Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) telah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari pengelolaan Yayasan Harapan Kita. Terkait hal itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal mendukung penuh langkah tersebut. “Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah mengambil alih kembali TMII,” ujar Illiza, kepada wartawan, Kamis (8/4/2021). Illiza sendiri berpendapat memang TMII sejak awal merupakan aset negara dibawah Kemensesneg.

“Pada dasarnya TMII memang aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun pada 1977, terbit Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita,” ungkapnya. Selain itu, dia menerangkan bahwa TMII adalah miniatur Indonesia untuk seluruh daerah yang beragam suku dan bangsa. Oleh karena itu, lanjutnya, harus dikelola oleh pemerintah agar dari segi sarana dan prasarana bisa lebih memumpuni untuk wisatawan dan pesan keberagaman Indonesia yang damai tetap terjaga.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung langkah pemerintah yang mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. “Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah,” kata Doli kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Doli berharap pengambilalihan tersebut dapat membuat TMII menjadi salah satu aset penting negara. Menurut dia, TMII dapat menjadi sarana bagi masyarakat maupun turis asing untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia. “Kita berharap pemerintah, dalam konteks ini, Kementerian Sekretaris Negara, dapat menyelamatkan keberadaan TMII menjadi aset negara yang penting,” ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penuh keputusan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Keputusan itu dibuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Selama 44 tahun ini, Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh Tien Soeharto justru yang menguasai taman wisata berbasis budaya Indonesia seluas hampir 150 hektare itu.

Rujukannya adalah Keppres Nomor 51 Tahun 1977. “Langkah Kemensetneg sangat tepat dan layak didukung. Aset-aset negara, yang notabenenya milik rakyat, memang sudah seharusnya dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/4).

Dia menjelaskan, aset milik negara seperti halnya TMII, harus jadi sumber pemasukan yang optimal bagi negara, bukan semata untuk memperkaya pihak ketiga atau swasta. Upaya ini, menurutnya, sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang gencar mencari tambahan pemasukan negara untuk memulihkan ekonomi nasional. Pada gilirannya, rakyat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

“Tidak elok jika Aset Milik Negara dipakai oleh pihak swasta memperkaya diri, terlebih kita masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Upaya Kemensetneg ini, kami yakin, bisa mempercepat pemulihan kondisi ekonomi karena negara mendapat pemasukan alternatif,” ujar Dea. (*)

Ketua DPRD Demak, H. Fahrudin Bisri Slamet menanggapi pelaporan isi buku terbitan PT.Tiga Serangkai yang dianggap bermuatan Radikalisme dan Intoleransi oleh GP Ansor Cabang Semarang ke Polda Jawa Tengah (Jateng), baru-baru ini.

Fahrudin mengecam keras beredarnya buku yang dapat meracuni anak didik dan generasi muda dengan Radikalisme dan Intoleransi.

“Dunia Pendidikan mestinya harus bersih dari ajaran-ajaran yang bisa mengarah ke Radikal dan Intoleran, karena kita ini hidup di NKRI,” tegas Fahrudin.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan jika isi dalam buku tersebut mengajarkan Radikalisme, Intoleransi dan bahkan ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang negara.

Karena itu, Fahrudin mendesak agar peredaran buku itu diusut dan ditindak tegas oleh aparat yang berwenang.

“Jika ternyata memang benar ditemukan muatan pelajaran yang berhubungan dengan HTI sebagai organisasi terlarang, maka kita semua harus bertindak, usut tuntas!” kata dia.

Senada, Dr Asep Agus Handaka Suryana SPi MT dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Pasalnya, Asep memiliki rekam jejak pernah aktif di organisasi yang sudah dilarang pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Oleh : Zulkarnain )

Aksi terorisme yang terjadi dalam waktu yang berdekatan membuat Densus 8 mengusut kelompok teroris dengan lebih intensif. Saat penyelidikan, ditemukan benang merah antara eks ormas radikal dengan kelompok teroris. Jika memang betul mereka berafiliasi, maka mantan anggotanya bisa diinterograsi apakah benar terlibat dengan jaringan teroris internasional.

Beberapa saat lalu, ada pengeboman di sebuah rumah ibadah di Makassar. Belum hilang kekagetan masyarakat, ada peristiwa mengejutkan lagi di Jakarta, ketika seorang wanita muda nekat menembaki Mabes Polri. Dari kedua peristiwa itu, terkuak fakta bahwa pelakunya adalah anggota teroris yang pernah dibaiat oleh ISIS.

Kelompok teroris begitu pintar menyembunyikan jati dirinya. Mereka bersembunyi di tengah masyarakat dan baru menampakkan diri ketika ada penyerangan di tempat umum. Pengusutan dan penangkapan anggota kelompok teroris menjadi fokus Densus 88, untuk mencegah mereka melakukan pengeboman atau penembakan susulan.

Mengapa kelompok teroris masih saja beraksi di Indonesia? Pertama, mereka memiliki penyandang dana. Bagaimana bisa mereka punya uang untuk membeli bahan bom jika tidak ada sponsor? Oleh karena itu, jika ingin mengusut para teroris, ikuti uangnya. Dalam artian, cari orang yang memberi uang, barulah terkuak semuanya.

Ketika rekening FPI dibekukan, maka terkuak fakta bahwa ada transferan masuk dari rekening luar negeri. Pengirimnya adalah seorang yang sering memberi uang untuk kelompok teroris. Dari sini ada benang merah antara FPI sebagai ormas terlarang dengan kelompok teroris. Ternyata mereka saling mendukung dan berkomplot untuk melawan pemerintah.

FPI selalu menggembar-gemborkan dongeng indah tentang negeri khilafiyah yang adil makmur, dan mempengaruhi anggotanya untuk membuat pemerintahan seperti itu. Padahal di negeri yang pluralis seperti Indonesia, konsep seperti ini sama sekali tidak bisa diterima. Karena lebih cocok dengan pancasila sebagai dasar negara dan bhinneka tunggal ika.

Sementara kelompok teroris juga bercita-cita membuat negara khilafiyah, oleh karena itu mereka menganggap pemerintah dan aparat sebagai toghut yang harus dimusuhi. Kelompok teroris menggunakan cara yang lebih ekstrim. Jika FPI hanya berkampanye melalui ceramah, maka teroris melakukan pengeboman dan menakuti masyarakat.

Bukti lain keterlibatan FPI dengan kelompok teroris adalah penemuan atribut FPI di Condet, saat seorang terduga teroris dibekuk oleh Densus 88. Selain itu, saat anggota FPI di Jawa Timur diinterograsi, ia mengaku melihat Munarman di acara pembaiatan teroris. Padahal Munarman saat itu menjadi pengurus pusat FPI.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI dinilai sangat tepat. Selain meresahkan masyarakat karena mereka hobi sweeping sembarangan, FPI juga bertindak ekstrim dan bertindak seenaknya sendiri. Ketika FPI terbukti berafiliasi dengan kelompok teroris, maka masyarakat tidak kaget lagi, karena keduanya sama-sama hobi menebar teror.

Pengusutan lainnya untuk mengetahui apakah benar FPI berhubungan dekat dengan kelompok teroris adalah via media sosial. Pernah ada video pendek di mana Rizieq Shihab, yang saat itu menjadi pemimpin FPI, mendukung ISIS yang merupakan jaringan teroris internasional. Jika sang pemimpin sudah mengaku, maka anggotanya akan meniru dengan ikut jadi teroris juga.

Densus 88 masih mengusut agar jaringan teroris benar-benar dibasmi dan eks ormas radikal juga dibersihkan dari ekstrimisme dan terorisme. Jangan sampai mantan anggota FPI malah menyebar ajaran terorisme yang salah dan merusak moral bangsa. FPI sudah dibubarkan namun eks anggotanya masih diselidiki apakah benar berhubungan dengan kelompok teroris. Bukannya paranoid, tetapi langkah pencegahan perlu dilakukan. Agar tidak ada lagi pengeboman dan penembakan, serta teror di Indonesia.

Hari pertama pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka (PTM) di Jawa Tengah masih ditemukan sejumlah perilaku kurang disiplin dalam menerapkan SOP pencegahan di lingkungan sekolah. Kendati dalam skala relatif kecil dan sepele, perilaku yang dimaksud harus terus diperbaiki oleh sekolah. Hal itu agar pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka yang dilakukan pada masa pandemi di Jateng bisa lebih optimal. “Disiplin menerapkan protokol kesehatan dan SOP pencegahan, justru dimulai dari hal- hal yang paling kecil,” ungkap Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, usai melakukan monitoring di SMAN 4 Semarang, Senin (5/4).

Pada hari pertama pendidikan tatap muka ini, gubernur terpaksa membatalkan monitoring ke sejumlah sekolah penyelenggara uji coba sekolah tatap muka di wilayah Kota Semarang. Seperti di SMAN 4 Semarang, SMKN 7 Semarang, MTs Negeri 1, dan MAN 1 Kota Semarang. Alasannya, informasi perihal rencana monitoring orang nomor satu di Provinsi Jateng tersebut sudah bocor terlebih dahulu, hingga monitoring tersebut tiba tiba dialihkan ke SMAN 4 Semarang dan SMAN 1 Ungaran di Kabupaten Semarang.

Di dua satuan pendidikan tersebut, gubernur mencermati pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka, mulai dari sarana prasarana (sarpras), penerapan SOP, hingga perilaku di sekolah untuk memastikan semua protokol kesehatan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dari pengamatan di lapangan, terungkap masih didapati hal- hal kecil yang sebenarnya tidak boleh terjadi saat lingkungan pendidikan benar-benar siap menggelar kembali sekolah tatap muka.

Secara umum untuk sarpras dan SOP pencegahan di lingkungan sekolah memang sudah bagus. “Yang masih sulit adalah perilaku tidak disiplin yang didapati di lingkungan sekolah,” ungkapnya. Seperti saat di SMAN 4 Semarang, masih didapati para guru yang berkerumun dan mengabaikan disiplin dalam menjaga jarak. Sehingga gubernur pun harus mengingatkan mereka untuk memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Karena masih terlihat guru berkerumun dan jarak satu dengan yang lain masih kurang dari satu meter. “Ini bagian dari kedisiplinan yang simpel, tapi ini serius dan sayangnya teman-teman (guru) tidak ada yang aware,” tegasnya.

Selain itu, masih ada guru yang kedapatan hanya mengenakan face shield tanpa mengenakan masker. Padahal, face shield belum sepenuhnya bisa melindungi dari risiko masuknya virus Covid-19. Kalau konsep, lanjutnya, bicara itu mudah dan yang sulit adalah mengimplementasikannya. “Maka saya selalu tekankan hal itu pada semua, untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan mulai dari hal yang terkecil ketika mempraktikkan di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, SDN Pademangan Barat 11 memulai uji coba belajar tatap muka bagi siswa kelas V di tengah pandemi covid-19, Rabu, 7 April 2021. Protokol kesehatan menjadi hal utama bagi siswa dan tenaga pendidik. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Utara, Sri Rahayu Asih Subekti, memantau langsung penerapan protokol kesehatan di sekolah itu. Protokol kesehatan demi mencegah penyebaran covid-19 di tengah proses pembelajaran.

“Protokol kesehatan diterapkan mulai dari pintu masuk, proses belajar, hingga siswa keluar dari sekolah,” kata Sri ditemui di SDN Pademangan Barat 11, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 7 April 2021. Siswa dan pengajar menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Uji coba belajar tatap muka juga diawali dan diakhiri dengan penyemprotan cairan disinfektan.

Sekolah juga telah menyediakan ruang isolasi bagi siswa maupun tenaga pendidik yang terindikasi terpapar virus covid-19 saat uji coba belajar tatap muka. “Uji coba ini selang-seling. Sehari masuk sekolah, besok penyemprotan disinfektan, begitu pun selanjutnya. Apabila ada siswa dan tenaga pendidik yang terpapar covid-19, maka 3×24 jam pelaksanaan uji coba belajar tatap muka diberhentikan sementara,” kata Sri.

Kepala SDN Pademangan Barat 11 Ramaita mengatakan pihaknya hanya membuka satu kelas dalam setiap pelaksanaan uji coba tatap muka. Sementara itu, kelas lainnya masih tetap belajar daring menyesuaikan materi belajar tatap muka. “Hari ini yang belajar tatap muka ada 49 siswa dari kelas V. Setiap kelas diisi sekitar 16 siswa yang didampingi satu guru dan satu pengawas. Uji coba belajar tatap muka dimulai pukul 07.00 sampai 10.00 WIB,” kata Ramaita. (*)