Generasi milenial tengah menjadi sasaran empuk bagi penyebaran ideologi HTI yang berbau radikal dan intoleran. Dianggap memiliki kekuatan dan keinginan belajar tinggi, anak muda tentu menjadi tujuan utama direkrut jaringan teroris. Kondisi ini ditambah bahwa kaum muda lebih melek digital.

Saat ini penting merawat moderasi keagamaan di kalangan anak muda dan membendung paham intoleran. Sebab di era digital sekarang, kalangan milenial menjadi sasaran empuk gerakan paham intoleran dalam menanamkan ideologinya.

Hal ini disampaikan Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr Abdur Rozaki. Sebagai populasi terbesar penduduk Indonesia, termasuk mahasiswa, mereka diperebutkan banyak pihak, mulai dari momen kontestasi politik elektoral sampai politik keagamaan.

”Bagaimana mobilisasi politik keagamaan selalu menyertakan anak-anak muda di depan. Mereka sangat aktif berselancar melalui digital media, termnasuk mengonsumsi isu-isu keagamaan,” kata Abdur Rozaki.

Kalangan milenial ini memiliki gaya hidup instan, menghadapi kecemasan masa depan, kepanikan moral, rentan kehilangan orientasi dan identitas diri, sehingga mudah tergoda menerima ajakan model keberagaam yang serba instan, baik dari kelompok salafi-wahabi, tarbawi, tahriri dan jihadi.

Persoalan inilah yang idealnya menjadi konsern utama kaum moderat dan agenda moderasi keberagamaannya. Bukan justru mengulik isu yang tidak relevan yang justru menguntungkan kelompok radikal-teroris. Agenda moderasi beragama terutama yang menyasar kalangan milenial tidak akan berjalan optimal jika kaum moderat sendiri tidak solid dan tercerai-berai dalam perbedaan pandangan. Tugas utama kaum moderat saat ini ialah membendung arus terorisme virtual dengan menggaungkan wacana moderasi beragama.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022. Fadli menegaskan, keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah-ubah setiap lima tahun sekali.

Karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra itu tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi pilkada di suatu daerah, termasuk di DKI Jakarta. “Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022) “.

Sementara itu, Demi mendukung gelaran Pilkada 2024, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta kadernya di DPR untuk tak melanjutkan revisi UU Pemilu. “Surya Paloh mengarahkan agar Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” “Termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 “. Menurut Surya, hal yang perlu dilakukan saat ini ialah menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian bangsa.

Dia melanjutkan Partai NasDem sebagai sebuah partai politik wajib menelaah secara kritis setiap kebijakan. Namun, menurutnya, NasDem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. “Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” ujar Surya Paloh dalam keterangan resmi tersebut. Sebelumnya, NasDem menjadi salah satu partai politik yang mendorong RUU Pemilu dan normalisasi pilkada serentak dari 2024 menjadi 2022 dan 2023.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menyatakan bahwa jumlah sumber daya manusia yang bisa dicalonkan menjadi pejabat sementara (Pjs) gubernur yang terbatas akan menjadi salah satu masalah bila pilkada tetap digelar serentak dengan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2024. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menunjuk sebanyak 24 orang untuk menjabat sebagai Pjs gubernur di 24 provinsi yang masa jabatan pasangan gubernur dan wakil gubernurnya berakhir pada 2022 serta 2023. (*)

Rizieq Shihab terancam hukuman maksimal berupa pidana penjara selama 10 tahun terkait kasus dugaan pemalsuan hasil tes swab Covid-19 di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat. Rizieq didakwa dengan tiga dakwaan alternatif, salah satunya dengan Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang menyuruh, melakukan dan turut serta dalam perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan di PN Jakarta Timur, beberapa waktu yang lalu. Jaksa mengatakan tindak pidana dilakukan Rizieq bersama-sama dengan menantunya Muhammad Hanif Alatas bin Abdurachman Alatas dan Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat bin M. Azhar Toha.

Kasus ini bermula ketika Rizieq menjalani pemeriksaan kesehatan medis beberapa hari setelah kepulangannya dari Arab Saudi pada pertengahan November 2020. Pemeriksaan terhadap Rizieq dilakukan oleh tim dokter dari MER-C. Saat itu Rizieq mengeluh mudah merasa lelah dan meriang. Pada tanggal 23 November 2020, Rizieq kemudian menjalani tes swab yang dilakukan MER-C dan dinyatakan positif Covid-19. Berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Ummi, Rizieq dan istri didiagnosis mengidap pneumonia Covid-19 atau infeksi paru Covid-19.

Meski demikian, jaksa menilai pengakuan Rizieq yang diucapkan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube RS UMMI Offical berkebalikan dengan kenyataan. Pada video tersebut, Rizieq menyatakan kondisi kesehatannya dan hasil pemeriksaan berjalan dengan baik. Menurut jaksa, ucapan Rizieq tersebut sebagai tindakan menyiarkan pemberitaan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dan oleh itu, karena sudah selayaknya dan sepantasnya Rizieq Shihab dipenjara atas perbuatannya tersebut.

Disisi lain, ada juga surat dakwaan yang disebutkan oleh Forum Masyarakat Padjajaran Bersatu (FMPB) yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Rizieq keluar dari RS Ummi karena menganggap Rizieq masih terinfeksi Covid-19. Aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor beberapa bulan yang lalu. Rizieq turut didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau Pasal 216 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

residen Joko Widodo pada Jumat (09/04/2021), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meninjau salah satu lokasi di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape yang terdampak bencana alam akibat siklon tropis Seroja.

Di lokasi, Presiden Jokowi bersama jajaran terkait meninjau dampak kerusakan di
Kabupaten Lembata lokasi yang terdampak paling parah akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Siang hari ini saya berada di Desa Amakaka dimana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak,” kata Presiden Jokowi.

Atas nama pribadi dan mewakili pemerintah, Kepala Negara menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Presiden juga mendoakan agar korban meninggal dunia diterima di sisi Tuhan dan diberikan tempat terbaik.

“Saya, secara pribadi dan mewakili pemerintah, mengucapkan duka yang mendalam atas korban yang ada. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran,”.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengunjungi warga setempat yang kini tengah berada di lokasi pengungsian di Kantor Kecamatan Ile Ape. Preisden Jokowi menemui para pengungsi ingin memastikan segala kebutuhan warga telah tercukupi. Selain itu, Presiden juga mendengarkan sejumlah keluhan masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti selama proses penanganan.

Melalui kunjungan dan peninjauan ini, Presiden Jokowi telah berbicara dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur mengenai penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah setempat. Atas persetujuan masyarakat, warga di lokasi terdampak bencana ini nantinya akan direlokasi dimana proses pembangunannya akan segera dilakukan secepat-cepatnya.

Presiden juga telah memerintahkan agar proses pencarian di tengah medan berbatuan yang menyulitkan pengoperasian alat berat untuk tetap dilakukan.

“Sampai siang hari ini, total korban di Nusa Tenggara Timur ada 163 yang meninggal dan masih dalam pencarian 45 orang. Ini yang akan terus kita usahakan agar yang dalam pencarian tadi bisa segera ditemukan. Kalau kita lihat di lapangan memang keadaannya berbatuan, batu yang besar-besar, yang itu sangat menyulitkan alat-alat berat kita. Tetapi tadi sudah saya perintahkan untuk terus dicari dan ditemukan yang masih hilang,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara beserta rombongan terbatas tiba di Kabupaten Sikka sekira pukul 09.38 WITA. Presiden langsung bergerak mengunjungi wilayah di Kecamatan Ile Ape dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata, untuk kemudian menempuh perjalanan melalui jalur darat sampai di lokasi.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Kepala BNPB, Doni Monardo, Kepala Basarnas, Henri Alfiandi, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur. (*)

BPOM memutuskan vaksin corona AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia dapat digunakan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pengkajian lebih lanjut BPOM bersama Komnas Penilai Obat, ITAGI, dan Kompas PP KIPI menyusul isu kasus penggumpalan darah yang banyak terjadi di Eropa. Berdasarkan keterangan yang diterima kumparan, vaksin AstraZeneca dinilai memiliki lebih banyak manfaatnya ketimbang risiko yang dihasilkan. Padahal, BPOM sebelumnya sempat tidak merekomendasikan penggunaan vaksin ini karena masih proses pengkajian. “Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan “.

Pertimbangan lainnya adalah saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Sehingga, proses vaksinasi corona tetap harus dilakukan sesuai jadwal untuk mengurangi risiko kematian akibat corona. Meski, tak dipungkiri bisa tetap menimbulkan efek samping kepada beberapa penerimanya. Selain itu, dalam produk AstraZeneca yang diterima Indonesia melalui COVAX Facility sudah dicantumkan peringatan kehati-hatian, khususnya ada orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah. “Dalam informasi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah “.

BPOM juga menjamin vaksin AstraZeneca yang diproduksi di Korea Selatan ini sudah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Pihaknya bersama Kemenkes dan Komnas PP KIPI akan terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia, termasuk menindaklanjuti setiap kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Saat ini, Indonesia telah memiliki 1,1 juta dosis vaksin corona AstraZeneca yang tengah disimpan di kantor PT Bio Farma. Kemenkes sebelumnya memutuskan untuk menunda pendistribusiannya sambil menunggu hasil kajian BPOM.

Dengan adanya keputusan ini, maka Kemenkes bisa segera mendistribusikan vaksin tersebut untuk mempercepat proses vaksinasi yang sedang berjalan. Dalam keterangan BPOM, dilampirkan juga hasil pembahasan soal keamanan penggunaan vaksin corona AstraZeneca leh Badan Kesehatan Dunia (WHO) bersama Regulator Obat Eropa (EMA). Dapat disimpulkan, manfaat vaksin AstraZeneca masih lebih besar ketimbang risikonya. “Tromboemboli merupakan kejadian medis yang sering dijumpai dan merupakan penyakit kardiovaskuler nomor 3 terbanyak berdasarkan data global. Namun, tidak ditemukan bukti peningkatan kasus ini setelah penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca”.

“EMA juga menekankan bahwa tidak ada permasalahan terkait kualitas vaksin COVID-19 AstraZeneca secara menyeluruh ataupun dengan bets tertentu “. Diketahui juga beberapa negara di Eropa yang semula menangguhkan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca, kini telah memutuskan untuk melanjutkannya kembali setelah mendapatkan penjelasan dari EMA. (*)

Oleh: Abner Wanggai (Mahasiswa Papua di Yogyakarta) 

Pemerintah akan memperpanjang kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid 2 dengan pengawasan ketat. 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa terkait rencana perpanjangan Otsus Papua, pemerintah akan melakukan revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Pelaksanaan Otsus Papua Jilid 2 akan dimaksimalkan utamanya dalam optimalisasi penggunaan dana Otsus. Penyelewengan anggaran diharapkan tidak terjadi lagi untuk Otsus selanjutnya.

Sejak berlakunya Otsus Papua dan Papua Barat, pemerintah telah mengucurkan dana besar khusus pembangunan daerah tersebut. Tujuan dari pemberian dana adalah untuk percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Papua dan Papua Barat dan juga peningkatan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. 

Dana Otsus yang bergulir sejak 2002 itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk mendukung pengembangan infrastruktur daerah. 

Oleh karena itu, masyarakat Papua sangat mendukung Otsus Papua Jilid 2 karena masyarakat Papua telah merasakan manfaat dari Otsus sebelumnya. Diantaranya, mobilitas dipermudah dengan dibangunnya Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan beberapa pelabuhan. Masyarakat semakin lancar dalam urusan transportasi dan memiliki alternatif selain menggunakan transportasi udara yang relatif mahal. Karena jalan darat dan laut sudah bagus dan lancar dilalui. 

Pembangunan tidak hanya di sektor infrastruktur penunjang mobilitas, tetapi juga fasilitas-fasilitas olahraga. Sehingga diharapkan masyarakat Papua semakin sehat dan bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya di bidang olahraga. 

Selain itu, Otsus Papua telah memberi beasiswa kepada segenap anak Papua. Sehingga mereka bisa sekolah dari SD sampai SMA, dan perguruan tinggi bagi yang lolos seleksi. Rata-rata mereka kuliah di Jawa dan setelah lulus mengabdi di Pemprov Papua, sekolahan atau instansi lain, sebagai bentuk balas budi dan juga untuk mencerdaskan anak-anak di Bumi Cendrawasih, sehingga ada regenerasi calon pemimpin yang berkualitas. 

Salah satu contohnya, beasiswa otsus telah membawa Billy Mambrasar menuntut ilmu dengan baik dan alhasil sekarang ia menjadi anggota Staf Khusus Presiden. Prestasi yang diraih di usia muda membuatnya jadi contoh keberhasilan Otsus Papua, bahwa peraih beasiswa Otsus bisa sukses di ibukota. Dengan catatan, harus rajin belajar dan selalu ingin tahu, serta memiliki attitude yang baik. 

Sementara itu, beasiswa otsus juga diberikan kepada lulusan SMA yang ingin mengabdi kepada negara dengan menjadi anggota TNI. Mereka diberi kuota khusus, juga uang saku saat pendidikan berlangsung. Para pemuda Papua berlatih dengan keras dan berusaha mengamankan daerahnya dari serangan kelompok separatis. 

Diberikannya beasiswa baik untuk pemuda yang ingin kuliah, maupun yang ingin jadi tentara membuat anak-anak Papua semakin semangat. Karena mereka mendapat perhatian dengan diberikan pilihan untuk belajar di perguruan tinggi atau mengabdikan diri pada negeri menjadi seorang prajurit TNI.Keanekaragaman manfaat otsus mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Otsus merupakan satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk Papua dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Otsus juga menjadi solusi pembangunan berbagai sektor kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi langkah tepat untuk mendongkrak kemajuan Papua.

Oleh : Firza Ahmad )*

Eksepsi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Rizieq Shihab ditolak oleh majelis hakim. Penolakan eksepsi dinilai sudah tepat, karena eksepsi Rizieq sangat tidak masuk akal. Ia sudah terbelit beberapa pasal, dan tidak dapat keluar dari penjara seenaknya pasca mengeluarkan eksepsi.

Rizieq Shihab masih saja berusaha agar bisa melenggang bebas dari dalam bui. Ia mengajukan eksepsi alias penolakan yang diajukan oleh terdakwa, yang disertai alasan bahwa dakwaan yang ia dapatkan dibuat dengan cara yang tidak benar. Sungguh percaya sekali tim kuasa hukum Rizieq saat mengajukan eksepsi tersebut.

Akan tetapi, eksepsi itu ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemimpin majelis hakim, Suparman Nyompa, tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Rizieq, dalam kasus kerumunan di Petamburan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Suparman melanjutkan, saat eksepsi ditolak maka sidang materi pokok perkara dilanjutkan. Sehingga Rizieq masih harus mempertangungjawabkan perbuatannya di balik terali besi, sambil menunggu jadwal sidang selanjutnya. Selain kasus kerumunan, ia juga terbelit kasus pembohongan karena memalsukan hasil tes swab, menolak karantina mandiri pasca pulang dari luar negeri, dll.

Sedangkan penolakan eksepsi oleh majelis hakim terjadi karena ada anggapan penggabungan pidana umum dan khusus (oleh tim kuasa hukum Rizieq). Yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini bukan penggabungan, melainkan kausalitas.

Kausalitas yang dimaksud adalah adanya kerumunan karena Rizieq menghasut terlebih dahulu. Jadi kedua pasal itu memang saling berkaitan. Ketika tim kuasa hukum Rizieq keberatan dan beralasan bahwa penggabungan pidana umum dan khusus tidak bisa terjadi, maka itu hanya alasan yang dibuat-buat. Rizieq tak dapat bebas begitu saja hanya karena eksepsi tersebut.

Penolakan eksepsi oleh majelis hakim dipuji oleh masyarakat. Mereka menilai bahwa tindakan Suparman dan tim sudah tepat dan menegakkan keadilan. Pasal yang diperkarakan oleh tim kuasa hukum Rizieq tidak manipulatif, karena sudah sesuai data dan fakta. Karena kenyataannya, ada kerumunan dengan lebih dari 5.000 orang saat acara pernikahan Rizieq di Petamburan.

Bagaimana bisa tim kuasa hukum Rizieq menuduh pasalnya manipulatif? Karena memang saat pesta di Petamburan, terjadi pelanggaran UU Kekarantinaan. Saat ini masih masa pandemi, dan sepertinya tim kuasa hukum Rizieq masih amnesia. Karena ngotot tidak merasa bersalah pasca menyelenggarakan pesta besar-besaran, padahal melanggar protokol kesehatan.

Eksepsi yang diajukan juga sangat cacat hukum. Bagaimana bisa mereka mengajukan keberatan, padahal Rizieq Shihab jelas bersalah? Terbukti pasca kerumunan di Petamburan, hampir 80 orang kena corona. Mereka jadi korban klaster pernikahan dan harus menanggung derita karena datang ke undangan di masa pandemi, tanpa ada protokol kesehatan. Karena banyak tamu yang tak pakai masker dan ogah jaga jarak.

Tim kuasa hukum Rizieq berencana akan mengajukan eksepsi lagi di persidangan selanjutnya. Entah apa lagi yang mereka protes dan rencanakan. Yang jelas publik menanti manuver apa yang selanjutnya dilancarkan dan malah jadi bahan tertawaan. Karena eksepsinya selalu terlihat dibuat-buat dan hanya dibikin untuk ambisi mengeluarkan Rizieq Shihab dari dalam penjara.

Sudahi saja eksepsi-eksepsi itu dan terima hukuman Rizieq Shihab dengan ikhlas. Jika ia tak mau dipenjara, mengapa nekat melanggar hukum? Sebagai WNI, seharusnya ia taat hukum dan menaati setiap pasal yang ada di Indonesia. Bukannya bertindak seenaknya sendiri dan ketika sudah dibui, malah playing victim. Serta ngotot eksepsinya diterima oleh majelis hakim.) *Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Bulan april 2021 ada uji coba sekolah tatap muka (offline). Dalam tahap percobaan ini, dilihat apakah nantinya kasus covid melonjak atau justru menurun. Sekolah online yang dijalankan selama setahun ini ternyata memiliki beberapa kelemahan. Sehingga sekolah secara langsung diharap bisa segera diselenggarakan di seluruh Indonesia.

Terhitung sejak maret 2020 alias 12 bulan, anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Mereka belajar dari rumah karena sekolah adalah salah satu klaster corona baru. Kelas diadakan via Zoom dan beberapa aplikasi lain, dan murid-murid harus berpuas diri menyimak ajaran guru dari gawainya masing-masing, serta mengerjakan PR di rumah.

Rencananya, sekolah akan dibuka bulan Juli 2021 alias di tahun ajaran baru, tetapi ternyata pelaksanaannya dipercepat. Pada bulan april ini, di sejumlah kota/kabupaten di jawa Tengah, sudah dibuka lagi meski dalam tahap uji coba. Pembukaan sekolah ini juga dimaksudkan agar murid-murid tidak terlalu ketinggalan pelajaran, karena pembelajaran secara online dinilai kurang efektif.

Akan tetapi, pembukaan sekolah harus sesuai dengan prosedur. Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah yang ingin membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka untuk memperhatikan kondisi covid-19 di daerahnya. Ketika ada kenaikan kasus corona, maka kegiatan ini harus dihentikan. Selain itu, tatap muka juga terbatas alias jumlah murid yang datang maksimal 50% kapasitas kelas.

Pesan dari presiden amat penting, karena kesehatan anak-anak lebih diutamakan. Apalagi mereka yang masih berada di bangku TK dan SD. Anak-anak itu lebih rentan kena corona, apalagi belum ada pemberitahuan apakah mereka bisa mendapatkan vaksin covid. Karena rata-rata vaksin yang ada di Indonesia diberikan untuk warga berusia minimal 12 tahun.

Presiden Jokowi menambahkan, tiap kepala daerah harus melakukan 3T dengan intensif (testing, tracing, dan treatmnent). Sehingga tiap pasien corona didata dan diusahakan agar tidak menular ke banyak orang. Zona oranye diusahakan agar menjadi hijau. Dalam artian, semua usaha ini dlakukan agar pandemi segera berakhir.

Pembukaan sekolah juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Selain membatasi jumlah murid yang masuk, semua orang (murid dan guru) juga wajib pakai masker, bukan hanya face shield. Semua orang yang datang ke sekolah wajib mencuci tangan dan membawa hand sanitizer, serta tidak berkerumun. Murid-murid dilarang bermain di lapangan sambil bergerombol.

Selain itu, jam sekolah juga diatur agar tidak terlalu lama. Karena jika sekolah sampai sore seperti biasa, anak-anak takut kecapekan dan akhirnya imunitasnya drop dan mudah kena corona. Jika mereka sekolah hingga siang atau sore pasti kelaparan dan membuka bekal. Di situ bahayanya, karena membuka masker secara otomatis dan bisa terkena droplet dari OTG, dan tertular corona.

Protokol kesehatan yang ketat diberlakukan dan ada satu lagi syarat untuk membuka sekolah, yakni vaksinasi para guru. Mereka harus mendapatkan suntikan vaksin Sinovac terlebih dahulu, baru diperbolehkan mengajar. Selain menghindarkan dari penularan ke banyak murid, guru lebih beresiko tinggi kena corona, karena mobilitasnya juga cukup tinggi.

Pembukaan sekolah pasca school at home merupakan angin segar bagi orang tua, karena mereka merasa kepayahan saat mengajari anaknya sendiri. Apalagi jika sang ibu adalah wanita karir, tidak bisa 100% mendampingi anak belajar di rumah. Sehingga ketika sekolah dibuka lagi, mereka bersorak gembira.

Uji coba sekolah tatap muka di beberapa wilayah di Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan, seperti wajib pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Murid-murid tidak boleh bergerombol, oleh karena itu masuk kelasnya bergantian, agar daya tampung di kelas maksimal 50%. Semoga setelah sekolah dibuka, anak-anak makin cerdas dan tidak ada yang kena corona.)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok