Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memastikan, pemerintah pusat akan mengeluarkan dana stimulan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini akan diberikan kepada masyarakat, yang rumahnya rusak akibat terdampak bencana.

“Bapak Presiden telah memerintahkan ke BNPB, rumah rusak berat itu mendapat dana stimulan senilai Rp 50 juta, kemudian rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta,” kata Doni dalam konferensi pers, Senin (5/4).

Di samping itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng para penyedia layanan atau operator seluler untuk memulihkan kondisi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terganggu akibat bencana banjir bandang dan longsor.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemantauan terus dilakukan oleh pihaknya dan juga para operator seluler.

“Kami terus melakukan monitoring terhadap jaringan telekomunikasi dan meminta operator seluler untuk mengerahkan segala upaya pemulihan layanan terhadap site seluler yang masih down, sehingga dapat berfungsi kembali secara normal meskipun jaringan listrik belum kembali tersedia,” ungkap Plate di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai sebuah organisasi sudah resmi dibubarkan. Hal ini ditandai dengan pembubaran organisasi tersebut pada tahun 2017 dan disusul dengan larangan penyebaran ideologi khilafah pada tahun 2019. Akibat pembubaran itu, tidak sedikit anggota eks-HTI hijrah ke organisasi lain dan banyak di antaranya tetap melakukan kegiatannya secara tertutup.

Ideologi dan cita-cita negara khilafah yang dimiliki HTI masih hidup di benak para kadernya. Guna mengantisipasi pergerakan para kader ekt HTI untuk mewujudkan hal tersebut melalui jalur politik, maka pemerintah telah menyusun suatu aturan baru didalam draf RUU Pemilu yang akan diajukan.

Draf RUU Pemilu tersebut mengatur tentang larangan mantan anggota HTI untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan.

Menurut Pasal 182 ayat 2 (ii) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

Lalu dalam Pasal 182 ayat 2 (jj) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menyikapi draf RUU Pemilu tersebut, anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menjelaskan bahwa HTI tidak sesuai konsesus bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga eks anggota HTI dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legialatif, kepala daerah dan presiden yang tertera dalam draf RUU Pemilu.

“Pengurus dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang,” ucap Zulfikar.

Oleh : Aldia Putra )*

Tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh WNI pulng kampung jelang lebaran. Keputusan ini diambil karena angka penularan corona masih cukup tinggi. Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan. Jangan nekat mudik dan malah membahayakan diri sendiri, karena berpotensi ketularan corona.

Pulang kampung adalah kebiasaan masyarakat Indonesia jelang hari raya idul fitri. Karena biasanya hanya pada saat itu mereka mendapat libur yang lumayan panjang (sekitar seminggu), dan bisa mudik untuk sungkem pada orang tua di desa. Ritual ini sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Namun ramadan dan lebaran tahun ini berbeda, karena pemerintah dengan tegas melarang mudik bagi seluruh rakyatnya, tanggal 6-17 mei 2021. Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa cuti bersama hanya diberi 1 hari setelah lebaran dan tidak ada acara pulang kampung tahun ini. Dalam artian, keadaan masih sama seperti tahun lalu di mana mudik juga dilarang dengan alasan masih pandemi.

Muhadjir melanjutkan, pelarangan mudik ini dilakukan karena angka penularan corona masih tinggi pasca libur panjang. Sehingga dikhawatirkan akan menaikkan jumlah pasien corona. Menurut data Tim Satgas Covid per tanggal 27 maret 2021, jumlah pasien corona masih lebih dari 4.000 orang per hari. Sehingga total pasien mencapai lebih dari 1,4 juta orang.

Sementara setelah lebaran tahun 2020, jumlah kasus harian corona rata-rata 68-93% per hari. Lonjakan ini yang dikhawatirkan akan terjadi lagi ketika mudik diperbolehkan tahun 2021. Sehingga pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk pulang kampung saat pandemi.

Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan ini, karena larangan dibuat demi keselamatan mereka sendiri. Ketika diperbolehkan mudik tetapi malah kena corona, maka akan fatal akibatnya. Karena bisa menularkan ke banyak orang dan resiko terberatnya adalah kehilangan nyawa.

Jangan malah mengakali aturan dengan mudik sebelum waktunya (sebelum tanggal 6 mei) atau setelahnya (tanggal 18 mei). Karena di jalan tol, bandara, dan stasiun akan tetap diawasi oleh aparat, agar tidak ada pergerakan massal oleh masyarakat. Ingatlah bahwa aturan ini dibuat karena terpaksa, karena masih masa pandemi.

Pemerintah tidak bermaksud kejam dengan melarang mudik lebaran. Bukankah di tahun-tahun lalu saat tidak pandemi, mudik masih diperbolehkan? Masyarakat harap memikirkannya dan tidak emosi, serta memaki-maki pemerintah. Karena aturan ini ditegakkan demi mencegah penularan corona.

Mobilitas masyarakat terbukti menaikkan penularan virus covid-19. Walau mereka beralasan mudik memakai mobil pribadi dan memakai masker, namun masih ada celah untuk penyerangan corona. Misalnya saat menerima uang kembalian di jalan tol, ternyata ada virus yang menempel. Atau ketika beristirahat di rest area, otomatis banyak yang melepas masker dan bisa tertular tak sengaja dari orang lain.

Memang sudah ada vaksinasi yang bisa mencegah penularan corona, tetapi mudik tetap dilarang karena program ini belum selesai 100%. Bayangkan keluarga di kampung yang belum divaksin, akan lebih mudah untuk tertular virus dari pemudik. Lebih mengenaskan lagi ketika ada anak kecil yang kena corona dan ruang perawatan di RS habis karena pasiennya penuh.

Sabarlah dan menunggu pandemi berakhir 100%. Saat hari indah itu tiba, maka kita diperbolehkan untuk keluar kota, termasuk mudik lebaran. Menahan diri lebih baik, daripada nekat mudik dan bisa kena semprit dan disuruh balik kandang. Lebaran tetap lebaran walau tanpa ritual mudik.

Pelarangan mudik tahun 2021 membuat masyarakat harus kembali bersabar. Namun mereka bisa mengakalinya dengan melakukan video call ke keluarga di kampung. Jangan nekat mudik, karena bisa menaikkan lagi kasus penularan corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Milenial Medan

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bakhri mengatakan, generasi milenial harus diberi pengajaran tentang pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan ideologi Pancasila agar tidak terjangkit virus intoleran dan radikalisme. “Karena itu, generasi milenial harus terus diberikan pendidikan karakter untuk membentengi diri dari serangan hal-hal negatif “.

Syaiful mengingatkan, virus intoleran dan radikalisme bisa menyusup ke generasi milenial melalui situs web, media sosial, dan aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya. Dengan penguatan karakter, kata Syaiful, pengaruh negatif tersebut bisa dikurangi, generasi milenial bisa menilai mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Ia sepakat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap tanggal 2 Mei dapat dijadikan sebagai momentum untuk menggelorakan penguatan karakter bangsa melalui pendidikan formal maupun nonformal. Apalagi, kata Syaiful, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Syaiful mengatakan, dalam membangun generasi muda harus terus dilakukan inovasi seiring dengan perkembangan zaman. Ia menyebut program duta damai dunia maya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai sebuah inovasi dengan melibatkan generasi muda melawan propaganda radikalisme dan terorisme di dunia maya. Dengan inovasi dan kreativitasnya, kata Syaiful, generasi milenial bisa diandalkan untuk menghasilkan konten dan narasi damai.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeluarkan hasil survei nasional tentang potensi radikalisme tahun ini. Hasilnya cukup mengejutkan, yaitu 85 persen generasi milenial rentan terpapar paham radikal. “Dengan hasil survei ini, kita diingatkan untuk mewaspadai pergerakan spread of radicalisation di dunia maya ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Dia memaparkan, situasi pandemi Covid-19 yang dimanifestasikan dalam aktivitas sekolah diliburkan dan perkantoran sebagian diatur membuat masyarakat di rumah lebih banyak menggunakan waktu untuk berselancar di dunia maya. Menurutnya, generasi milenial yang mengakses internet ibarat masuk ke hutan belantara. Saat mencari konten keagamaan misalnya, ada kecenderungan menerima preferensi ceramah keagamaan dengan durasi singkat sehingga tidak diterima secara utuh.

Di sisi lain, jaringan teroris sangat intens menyebarkan narasi radikal dan intoleran. “Pada saat yang sama, anak-anak muda yang disebut gen Z ini belum tumbuh ketertiban sosial, kepatuhan hukum dan itikad dalam menggunakan media sosial untuk tujuan yang baik “. Oleh karena itu, kita harus berperan aktif mengatasi masalah tersebut. “Tidak bisa kita melarang internet, karena itu hak anak muda. Tapi bagaimana memberi edukasi yang baik, yaitu menggunakan medsos dengan cerdas “.

Selain generasi milenial yang rentan terpapar radikalisme, survei juga menemukan potensi radikalisme yang lebih tinggi di kalangan perempuan daripada laki-laki. “Perempuan memiliki potensi 12,3%, sedangkan laki-laki 12,1%,”. Temuan lainnya yaitu potensi radikalisme di kalangan kaum urban yang lebih tinggi dari kalangan rural. (*)

Oleh : Ahmad Kurniawan )*

Penangkapan terhadap kelompok teroris terus dilakukan secara intensif oleh Densus 88. Saat ada terduga teroris yang ditangkap, terungkap fakta bahwa ia pernah berbaiat di markas ormas terlarang. Hubungan antara ormas dan kelompok teroris masih diselidiki. Sehingga diharap akan terungkap di mana saja jaringan terorisme di Indonesia.

Penangkapan anggota teroris semakin intensif dilakukan oleh Densus 88. Pasalnya, mereka mencegah agar tidak ada lagi korban jiwa dari warga sipil, saat ada pengeboman atau penembakan oleh kelompok teroris. Berkaca dari peristiwa pengeboman di Makassar dan penyerangan di Mabes Polri, kelompok teroris makin nekat dan seolah mengejek aparat agar mereka mengejar-ngejar mereka.

Setelah pengeboman dan penyerangan oleh teroris, maka Densus 88 menangkap terduga teroris di daerah Condet. Dari hasil interograsi, didapatkan fakta bahwa ia pernah dibaiat di tempat yang ternyata menjadi markas FPI yang dinyatakan sebagai ormas terlarang. Hal ini makin dikuatkan dengan penemuan bawang bukti berupa atribut FPI di rumah mereka.

Penemuan ini membuat publik menghubungkan antara ormas terlarang dengan kelompok teroris. Mereka memiliki motif serupa untuk membentuk negara khilafiyah dan selalu menentang pemerintah. Apalagi setelah rekening FPI dibekukan, ditemukan fakta bahwa ada transferan masuk dari seseorang di luar negeri yang terkenal sebagai penyandang dana kelompok teroris.

Meskipun FPI mengelak, tetapi mereka tetap mendapat cap buruk di masyarakat. Karena bukan kali ini saja mereka dihubungkan dengan kelompok teroris. Pada penangkapan anggota teroris di Jawa Timur, tersangka mengaku bahwa saat dibaiat oleh ISIS, ia melihat sosok Munarman yang notabene petinggi FPI. Munarman bukan tamu biasa tetapi dekat dengan sejumlah petinggi di kelompok teroris tersebut.

FPI memang sudah dibubarkan tetapi aparat berusaha agar mereka tidak membuat Neo FPI atau mengadakan aktivitas yang berbahaya, seperti membantu aksi terorisme. Karena perbuatan ini sangat tercela dan merugikan banyak orang. Teroris sangat kejam dengan berani mengambil nyawa saudara setanah airnya sendiri. Bahkan mengorbankan dirinya sendiri dengan menjadi pengantin bom.

Baiat pada anggota teroris adalah proses di mana seorang anggota baru dicuci otaknya dan dimasukkan ajaran radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Pemikiran mereka jadi melenceng karena menganggap pemerintah itu zalim dan aparat itu taghut. Padahal polisi adalah sahabat rakyat, tetapi malah dianggap musuh. Sehingga ada anggota teroris yang nekat menyerang Mabes Polri seorang diri.

Ali Imron, eks narapidana terorisme kasus bom Bali, menyatakan bahwa proses baiat cukup cepat, hanya 2 jam. Provokasi dilakukan dengan kilat, karena anggota yang direkrut sudah punya basic pemikiran yang sama tentang jihad. Dalam artian, mereka tinggal diarahkan untuk berjihad dengan cara menyerang musuh, yang notabene adalah warga asing atau aparat.

Pemikiran ini tentu sangat mengerikan, karena Indonesia menjunjung tinggi pluralisme. Sedangkan teroris hanya mengakui sistem negara khilafiyah dan tidak mengakui perbedaan keyakinan di negeri ini. Kengototan mereka sangat salah, karena dasar negara adalah pancasila dan tidak cocok dengan sistem khilafiyah.

Ketika ada baiat yang terungkap, maka Densus 88 berusaha agar mencegah peristiwa ini terjadi lagi. Teroris amat mudah menyamar menjadi warga sipil biasa. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk membantu kerja aparat dengan melaporkan jika ada orang yang mencurigakan.

Baiat anggota teroris yang dilakukan di dalam markas FPI membuka tabir, sehingga ormas terlarang ini terbukti berafiliasi dengan kelompok terorisme. Pembubaran mereka sudah tepat karena banyak merugikan masyarakat Indonesia. Pembaiatan anggota baru kelompok teroris berusaha dicegah dan Densus 88 bekerja dengan sangat intensif, untuk membasmi terorisme di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tengerang Selatan