Ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI) terseret dalam pusaran isu terorisme usai penangkapan simpatisan maupun mantan anggotanya. Sementara, proses hukum belum bisa membuktikan kaitannya. Terlebih, ada banyak organisasi yang bisa jadi pintu aksi teror. FPI banyak disorot lantaran sejumlah pihak yang diduga sebagai simpatisannya atau mantan anggotanya diringkus oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Namun demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum mengkonfirmasi secara utuh mengenai keterkaitan ormas terlarang itu dengan rentetan penangkapan yang dilakukan oleh Polri. Mereka hanya menyatakan bahwa masih melakukan pendalaman. “Saya rasa bukan suatu rahasia lagi, apa yang ada di publik (pengakuan terduga teroris) dan tentunya akan didalami oleh Densus 88,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).

Misalnya, terhadap pengakuan sejumlah terduga teroris yang ditangkap melalui sebuah rekaman video yang direkam yang kemudian tersebar di media sosial. Salah seorang tersangka yang ditulis bernama Ahmad Junaidi mengatakan bahwa dirinya aktif mengikuti pengajian-pengajian dari mantan pimpinan FPI Rizieq Shihab kala itu. Kemudian, terduga teroris lain bernama Bambang Setiono mengatakan bahwa dirinya telah menjadi simpatisan FPI sejak Desember 2020 lalu. Dia mengaku membuat bahan peledak dari Sukabumi dan merencanakan penyerangan ke SPBU dengan bom molotov.

Sementara itu, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dinilai perlu memeriksa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman . Pemeriksaan akan membuka titik terang dugaan Munarman terlibat aksi terorisme . “Saya kira Munarman bisa dimintai keterangan oleh Densus,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto. Munarman diduga menghadiri acara baiat jaringan terorisme ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan setelah ada pengakuan dari terduga teroris. Selain itu, beredar video Munarman menghadiri pembaiatan terduga teroris. Namun, hingga kini Densus 88 belum memeriksa Munarman terkait dugaan ia terkait aksi terorisme. Terkait kemungkinan Densus mengajukan pencekalan terhadap Munarman, menurut Soleman, itu tergantung data yang dimiliki Densus.

Sedangkan Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi mengatakan Munarman patut diduga menyembunyikan informasi tentang aktivitas teroris. Ia menghadiri pembaiatan kelompok ISIS tapi tidak melapor ke polisi. Karena tidak melapor aktivitas terorisme, Munarman patut diduga melanggar Pasal 13 huruf C Undang-undang Terorisme. “Sampai saat ini Munarman tidak pernah melaporkan kepada polisi terkait adanya itu (kegiatan pembaiatan),” ujar Husin dalam sebuah diskusi online. Munarman sudah membantah ikut menghadiri kegiatan baiat itu. Menurut Munarman, tudingan ia terlibat mendukung ISIS merupakan bagian dari operasi sistematis yang terus berlanjut terhadap FPI dan mantan pengurus.

Disisi lain, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hatono menegaskan Densus 88 pasti memeriksa jika menemukan keterlibatan Munarman. “Tentunya Densus akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rusdi. (*)

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumeri, mengatakan uji coba sekolah tatap muka yang sedang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta adalah bagian dari praktik yang tepat sesuai SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Jumeri mengakui adanya sejumlah keraguan dari orangtua untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka. Oleh karena itu, dia mendorong dilakukan uji coba sekolah tatap muka agar orangtua merasa lebih mantap.

“Keputusan SKB 4 Menteri ini saya analogikan ibarat restoran. Setelah semua koki divaksinasi, kepala rumah makan divaksinasi, petugas kebersihan divaksinasi, restoran wajib membuka layanan makanan di tempat atau restoran. Tapi keputusan diserahkan ke konsumen,” kata Jumeri saat Bincang Pendidikan dan Kebudayaan mengenai “SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka”, Kamis (8/4/2021).

Jumeri mengatakan anak atau siswa sepenuhnya kewenangan orangtua, sehingga tergantung kemantapan orangtua untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka.

“Uji coba DKI adalah amanat SKB 4 Menteri, sudah jelas. Setelah guru dan tenaga kependidikan divaksinasi maka sekolah wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka, sedangkan kewenangan di tangan orangtua apakah putra/putrinya berangkat sekolah tatap muka,” kata Jumeri.

Mengenai kemunculan klaster Covid-19 di sekolah, Jumeri mengatakan umumnya disebabkan karena tidak adanya penerapan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh. Itu sebabnya, Jumeri mendorong pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan menjelang pembukaan sekolah.

Pemerintah resmi menerbitkan aturan dilarang mudik pada masa Lebaran 2021. Larangan mudik berlaku sepanjang 6-17 Mei 2021.

Ketentuan dilarang mudik tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Selama periode 6-17 Mei 2021 itu, semua moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta akan dibatasi. Demikian juga dengan kendaraan pribadi, akan dilakukan pembatasan pergerakan.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, menjelaskan bahwa larangan mudik pada transportasi darat kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Selain itu, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor (kendaraan prinadi) juga dilarang dipakai untuk mudik. Selain itu, mudik naik kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga tidak boleh. Hanya saja, ada sejumlah ketentuan pengecualian bagi orang-orang tertentu yang boleh melakukan perjalanan.

Kendati demikian, pemerintah memberikan sejumlah pengecualian bagi orang-orang tertentu yang akan melakukan perjalanan di periode pemberlakuan larangan mudik. Oleh sebab itu, sejumlah moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api ada yang masih diperbolehkan beroperasi, namun secara terbatas dan dengan persyaratan tertentu. Adapun pihak yang masih dapat berpergian adalah yang memiliki kepentingan pekerjaan atau perjalanan dinas. Ini berlaku bagi ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta.

Pemberitaan media mengenai proses peradilan Rizieq Shihab, (RS) masih menjadi polemik, terutama bagi pendukungnya yang tidak puas atas proses peradilan tersebut. Kita ketahui, RS kini sedang menjalani sidang atas tiga pelanggaran yang disangkakan.

Pertama adalah Kasus Petamburan. Pada kasus ini, RS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menyebabkan kerumunan saat acara Maulid Nabi SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 tahun lalu. RS ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. RS dijerat dengan Pasal 160 dan 216 KUHP.

Kedua adalah Kasus Megamendung. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan status RS sebagai tersangka pada kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Dalam kasus ini RS didakwa dengan pasal berlapis yaitu Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Ketiga adalah Kasus Test Swab di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat. Pada kasus ini RS dijerat dengan pasal Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. RS dijerat pasal tersebut sebagaimana pernah terjadi pada kasus yang menjerat Ratna Sarumpaet yang sempat menjadi perhatian publik, karena dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax.

Atas ketiga kasus tersebut banyak pihak, terutama pendukungnya tidak puas dan menuding dengan bermacam-macam tudingan, seperti zalim, tidak adil, kriminalisasi ulama dll.

RS dan Tim Hukumnya sempat melakukan pra peradilan terhadap kepolisian, namun Hakim Akhmad Sahyuti yang menangani dan menyidang pra peradilan yang diajukan RS menyatakan bahwa, aparat kepolisian telah sah dan sesuai prosedur dalam memproses hukum RS.

“Menimbang, dari alat bukti, saksi dan ahli, hakim berpendapat penetapan tersangka didukung alat bukti yang sah. Semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga apa yang ditudingkan oleh pendukung RS dengan berbagai tudingan sebagaimana diatas, tidak mendasar,” kata Sahyuti.

Tidak berhenti pada upaya pra peradilan, kubu RS juga melakukan eksepsi pada dua perkara kerumunan yakni kasus Petamburan dan kasus Megamendung. Namun lagi-lagi dalam sidang putusan sela untuk dua perkara tersebut, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa menyatakan nota keberatan dan menolak eksepsi RS dan tim hukumnya.

Jadi semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga apa yang ditudingkan oleh pendukung RS dengan berbagai tudingan sebagaimana diatas, tidak mendasar.

Oleh karena itu biarlah peradilan yang memutuskan semua perkara RS.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 19 Tahun 2021, salah satu objek wisata andalan Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) resmi diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita milik mendiang presiden ke-2 Indonesia, Soeharto. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa TMII sejatinya adalah aset negara dan akan dikelola negara. “Menurut Keppres 51 tahun 1977, TMII itu milik negara, tercatat di Kemensetneg, yang pengelolaannya diberikan pada Yayasan Harapan Kita,” tuturnya.

Merujuk pada Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan notaris, Yayasan Harapan Kita telah menyerahkan kepemilikan TMII pada pemerintah, yang terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan di atasnya. “Jadi, Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara yang tercatat di Kemensetneg,” kata Pratikno, menambahkan bahwa pengambilalihan ini membuat pihak yayasan tidak lagi bisa mengelola operasional TMII.

TMII rencananya akan dikembangkan jadi taman hiburan berbasis budaya berstandar internasional. Fungsi tersebut membuat tujuan wisata di wilayah Jakarta Timur ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih luas untuk masyarakat. “Tapi, kami juga bakal menggunakan fasilitas yang ada (untuk) jadi pusat inovasi para generasi muda di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Nanti jadi sentra untuk mendorong inovasi, serta kerja sama dari para kreator dan inovator muda Indonesia,” kata Pratikno tentang pemanfaatan TMII ke depannya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengakui ikut mendorong dan berkoordinasi agar pengelolaan TMII agar diberikan kepada Pemerintah. “Terkait aset TMII, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi KPK telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait, agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas,” ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021).

Ipi menjelaskan, Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970-an berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977, yang menyatakan bahwa TMII adalah hak milik Negara Republik Indonesia dan penguasaan serta pengelolaan TMII diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. “Namun, sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya,” kata Ipi.

Hal senada juga disampaikan oleh, “Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan TMII,” ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR RI . Pemerintah mengambil alih TMII lewat proses yang panjang. Sebelumnya dalam rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa keuangan) disebutkan bahwa perlu ada pengelolaan yang lebih baik di TMII oleh Kemensetneg. Hal ini mengingat TMII merupakan aset negara yang tercatat di Kemensetneg. Sebelumnya, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mendorong penyerahan pengelolaan TMII kepada negara. Yayasan Harapan Kita selama ini telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970-an berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977. (*)

Oleh : Zakaria )*

Muncul dugaan bahwa FPI berkaitan erat dengan kelompok teroris. Ketika beberapa terduga teroris tertangkap, mereka mengaku menjadi anggota FPI. Meski petinggi FPI mengelak, tetapi ada bukti-bukti kuat yang membenarkannya. Eks pengurus FPI makin mati kutu dan tinggal menunggu waktu, kapan semua fakta akan terkuak dan membuktikan bahwa mereka terlibat jaringan terorisme.

FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah sejak akhir tahun 2021, dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Setelah dibubarkan, maka tidak ada yang namanya neo FPI atau ormas sejenis. Karena mereka tidak akan pernah mendapatkan izin dari Kementrian Hukum dan HAM.

Mengapa FPI dibubarkan? Pertama, mereka melakukan berbagai tindakan yang merusak perdamaian. Kedua, FPI diduga berafiliasi dengan jaringan terorisme. Buktinya adalah ketika ada penangkapan teroris berinisial HH oleh Densus 88 di daerah Condet, Jakarta, ia mengaku sebagai anggota FPI hingga tahun 2018. Selain itu, ditemukan sejumlah atribut FPI di rumahnya, yang kemudian menjadi barang bukti.

Azis Yanuar sebagai mantan pengurus FPI tidak mengakui HH sebagai mantan anggota FPI. Akan tetapi, pernyataannya langsung terpental oleh sebuah video. Di rekaman kamera saat pengadilan Rizieq Shihab, ada sosok HH sebagai pendukung eks pemimpin FPI tersebut. Hal ini berarti ada kedekatan khusus di antara mereka, sampai HH rela datang dan men-support seorang narapidana.

Penyelidikan untuk mengungkap fakta apakah ada relasi antara ormas dengan kelompok teroris terus dilakukan. Salah satu yang sudah ditangkap adalah terduga teroris berinisial BS. Ia mengaku akan meledakkan sebuah SPBU dan mengancam publik, tujuannya agar Rizieq Shihab dibebaskan dari dalam penjara.

Bukan hanya menyerang SPBU, BS juga berencana akan melempar bom kepada warga keturunan. Juga merencanakan penyerangan dengan ketapel dan peluru gotri ketika ada kerusuhan. Entah apa yang ada di dalam pikiran gilanya, sampai memusuhi warga keturunan. Apa salah dan dosa mereka? Pikiran teroris sudah tercemar dan tidak pernah memahami indahnya pluralisme di Indonesia.

Tindakan BS sudah termasuk rencana terorisme, karena ia akan melakukan pengancaman di tempat umum. Sehingga ia bisa dikategorikan sebagai teroris. Hal ini menjungkalkan pernyataan Azis Yanuar, yang terus menyangkal bahwa FPI berkaitan dengan terorisme. Karena buktinya ormas terlarang ini adalah sarang teroris.

Bukti lainnya adalah ketika ada terduga teroris yang ditangkap di daerah Jawa Timur. Ia mengaku dibaiat oleh perwakilan ISIS dan saat itu ada Munarman datang sebagai tamu kehormatan. Berarti ada hubungan khusus antara ISIS dengan FPI. Jika tidak ada, mengapa harus repot mengundang Munarman?

FPI diduga ormas yang berkaitan dengan teroris karena sama-sama memiliki keinginan untuk membuat negara khilafiyah. Mereka menolak pancasila dan bhinneka tunggal ika. Padahal prinsip seperti ini akan susah diberlakukan di Indonesia. Yang terdiri dari banyak suku, latar belakang, dan 6 keyakinan yang berbeda.

Penyelidikan terhadap eks anggota FPI terus dilakukan. Penangkapan terhadap terduga teroris juga makin digencarkan oleh Densus 88 antiteror di seluruh wilayah Indonesia. Bukannya paranoid, tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Hal ini juga dilakukan sebagai antisipasi, jangan sampai ada pengeboman atau penyerangan lagi terhadap aparat di Indonesia.

Saat FPI dicurigai sebagai afiliasi dari ISIS dan kelompok teroris, maka masyarakat harus makin waspada. Jangan sampai ada yang melindungi anggota teroris, karena ia juga bisa terkena pasal penyembunyian teroris. Densus 88 berusaha keras untuk mencegah terjadinya terorisme di Indonesia dan makin intensif dalam mencari keberadaan gembong teroris. Tujuannya agar tercipta perdamaian di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Timotius Krei )*

Dana otonomi khusus menjadi penyelamat masyarakat Papua khususnya saat masa pandemi. Mereka mendapatkan pinjaman uang untuk modal berdagang dan juga bantuan beasiswa untuk anak-anaknya. Dana ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat, sehingga mereka mendukung perpanjangan otsus di tahun 2021.

Otonomi khusus adalah kewenangan di Papua yang diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2001. Ketika ada otsus, maka masyarakat akan diberi dana besar, untuk membangun Bumi Cendrawasih. Uang itu digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Dana otsus akan diberikan lagi tahun 2021 dan rencananya akan dinaikkan menjadi 7 Trilyun rupiah. Uang sebanyak ini selain untuk membangun Papua, juga diberikan untuk anggaran PON XX Papua. Namun yang jelas, dana otsus tetap diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan di Bumi Cendrawasih.

Saat pandemi, dana otsus lebih bermanfaat lagi, karena akan mengurangi kesusahan masyarakat yang keadaan finansialnya menurun. Akan tetapi, uang yang diberikan bukan berupa cash keras, karena pemerintah daerah lebih memilih untuk memberi kail, bukan ikan. Maksudnya adalah dana otsus diberikan sebagai pinjaman modal usaha, agar masyarakat semangat untuk berdagang.

Di Abepura sudah berjalan program pinjaman modal untuk masyarakat yang bersumber dari dana otsus. Di daerah lain semoga bisa dilakukan program serupa, agar para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) bisa berdagang dengan modal tersebut. Permasalahan utama mereka adalah kekurangan modal, dan kucuran dana otsus bisa menyelamatkan mereka.

Para mama bisa melanjutkan usaha menjual sayur-sayuran, ubi, sagu, dan hasil bumi lain ke pasar. Selain menjualnya ke pasar, para mama juga dibantu kaum muda untuk memasarkan jualannya via internet. Sehingga pangsa pasarnya makin luas. Semua dilakukan dengan bantuan dana otonomi khusus.

Usaha para mama ini dilakukan karena suaminya kesulitan keuangan. Karena saat pandemi banyak pekerja yang gajinya dipotong 50%, atau malah dirumahkan oleh perusahaan. Ketika suami tak punya penghasilan, maka istri yang maju untuk membantu mencari uang, agar anak-anak bisa makan dengan layak dan keluarganya tidak mati kelaparan.

Setelah mendapatkan keuntungan, maka para mama bisa mengembalikan pinjaman modal dengan cara mencicil. Dengan begitu, mereka tidak kesulitan lagi karena bisa tetap bekerja di masa pandemi, karena ada bantuan pinjaman modal dari dana otsus. Sehingga bisa berdikari.

Selain pinjaman modal untuk para mama, dana otsus juga dirupakan dalam bentuk beasiswa. Anak-anak Papua bisa tetap sekolah karena SPP-nya dibayarkan oleh dana otsus. Karena walau melakukan pembelajaran jarak jauh, mereka masih tetap wajib membayar SPP, untuk dana operasional sekolah.

Bedanya, di masa pandemi ini, dana otsus untuk bidang pendidikan tak hanya dirupakan beasiswa. Namun juga disalurkan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Misalnya bantuan kuota/pulsa untuk para murid di Papua. Karena tidak semua orang tuanya mampu untuk membayar langganan wifi atau membeli pulsa secara reguler.

Bantuan untuk pembelajaran jarak jauh juga bisa diberikan kepada para guru. Karena tak semua dari mereka berstatus ASN. Para guru honorer akan mendapat bantuan untuk membeli pulsa dan juga tunjangan untuk bertahan hidup. Karena saat pandemi, mereka tidak bisa nyambi memberikan les kepada para murid.

Dana otsus benar-benar menyelamatkan perekonomian masyarakat Papua karena mereka mendapat bantuan berupa pinjaman modal, sehingga bisa berdagang lagi di pasar. Para mama bisa mendapatkan penghasilan tambahan sehingga dapur tetap mengepul. Selain itu, anak-anak juga mendapat manfaat dari dana otsus, karena mendapatkan beasiswa sekolah.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Zulkarnain )*

Jagad dunia maya sempat heboh dengan pemberitaan tentang vaksin AstraZeneca di Inggris yang dapat menyebabkan pembekuan darah. Meski demikian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan untuk tetap menggunakan dan mendistribusikan vaksin AstraZeneca yang terbukti aman digunakan.

Pemerintah optimal dalam mendistribusikan vaksin AstraZeneca. Pendistribusian vaksin tersebut tentu saja bukan tanpa alasan, karena pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) masih menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca aman.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya keputusan dari organisasi kesehatan dunia (WHO) dan Kelompok Penasehat Strategis Ahli Imunisasi (SAGE) WHO yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca masih bisa digunakan untuk menjadi pertimbangan.

WHO juga menganggap bahwa manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar daripada risikonya dan merekomendasikan agar vaksinasi tetap dilanjutkan.

WHO juga menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 memang tidak akan mengurangi penyakit atau kematian akibat penyebab lain. Tetapi peristiwa tromboemboli atau pembekuan darah diketahui sering terjadi.

WHO juga menuturkan bahwa setiap kampanye vaksinasi, banyak negara yang rutin melaporkan berbagai kemungkinan efek samping yang terjadi pasca imunisasi. Meski tidak selalu efek samping yang muncul disebabkan oleh kandungan vaksin.

Artinya, bahwa kejadian tersebut terkait dengan vaksinasi itu sendiri. Tetapi menjadei langkah yang baik untuk menyelidikinya. Ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan berfungsi dan sistem kontrol yang efektif selalu tersedia.

Sementara itu, pemerintah juga merasa optimis bahwasanya 1,1 juta vaksin AstraZeneca yang sudah diterima melalui skema COVAX WHO akan terpakai habis sebelum masa simpan berakhir, yaitu Mei 2021. Pemberian vaksin juga akan diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan. Hal tersebut diungkapkan oleh dr Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi Covid-19 kementerian kesehatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh SK Bioscience di Kota Andong, Korea Selatan boleh digunakan dalam keadaan darurat meskipun mengandung tripsin yang berasal dari babi.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam konferensi persnya mengatakan, Ketentuan hukumnya yang pertama vaksin Covid-19 AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan produksi memanfaatkan tripsin yang berasal dari Babi.

Meski demikian, ketentuan hukum yang kedua, penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneva pada saat ini hukumnya diperbolehkan.

Asrorun mengungkap lima alasan mengapa vaksin tersebut boleh digunakan dalam keadaan darurat. Pertama, saat ini negara Indonesia tengah dalam kondisi darurat syari, dimana terdapat keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak dilakukan vaksinasi covid-19.

Kemudian, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Selain itu, adanya jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa.

Pada kesempatan berbeda, Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca yang digunakan di Indonesia adalah suci dan mubah (boleh) digunakan. Bukan karena tidak membahayakan, melainkan juga karena suci.

Keputusan tersebut tertuang dalam hasil Bathsul Masail NU Nomor 1 Tahun 2021 tentang pandangan fikih mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca. Bathsul Masail sendiri telah dilaksanakan pada 25 Maret 2021 lalu.

Dalam forum Bahtsul Masail LBM PBNU, AstraZeneca memberikan penjelasan bahwa seluruh proses pembuatan vaksin tidak memanfaatkan bahan yang berasal dari unsur babi. Adapun pemanfaatan tipsin babi dalam proses pengembangan awalnya hanya digunakan untuk melepas sel inang dari wadah yang dilakukan pihak Thermo Fisher sebagai supplier sebelum dibeli oleh Oxford-AstraZeneca.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan proses produksi vaksin AstraZeneca. Proses pengembangan sel Hex 293 oleh Thermo Fisher memanfaatkan tripsi dari unsur babi yang berfungsi untuk memisahkan sel inang dari pelat atau media pembiakan sel, bukan sebagai campuran bahan atau bibit sel.

Sedangkan tentang najis babi, forum Bahtsul Masail mengikuti pendapat rajih menurut Al-Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa penyucian barang yang terkena najis babi cukup dibasuh dengan satu kali basuhan tanpa menggunakan campuran debu atau tanah.

Merujuk dari beragam perspektif tersebut, tentu saja kita tidak perlu cemas vaksin AstraZeneca, apalagi dalam kondisi darurat seperti saat ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Putri Yuanita )*

Perekonomian Indonesia sempat terguncang selama pandemi, guncangan ini rupanya berpengaruh terhadap kemampuan industri untuk dapat membayar para karyawannya. Selain Itu ada pula Industri yang terpaksa merumahkan karyawan karena tidak bisa membayar gaji para karyawan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan instrumen utama untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

Keberadaan regulasi tersebut sekaligus juga menjawab tantangan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, perizinan berusaha dan reformasi regulasi.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, sebagai bentuk komitmen untuk melakukan reformasi struktural, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Dalam kesempatan seminar nasional secara daring dirinya mengatakan, bahwa reformasi ini akan mendorong terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih efisien, mudah dan transparan. Proses perizinan usaha akan dilakukan dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang rencananya mulai dilaksanakan pada Juli 2021.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, dibentuk pula Indonesia Investmen Authority (INA) atau lembaga pengelola investasi (LIPI) yang berfungsi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi.

Khususnya, untuk mengoptimalkan investasi pemerintah melalui Investasi langsung atau yang disebut sebagai foreign direct investement (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Airlangga mengatakan, LPI atau INA akan mengelola master fund dan dana tematik (thematic fund) seperti di sektor infrastruktur, energi dan SDA, kesehatan dan sektor potensial lainnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho, menambahkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 saat ini, perekonomian global termasuk Indonesia masih mengalami kontraksi yang hebat. Hal tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja juga melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Target-target kesejahteraan rakyat meliputi target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pernaikan indeks kualitas manusia dan ketimpangan.

Sri Mulyani juga memastikan, bahwa dirinya akana terus menjaga kebijakan fiskal dalam rangka untuk tetap mencapai target-target kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian dalam masa sulit akibat krisis pandemi ini.

Sebagai terobosan baru di bidang hukum, UU Cipta Kerja bisa menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah penurunan ekonomi global. Kesempatan strategis dan peluang pembangunan ini bisa diambil Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal.

Pengesahan UU Cipta kerja diharapkan agar dapat mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tidak kehilangan momentum untuk terus bangkit pasca pandemi covid-19.

Pentingnya UU Cipta kerja tentu saja adalah mendorong transformasi ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga membuat Indonesia dapat keluar dari jebakan middle income trap sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan tersebut.

Regulasi ini tentu saja diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi UMKM dan koperasi untuk bisa masuk ke sektor formal. Hal tersebut mengingat karana adanya kemudahan dalam pendirian, perizinan dan pembiayaan.

Selain itu, pemerintah pun gencar melakukan kunjungan ke beberapa kota untuk menyerap masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan aturan yang tertulis diharapkan.

UU Cipta kerja juga mendapatkan dukungan dari Bank Dunia / World Bank. Bank Dunia menyatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, UU ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Menteri Sri Mulyani juga memastikan kinerja perekonomian belum akan pulih dalam waktu singkat, mengingat pandemi telah mempengaruhi aktifitas ekonomi, hal ini terlihat dari lesunya daya beli masyarakat.

Transformasi Ekonomi tentu diperlukan agar perekonomian di Indonesia dapat kembali bangkit.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini