Oleh : Edwin Saputra )*

MUI menyatakan bahwa vaksinasi saat Ramadhan tidak membatalkan puasa. Keterangan ini tentu saja melegakan umat Muslim yang sebentar lagi akan menjalankan Ibadah Puasa.

Jelang bulan Ramadhan, tentu tidak sedikit yang mempertanyakan apakah vaksinasi dapat membatalkan puasa, apalagi proses vaksinasi belum selesai.
Menjawab keresahan tersebut, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag RI, Mohammad Agus Salim menyatakan alasan vaksinasi Covid-19 ketika berpuasa di Bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa bagi umat Islam yang menjalaninya.

Ia menjelaskan bahwa vaksinasi tersebut tidak dilakukan melalui lubang terbuka yang ada di tubuh manusia seperti mulut, telingam dubur hidung ataupun kemaluan.

Dalam keterangan resminya, suntik vaksin Covid-19 tidak dapat membuat seseorang kehilangan rasa lapar atau haus.

Selain itu, untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat untuk vaksinasi saat beribadah puasa, Agus meminta para tokoh agama dan Ormas Islam terlibat dalam sosialisasi detail terkait penyuntikan vaksin.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan saat ini menjadi semakin kompleks. Para tokoh agama dan Ormas Islam juga harus berperan menjelaskan dengan detail, agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat saat menjalani ibadah puasa.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hal tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa aktivitas penyuntikan dapat membatalkan puasa jika suntikan tersebut berisi suplemen sebagai pengganti makanan atau penambah vitamin.

Hal tersebut dikarenakan, vitamin tersebut membawa zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu, ada juga ulama yang berpendapat bahwa aktivitas penyuntukan tidak membatalkan puasa karena tidak berhubungan langsung dengan perut besar atau lambung.

Kemudian, pendapat ulama yang terakhir, suntikan yang hanya berisi obat dan disuntikkan melalui lengan maka tidak membatalkan puasa. Dengan alasan tidak menghilangkan rasa lapar dan dahaga, atau tidak dapat menjadikan rasa kenyang sebab tidak masuk ke dalam lambung.

Agus juga menjelaskan argumentasi dari sisi medis, bahwa suntikan secara subkutan, subdermal, intramuskular, interoseus, atau intra-artikular untuk tujuan non-gizi memasuki sirkulasi darah. Akan tetapi, hal tersebut tidak digolongkan sebagai tempat masuk yang akan membatalkan puasa.

Melihat hal tersebut, Agus menyarankan agar vaksinasi harus tetap berjalan meskipun di bulan Ramadhan. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung vaksinasi masal yang dilakukan pemerintah belakangan ini.

Agus mengatakan, pemerintah menargetkan 70% dari populasi penduduk atau sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk membangun kekebalan imunitas atau herd immunity. Program ini diharapkan selesai dalam kurun waktu 1,5 tahun.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri sudah mengeluarkan fatwa terkait vaksinasi Covid-19. MUI menyatakan bahwa suntik vaksin Covid-19 yang dilakukan di siang hari saat menjalankan puasa di bulan Ramadhan, tidak membatalkan puasa.

Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menerbitkan Edaran terkait Tuntunan Ibadah Ramadhan 1442 H/2021 M dalam kondisi darurat Covid-19. Edaran tersebut bernomor 03/EDR/I.0/E/2021 itu ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

PP Muhammadiyah berharap agar edaran tersebut dapat menjadi panduan bagi umat Islam dan warga Muhammadiyah pada khususnya selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

Isi dari surat edaran tersebut bertuliskan, Khususnya bagi warga Muhammadiyah dengan seluruh institusi yang berada di lingkungan persyarikatan dari pusat sampai ranting, hendaknya memedomani tuntunan ini sebagai wujud mengikuti garis kebijakan organisasi untuk berada dalam satu barisan yang kokoh.

Pada poin 3 edaran tersebut, disebutkan bahwa vaksinasi dengan suntikan, boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa.

Sebab, vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan (menambah energi).

PP Muhammadiyah juga meminta agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan ibadah sehari-hari.

Tak hanya itu, masyarakat juga diharapkan dapat mematuhi anjuran vaksinasi agar terbentuk kekebalan masyarakat dari wabah Covid-19.

Dalam edaran tersebut, PP Muhammadiyah juga memberikan dukungan kepada pemerintah agar terus menggalakkan program vaksinasi hingga mencapai ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Vaksinasi merupakan program dari pemerintah yang patut didukung, upaya ini merupakan salah satu jurus untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan pemerintah yang mampu membangkitkan Papua, berkat adanya otsus, tidak sedikit anak muda Papua yang dapat menempuh pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, sekaligus CEO Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar menilai, bahwa program Otsus merupakan program yang penting. Sebab dengan kebijakan tersebut generasi muda di Papua dan Papua Barat bisa menjadi lebih terdidik, sehingga memiliki peluang sukses atau cita-cita yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan diskusi virtual, Billy berujar, semangat untuk alokasi otsus itu paling tinggi untuk pendidikan, dirinya juga mengakui berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun bisa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana otsus.

Menurut Billy, investasi terbaik ialah pada manusia. Sebab dengan begitu, peradaban dengan sendirinya akan terbangun.

Dirinya juga berharap agar ke depannya, pembangunan manusia Papua melalui pendidikan yang ada pada Program Otsus tidak dikurangi.

Billy menjelaskan, investasi dalam pengembangan manusia adalah langkah yang tepat, karena merekalah yang akan membangun peradaban mereka sendiri. Adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini menunjukkan akan adanya komitmen pemerintah untuk membangun, dengan pelibatam semua komponen rakyat.

Lanjutnya, Billy menilai, realisasi program pada otsus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebab, negara maju sekalipun, hingga kini masih berproses dalam membangun peradabannya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Bintuni Jabodetabek, Malkin Kosepa mengatakan, pemerintah telah menjamin otsus tidak hilang, hanya dilakukan evaluasi perbaikan, agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Malkin menuturkan, sekarang ini Otsus tengah dievaluasi, bukan diakhiri, sepanjang undang-undang tidak dicabut, dibatalkan akan tetap berlanjut. Diberikan kewenangan khusus oleh negara, namun implementasinya perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Pemerintah juga telah memberikan undang-undang (UU) Otsus Papua melalui UU Nomor 21/2001 dan Otsus Papua Barat melalui UU Nomor 35/2008. Adapun UU tersebut dibuat untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lainnya.

Dirinya mengatakan, semangat penetapan status Otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua sehingga hak mereka terlindungi.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rajid Patiran menilai, apabila Otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu referendum. Sejatinya, sekaran ini yang terpenting adalah membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Oleh karena itu, dana Otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik infrastruktur.

Rajid juga menilai, bahwa otsus memang perlu dievaluasi agar kebijakan di level provinsi ke Kabupaten bisa seragam karena seringkali terjadi dualisme.

Dukungan terhadap keberlanjutan Otsus, datang dari Thaha Al Hamid, meski demikian, dirinya juga menilai masih ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki agar otsus efektif dan dapat menyejahterakan masyarakat Papua.

Menurut Thaha, dana otsus harus ditransfer langsung ke daerah agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat bawah.

Dirinya juga menghimbau kepada sejumlah pihak yang menolak dana otsus untuk tidak emosional. Sebab, ada beberapa kabupaten baru di Papua yang belum memiliki pendapatan sendiri, sehingga jika dana otsus berhenti, maka pemerintahannya-pun akan ikut berhenti.

Thaha menyatakan, bahwa otsus ini merupakan win-win solution, dan ini adalah kesepakatan bersama, mau tidak mau, suka tidak suka, jika ada kelemahan mari kita benahi. Hal lain yang harus dibicarakan adalah pengelolaan otonomi ke depan.

Senada dengan pernyataan tersebut, pengamat politik Boni Hargenis menuturkan, bajwa Otsus merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua.

Sedangkan pengamat lain Arya Wishnuardi menilai, bahwa Papua akan lebih maju apabila otsus diperpanjang, tentunya dengan beberapa perbaikan yang harus dilakukan.

Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI, sehingga sudah sepantasnya pemerintah menunjukkan kepeduliannya agar masyarakat Papua dapat merasakan pembangunan berkat adanya suntikan dana otsus. Tentu saja kebijakan ini harus dikawal dan dievaluasi agar tidak terjadi penyelewengan dana.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, pembangunan ini tentu harus didukung dengan adanya UU Cipta Kerja.
Pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur akan semakin mudah. Menyusul telah terbitnya aturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021.

Plt Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, mengatakan, pemerintah akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Dalam pembangunan infrastruktur ini, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah terkait pengadaan lahan.

Sebab menurutnya, agar pembangunan infrastruktur bisa lancar, maka pengadaan lahan juga harus cepat. Sehingga mekanisme pengadaan tanah memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Himawan dalam keterangan pers-nya mengatakan, PP penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terdiri dari 7 bab dan 143 pasal ini meliputi penyelenggaraan pengadaan tanah dan kemudahan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN).

Mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan. Misalnya dari mulai tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.

Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan tanah merupakan tahapan awal dalam pembangunan infrastruktur sehingga dalam tahap perencanaan sangat penting, agar tahapan selanjutnya berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, mengatakan tahapan perencanaan didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan. Di samping itu juga instansi yang memerlukan tanah juga dapat melibatkan Kementerian atau Lembaga (K/L) di bidang pertanahan dan instansi terkait.

Diharapkan dalam tahapan perencanaan juga tidak terjadi perbedaan, maka Kementerian ATR/BPN akan turut serta dalam memberikan data agar tidak terjadi perbedaan data pada dokumen.

Sebelumnya, regulasi pengadaan tanah sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada 1993, guna menjalankan kegiatan pengadaan tanah, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.55/1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan Presiden (perpres) No.36/2005 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres No.65/2006 tentang perubahan Perpres No. 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.

Pada 2012 lalu, pemerintah telah menerbutkan undang-undang No.2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kehadiran aturan ini sudah berjalan lebih baik.

Namun, masih juga terdapat kendala seperti dokumen perencanaan pengadaan tanah yang tidak didukung oleh data dan anggaran yang akurat, sehingga terjadi revisi karena tidak sesuai dengan kondisi fisik.

Hal tersebut mengakibatkan penambahan anggaran. Kemudian penetapan lokasi yang diterbitkan oleh gubernur, belum sesuai dengan tata ruang, akibatnya muncul penolakan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dalam Undang-undang No 11/2020 Tentang Cipta Kerja, telah memberikan terobosan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Sejumlah kendala yang dihadapi pada penerapan aturan sebelumnya dapat diatasi.

Jika lokasi pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, maka akan dilakukan pelepasan kawasan hutan, yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan turunannya. Dalam UU Cipta Kerja, juga mengamanatkan kepada Kementerian ATR/BPN dalam menyusun perencanaan pengadaan tanah, tentunya Kementerian ATR/BPN akan banyak memberikan masukan dari aspek perencanaan.

Pada kesempatan berbeda, Surya Vandiantara selaku ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu menilai, aktifitas seperti mengubah peruntukan lahan pertanian sangat mungkin terjadi. Namun pemerintah tetap diikat oleh aturan, bahwa (pemerintah) bertanggung jawab pada produksi pangan dalam negeri.

Sehingga secara tidak langsung, hal tersebut mewajibkan pemerintah harus membuka lahan pertanian baru untuk mengganti lahan yang sudah dialihfungsikan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 31 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 19 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan pasal 124 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 44 UU No. 41 2009 tentang perlindugan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Undang-undang ini tentu saja tidak hanya mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan lahan pertanian yang keduanya dapat berjalan beriringan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Teroris makin meresahkan masyarakat dengan membuat kejutan buruk berupa pengeboman dan penembakan. Densus 88 berusaha keras mengusut jaringan teroris, agar kedamaian di Indonesia tidak terusik lagi. Salah satu yang dicurigai terlibat terorisme adalah ormas terlarang yang baru dibubarkan oleh pemerintah, karena mereka punya tujuan serupa yang merugikan pemerintah.

Jaringan terorisme berusaha keras diungkap oleh Densus 88 dan BNPT. Mereka beroperasi secara diam-diam dan bekerja dengan mengejutkan. Tiba-tiba ada pengeboman di Makassar dan dilanjutkan dengan penembakan di Mabes Polri. Semuanya membuat aparat pusing karena mereka melakukan teror secara rahasia dan meresahkan masyarakat.

Untuk mengusut siapa saja yang menjadi anggota jaringan teror, maka butuh usaha khusus. Pasalnya, mereka bekerja secara gerilya dan belum terungkap siapa gembong teroris yang sebenarnya. Ketika ada teroris yang tertangkap, maka anak buahnya akan muncul, dan hal ini sangat memusingkan. Karena ternyata jumlah mereka melebihi perkiraan.

FPI diduga kuat sebagai anggota jaringan teroris. Ini bukanlah fitnah, karena ada beberapa bukti yang menyertai. Pertama, saat ada penangkapan teroris di daerah Condet, Jakarta, ditemukan kartu anggota FPI dan juga atributnya. Mereka juga mengaku sebagai anggota FPI, jadi kartu itu bukanlah palsu.

Kedua, ada bukti berupa video pendek yang menunjukkan bahwa Rizieq Shihab yang saat itu menjabat sebagai pemimpin FPI, mendukung ISIS. Padahal kita tahu sendiri bahwa ISIS adalah organisasi teroris dan memiliki jaringan internasional. Ketika Rizies sendiri mengaku simpatisan ISIS, maka ia mengungkap fakta bahwa ormas terlarang ini masuk dalam jaringan teroris.

Sedangkan yang ketiga, FPI sejak dulu berusaha agar mengubah ideologi Indonesia dan membuat negara khilafiyah. Padahal kita adalah negara demokrasi dan memiliki pancasila sebagai dasar negara. Khilafiyah sangat bersebrangan dengan prinsip-prinsip di Indonesia dan tidak cocok dengan negeri yang pluralis dan punya semangat bhinneka tunggal ika. Karena mereka menolak adanya keberagaman.

Terakhir, saat ada penangkapan terduga teroris sekaligus anggota FPI di Makassar bernama Ahmad Aulia, ia mengaku melihat sosok Munarman saat pembaiatan. Acara itu berada di bawah jaringan ISIS, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa FPI adalah simpatisan ISIS. Buat apa Munarman datang kalau tidak diundang sebagai tamu kehormatan?
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa FPI terlibat jaringan teroris. Untuk menancapkan pengaruhnya di Indonesia, maka ISIS mengutus para anggota FPI untuk bekerja di lapangan. Merekalah yang akhirnya membuat propaganda dan narasi bahwa pemerintah itu toghut, negeri khilafiyah itu sempurna, dll. Padahal itu semua hanya mimpi di siang bolong.

Meskipun Munarman dan eks pengurus FPI mengelak bahwa mereka terlibat jaringan teroris, tetapi sudah banyak bukti yang disodorkan. Apalagi saat rekening FPI dibekukan oleh pemerintah. Terungkap fakta bahwa ada transferan masuk dari rekening luar negeri, dan ketika ditelusuri, pengirimnya adalah donatur dari berbagai kelompok teroris.

Densus 88 antiteror dan BNPT masih terus berusaha untuk mengungkap semua anggota teroris di Indonesia dan apakah benar pengurus dan anggota FPI termasuk jaringan mereka. Bukti-bukti dan saksi diberikan, agar mereka mau mengakui dan akhirnya bertobat, serta mengakui perbuatannya karena nekat masuk dalam jaringan teroris.

Pengungkapan hubungan antara FPI sebagai ormas terlarang dan organisasi teroris seperti ISIS masih terus dilakukan. Masyarakat mendukung penuh kinerja Densus 88, agar mereka bekerja lebih giat untuk menangkap anggota teroris. Tujuannya agar masyarakat bisa hidup dengan damai, tanpa ada ketakutan teror bom atau serangan teroris yang lain.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sebagaimana diketahui, sejumlah serangan teror yang belakangan terjadi seperti di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan dan Mabes Polri Jakarta dilakukan oleh kalangan generasi milenial. Serangan pertama terjadi di depan Gereja Katedral Makassar berupa aksi bom bunuh diri yang dilakukan pasangan suami istri berinisial L dan istrinya YSR pada Minggu (28/3). Keduanya disebut masih berusia sekitar 26 tahun. Tiga hari berselang, seorang perempuan berinsial ZA berusia 25 tahun yang terpapar ideologi ISIS menyerang Mabes Polri.

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebut, kalangan anak muda atau milenial menjadi target utama rekrutmen oleh kelompok teror saat ini. “Memang milenial ini menjadi target utama dari mereka [kelompok teror],” kata Wawan dalam diskusi daring yang disiarkan di YouTube, Sabtu (3/4). Wawan membeberkan beberapa alasan kelompok milenial menjadi target utama. Pertama, kelompok milenial seringkali tidak banyak yang berpikir kritis. Hal itu membuat kelompok milenial kerap menelan mentah-mentah ajaran yang dibuat dan disasar oleh kelompok teror. Kedua, Wawan mengatakan, kalangan milenial masih memiliki keberanian yang lebih ketimbang kalangan lainnya. “Juga tidak banyak tanggungan. Masih lebih emosional dan lebih berpikir pragmatis, apalagi ada iming-iming masuk surga dan lain-lain,” kata Wawan.

Melihat hal itu, Wawan meminta kepada kalangan milenial untuk terus melakukan konfirmasi dan mengecek kembali ajaran-ajaran yang bernuansa radikal. Tak hanya itu, Wawan juga meminta para orang tua untuk terus mengontrol anak-anaknya, terutama yang masuk dalam usia milenial. Termasuk, memantau pelbagai buku bacaan yang sedang mereka baca. “Yang biasanya riang jadi pemurung, yang biasanya enggak pergi kemana-mana jadi tahu-tahu kalau pulang minta uang. Dia [anak-anak] hanya bicara dengan networking yang ada di media sosial karena dia di-drive di situ untuk melakukan apa pun,” ujarnya. Wawan juga mengimbau agar orang tua terus melakukan patroli 24 jam untuk memantau kegiatan anak-anaknya yang masih berusia milenial di dunia maya. Hal itu bertujuan agar kalangan milenial tak terjebak oleh paham-paham radikal yang selama ini marak di dunia maya.

Hal senada juga disampaikan oleh mantan narapidana terorisme, Haris Amir Falah yang membeberkan banyak anak muda terpapar radikalisme dan terorisme dari media sosial. Kecanggihan teknologi, kata dia, mempermudah para kelompok maupun jaringan terorisme dalam merekrut anggota. “Sekarang itu karena teknologi sudah canggih, orang itu bisa direkrut tanpa bertemu muka. Mereka bisa aktif berdialog dibina lewat media sosial,” kata Haris. Haris mengatakan, instrumen media sosial membuat para pelaku lebih mudah dibaiat tanpa harus bertemu langsung. Berbeda dengan zamannya yang kebanyakan perekrutan dilakukan dengan menyusupi diskusi-diskusi pengajian. “Sistem baiat sekarang, kan, tidak harus bertemu. Mereka bisa di kamar sendirian kemudian berbaiat, kemudian sudah terikat. Jadi bisa sekali didoktrin tanpa tatap muka,” kata Haris. (*)

Latar belakang pemerintah memperpanjang dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak lain adalah keinginan tulus untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga bumi Cendrawasih. Niat baik itulah yang menjadi latar belakang digelontorkannya dana hingga tidak kurang dari Rp1.000 triliun sampai saat ini.

Pernyataan tersebut dilontarkan pengamat birokrasi dan pelayanan publik, Varhan Abdul Azis sehubungan dengan rencana pemerintah untuk meneruskan dana Otsus Papua. Tidak hanya meneruskan, pemerintah pusat bahkan akan meningkatkan dana tersebut menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari sebelumnya 2%.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap risiko bila dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat dihentikan. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat akan anjlok jika kebijakan itu diambil.

Pasalnya, sebagian besar kas daerah dua provinsi tersebut berasal dari danaotsus. Untuk Papua Barat misalnya, porsi sumbangan dana otsus untuk APBD mencapai 52,68 persen.

Sementara di Papua Barat porsinya mencapai 63,7 persen.

Proses persidangan dengan terdakwa Rizieq Shihab secara tatap muka perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlangsung tertutup. Padahal, majelis hakim menyatakan sidang dibuka untuk umum.

Kondisi tersebut juga dibenarkan kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar.

Jalannya sidang seolah tertutup untuk umum karena media massa, baik elektronik maupun cetak, tak bisa masuk ke dalam ruang sidang. Puluhan jurnalis terpantau hanya menunggu di trotoar di depan PN Jakarta Timur.

Rizieq Shihab menjalani sidang tatap muka setelah sebelumnya selalu virtual. Untuk mengamankan sidang Rizieq, sebanyak 1.985 personel TNI-Polri dikerahkan di lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengimbau agar masyarakat tak hadir ke sidang Rizieq.

“Sebaiknya para pendukung tidak datang ke sana nanti malah melanggar prokes, mari kita ikuti saja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.

Berbeda dengan sidang sebelumnya, sidang Rizieq Shihab cenderung lebih sepi dari simpatisannya. Hanya terlihat sejumlah pendukung baik pria maupun wanita yang hadir.

Keberadaan mereka juga tak berlangsung lama karena ketika duduk di tepi jalan diteriaki aparat menggunakan mobil Pengurai Massa (RAISA).

Pada Kamis (4/2/2021) beberapa waktu lalu sebanyak 26 terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan, tiba di Appron Terminal Cargo, Bandara Soekarno Hatta. Disebutkan sebanyak 19 orang yang ditangkap di Makassar terlibat dalam kegiatan ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI).

Pengamat Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia (UI), Ridwan Habib, mengatakan awal mula sejumlah anggota FPI terafiliasi dengan kelompok teroris adalah saat euforia kemunculan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Salah satu faktor inilah menurut Ridwan, sejumlah anggota FPI berbondong-bondong bergabung dan berbaiat.

Menurut Ridwan, pada tahun 2015 saat itu sedang terjadi euforia ISIS, sehingga banyak yang berlomba-lomba memuji ISIS karena ISIS kala itu baru berdiri. Saat itu banyak anggota FPI berbaiat dan bergabung dengan Jamaah Ansharut Daulah/JAD (salah satu jaringan teroris).

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, kala itu sejumlah anggota FPI yang bergabung dengan ISIS merasa ISIS merupakan organisasi yang menyatukan islam di dunia. Sampai akhirnya mereka berbondong-bondong untuk berbaiat.

Pengakuan Terduga Teroris Makassar Berbaiat ke ISIS

Senada dengan Ridwan, Kapolda Sulsel, Irjen Merdisyam mengatakan bahwa beberapa terduga teroris yang ditangkap adalah anggota FPI.

“Iya, hasil pemeriksaan Densus itu mereka memang anggota FPI Makassar. Tapi tidak semua (terduga teroris yang ditangkap adalah anggota FPI),” kata Kapolda Sulsel Irjen Merdisyam.

Merdisyam mengatakan para anggota FPI itu berbaiat kepada Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.

“Jadi mereka berbaiat pada ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi di tahun 2015,”.

Salah satu terduga teroris berinisial Ahmad Aulia (30) mengaku telah berbaiat kepada ISIS.

“Saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di Polda Sulsel. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015,” ujar Ahmad Aulia dalam sebuah tayangan video.

Ahmad Aulia mengaku ikut berbaiat di markas FPI Makassar, Jalan Sungai Limboto, Makassar, Sulawesi Selatan. Pembaiatan itu dihadiri sejumlah pengurus FPI pusat dan Makassar.

“Saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu, Ustaz Fauzan dan Ustaz Basri, yang memimpin baiat pada saat itu,” katanya.

Sejak berbaiat, Ahmad Aulia mengaku rutin mengikuti kegiatan majelis taklim FPI Makassar.

“Dan setelah berbaiat, saya mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak tiga kali. Yang mengisi acara saat itu Ustaz Agus dan Abdurrahman selaku pemimpin panglima FPI Kota Makassar,” kata Ahmad Aulia. (*)

Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 dengan menggencarkan vaksinasi Covid-19 demi terciptanya kekebalan direktif. Kendati demikian, masyarakat pun diimbau untuk tetap mematuhi Prokes 5M mengingat belum semua orang mendapatkan vaksin Covid-19. Pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian masyarakat luas, baik dalam negeri maupun dunia Internasional. Berbagai bidang perlahan-lahan mulai berbenah, terutama masalah Kesehatan melalui program vaksinasi. Pro kontra terkait efektifitas program vaksinasi Covid-19, mengisi diskusi di ruang-ruang publik. Pro kontra tersebut muncul akibat bias informasi dan juga maraknya info hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr Ir Penny K Lukito, Efikasi Vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah pada Tahap I sebesar 65,3 %. Hal tersebut berdasarkan Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung dan menunjukkan efek vaksin sebesar 65,3 %. Artinya jika dikalkulasikan secara matematis potensi masyarakat yang sudah divaksin bisa tertular Covid-19 adalah 35%. Dengan demikian masyarakat yang sudah mendapat vaksinasi masih berpotensi untuk tertular Covid-19, sehingga harus tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Kemudian, dalam kalkulasi efektifikas program vaksinasi dalam menyelesaikan pandemic covid-19 perlu dikaji capaian program vaksin terhadap jumlah masyarakat yang potensi/rentan terhadap penularan covid-19. Hal ini diperlukan dalam upaya pembentukan herd immunity. Capaian vaksinasi covid-19 dalam upaya membangun herd immunity tidak harus mencapai 100 %, karena cukup 70 % sasaran vaksinasi terhadap masyarakat maka cukup untuk membuat virus covid-19 stres dalam perkembangbiakannya.

Hal tersebut disampaikan oleh ahli bioteknologi dari Universitas Putra Malaysia yaitu Assoc. Prof. Bimo Ario Tejo, PhD. Menurut Prof. Riyanto dalam acara diskusi bertajuk Ada Apa Dengan Vaksin?” pada Minggu 7 Februari 2021. Bimo Ario juga menjelaskan bahwa syarat terjadinya herd immunity adalah apabila angka efikasi vaksin dan jumlah rakyat yang mau divaksin cukup tinggi. “Apabila angka efikasi vaksin terlalu rendah, maka jumlah rakyat yang divaksin harus tinggi, dan juga kebalikannya, apabila angka efikasi vaksin tinggi, maka jumlah rakyat yang divaksin bisa lebih rendah” Bimo Ario menekankan.

Sementara itu, Vaksinasi Covid-19 sudah mulai bergulir tapi penerapan protokol kesehatan tidak boleh kendor. Setelah mendapat vaksin bukan berarti otomatis kebal terhadap virus tersebut dan tidak akan tertular. Banyak ahli menilai protokol yang harus dilakukan tidak cukup hanya menerapkan 3M tetapi harus ditingkatkan menjadi 5M. Harus ada dua lagi tambahan yang wajib dilakukan yakni menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas (2M).

Aestika Oryzaa Gunarto, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menilai protokol 2M tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Hal itu sudah sering ditekankan oleh pengambil kebijakan guna mencegah penyebaran Covid-19 sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan. “Protokol 2M ini sangat memungkinkan untuk diterapkan “. Dia sendiri sudah jauh mengurangi intensitas kegiatan dengan mobilitas tinggi dan menjauhi kerumunan atau tempat ramai juga sudah dilakukan semenjak Covid-19 pertama kali merebak tahun lalu sampai saat ini.

Menurut Aest, mengurangi mobilitas bukan berarti tidak dapat beraktivitas dan tidak produktif. Sekarang sudah banyak kantor yang menerapkan work from home (WFH) dan mereka bisa tetap produktif walaupun kerja dari rumah. Terlebih saat ini sudah banyak tersedia platform digital untuk berkomunikasi dan bekerja dari manapun. Pelaku usaha juga mulai berinovasi dengan melakukan pemasaran digital, penjualan lewat aplikasi yang dibantu pengiriman barang oleh ride hailing. Meskipun vaksinasi sudah mulai berjalan, Aest melihat penerapan protokol kesehatan, termasuk 2M, di lingkungan sekitarnya masih berjalan dengan baik seperti biasanya. “Saya pun tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan untung melindungi diri dan orang di sekitar kita,” ujarnya. (*)

Oleh: Dombe Lokbere (Mahasiswa Papua di Bandung) 

Pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus (otsus) menjadi program prioritas pemerintah di Papua. Keberhasilan pelaksanaannya membuat Bumi Cenderawasih semakin berjaya. Masyarakat pun merasakan banyak manfaatnya dan tentu akan mendukung kelanjutan program pembangunan dan Otsus Jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera. 

Berbagai tokoh masyarakat Papua yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda, dan tokoh agama juga turut mendukung keberlanjutan Otsus Jilid 2 tersebut. 

Seperti yang diungkapkan Billy Mambrasar selaku Staf Khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa 500 orang kalangan milenial Papua berpandangan bahwa otsus merupakan sebuah proses yang perlu perbaikan terus-menerus untuk mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan dan kemajuan Papua. Contohnya dalam penggunaan anggaran perlu dilakukan perbaikan karena otsus merupakan proses membangun jiwa raga, sehingga perlu pemerataan menyeluruh. 

Selain itu, Billy juga menyebutkan bahwa hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia perlu terus didukung dan ditingkatkan. Dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik. 

Selama 20 tahun penerapan Otsus Papua, pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, serta sumber daya manusia. 

Dukungan dana pemerintah pusat sebesar Rp137 triliun yang terdiri dari dana otsus Rp94 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp43 triliun, memungkinkan terselenggaranya pembangunan di Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota dan Provinsi Papua Barat dengan 13 kabupaten/kota. 

Kebijakan Otsus Papua merupakan titik temu untuk menguatkan integrasi di wilayah Papua sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. 

Kehadiran Otsus juga mempermudah daerah dalam mengatur kebijakan kepala daerah yang merupakan orang asli Papua, lembaga kultur seperti Majelis Rakyat Papua dan DPR dari mekanisme pengangkatan. 

Otsus Papua Jilid 2 tentu harus tetap berlanjut dengan tetap melakukan perbaikan sistem, sehingga jika ada kekurangan tentu dapat dievaluasi agar keberadaan otsus dapat dinikmati masyarakat Papua dan Papua Barat secara lebih menyeluruh.

Oleh karena itu, kita semua harus mengawal kesusksesan Otsus Papua dengan aktif melawan hoaks dan konten provokatif seputar otsus demi kemajuan dan kesejahteraan Papua.