanya terbatas. Densus dan BNPT memiliki sumber daya yang terbatas.

“Kalau tidak partisipatif ya tidak mungkin. Kira-kira kesadaran terorisme sebagai musuh bersama itu betul-betul luas, harus melibatkan banyak tokoh dan kemudian mereka pro-aktif terhadap sesuatu yang berpotensi, perlu melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah persuasif hingga melaporkan kepada lembaga negara bila kemungkinan ada ancaman yang lebih tinggi”. Semoga Bermanfaat (*)