Oleh : Dodik Prasetyo )*

Vakinasi nasional menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021. Program ini harus berhasil 100% agar segera terbentuk kekebalan kelompok, sehingga makin banyak yang bebas corona dan kita bebas dari fase pandemi. Vaksinasi harus dilaksanakan dengan optimal dan secepat mungkin, agar semua rakyat Indonesia sehat.

Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia agar ia kebal terhadap penyakit tertentu. Program vaksinasi nasional dilaksanakan di Indonesia sejak awal tahun 2021, dan orang yang pertama kali mendapatkannya adalah Presiden Jokowi.
Jadi semua kalangan masyarakat bisa menontonnya dan melihat bahwa tidak ada efek negatif dari vaksinasi, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadapnya.
Pemerintah berusaha optimal dalam melaksanakan program vaksinasi. Salah satu caranya adalah memperpendek antrean, karena permasalahan di Indonesia bukanlah kekurangan stok vaksin. Melainkan jumlah penduduk yang banyak (lebih dari 220 juta orang). Jika dikalkulasikan, maka vaksinasi nasional baru selesai 18 bulan setelah januari 2021.

Akan tetapi, Presiden Jokowi tidak mau menunggu selama itu, karena ingin pandemi segera berakhir dan kita bisa menggenjot perekonomian lagi. Akhirnya untuk mengatasi hal itu, dibuatlah jalur vaksinasi mandiri. Para pegawai bisa mendapatkan vaksin dan dikoordinir oleh kantor, jadi antrian makin pendek. Karena mereka tak usah menunggu undangan vaksinasi di Puskesmas.

Walau dikoordinir kantor, tetapi masih dalam pengawasan Kementerian Kesehatan. Jadi dipastikan tidak ada kesalahan saat vaksinasi mandiri. Semua prosedur mulai dari lokasi sampai tenaga kesehatan yang menyuntikkan, sudah diatur oleh Kemenkes. Vaksin didapatkan dari distributor Bio Farma dan pegawai tinggal menunggu giliran disuntik (biasanya di RS Swasta).

Bagi vaksinator alias tenaga medis yang menyuntikkan vaksin, wakil Menteri kesehatan Dokter Harbuwono menyatakan bahwa sudah ada 31.000 nakes yang disiapkan untuk program vaksinasi nasional di seluruh Indonesia. Persiapan vaksinator sangat penting, karena tugas mereka maha penting, untuk menginjeksi vaksin dengan cepat dan aman. Sehingga dibutuhkan nakes yang profesional dalam bekerja.

Untuk vaksinasi nasional, pemerintah sudah menyiapkan beberapa jenis vaksin. Yang pertama kali didatangkan adalah vaksin Sinovac dari RRC. Vaksin ini sudah mendapatkan izin dari BPOM dan berstatus halal MUI, karena terbuat dari virus yang dilemahkan. Sehingga masyarakat terutama yang muslim tidak usah takut akan kehalalannya, walau ia berasal dari RRC.

Sementara vaksin lain yang juga datang stoknya adalah AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris dan efikasinya malah lebih tinggi dari Sinovac, yakni lebih dari 70%. Vaksin AstraZeneca juga sudah berstatus halal, dan masyarakat diharap tidak usah takut saat divaksin. Juga tidak mempertanyakan apakah yang diinjeksi vaksin Sinovac atau AstraZeneca, karena sudah dijamin MUI.

Kehalalan vaksin memang jadi pertanyaan sebagian masyarakat. Namun jika sudah halal MUI, tentu tak usah diragukan. Karena sekarang adalah masa pandemi yang genting, sehingga vaksinasi adalah kewajiban. Jangan hiraukan ocehan kaum anti vaksin yang ngotot bahwa vaksin itu bahaya atau haram, karena buktinya umat yang mau beribadah ke Mekkah disyaratkan oleh pemerintah Saudi, harus divaksin corona.

Setelah vaksinasi, maka masyarakat diharap jangan lalai. Tetaplah menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Juga menjaga higienitas lingkungan dan tubuh. Vaksinasi memang meningkatkan kekebalan, tetapi kita tidak boleh mengabaikan protokol, agar tetap sehat.

Program vaksinasi nasional digarap dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Sehingga semua WNI mendapatkan haknya untuk disuntik dan bisa bebas corona. Ketika semua orang sudah divaksin, maka herd immunity akan terbentuk dan kita bisa mengakhiri masa pandemi secepatnya.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Program Otsus dinilai telah berhasil dalam memajukan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Selain itu, otsus merupakan affirmative action yang bisa menjadikan rakyat Papua bangkit dari ketertinggalan. Masyarakat Papua dari berbagai kalangan pun tegas mendukung keberlanjutan Otsus Papua.

Otsus Jilid 1 sudah dilakukan, dan masyarakat Papua telah merasakan perkembangannya serta perhatiannya dari pemerintah. Namun masyarakat Papua mencium aroma nepotisme dalam pelaksanaanya, oleh karena itu mereka berhadap agar dalam pelaksanaan Otsus jilid dua nanti, tidak ada lagi aroma negatif, dan masyarakat Papua bisa merasakan perkembangan daerahnya dengan maksimal.

Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang dilakukan oleh Masyarakat Papua yang tergabung dalam Kerukunan Silaturahmi Orang-orang Papua Jatim, pernyataan tersebut diantaranya.

Mendukung pelaksanaan Otsus Jillid II dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Otsus Papua Jilid II merupakan program pemerintah yang harus didukung demi meningkatkan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan perkembangan infrastruktur, agar Papua menjadi provinsi yang maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

Transparansi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Papua, serta tidak melakukan praktik KKN dalam penentuan sasaran penerima Otsus Jilid II, khususnya pendidikan untuk anak-anak Papua dan Papua Barat serta anak-anak Papua di Perantauan.

Mendorong pemerintah untu segera melakukan audit program otsus Papua Jilid I, agar masyarakat Papua dapat mengetahui penggunaan dananya apakah tepat sasaran atau tidak, karena program otsus Jilid I hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja.

Mendesak pemerintah pusat agar membentuk lembaga independen untuk pendampingan dan pengawasan program Otsus Papua Jilid II agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Sesepuh Papua Robert Y. Korwa mengatakan, Otsus haruslah didukung karena ini merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan, walaupun ia menganggap masyarakat Papua belum pernah merasakan langsung.

Dia menilai, program Otsus harus didukung agar program tersebut dapat membantu masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat, termasuk dirinya yang berada di perantauan. Karena selama ini Otsus tersebut tidak pernah kami rasakan secara langsung jika dibandingkan dengan Papua.

Hal senada juga disampaikan oleh Freek Christian, yang juga sesepuh masyarakat Biak, Papua. Ia mengaku Otsus ini sangat membantu masyarakat Papua dan diharapkan otsus ini bisa dirasakan oleh masyarakat Papua dari pelosok daerah di Papua.

Lebih lanjut, Christian juga memohon kepada pemerintah agar pelaksanaan Otsus ini bisa dimonitor dengan baik, sehingga masyarakat Papua bisa merasakan itu semua, bahwa kita adalah bagian dari keluarga Papua dan Papua Barat yang sudah layak dan pantas sama-sama mendapat bagian dari otonomi ini.

Tentu saja Otsus telah memberikan banyak manfaat bagi Papua jika dibandingkan dengan Papua yang dulu dengan Papua yang sekarang, perbandingannya sangatlah jauh sekalim namun untuk pelaksanaannya harus lebih dievaluasi agar pelaksanaan otsus menjadi lebih maksimal dan mencapai sasaran.

Tokoh perempuan yang juga merupakan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus.

Dorince menuturkan, bahwa Otsus adalah berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehngga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua.

Pemerintah tentu harus mulai mengevaluasi masalah ini bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Dorince mengaku bahwa dirinya tetap mendukung kebijakan dari pemerintah pusat nantinya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan usulan revisi UU Otsus Papua kepada DPR RI. Lembaga legislatif tersebut menindaklanjutinya dengan membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, 10 Februari 2021 lalu, telah diambil keputusan pembentukan Pansus RUU tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Adanya otsus Papua dari tahun 2001 merupakan sebuah tututan orang papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek.

Sehingga Otsus patut didukung untuk tetap berlanjut, demi perkembangan Papua utamanya dari segi sumber daya manusia (SDM), karena dengan adanya otsus, tidak sedikit anak Papua yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Deka Prawira )*

Mungkin akan ada yang bertanya, mengapa HTI dicabut status hukumnya oleh pemerintah. Tentu saja pembubaran ormas tersebut bukan tanpa alasan, karena HTI dianggap bertentangan dengan Ideologi negara, Pancasila. Sehingga meski organisasinya dibubarkan, tentu saja residu-residu ideologinya masih dibawa oleh sebagian eks HTI yang bermanuver.

Kala itu, HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri berdasarkan ideologi negara.

Dilihat dari asal usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Dalam situs hizbut tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah.

Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Secara keseluruhan, kegiatan HTI adalah kegiatan yang bersifat politik dengan cara mengemukakan konsep-konsep Islam beserta hukum-hukumnya untuk diwujudkan dalam pemerintahan.

HTI dianggap berbahaya karena membuat seorang muslim mengalami “lompatan ideologi” dimana yang tadinya seseorang hanya mengenal Islam sebatas ritual ibadah, berubah menjadi tercerahkan bahwa Islam adalah ideologi yang mampu menawarkan solusi jitu dibanding komunis dan kapitalis.

Selama HTI masih eksis, mereka juga membuat organisasi sayap dakwah yang digunakan untuk merekrut dan menyebarkan pemahaman keagamaan versi mereka ke masyarakat luas. Tidak hanya itu, organisasi ini semakin hari semakin terlihat orientasinya tidak hanya fokus pada ajaran keagamaan, tetapi orientasi politik yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dulu HTI juga menyebarkan dakwahnya ke kampus-kampus, mereka juga membangun pemikiran untuk membendung pemikiran liberal dan anti terhadap demokrasi. Sehingga apa yang mereka hembuskan adalah ideologi khilafah yang tidak pas diterapkan di Indonesia.

Kita semua tahu, bahwa sejak awal terbentuknya Indonesia, tidak pernah memiliki rumusan menggunakan sistem Negara Islam. Karena Indonesia tidak hanya didirikan oleh para kiai atau ulama Islam saja. Tetapi berdirinya Indonesia adalah kesempatan konsensus dari berbagai golongan untuk mendapatkan kemerdekaan atas penjajahan waktu itu. Dengan masyarakat multikultur tidak mungkin Indonesia menggunakan sistem pemerintahan terpusat (satu pemimpin saja), karena hal tersebut tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Konsep khilafah justru akan menimbulkan konflik dan kerusakan yang sangat besar di berbagai wilayah.

Meski telah dibubarkan, rupanya gerakan dari eks HTI masih ada di Indonesia. Seruan-seruan untuk menegakkan khilafah, bendera-bendera yang menjadi simbol gerakan mereka terkadang masih terlihat dan tersebar. Misalnya saja ketika momen Pemilu 2019. Banyak unjuk rasa di sana-sini mereka ikut berperan di dalamnya. Hal tersebut wajar, karena satu sisi mereka memanfaatkan kesempatan pihak oposisi sebagai ladang untuk terus melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Lain hal itu, eks HTI juga masih melakukan penyebaran ideologi khilafah melalui dakwah dengan berkedok agama dengan sasaran mahasiswa dan pelajar. Tentu bisa dibayangkan jika anak muda yang menganggap demokrasi adalah sesat, maka selanjutnya mereka tidak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat mengikuti Upacara.

Meski saat ini tidak lagi menggunakan nama HTI, paham khilafah yang diusungnya masih sering menjadi trending di media sosial seperti twitter dan facebook. Bahkan, sejak pandemi Covid-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan diantaranya kegiatan dilakukan secara daring, kelompok eks HTI justru terindikasi mengoptimalkan dakwahnya melalui media streaming seperti aplikasi zoom atau live streaming Instagram dan Facebook.

Meski organisasinya dibubarkan, bukan berarti perjuangan dakwah para mantan pengurus, aktivis dan anggota HTI terhenti. Kampanye yang bertujuan untuk membumikan khilafah merupakan misi keagamaan yang mereka emban, bahkan mereka juga siap jika sewaktu-waktu ditangkap oleh aparat karena dakwahnya.

Tentu saja tidak semua dakwah berbahaya, tetapi jika dakwah tersebut dibarengi dengan narasi-narasi yang provokatif, maka akan sangat mungkin sekali dakwah yang mereka sebarkan bukanlah tentang kedamaian, tetapi tentang ancaman kehancuran negara gegara tidak menerapkan paham khilafah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Penangkapan anggota teroris membawa fakta baru. Mereka pernah dibaiat di markas organisasi massa terlarang. Fakta ini menunjukkan bahwa sudah benar ormas tersebut dilarang beredar di Indonesia, karena berafiliasi dengan teroris dan menyebarkan ajaran radikalisme.

Radikalisme dan terorisme adalah paham yang mengerikan, karena selalu memaksakan kehendak dan pendapatnya. Mereka ingin mendirikan negara khilafiyah dan menolak mentah-mentah pancasila. Padahal sejak tahun 1945 sudah jelas bahwa dasar negara Indonesia adalah pancasila dan kita adalah negara demokratis, bukan negara khilafiyah.

Terorisme dan radikalisme adalah PR besar pemerintah pada awal 2021 ini. Dalam triwulan pertama, sudah ada 2 kasus terorisme yang memakan nyawa, yakni pengeboman di Makassar dan penyerangan Mabes Polri di kawasan Kenayoran Baru, Jakarta Selatan. Teroris makin menggila dan nekat menyerang Mabes yang merupakan markas polisi.

Dari kedua peristiwa tragis ini, polisi makin mengetatkan pengamanan. Baik di kantor polisi, rumah ibadah, maupun fasilitas umum lain. Penyebabnya karena di tempat-tempat itu merupakan sasaran empuk pengeboman atau penyerangan teroris. Di sana ada banyak orang yang bisa jadi korban dan menunjukkan kekuatan mereka.

Akan tetapi, polisi tidak tinggal diam. Densus 88 antiteror lebih intensif melakukan penangkapan teroris. Akhirnya tertangkaplah 4 tersangka yang melakukan terorisme di Makassar. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa tersangka teroris melakukan baiat di markas FPI yang sekarang dijadikan organisasi terlarang.

Kombes Pol Ahmad melanjutkan, baiat dilakukan oleh Basri dan Abu Bakar Al-Baghdadi. Teroris yang melakukan pengeboman adalah anggota JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Organisasi teroris itu berbasis di Filipina dan diduga masih dalam jaringan ISIS. Dalam artian, sudah jelas bahwa aksi terorisme ini direncanakan dan jaringannya sudah internasional.

Baiat adalah proses untuk anggota teroris dalam berjanji setia kepada organisasinya. Jika sudah dibaiat, maka otaknya ‘dicuci’. Dalam artian, anggota teroris dipengaruhi agar ia percaya bahwa negara ini zalim dan pejabatnya adalah toghut yang wajib dibasmi. Terorisme adalah cara mereka untuk berjihad dalam mencapai surga.

Pemikiran yang sangat melenceng ini yang harus diluruskan. Anggota teroris yang sudah tertangkap harus melakukan program deradikalisasi dan membersihkan kembali otaknya dari pemikiran yang ekstrim dan radikal. Karena cara berpikir mereka sangat mengerikan, sampai menghalalkan pembunuhan demi mencapai keinginannya.

Penangkapan teroris selanjutnya ada di daerah Condet, Jakarta Timur. Di kediaman teroris berinisial HH, ditemukan atribut FPI berupa jaket, bendera, dan buku. Fakta ini tidak terlalu mengejutkan masyarakat, karena mereka sejak awal sudah menduga bahwa FPI berafiliasi dengan organisasi teroris. Buktinya, Munarman sebagai petinggi FPI pernah menghadiri baiat organisasi teroris.

Kombes Yusri Yunus, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kolerasi antara ormas terlarang (FPI) dengan organisasi teroris masih dalam penyelidikan oleh tim penyidik Densus 88. Dalam artian, penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengetahui siapa dalang sebenarnya yang menggerakkan para anggota teroris dan apakah benar mereka memanfatkan FPI di Indonesia.

Dengan fakta-fakta ini, maka pembubaran FPI sudah dirasa sangat tepat. Karena mereka menolak pancasila sebagai dasar negara. Juga berafiliasi dengan organisasi teroris. Apalagi FPI dan teroris sama-sama membenci pemerintah dan ingin mengganti konsep negara menjadi kekhalifahan.

Baiat anggota teroris pada organisasi terlarang seperti ISIS membuat masyarakat makin waspada, karena diam-diam banyak anak muda yang direkrut oleh mereka. Masih dalam dugaan bahwa ISIS bekerja sama dengan FPI untuk memuluskan niatnya di Indonesia. Polisi berusaha keras untuk menyelesaikan kasus ini dan mencegah kasus terorisme terulang kembali.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Aparat TNI dan Polri terus tumpas Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di bawah pimpinan Egianus Kogoya. Mereka saat ini semakin terpojok dan terdesak, karena markas kelompoknya yang ada di Kampung Paro, Markas Dumit telah terendus aparat. Selain itu, Kamp Lama, Markas KKSB pimpinan Egianus Kogoya di Kenyam, Nduga telah berhasil direbut dan dikuasai TNI-Polri pada hari Sabtu lalu (27/3/2021).

Menjurut siaran pers dari Puspen, KKSB di bawah pimpinan Egianus Kogoya sering kali memunculkan konflik di Papua dengan mengusung ide separatisme, dan menggunakan cara-cara kekerasan bahkan tidak ragu membunuh masyarakat yang tidak sejalan dengan ideologi mereka.

Kelompok KKSB, masih menurut siaran pers Puspen TNI, sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga dan seruan-seruan provokasi kepada TNI-Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata dan juga provokasi video.

Cara-cara andalan kelompok ini, tambah siaran pers Puspen TNI, adalah menggunakan media sosial dan media online seperti di grup facebook, tweeter dan website yang mereka kelola, sering kali mereka memunculkan video dari gunung-gunung dengan narasi yang menantang TNI-Polri, menyebutkan bahwa aparat keamanan tidak akan bisa menguasai wilayah mereka di Kenyam, Kabupaten Nduga.

Kelompok KKSB di Kenyam, Nduga akan mengejar dan menyerang aparat keamanan di mana pun dan kapan pun. Mereka juga menyatakan tidak akan mundur satu langkah pun dari markas mereka bahkan beberapa waktu yang lalu secara terangan-terangan mereka menantang aparat TNI-Polri untuk perang terbuka.

Namun pada kenyataannya kelompok KKSB pimpinan Egianus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas mereka. Kamp Lama yang berada di Kenyam, merupakan lokasi pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI-Polri dan di sebar melalui media sosial.

Humas Satgas Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Al Qudussy menyampaikan pendapatnya, kelompok separatis di Papua sebenarnya tidak perlu terlalu ditanggapi, karena mereka semua sudah terdesak dan banyak yang menyerahkan diri. “Pesan-pesan mereka hanya gertak sambal, tetapi TNI-Polri akan terus melindungi masyarakat Papua, jangan sampai ada korban dari kelompok gertak sambal ini,” pungkasnya.

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Secara mengejutkan, Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan perjalanan dinas secara diam-diam. Sebagai pejabat tinggi, perilakunya sungguh tak pantas ditiru, dan mencontohkan perbuatan yang mencoreng namanya sendiri. Ia perlu mendapatkan sanksi, tidak sekadar teguran, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Gubernur Papua saat ini dijabat oleh Lukas Enembe. Selama menjadi orang nomor 1 di Provinsi Papua, ia telah menorehkan banyak prestasi. Di antaranya memberi beasiswa kepada pelajar berprestasi sehingga bisa kuliah ke luar negeri, mendapatkan penghargaan penanganan daerah terisolir dari Kemendagri, penghargaan anugerah kerukunan umat beragama dari Kemenag, dll.

Akan tetapi, nama baiknya nyaris rusak oleh perbuatannya sendiri. Lukas Enembe terbukti melakukan perjalanan dinas ke Papua Nugini tanggal 31 maret 2021, tanpa kelengkapan dokumen keimigrasian, berupa paspor, exit permit, dan visa. Ia bisa melintas karena melalui jalur tikus alias jalan rahasia yang bisa dilalui tanpa harus menghadap ke petugas imigrasi di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Bagaimana bisa seorang pejabat tinggi melakukan perjalanan dinas tanpa membawa dokumen keimigrasian? Memang dari Papua ke Papua Nugini sangat dekat karena tinggal melintas lewat jalur darat. Namun, sebagai pemimpin, seharusnya ia memberi contoh yang baik dengan membawa paspor, visa, dan surat penting lainnya saat bepergian ke luar negeri. Walau hanya ke Papua Nugini.

Kecurigaan makin besar saat publik mengetahui bahwa Lukas Enembe pergi ke Papua Nugini melalui jalan tikus, berdasarkan keterangan dari personel Pos Perbatasan Skouw dan Konsulat RI di Vanimo. Jalur yang dimaksud adalah jalan yang biasanya dilalui oleh pedagang barang ilegal, seperti narkoba, senjata, hingga barang-barang konsumsi tanpa bea dan cukai.

Untuk apa Bapak Lukas yang terhormat malah lewat jalan tikus? Jika ia memang mengadakan kunjungan secara resmi ke Papua Nugini untuk memperkuat persahabatan kedua negara, mengapa tidak melalui jalur yang resmi? Publik jadi berpikir bahwa ia melakukan transaksi ilegal atau dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di Papua Nugini untuk melakukan sesuatu yang tidak baik.

Skandal ini sangat memalukan karena ia terbukti melanggar Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang perjalanan dinas luar negeri dan Peraturan Mendagri nomor 29 tentang pedoman perjalanan dinas ke luar negeri bagi ASN, kepala daerah, dan DPR RI serta DPRD. Ia juga melanggar UU Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 karena bepergian ke luar negeri tanpa kelengkapan dokumen keimigrasian.

Sanksi sudah menanti Lukas Enembe saat tiba di Indonesia, karena saat ini ia diberitakan masih berada di Papua Nugini. Ia bisa terkena ancaman hukuman 3 tahun penjara karena melanggar UU keimigrasian. Sebagai pejabat tinggi, maka juga bisa terkena teguran keras, karena melakukan perjalanan dinas tanpa izin dan tidak menjelaskan apa keperluannya.

Hukuman itu diberikan untuk efek jera, karena tidak seharusnya ia seenaknya pergi dan meninggalkan tanggungjawabnya di Papua. Sebagai pejabat tinggi, ia seharusnya memikirkan efek dari tindakannya. Jika seorang gubernur berani pergi tanpa izin dan tanpa dokumen resmi, takutnya walikota dan pejabat lain akan meniru, karena merasa berkuasa.

Apalagi saat ini masih masa pandemi covid-19. Bepergian ke luar negeri tentu sangat riskan, karena bisa mengakibatkan penularan corona. Bagaimana jika Lukas terkena virus covid-19 dna menjadi OTG, lalu menularkannya ke keluarga dan rekan kerja di Kantor gubernuran? Akan sangat miris jika ia menjadi penular penyakit yang berbahaya ini.

Masyarakat sangat menyayangkan mengapa Gubernur Lukas Enembe bepergian tanpa surat imigrasi yang resmi. Perbuatannya untuk melawat ke Papua Nugini leawt jalur tikus sangat tidak terpuji. Sebagai pejabat tinggi, seharusnya ia malu telah melanggar hukum keimigrasian.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Asjad Agustino )*
Keputusan pembubaran FPI dianggap sudah tepat. Masyarakat pun mendukung upaya penegakan hukum tersebut karena FPI menjadi Ormas yang selalu meresahkan masyarakat dan tidak memiliki kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah telah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran ini rupanya memantik dukungan dari Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, Sabil Rachman menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam menegakkan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa telah sekian lama Surat Keterangan Terdaftar / SKT yang dimiliki oleh FPI sudah habis masa berlakunya.
Dalam sebuah keterangan tertulis, ia menuturkan bahwa FPI bubar atau dibubarkan sebenarnya bukan karena persoalan ideologis melainkan teknis belaka di luar aturan regulatif.
Oleh karena itulah keputusan pemerintah yang disampaikan saat itu tentang pembubaran FPI tersebut lebih sebagai penegasan politik belaka dan justifikasi dari negara kepada publik bahwa FPI sudah habis legitimasinya sebagai ormas berdasarkan SKT yang selama ini menjadi dasar aktifitasnya.
Ia juga menilai bahwa pembubaran FPI merupakan peringatan bagi ormas yang lain untuk memahami posisinya, jika sudah tidak memiliki legitimasi negara maka tidak boleh melakukan aktifitas kemasyarakatan.
Setelah penegasan pemerintah tersebut, maka publik diharapkan dapat menilai secara obyektif, seperti apa posisi FPI dalam kaitannya dengan semangat menegakkan hukum yang selama ini diteriakkan sementara statusnya tanpa dasar hukum.
Pada kesempata berbeda, pihak kepolisian mengancam akan membubarkan FPI model baru atau turunan-turunannya, seperti Front Persatuan Islam yang telah dideklarasikan di daerah-daerah. Hal ini dilakukan apabila ormas tersebut tidak terdaftar dan tidak mengikuti aturan yang berlaku.
Maka dari itu, Rusdi mengatakan bahwa setiap ormas tidak bisa seenaknya dan harus terdaftar serta mengikuti undang-undang yang berlaku sebagai ormas, jika ingin diakui sebagai ormas dengan undang-undang tentang keormasan.
Secara terpisah, FPI menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mendaftarkan diri sebagai ormas ke pemerintah. Tim kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan mendaftarkan ormas adalah hal yang tidak penting.
Ia mengatakan yang terpenting saat ini adalah mengawal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuntaskan penyelidikan kasus meninggalnya 6 Laskar FPI saat bentrok dengan aparat kepolisian.
Aziz menuturkan mantan pentolan FPI, Rizieq Shihab yang kini mendekam di Polda Metro Jaya karena kasus kerumunan di Petamburan sempat mengusulkan nama akronim FPI diubah menjadi Front Persaudaraan Islam.
Pemerintah juga telah menetapkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang. SKB itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
SKB yang resmi tersebut, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pelarangan dan pembubaran setiap kegiatan organisasi yang digawangi oleh Rizieq Shihab.
Dalam SKB itu juga disebutkan masyarakat bisa melapor jika menemukan FPI melakukan kegiatan dan polisi berhak membubarkan setiap kegiatan FPI.
Hingga kini, FPI belum melengkapi persyaratan sehingga belum mengantongi perpanjangan izin.
Tak hanya di Indonesia, media asing juga turut menyoroti pembubaran FPI, seperti straits times, Channel News Asia dan The Star. Ketiga media tersebut mewartakan pemberitaan FPI sebagai organisasi Islam garis keras.
Media asing juga menggambarkan FPI sebagai organisasi yang kerap mengintimidasi kelompok agama minoritas di Indonesia.
Nyatanya, FPI merupakan ormas yang cenderung intoleran, hal ini dibuktikan ketika Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia pada suatu pagi di hari minggu tahun 2012. Siapa sangka, niatnya dalam beribadah berujung petaka, ketika mendadak puluhan orang berjubah putih dengan label FPI telah memenuhi pelataran Gereja. Mereka menghadang para jemaat yang hendak beribadah.
Pendeta Palti selaku pemimpin ibadah mengaku, bahwa tak jarang jemaat harus menerima lemparan telur busuk hingga air comberan dalam perjalanan menuju gereja. Saat beribadah pun, Kelompok FPI itu juga melakukan demo dengan pengeras suara hingga mengganggu para jemaat yang tengah berdoa.
Palti juga sempat meminta kepada Presiden Jokowi, agar masyarakat di Indonesia dapat dengan bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Masyarakat tentu sudah tahu bahwa rekam jejak FPI kerap melancarkan aksi yang terkesan arogan seperti menutup paksa warung makan yang buka pada siang hari, hal ini ditambah dengan keengganan FPI untuk mengurus surat perpanjangan, tentu saja wajar terjadi jika FPI dibubarkan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Bom bunuh diri di gerbang Gereja Katedral Makassar dan di kantor Mabes Polri menguatkan sinyalemen bahwa ancaman terorisme tak surut di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, upaya pencegahan di berbagai aspek harus tetap intensif.

Ancaman aksi teroris di tengah pandemi Covid-19 sebenarnya sudah kerap disuarakan berbagai pihak khususnya aparat keamanan. Penangkapan puluhan terduga teroris oleh aparat kepolisian sejak awal pandemi merebak, kian menunjukkan adanya ancaman itu.

Ancaman pun menjadi semakin nyata saat bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). Di tengah fokus bangsa menghadapi pandemi, teroris tak menyurutkan niatnya, bahkan mereka memanfaatkannya untuk kepentingan teror. Belum tuntas bom gereja Makassar, kasus Mabes Polri muncul, seolah ingin membuktikan bahwa kelompok teror ingin membuktikan mereka masih ada dan akan terus melakukan aksinya sewaktu-waktu.

Tren terorisme di Indonesia sejak tahun 1980-an cenderung fluktuatif. Aktor atau kelompok pelaku serangan terorisme di Indonesia bukan hanya didominasi oleh satu kelompok saja, berbagai kelompok yang pernah terlibat dalam serangan terorisme di Indonesia dimulai dari Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur, yang cenderung berafiliasi dengan Islamic State of Iraqi and Syriah (ISIS/IS).

Dinamika kelompok teror tersebut juga berevolusi dengan mulai menarget perempuan dan anak-anak serta masuk ke dunia pendidikan tinggi. Kelompok teroris sangat licik karena bekerja secara gerilya, sehingga pemberantasan teroris menjadi agenda yang sangat penting, karena tujuannya untuk menjaga kedamaian di Indonesia. Seperti banyak kasus, kelompok teroris ini sangat nekat karena mereka mengorbankan dirinya sendiri sebagai ‘pengantin bom’.

Umumnya pelaku memiliki sistem pergerakkan sendiri-sendiri. Ada yang berkelompok, adapula yang bergerak mandiri (lone wolf). Untuk Lone Wolf, meski bergerak secara mandiri bukan tak mungkin pelaku memiliki koordinasi dengan jaringan dengan skala internasional. Biasanya mereka terhubung melalui internet atau dunia maya.

Jika teroris masih ada di Indonesia, maka akan menjadi ancaman perdamaian. Ketika Indonesia menjunjung tinggi keanekaragaman dengan semboyan bhinneka tunggal ika, maka kelompok teror tak menyetujuinya, karena ingin menerapkan sistem negara berdasarkan keinginan kelompoknya.

Penangkapan kelompok teror menjadi misi penting bagi aparat keamanan, dan pemberantasan teroris amat didukung oleh masyarakat. Karena mereka sangat jengah dengan aksi para teroris yang seenaknya sendiri.

Hal inilah yang mendasari pemerintah gencar melakukan upaya pemberantasan. Sebab, pergerakkan kelompok ini sudah sampai ke lini masyarakat terbawah.
Terkait pemberantasan terorisme di Indonesia, Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Argo Yuwono (saat itu) menyatakan, langkah antisipasi terorisme dilakukan dengan mengedepankan sistem preventif strike. Salah satunya, ialah gabungan TNI-Polri akan turun ke bawah berkomunikasi langsung dengan warga masyarakat.

Argo mengatakan pihaknya melakukan soft power dengan mengedepankan preventif strike. Mulai dari bhabinkamtibas dan babinsa serta masyarakat dari tingkat bawah akan di komunikasikan terus agar tak terjadi ancaman teror.Selain itu, Kepolisian RI terus melakukan operasi terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai terorisme.

Ali Fauzi eks pentolan Jamaah Islamiyah (JI) mengatakan aparat keamanan dinilai perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, karena menurutnya, potensi ancaman dan serangan teror menjelang Natal dan Tahun Baru. Ali Fauzi adalah mantan instruktur perakit bom di Filipina. Kini ia aktif sebagai Ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP). Dirinya bergerak merangkul orang-orang terpapar radikalisme agar kembali ke pangkuan NKRI.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Herman Hery mendukung Polri mengusut tuntas dan terus mengungkap jaringan terorisme di Tanah Air. Menurutnya, tindakan teroris sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.

“Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut Herman mengatakan, fungsi intelijen juga harus terus ditingkatkan karena penangkapan terduga teroris belum efektif membenamkan potensi aksi teror.

“Saya meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya,” katanya.

Senada dengan Herman, Anggota Komisi III DPR, Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan berdasarkan data BNPT, jumlah teroris mencapai 6.000 lebih. Hal ini bisa meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

“Saya mendorong BNPT dan Densus terus menelusuri, menangkap, serta melakukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal dengan Kominfo, agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir, sehingga tidak bisa diakses masyarakat,” kata Adde.

Ade menjelaskan, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran, ia menyatakan Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi.

“Secara pribadi saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat, agar tidak timbul kepanikan,”.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Wihadi Wiyanto mengatakan pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya. Pencegahan harus diperkuat, sebab terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang berbeda.

“Di sini, BNPT harus lebih berperan,” kata Wihadi.

Wihadi mendorong penguatan BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme. Ia berharap, BNPT bisa memberikan program-program yang lebih mengena dengan dasar Undang-Undang Antiterorisme.

“Tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan dan itu ada di BNPT. Instrumennya sudah jelas ada di UU Antiteroris yang baru,” katanya.

Yang jelas masalah terorisme kita sepakat untuk memberantas sampai akar-akarnya. Kita semua anak bangsa harus menjalin persatuan dan kesatuan lebih kokoh lagi, karena teroris sengaja menebar kekacauan untuk memecah belah persatuan. Berperilaku bijaksana termasuk menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama adalah wajib kita kembangkan. Dan terakhir, kita mendukung upaya pemerintahan dalam membasmi aksi-aksi terorisme di negeri ini.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar acara resepsi pernikahan di Raffles Hotel di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel) siang kemaren.

Pada waktu itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Jokowi menjadi saksi dalam acara pernikahan ini. Jokowi tampak mengenakan jas berwarna hitam dan peci warna hitam. Jokowi juga mengenakan masker berwarna hitam.

Di dalam lokasi, seperti disiarkan secara langsung di RCTI, juga ada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Prabowo juga menjadi saksi pernikahan kedua mempelai.

Sementara itu, Kasatpol PP DKI, Arifin, menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.

“Mereka panitia sudah memperhitungkan berapa jumlah yang diundang, berapa kapasitasnya, jumlah Batasan dalam gedung itu sudah diatur semuanya. Selama tidak melampaui batas kapasitasnya tetap boleh. Kalau sudah melampaui batas kapasitas, pelanggaran, baru kami akan lakukan tindakan peneguran”.

Arifin juga menegaskan pihaknya tetap akan bertindak tegas bila ada pelanggaran prokes COVID-19 di acara pernikahan Atta dan Aurel. Dia mengatakan peraturan tersebut diterapkan sama kepada pihak lain yang melanggar. Selain itu, Satpol PP DKI akan tetap mengawasi acara pernikahan Atta dan Aurel. Dia berharap pihak penyelenggara juga tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya, Satpol PP Jaksel telah mengimbau para penggemar Atta dan Aurel tak datang langsung ke acara pernikahan Atta dan Aurel. Para penggemar diminta menyaksikan acara pernikahan tersebut lewat layar kaca. “Yang jelas kita berharap untuk fans bisa melihat di media, baik media sosial maupun TV untuk penyelenggaraan resepsi itu”. (*)

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Jaringan teroris di Indonesia harus diusut dengan tuntas. Kelompok teroris wajib dibasmi sampai ke akar-akarnya, agar mereka tidak bisa melakukan pengeboman, penyerangan, penembakan, dan kekejaman lainnya. Pengejaran anggota teroris makin dilakukan secara intensif. Karena terorisme adalah kekejaman yang tidak bisa diampuni.

Dalam waktu 3 hari, Indonesia dikejutkan oleh 2 peristiwa yang mengguncang. Pertama ada pengeboman di sebuah rumah ibadah di Makassar. Kedua, ada penembakan di Markas Besar Polri Jakarta. Peristiwa berdarah itu diotaki oleh kelompok teroris melakukan penyerangan sampai dengan nekatnya mengorbankan nyawa sendiri.

Dari kedua peristiwa heboh tersebut, kelompok teroris berusaha memperlihatkan eksistensi mereka di Indonesia. Terorisme masih terus diberantas oleh Densus 88 dan masyarakat diminta untuk bekerja sama. Agar ketika ada kegiatan yang dicurigai sebagai aktivitas kelompok teroris, bisa langsung dilaporkan ke aparat yang berwenang.

Ketua komisi III DPR Herman Hery mendukung kepolisian Indonesia mengusut dan mengungkap jaringan terorisme sampai tuntas. Ia juga mengecam aksi terorisme yang mengguncang Indonesia. Dalam artian, sebagai wakil rakyat, ia memikirkan keselamatan rakyat dan berharap mereka tidak diganggu oleh kelompok teroris.

Herman melanjutkan, ketika ada penyerangan di Mabes Polri, tindakan tegas terukur yang dilakukan kepada tersangka sudah benar. Ia juga memuji kesigapan polisi untuk menindak pelaku. Dalam artian, jika tidak ada ketegasan, maka justru korbannya akan makin banyak. Karena teroris tidak pernah berpikir bahwa tindakannya akan merugikan banyak orang, termasuk nyawa mereka yang jadi taruhannya.

Fungsi intelijen juga wajib ditingkatkan. Dalam artian, kepolisian dan BNPT bekerja sama untuk mengusut jaringan teroris hingga ke akarnya. Agar mereka tidak mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Jika tidak ada kelompok teroris, maka Indonesia akan menjadi damai, tanpa ada ancaman radikalisme dan terorisme.

Pengusutan jaringan teroris memang dilakukan oleh polri, khususnya Densus 88, secara intensif. Selain untuk mencegah terjadinya peristiwa pengeboman dan penyerangan, terorisme memang wajib diberantas. Karena jika mereka masih ada di Indonesia, tidak bisa tercipta perdamaian di negeri ini. Teroris akan terus merongrong dan mengancam dengan kekerasan.

Di daerah Condet dan Bekasi, ada 4 terduga anggota teroris ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan Tim Densus 88. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa penggrebekan ini dilakukan setelah ada pengeboman di Makassar. Dalam penangkapan ini, ditemukan senjata tajam, 5 bom aktif, dan atribut ormas terlarang.

Jenderal Listyo melanjutkan, para tersangka sudah diamankan. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang membeli bahan bom, mengajarkan cara membuat bom, mempraktekkannya, membuat handak, dll. Sedangkan 5 bahan bom aktif saat dicacah akan bisa menjadi 70 bom pipa.

Penemuan bahan bom yang berbahaya tentu sangat mengejutkan. Kelompok teroris sudah menyiapkan bom pipa sebanyak itu dan menunjukkan bahwa mereka siap melakukan aksi teror. Masih diselidiki lebih lanjut, di mana lagi jaringan teroris itu berada. Karena bisa saja mereka tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Penangkapan terduga teroris menjadi sangat intensif untuk mencegah terjadinya kekerasan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak terlalu kaget ketika ada yang ditangkap, padahal ia bukan pembuat bom atau calon pengantin bom, Jika ada warga sipil yang dicokok karena menyembunyikan anggota teroris, maka ia juga wajib dibui. Karena sama saja dengan menyembunyikan kebohongan dan kejahatan di Indonesia.

Pengusutan jaringan teroris dilakukan dengan cepat dan intensif oleh Densus 88. Terorisme adalah kejahatan yang susah diampuni, karena mereka nekat melakukan pengeboman dan menyakiti saudara setanah air, tanpa memikirkan resiko ke depannya. Jangan sampai ada pengeboman lagi dan jaringan teroris harus diselidiki sampai mereka ditemukan dan dimusnahkan. )* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia