Oleh : Indah Juliantari )*

Mudik tahun 2021 masih tetap dilarang, seperti tahun lalu. Hal ini untuk mencegah penularan virus covid-19. Masyarakat diminta untuk sabar dan berlebaran di rumah saja. Daripada nekat pulang kampung, lalu merana karena kena corona.

Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan ramadhan dan diikuti dengan lebaran. Mudik menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia jelang hari raya idul fitri. Karena mereka bisa pulang kampung dalam durasi agak lama (sekitar seminggu) dan sungkem kepada orang tua di desa.

Akan tetapi, tahun 2021 masyarakat dilarang mudik oleh pemerintah. Keputusan ini sama seperti tahun 2020, karena kita masih dalam kungkungan pandemi. Menko PMK Muhdjir Effendy menyatakan bahwa larangan mudik diberlakukan tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Hal ini terjadi untuk mencegah penularan virus covid-19 akibat tingginya mobilitas masyarakat.

Kita diminta untuk tidak kecewa karena memang pandemi covid-19 belum selesai. Pelarangan mudik bukan berarti pemerintah bertindak keji, justru sebagai cara untuk memperhatikan kesehatan rakyatnya. Daripada pasca pulang kampung malah terkena corona dan tidak bisa bekerja selama 14 hari (saat isolasi mandiri). Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan?

Juru bicara Satgas Covid, dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pelarangan ini diberlakukan setelah berkaca dari liburan panjang sebelumnya. Di mana angka penularan corona selalu tinggi pasca long weekend. Daripada jumlah pasien covid-19 terus bertambah setelah mudik lebaran 2021, lebih baik pulang kampung dilarang.

Polisi sudah siaga di jalan tol dan perbatasan antar daerah, untuk menghalau masyarakat yang nekat mudik. Mereka diberi sanksi berupa kewajiban untuk putar balik ke wilayah asalnya. Jangan mengakali dengan mencari jalan tikus atau jalan alternatif lain, karena sama saja, ada banyak petugas yang berjaga untuk membantu pelarangan mudik lebaran.

Begitu juga dengan modus mudik sebelum tanggal 6 mei atau setelah 17 mei, akan tetap dilarang. Bahkan penjagaannya juga ada di terminal bus, stasiun, dll. Pelarangan ketat ini harap dipahami oleh masyarakat, agar mereka menuruti aturan dan ikhlas untuk tidak pulang kampung pada tahun ini.

Larangan ini juga berlaku untuk mudik lokal alias di dalam kota/wilayah yang dekat (misalnya di Jabodetabek). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa ia konsisten dalam menjalankan larangan mudik. Dalam waktu dekat, Kementrian Perhubungan akan segera merilis Peraturan Menhub tentang pengendalian transportasi pada masa idul fitri 2021.

Mengapa aturannya begitu ketat? Karena jumlah pasien corona masih cukup tinggi, mencapai 4.000 orang per hari. Jangan sampai ada lonjakan penularan virus covid-19 sehingga makin banyak yang sakit. Apalagi corona sudah bermutasi menjadi beberapa jenis, sehingga lebih berbahaya.

Jika nekat ingin mencari jalan tikus untuk mudik, ingatlah para tenaga medis yang sedang berjibaku di Rumah Sakit. Mereka mengorbankan keselamatannya sendiri untuk merawat pasien corona dan berpotensi besar untuk tertular (karena jam kerja melebihi shift). Jika banyak yang kena virus covid-19 setelah mudik, nakeslah yang kelimpungan karena ruang pasien selalu penuh.

Lebih baik kita ikhlas dan salat idul fitri di rumah saja. Jika kangen pada orang tua di kampung, bisa telepon atau video call. Dengan kecanggihan teknologi, rasa rindu bisa terhapus. Mereka juga paham bahwa jika anaknya tidak mudik bukan berarti tidak sayang. Melainkan sedang menuruti anjuran pemerintah.

Larangan mudik tahun 2021 memang mengejutkan, tetapi masyarakat diminta untuk legowo. Lebih baik berlebaran di rumah saja. Daripada nekat pulang kampung dan terkena corona atau menularkan virus covid-19 pada orang tua tercinta. Bersabarlah dan ketika pandemi berakhir, kita semua bisa mudik kembali.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sabby Kossay )*

Pemekaran Papua mendapat dukungan masyarakat. Pemekaran tersebut diyakini mampu mempercepat pelayanan kepada warga dan memutus rentang birokrasi.

Wakil Gubernur Provinsi Papua menyetujui pemekaran daerah Provinsi Papua Tengah dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakatnya.

Pemekaran daerah bukanlah suatu hal yang baru dan tanpa dasar. Selain memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, pemerintah juga berharap agar suatu daerah dapat maju serta dapat dikelola secara keseluruhan sebagai bagian dari Indonesia yang tak dapat dipisahkan.

Pemekaran daerah bukanlah sebuah keputusan yang sepihak tanpa persetujuan, melainkan sebelum adanya pendeklarasian secara keseluruhan telah disepakati serta diputuskan secara bersamaan dengan berbagai pihak yang disertai pula masyarakat sekitar.

Pemekaran bukanlah sesuatu yang didasarkan atau dibentuk disebabkan untuk kepentingan suatu golongan tertentu. Melainkan pemekaran ditujukan untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat sekitarnya untuk lebih mudah dikelola serta diatasi segala permasalahannya yang ada pasa suatu kawasan atau wilayah.

Masyarakatpun sangat antusias terhadap adanya pemekaran Provinsi Papua ini. Hal ini pun didukung dengan adanya program pemerintah yang diberi nama “For Papua”. Program ini ditujukan pada masyarakat Papua untuk lebih memudahkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan Pemerintah.

Sebagai bukti tertulis, kesepakatan pemekaran Provinsi Papua telah ditanda tangani Bupati Puncak Willem Wandik, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Intan Jaya Yan Kobogayau, Wakil Bupati puncak Pelinus Balinal , Ketua DPRD Puncak Likius Newegalen, Ketua DPRD Mimika Robby K Omaleng, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, lembaga adat serta tokoh pemuda di wilayah adat Meepago.

Kesepakatan bersama tersebut diantaranya berisikan
Pertama, mendukung secara keseluruhan Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomer 45 Tahun 1999 yang membahas terkait pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kota Sorong dan Kabupaten Puncak Jaya.

Kedua, menyepakati Ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Timika. Hal ini tercantum pada pasal 14 ayat satu Undang-Undang nomer 45 Tahun 1999 yang berbunyi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kota Sorong dan Kabupaten Puncak Jaya.

Ketiga, Ketua DPRD, Para Bupati, Tokoh Pemuda, Lembaga Adat, Tokoh adat, Tokoh masyarakat serta para tokoh intelektual lainnya telah sepakat serta mendukung secara keseluruhan bahwasannya Wilayah Adat Meepago menjadi bagian dari provinsi Papua Tengah. Dengan demikian Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Dogiyai, kabupaten Intan jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, kabupaten Nabire, kabupaten Deyai dan Kabupaten Paniai.

Rumor negative tentang pemekaran provinsi Papua Tengah ini telah diatasi oleh pemerintah dengan adanya program For Papua. Program ini ditujukan agar masyarakat dapat mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat serta dapat mendekatkan kembali tentang sesuatu yang belum memiliki kejelasan seperti isu tentang pemerintah.

Salah satu warga Papua menuturkan bahwasannya adanya pemekaran daerah ini dapat membuat para sarjana asli Papua dapat menekan angka pengangguran di wilayah itu serta dapat meningkatkan ekonomi , pelayanan kesehatan dan juga kualitas pendidikan.
Pemekaran ini sangat penting dilakukan. Dengan adanya pemekaran tentu akaan ada perbaikan. Penciptaan kekuasaan seperti raja-raja kecil tentu akan lebih banyak meningkatkan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Rumor nafsu politisi pemekaran Papua bukanlah hal yang benar. Segala kebijakan tentu akan diputuskan dan disepakati bersama. Sebagai Bangsa Indonesia tentu telah memahami hakikat musyawarah. Bukan mendominasi suatu wilayah untuk elit politik.

Sekalipun ada Pro dan Kontra, masyarakat lebih banyak yang antusias untuk menyetujui adanya pemekaran Provinsi Papua khususnya Papua Tengah. Karena, masyarakat menyadari bahwa dengan adanya pemekaran tentu akan membuat wilayah tempat tinggal menjadi lebih sejahtera seperti adanya perbaikan pelayanan kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pemekaran telah disepakati oleh masyarakat sekitar Provinsi Papua dan telah dideklarasikan oleh Bupati Puncak Willem Wandik, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Intan Jaya Yan Kobogayau, Wakil Bupati puncak Pelinus Balinal , Ketua DPRD Puncak Likius Newegalen, Ketua DPRD Mimika Robby K Omaleng, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, lembaga adat serta tokoh pemuda di wilayah adat Meepago yang dibuktikan dengan adanya penanda tangana secara tertulis.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Gerry Handayani )*

UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang paling populer di tahun 2021, karena mengatur hampir segala lini di kehidupan masyarakat. Yang paling menonjol adalah klaster kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM. Karena ada aturan untuk mempermudah perizinan berusaha. Juga ditambah dengan aturan turunan yang juga memuluskan langkah para pengusaha.

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang banyak (lebih dari 225 juta orang) tetapi sayang jumlah pengusaha masih minim. Hanya sekitar 3% dari WNI yang berstatus sebagai pengusaha. Salah satu penyebab minimnya jumlah pebisnis adalah aturan dan birokrasi yang menghambat laju para pengusaha, sehingga mereka kurang bebas dalam menjalankan roda usahanya.

Untuk memperbaiki keadaan ini sekaligus menaikkan semangat saat pandemi, maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. UU sapujagat ini tak hanya mengurus masalah ketenagakerjaan, tetapi juga mengatur dunia usaha agar makin kondusif. Sehingga diharap perekonomian akan makin maju, karena jumlah pengusaha makin bertambah.

Untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja, maka ditambah dengan 44 aturan turunan, berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Penyusunan aturan turunan ini dilakukan oleh Kementrian terkait dan juga masukan dari masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan bahwa ada 2 aturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang disusun oleh Kementrian Perdagangan. Kedua aturan turunan ini mengatur tentang kemudahan perizinan dan perbaikan sistem pelayanan. Ke depannya, perizinan akan terintegrasi dan dibuat secara online, sehingga mempermudah pengusaha dan investor.

Jerry menambahkan, Kemudahan perizinan secara online sesuai dengan visi presiden untuk melakukan transformasi ekonomi yang sesuai dengan industri 4.0. Dalam artian, presiden, kementrian, dan seluruh pejabat tinggi hingga rendah ingin mewujudkan cita-cita memajukan Indonesia, dengan berbasis teknologi. Dimulai dari izin secara online dan bisa saja merambah yang lain.

Jika izin usaha secara online, akan sangat membantu para pengusaha. Karena mereka tinggal membuka gawai dan menyiapkan hasil scan KTP, NPWP, dan berkas-berkas penting lain. Situs perizinan akan dibuka dan membuat ID khusus, lalu tinggal mengisi formulir di sana dan dilengkapi dengan scan berkas yang diperlukan. Setelah selesai, izin akan keluar dalam 7 hari kerja.

Dengan adanya kemudahan ini, maka pengusaha akan berlomba-lomba mengurus izin usaha. Apalagi usaha dibagi menjadi berbasis resiko: tinggi, sedang, rendah. Pengusaha UMKM dinilai sebagai usaha resiko rendah, karena tak terlalu berdampak pada lingkungan dan minim resiko. Sehingga hanya butuh nomor induk berusaha (NIB). Sehingga bisnis mereka dinyatakan legal.

Jika sudah memiliki NIB, maka akan tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM, dan bisa sering diajak dalam seminar atau pelatihan yang gratis. Sehingga akan menambah wawasan dan juga jaringan sesama pengusaha. Sehingga menambah klien yang potensial dan memajukan bisnis.

Jerry menambahkan, UU Cipta Kerja disambut baik oleh banyak negara tetangga. Sehingga diharap mereka serius menanamkan modal di Indonesia, karena ada jaminan kemudahan investasi dan perizinan. Kita optimis akan ada kenaikan kesejahteraan rakyat, karena ada investor yang masuk ke negeri ini.
Investor akan membuka lapangan kerja melalui proyek dan pabrik yang ia bangun di Indonesia. Masyarakat bisa bekerja di sana dan mendapatkan gaji. Sehingga tak lagi bingung karena menganggur lama saat masa pandemi.

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya dibuat untuk rakyat dan memajukan rakyat. Kemudahan berusaha dan kelonggaran birokrasi bukan berarti indisipliner. Melainkan suatu langkah agar masyarakat lebih termotivasi untuk jadi pengusaha, karena aturan-aturan dipermudah dan mereka bisa menjalankan bisnis dengan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zulkarnain )*

Aksi terorisme yang terjadi dalam waktu yang berdekatan membuat Densus 8 mengusut kelompok teroris dengan lebih intensif. Saat penyelidikan, ditemukan benang merah antara eks ormas radikal dengan kelompok teroris. Jika memang betul mereka berafiliasi, maka mantan anggotanya bisa diinterograsi apakah benar terlibat dengan jaringan teroris internasional.

Beberapa saat lalu, ada pengeboman di sebuah rumah ibadah di Makassar. Belum hilang kekagetan masyarakat, ada peristiwa mengejutkan lagi di Jakarta, ketika seorang wanita muda nekat menembaki Mabes Polri. Dari kedua peristiwa itu, terkuak fakta bahwa pelakunya adalah anggota teroris yang pernah dibaiat oleh ISIS.

Kelompok teroris begitu pintar menyembunyikan jati dirinya. Mereka bersembunyi di tengah masyarakat dan baru menampakkan diri ketika ada penyerangan di tempat umum. Pengusutan dan penangkapan anggota kelompok teroris menjadi fokus Densus 88, untuk mencegah mereka melakukan pengeboman atau penembakan susulan.

Mengapa kelompok teroris masih saja beraksi di Indonesia? Pertama, mereka memiliki penyandang dana. Bagaimana bisa mereka punya uang untuk membeli bahan bom jika tidak ada sponsor? Oleh karena itu, jika ingin mengusut para teroris, ikuti uangnya. Dalam artian, cari orang yang memberi uang, barulah terkuak semuanya.

Ketika rekening FPI dibekukan, maka terkuak fakta bahwa ada transferan masuk dari rekening luar negeri. Pengirimnya adalah seorang yang sering memberi uang untuk kelompok teroris. Dari sini ada benang merah antara FPI sebagai ormas terlarang dengan kelompok teroris. Ternyata mereka saling mendukung dan berkomplot untuk melawan pemerintah.

FPI selalu menggembar-gemborkan dongeng indah tentang negeri khilafiyah yang adil makmur, dan mempengaruhi anggotanya untuk membuat pemerintahan seperti itu. Padahal di negeri yang pluralis seperti Indonesia, konsep seperti ini sama sekali tidak bisa diterima. Karena lebih cocok dengan pancasila sebagai dasar negara dan bhinneka tunggal ika.

Sementara kelompok teroris juga bercita-cita membuat negara khilafiyah, oleh karena itu mereka menganggap pemerintah dan aparat sebagai toghut yang harus dimusuhi. Kelompok teroris menggunakan cara yang lebih ekstrim. Jika FPI hanya berkampanye melalui ceramah, maka teroris melakukan pengeboman dan menakuti masyarakat.

Bukti lain keterlibatan FPI dengan kelompok teroris adalah penemuan atribut FPI di Condet, saat seorang terduga teroris dibekuk oleh Densus 88. Selain itu, saat anggota FPI di Jawa Timur diinterograsi, ia mengaku melihat Munarman di acara pembaiatan teroris. Padahal Munarman saat itu menjadi pengurus pusat FPI.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI dinilai sangat tepat. Selain meresahkan masyarakat karena mereka hobi sweeping sembarangan, FPI juga bertindak ekstrim dan bertindak seenaknya sendiri. Ketika FPI terbukti berafiliasi dengan kelompok teroris, maka masyarakat tidak kaget lagi, karena keduanya sama-sama hobi menebar teror.

Pengusutan lainnya untuk mengetahui apakah benar FPI berhubungan dekat dengan kelompok teroris adalah via media sosial. Pernah ada video pendek di mana Rizieq Shihab, yang saat itu menjadi pemimpin FPI, mendukung ISIS yang merupakan jaringan teroris internasional. Jika sang pemimpin sudah mengaku, maka anggotanya akan meniru dengan ikut jadi teroris juga.

Densus 88 masih mengusut agar jaringan teroris benar-benar dibasmi dan eks ormas radikal juga dibersihkan dari ekstrimisme dan terorisme. Jangan sampai mantan anggota FPI malah menyebar ajaran terorisme yang salah dan merusak moral bangsa.

FPI sudah dibubarkan namun eks anggotanya masih diselidiki apakah benar berhubungan dengan kelompok teroris. Bukannya paranoid, tetapi langkah pencegahan perlu dilakukan. Agar tidak ada lagi pengeboman dan penembakan, serta teror di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Aldia Putra )*

Tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh WNI pulng kampung jelang lebaran. Keputusan ini diambil karena angka penularan corona masih cukup tinggi. Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan. Jangan nekat mudik dan malah membahayakan diri sendiri, karena berpotensi ketularan corona.

Pulang kampung adalah kebiasaan masyarakat Indonesia jelang hari raya idul fitri. Karena biasanya hanya pada saat itu mereka mendapat libur yang lumayan panjang (sekitar seminggu), dan bisa mudik untuk sungkem pada orang tua di desa. Ritual ini sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Namun ramadan dan lebaran tahun ini berbeda, karena pemerintah dengan tegas melarang mudik bagi seluruh rakyatnya, tanggal 6-17 mei 2021. Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa cuti bersama hanya diberi 1 hari setelah lebaran dan tidak ada acara pulang kampung tahun ini. Dalam artian, keadaan masih sama seperti tahun lalu di mana mudik juga dilarang dengan alasan masih pandemi.

Muhadjir melanjutkan, pelarangan mudik ini dilakukan karena angka penularan corona masih tinggi pasca libur panjang. Sehingga dikhawatirkan akan menaikkan jumlah pasien corona. Menurut data Tim Satgas Covid per tanggal 27 maret 2021, jumlah pasien corona masih lebih dari 4.000 orang per hari. Sehingga total pasien mencapai lebih dari 1,4 juta orang.

Sementara setelah lebaran tahun 2020, jumlah kasus harian corona rata-rata 68-93% per hari. Lonjakan ini yang dikhawatirkan akan terjadi lagi ketika mudik diperbolehkan tahun 2021. Sehingga pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk pulang kampung saat pandemi.

Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan ini, karena larangan dibuat demi keselamatan mereka sendiri. Ketika diperbolehkan mudik tetapi malah kena corona, maka akan fatal akibatnya. Karena bisa menularkan ke banyak orang dan resiko terberatnya adalah kehilangan nyawa.

Jangan malah mengakali aturan dengan mudik sebelum waktunya (sebelum tanggal 6 mei) atau setelahnya (tanggal 18 mei). Karena di jalan tol, bandara, dan stasiun akan tetap diawasi oleh aparat, agar tidak ada pergerakan massal oleh masyarakat. Ingatlah bahwa aturan ini dibuat karena terpaksa, karena masih masa pandemi.

Pemerintah tidak bermaksud kejam dengan melarang mudik lebaran. Bukankah di tahun-tahun lalu saat tidak pandemi, mudik masih diperbolehkan? Masyarakat harap memikirkannya dan tidak emosi, serta memaki-maki pemerintah. Karena aturan ini ditegakkan demi mencegah penularan corona.

Mobilitas masyarakat terbukti menaikkan penularan virus covid-19. Walau mereka beralasan mudik memakai mobil pribadi dan memakai masker, namun masih ada celah untuk penyerangan corona. Misalnya saat menerima uang kembalian di jalan tol, ternyata ada virus yang menempel. Atau ketika beristirahat di rest area, otomatis banyak yang melepas masker dan bisa tertular tak sengaja dari orang lain.

Memang sudah ada vaksinasi yang bisa mencegah penularan corona, tetapi mudik tetap dilarang karena program ini belum selesai 100%. Bayangkan keluarga di kampung yang belum divaksin, akan lebih mudah untuk tertular virus dari pemudik. Lebih mengenaskan lagi ketika ada anak kecil yang kena corona dan ruang perawatan di RS habis karena pasiennya penuh.

Sabarlah dan menunggu pandemi berakhir 100%. Saat hari indah itu tiba, maka kita diperbolehkan untuk keluar kota, termasuk mudik lebaran. Menahan diri lebih baik, daripada nekat mudik dan bisa kena semprit dan disuruh balik kandang. Lebaran tetap lebaran walau tanpa ritual mudik.

Pelarangan mudik tahun 2021 membuat masyarakat harus kembali bersabar. Namun mereka bisa mengakalinya dengan melakukan video call ke keluarga di kampung. Jangan nekat mudik, karena bisa menaikkan lagi kasus penularan corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Milenial Medan

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Jaringan teroris di Indonesia harus diusut dengan tuntas. Kelompok teroris wajib dibasmi sampai ke akar-akarnya, agar mereka tidak bisa melakukan pengeboman, penyerangan, penembakan, dan kekejaman lainnya. Pengejaran anggota teroris makin dilakukan secara intensif. Karena terorisme adalah kekejaman yang tidak bisa diampuni.

Dalam waktu 3 hari, Indonesia dikejutkan oleh 2 peristiwa yang mengguncang. Pertama ada pengeboman di sebuah rumah ibadah di Makassar. Kedua, ada penembakan di Markas Besar Polri Jakarta. Peristiwa berdarah itu diotaki oleh kelompok teroris melakukan penyerangan sampai dengan nekatnya mengorbankan nyawa sendiri.

Dari kedua peristiwa heboh tersebut, kelompok teroris berusaha memperlihatkan eksistensi mereka di Indonesia. Terorisme masih terus diberantas oleh Densus 88 dan masyarakat diminta untuk bekerja sama. Agar ketika ada kegiatan yang dicurigai sebagai aktivitas kelompok teroris, bisa langsung dilaporkan ke aparat yang berwenang.

Ketua komisi III DPR Herman Hery mendukung kepolisian Indonesia mengusut dan mengungkap jaringan terorisme sampai tuntas. Ia juga mengecam aksi terorisme yang mengguncang Indonesia. Dalam artian, sebagai wakil rakyat, ia memikirkan keselamatan rakyat dan berharap mereka tidak diganggu oleh kelompok teroris.

Herman melanjutkan, ketika ada penyerangan di Mabes Polri, tindakan tegas terukur yang dilakukan kepada tersangka sudah benar. Ia juga memuji kesigapan polisi untuk menindak pelaku. Dalam artian, jika tidak ada ketegasan, maka justru korbannya akan makin banyak. Karena teroris tidak pernah berpikir bahwa tindakannya akan merugikan banyak orang, termasuk nyawa mereka yang jadi taruhannya.

Fungsi intelijen juga wajib ditingkatkan. Dalam artian, kepolisian dan BNPT bekerja sama untuk mengusut jaringan teroris hingga ke akarnya. Agar mereka tidak mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Jika tidak ada kelompok teroris, maka Indonesia akan menjadi damai, tanpa ada ancaman radikalisme dan terorisme.

Pengusutan jaringan teroris memang dilakukan oleh polri, khususnya Densus 88, secara intensif. Selain untuk mencegah terjadinya peristiwa pengeboman dan penyerangan, terorisme memang wajib diberantas. Karena jika mereka masih ada di Indonesia, tidak bisa tercipta perdamaian di negeri ini. Teroris akan terus merongrong dan mengancam dengan kekerasan.

Di daerah Condet dan Bekasi, ada 4 terduga anggota teroris ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan Tim Densus 88. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa penggrebekan ini dilakukan setelah ada pengeboman di Makassar. Dalam penangkapan ini, ditemukan senjata tajam, 5 bom aktif, dan atribut ormas terlarang.

Jenderal Listyo melanjutkan, para tersangka sudah diamankan. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang membeli bahan bom, mengajarkan cara membuat bom, mempraktekkannya, membuat handak, dll. Sedangkan 5 bahan bom aktif saat dicacah akan bisa menjadi 70 bom pipa.

Penemuan bahan bom yang berbahaya tentu sangat mengejutkan. Kelompok teroris sudah menyiapkan bom pipa sebanyak itu dan menunjukkan bahwa mereka siap melakukan aksi teror. Masih diselidiki lebih lanjut, di mana lagi jaringan teroris itu berada. Karena bisa saja mereka tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Penangkapan terduga teroris menjadi sangat intensif untuk mencegah terjadinya kekerasan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak terlalu kaget ketika ada yang ditangkap, padahal ia bukan pembuat bom atau calon pengantin bom, Jika ada warga sipil yang dicokok karena menyembunyikan anggota teroris, maka ia juga wajib dibui. Karena sama saja dengan menyembunyikan kebohongan dan kejahatan di Indonesia.

Pengusutan jaringan teroris dilakukan dengan cepat dan intensif oleh Densus 88. Terorisme adalah kejahatan yang susah diampuni, karena mereka nekat melakukan pengeboman dan menyakiti saudara setanah air, tanpa memikirkan resiko ke depannya. Jangan sampai ada pengeboman lagi dan jaringan teroris harus diselidiki sampai mereka ditemukan dan dimusnahkan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Polri mengungkapkan bahwa tersangka teroris yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar pada Minggu (28/3) yang lalu sempat melakukan baiat di markas ormas Front Pembela Islam (FPI) yang kini menjadi organisasi terlarang. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa hal tersebut terungkap berdasarkan peran dari empat tersangka yang ditangkap di wilayah Makassar pasca insiden ledakan terjadi.

“Hasil interogasi dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap satu AS alias EKA alias AR, dimana perannya adalah ikut dalam perencanaan, mengikuti kejadian di Villa Mutiara, kemudian telah berbaiat di markas FPI yang merupakan markas organisasi yang sekarang sudah terlarang “. Dia menjelaskan bahwa aksi baiat itu dipimpin oleh seorang Ustaz yang bernama Basri. Namun demikian, Ramadhan tak merinci lebih lanjut mengenai waktu dan alamat markas tempat baiat . “Kemudian, tersangka Andre alias AN yang sama juga mengikuti perihal perencanaan, mengikuti kajian dan juga mengikuti baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi ”.

Sementara itu, terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Ahmad Aulia, mengakui telah berbaiat kepada kelompok teroris Negara Islam dan Suriah (ISIS) pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi. Ahmad yang disebut polisi juga anggota Front Pembela Islam (FPI) Makassar itu ditangkap pada 6 Januari lalu. “Adapun saya ditahan atau ditangkap karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakr Al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015 “.

Ahmad menuturkan, ketika itu ia berbaiat bersama ratusan simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar yang berada di Jalan Sungai Limboto. Kegiatan baiat itu, menurut dia, turut dihadiri oleh beberapa pengurus FPI termasuk Munarman. “Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI. Saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat saat itu, Ustaz Fauzan dan Ustaz Basri yang memimpin baiat pada saat itu “.

Disisi lain, Densus 88 berhasil menangkap 7 orang tersangka teroris yang terkait dengan aksi bom bunuh diri di Katedral. 7 tersangka belum termasuk kedalam 2 pelaku bom bunuh diri yang tewas yaitu AS, SAS, R, AN, M, MM, dan MAN. Dari hasil penangkapan sejumlah tersangka, diketahui, kelompok teroris ini sempat berbaiat dengan JAD, ISIS di markas FPI. Mereka melakukan berbagai peran masing-masing mulai merencanakan aksi, survei, hingga memberi motivasi kepada Lukman dan Dewi sebelum melakukan aksi bom bunuh diri. (*)

Oleh : Zulkarnain )*

MUI telah mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pelaksanaan vaksin saat ibadah Puasa. Dengan adanya ketentuan ini, maka target program vaksinasi dan kekebalan komunitas diharapkan dapat segera terealisasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan membuka jam operasional program vaksinasi virus corona (Covid-19) pada siang hingga malam hari saat bulan Ramadhan mendatang.

Rencana itu menyusul hasil rapat pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan bahwa aktifitas penyuntikan vaksin Covid-19 tidak membatalkan ibadah puasa.

            Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, Dengan adanya fatwa dari MUI maka kita bisa memberikan vaksinasi pada orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tetapi ada alternatif kalau tidak bisa dilakukan siang hari, kita dapat memberikan vaksinasi pada malam hari di bulan Ramadhan.

            Kalau sudah begini tentu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksin, karena vaksinasi adalah sukses kita bersama.

            Nadia juga menjelaskan alasan MUI memberikan lampu hijau pemberian vaksin saat dalam waktu berpuasa, karena vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan injeksi intramuscular.

            Intramuscular merupakan teknik pemberian injeksi dengan cara menyuntikkan obat melalui otot. Menurut MUI tindakan ini boleh dilakukan saat Ramadhan dengan catatan tidak menimbulkan bahaya.

            Lebih lanjut, Nadia mengaku saat ini bahwa Kemenkes tengah mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk program vaksinasi di malam hari. Nadia mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan agenda vaksinasi dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerumunan baik di siang atau malam hari.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga berperan dalam meyakinkan ke seluruh warga bahwa suntik vaksin virus corona pada bulan Ramadhan tidak lantas membatalkan puasa. Oleh sebab itu, Ma’ruf mengajak masyarakat Indonesia untuk dapat mengikuti vaksinasi virus corona. Menurutnya, vaksinasi sebagai ikhtiar untuk menjaga diri dan orang lain dari wabah penyakit.

            Ma’ruf Amin menjelaskan, tidak batalnya seorang yang berpuasa karena vaksinasi, sebab cairan yang masuk ke dalam tubuh tidak melalui lubang yang membatalkan. Karenanya, seorang yang berpuasa tetap sah dan bisa melanjutkan ibadah puasanya tanpa perlu takut membatalkan.

            Sejak 13 Januari 2021 lalu, pemerintah Indonesia telah menggencarkan vaksinasi Covid-19 secara bertahap untuk menanggulangi pandemi virus corona. Target vaksinasi covid-19 adalah 70 persen penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) atas virus corona.

            MUI juga mengeluarkan fatwa terkait vaksin COVID-19.  MUI juga menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 yang dilakukan saat bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa.

            Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menuturkan bahwa Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa.

            MUI juga merekomendasikan agar pelaksanaan vaksinasi Corona di bulan Ramadhan tetap memperhatikan keadaan umat Islam yang tengah menjalankan puasa.

            Apabila khawatir akan timbulnya efek samping pasca vaksinasi karena kondisi yang lemah saat berpuasa, maka MUI menyarankan agar penyuntikan dilakukan pada malam hari.

            Fatwa ini diharapkan menjadi panduan bagi Umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

            MUI juga menyampaikan bahwa Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi covid-19 demi mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah covid-19.

            Asrorun juga mengatakan bahwa vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini merupakan ikhtiar dalam mengatasi pandemi Covid-19 melalui cara injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular dilakukan dengan cara menyuntikkan obat dari ampul atau vial vaksin melalui otot.

            Dengan cara tersebut, maka MUI menyatakan bahwa vaksinasi saat menjalankan ibadah puasa tidak akan membatalkan ibadah saum. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa.

            Sebelumnya MUI juga menerbitkan Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang vaksin corona produksi Sinovac dan Biofarma. Fatwa ini juga mengikat pada 3 vaksin virus corona buatan sinovac life science dan PT Bio Farma (Persero) yaitu CoronaVac, Vaksin covid-19 dan vac2bio.

            Sebelumnya BPOM juga telah resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk virus corona Sinovac.

            Keragu-raguan masyarakat terhadap vaksinasi saat siang hari di bulan ramadhan tentu menjadi tanda tanya bagi sebagian pemeluk agama Islam. Sehingga MUI patut memberikan sosialisasi terkait dengan kehalalan ataupun cara pemberian vaksin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru Riau

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kembali menegaskan proses peradilan terhadap Habib Rizieq Shihab, bukanlah kriminalisasi ulama. Dia menegaskan istilah ‘kriminalisasi ulama’ tak pernah ada. Proses peradilan terhada Habib Rizieq, kata Moeldoko, adalah proses hukum biasa yang mesti dijalani oleh setiap warga negara yang tersandung suatu perkara.

“Dari awal saya sudah mengatakan tidak ada kriminalisasi ulama. Tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan”. Menurut Moeldoko, istilah kriminalisasi ulama sebenarnya hanya untuk membangkitkan emosi publik yang ujung-ujungnya digunakan buat kepentingan politik. Karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik,” ucapnya.

Mantan Panglima TNI itu meyakini proses peradilan terhadap Habib Rizieq sudah melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan. “Dan itu sudah, melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya,” kata Moeldoko.

Sementara itu, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, sebagian besar masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, tidak percaya dengan isu kriminalisasi ulama. Isu ini mencuat setelah sederet peristiwa yang terkait dengan organisasi terlarang Front Pembela Islam (FPI), terutama dipenjarakannya Habib Rizieq Shihab. Survei SMRC menunjukkan, 60 persen umat Islam tidak mempercayai bahwa ada upaya pemerintah mengkriminalisasi para ulama.

Selain itu dalam survei terungkap 54 persen masyarakat muslim tidak percaya bahwa keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam oleh pemerintah atau negara. “Sekitar 54 persen masyarakat muslim juga tidak percaya bahwa dakwah Islam sering dibatasi atau dihalang-halangi oleh pemerintah. Sementara yang percaya hanya 32 persen dan tidak menjawab 13 persen,” kata Saidiman.

Lebih lanjut, Saidiman mengatakan meski mayoritas masyarakat Muslim tidak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, melakukan pembungkaman terhadap umat Islam, dan membatasi dakwah, ada masyarakat yang mempercayai anggapan itu perlu mendapat perhatian serius. “Nampaknya pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan umat Islam bahwa tuduhan kriminalisasi ulama dan pembungkaman terhadap umat Islam tidaklah benar,” tutur Saidiman. (*)

Rizieq Shihab menjalani sidang putusan sela untuk dua perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa (6/4/2021) kemarin. Rizieq diperkarakan untuk kasus kerumunan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Sebanyak 1.388 personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Pemerintah DKI Jakarta menjaga sidang putusan sela tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menjelaskan, dalam pengamanan ini polisi melibatkan anggota Brimob, tim K9, dan Gegana.

Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa, dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda putusan sela di PN Jakarta Timur, menyatakan nota keberatan atau eksepsi tidak dapat diterima karena dinilai menyangkut materi perkara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Rizieq Shihab dan pengacaranya terhadap dakwaan jaksa atas perkara nomor 226 terkait kerumunan di Megamendung, Bogor.

Dalam sidang, Hakim menyangkal sejumlah keberatan yang disampaikan Rizieq. Pertama, mengenai pengakuan ketidaktahuan Rizieq soal adanya penyambutan massa di Megamendung. Kedua, membandingkan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Membandingkan masalah ini, kata hakim, bukan wewenangnya.

Hakim juga mengesampingkan keberatan tentang tidak jelasnya pelanggaran yang dilakukan Rizieq Shihab dalam menghalang-halangi program penanggulangan wabah Covid-19 di Bogor. “Karena sudah masuk pokok perkara,” kata hakim Suparman.

Lebih lanjut, Hakim Suparman menyatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 226 atas nama terdakwa Muhammad Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU yang dijadwalkan pada 12 April 2021. Majelis hakim memerintahkan JPU menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan yang dibuka untuk umum.

Persidangan putusan sela dengan terdakwa Rizieq Shihab ditutup hakim sekitar pukul 10.32 WIB.

Dalam perkara nomor 226 ini Rizieq Shihab didakwa dengan pasal berlapis yaitu Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Majelis Hakim juga sudah menolak eksepsi terdakwa Rizieq Shihab untuk perkara nomor 221 terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Selain dua kasus kerumunan di saat pandemi, Rizieq Shihab juga didakwa kasus tak menginformasikan hasil tes usap covid-19 di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat.