Oleh : Deka Prawira )*

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah diambil-alih oleh pemerintah. Tindakan ini didukung penuh oleh masyarakat, karena memang saat membangun memakai uang negara. Sehingga status wahana pendidikan dan hiburan ini adalah milik negara, bukan milik perusahaan swasta.

Masyarakat dibuat heboh dengan berita pengambil-alihan TMII dari Yayasan Harapan Kita oleh pemerintah. Namun pemberitaan ini perlu diluruskan, karena tindakan pemerintah bukan berarti merampas hak pemilik. Karena sebenarnya pemilik TMII adalah pemerintah, sedangkan Yayasan Harapan Kita hanya sebagai pengelola.

Dasar hukum dari pengambil-alihan TMII adalah Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan TMII, yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 31 maret 2021. Setelah ada perpres, maka secara resmi TMII akan dikelola oleh pemerintah, di bawah komando Kemensetneg.

Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara Setya Utama menyatakan bahwa selama 44 tahun TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, mereka tidak pernah menyetor sepeserpun dari penghasilan ke pemerintah. Dalam artian, seolah-olah pengelola yayasan lupa bahwa TMII dibangun dengan dana pemerintah.

Setya menambahkan, sebenarnya akuisisi berawal dari Kemensetneg yang member masukan kepada pengelola TMII untuk meningkatkan kualitas layanan. Akan tetapi, justru Badan Pemeriksa Keuangan yang merekomendasikan untuk mengambil alih TMII. Pemerintah juga ingin mengelola TMII sendiri tanpa campur tangan yayasan, agar lebih menghasilkan pemasukan dan menambah uang negara.

Akuisisi TMII diharap bisa meningkatkan layanan TMII. Karena wahana edukasi dan rekreasi ini memiliki potensi yang bagus, karena tak hanya memberikan hiburan kepada para pengunjung. Namun juga ada berbagai pengetahuan umum yang disampaikan, melalui rumah adat, baju daerah dari berbagai provinsi, kekayaan alam Indonesia, dll.

Jika layanan TMII makin bagus setelah dipegang oleh pemerintah, maka diharap akan lebih ramai dan menambah kas negara. Apalagi sebentar lagi masa PPKM diakhri. TMII diharap bisa dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan dan menyambut para pengunjung dengan sukacita, dan mengurangi resiko terbentuknya klaster corona baru. Karena semua orang pakai masker dan rajin cuci tangan.

Akuisisi TMII jangan dipandang sebagai sikap Presiden untuk memperkaya keluarganya. Karena Yayasan Harapan Kita digagas oleh mendiang ibu Tien Soeharto dan saat ini dikelola oleh Keluarga Cendana. Jika TMII diambil-alih oleh pemerintah, maka yang mengelola adalah pemerintah, bukan Kaesang Pangarep atau keluarga Presiden yang lain.

Presiden Jokowi tidak pernah berniat untuk menumpuk harta ketika menjadi RI-1, karena jabatan adalah amanat rakyat. Jadi diharap berita tentang akuisisi TMII jangan dipelintir, seolah-olah akan menguntungkan keluarga Presiden. Padahal pengambil-alihan ini demi meningkatkan layanan TMII agar makin menguntungkan masyarakat.

Selain itu, diharap akuisisi TMII menjadikannya tempat wisata yang lebih berstandar internasional. Karena usianya sudah 44 tahun dan perlu diperbarui lagi isinya, sehingga akan makin menarik minat masyarakat untuk mengunjunginya. Misalnya bisa ditambah dengan wahana permainan paling modern, pertunjukan tari tradisionak, kreasi baru, kontemporer, dll.

Pengambil-alihan TMII diharap akan membuat pengelolaannya makin profesional. Sehingga pengunjung yang berlibur di sana bukan hanya turis lokal, tetapi juga wisatawan asing. Pasca dibukanya bandara untuk WNA, maka mereka bisa berlibur di Jakarta dan menikmati keindahan TMII, serta mempelajari budaya Indonesia yang kaya dan eksotis.

Akuisisi TMII adalah upaya untuk memajukan tempat rekreasi itu, agar makin ramai kunjungannya dan tidak membosankan. Ketika pemerintah yang memegang, diharap akan ada inovasi baru yang mampu menarik banyak wisatawan. Tak hanya turis lokal, tetapi juga turis asing. Mereka senang berlibur di TMII karena tempatnya indah dan bisa sekaligus belajar tentang kultur Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Waker )*

Masyarakat mendukung kelanjutan Otsus Papua. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan, sehingga masa depan Papua diyakini akan lebih baik.

Kekerasan di tanah Papua adalah berita buruk yang tak dapat dipungkiri. Berita tersebut tentu saja harus menjadikan evaluasi. Namun bukan berarti masyarakat Papua tidak Cinta Damai, karena bagaimanapun juga setiap insan pasti membutuhkan perasaan aman dan damai.

Pada tahun lalu, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan ormas, LSM dan pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam komponen Masyarakat Papua Barat Bersatu di Arfak Convention Hall, Markas Polda Papua Barat.

Mereka menyuarakan Deklarasi Papua Barat Cinta Damai dan menolak demonstrasi yang dilakukan secara anarkis. Deklarasi tersebut dilakukan menyusul adanya tindakan anarkis dari sekelompok pengunjuk rasa yang menolak diterapkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta kerja di Papua Barat, termasuk sejumlah aksi anarkisme massa berbau sara dan unsur vandalisme yang sempat terjadi di beberapa waktu lampau.

Deklarasi cinta damai tersebut ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Ferry Zein dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, pimpinan Ormas, serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat dilarang untuk melakukan tindakan anarkis. Apalagi di Manokwari yang dikenal sebagai ibu kota Provinsi dan ‘Kota Injil’ menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Papua Barat.

Dalam sambutannya, Dominggus mengatakan bahwa tanah ini sudah diberkati. Siapapu yang mendiami tanah Papua wajib menjaga dan mencintai kedamaian. Semua yang mendiami termasuk saudara-saudara kita yang datang dari luar, wajib menjaga dan mencintai tanah ini.

Selain itu, Dominggus menyoroti sejumlah aksi anarkisme massa yang sempat terjadi dan merusak berbagai fasilitas umum, menurutnya, aksi serupa tak perlu dan tak harus terjadi lagi. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan daerah yang aman, kondusif dan bermartabat.

Dominggus berharap agar kejadian seperti pada 19 Agustus 2019 lalu, yakni kerusuhan yang berujung pada pembakaran kantor-kantor pemerintah.

Ia justru mengajak kepada masyarakat Papua untuk menciptakan kondisi daerah yang aman. Hal tersebut bisa dimulai dari mencintai tanah adat ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Dirinya berharap agar tindakan anarkis tidak terjadi lagi di Papua Barat. Sebab, menurutnya, aksi tersebut hanya menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Masyarakat di Papua Barat harusnya mengalami perubahan yang lebih baik. Kalaupun ada aspirasi, tidak mesti dengan membakar atau merusak fasilitas umum, dan kantor-kantor pemerintahan.

Sementara itu, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Ferry Zein mengatakan, penandatanganan deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk mewujudkan Papua Barat yang kondusif, dengan bekerjasama memelihara situasi Kamtibmas dan menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme.

Dirinya juga berharap agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara sesuai UU nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dengan cara damai dan bertanggung jawab.

Misalnya saja ketika pemerintah hendak me-revisi Otsus Papua, tentu saja apabila ada pihak yang kontra, sudah tidak perlu lagi melakukan aksi yang berdampak pada kerusakan. Karena pemerintah telah terbuka terhadap segala diskusi terkait dengan kebijakan otsus yang sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu.

Banyaknya masyarakat Papua yang mendukung Otsus tentu bukan tanpa alasan. ngkat kemiskinan juga terus mengalami penurunan dan tingkat pengangguran juga menurun.

Selama ini, UU Otsus Papua telah memberikan kewenangan pengaturan yang besar bagi daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah melalui perdasi dan perdasus. Hal ini bukan berarti tanpa masalah, karena aturan turunan dari pada UU Otsus ini berada dalam situasi politik lokal yang kerap tidak stabil dan seringkali bersifat elitis.

Oleh karena itu momentum revisi UU Otsus Papua haruslah menjadi sarana untuk merevitalisasi pelaksanaan otsus Papua agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentu saja tidak akan membuat semua orang menyetujuinya, itulah kenapa diskusi secara sehat secara damai mutlak diperlukan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Sidoarjo

Oleh : Deka Prawira )*

Virus Corona rupanya telah bermutasi, hal ini dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melaporkan telah menemukan mutasi virus SARS-Cov-2 varian E484K alias Eek di Indonesia. Dengan adanya hal ini tentu saja Protokol Kesehatan harus terus diterapkan.

Hingga saat ini, Virus Corona terus bermutasi. Perlu diketahui, varian baru tersebut ditemukan setelah melalui pemeriksaan Whole Genome Sequence (WGS) pada bulan Februari 2021.

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengaku khawatir jika mutasi virus corona Eek akan berdampak pada penurunan efikasi alias kemanjuran vaksin virus Corona yang digunakan saat ini.

Eijkman menyebutkan, mutasinya terjadi di protein spike atau yang sering disebut protein S1. Sehingga mengakibatkan reseptor lebih mengikat pada sel manusia menjadi lebih kuat, yang berimplikasi pada cepat dan banyaknya jumlah penularan.

Kepala LBM Eijkam Amin Soebandrio menyebutkan bahwa varian corona Eek dilaporkan berpotensi menular lebih cepat.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menduga varian Eek memiliki potensi yang mengakibatkan penularan yang lebih masif. Terlebih saat ini ada tiga varian virus corona yang tersebar di Indonesia.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo juga meminta kepada masyarakat agar tidak merasa khawatir akan ditemukannya kasus mutasi Corona varian baru di Indonesia. Terlebih 2 kasus yang ditemukan telah dinyatakan negatif.

Dirinya juga menyebutkan bahwa saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan mutasi B117 lebih mematikan.

Mantan Walikota Surakarta tersebut juga meminta agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin cepat.

Jika sebelumnya protokol kesehatan mencakup 3M, (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan). Kini protokol tersebut bertambah menjadi 5M dimana yang keempat adalah Menjauhi Kerumunan dan kelima adalah Mengurangi Mobilitas.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Semarang, dr Eko Krisnarto, Sp.KK menuturkan, sudah tidak lagi 3M, menekan penyebaran virus Corona perlu penerapan protokol kesehatan 5M. Perlu kesadaran masyarakat mengingat di jalanan kadang banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya kita tahu bahwa Efektifitas penggunaan masker untuk mencegah penularan juga dibuktikan secara uji klinis oleh Perusahaan riset pasar Inggris Yougov, tim dari Klinik Miyazawa di Hyogo dan Universitas Houston-Victoria telah mengumpulkan data melalui model komputer untuk mengetahui bagaimana berbagai faktor mempengeruhi tingkat kematian akibat penyakit covid-19 di berbagai negara. Hasilnya, penggunaan masker wajah menjadi cara paling signifikan dalam mengurangi risiko kematian akibat covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Departemen Mikrobiologi FK Universitas Gadjah Mada (UGM), dr R Ludhang Pradipta R., M. Biotech, SpMK, mengatakan ada kemungkinan untuk terinfeksi virus corona sebelum atau sesudah vaksinasi.

Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan pencegahan disertai vaksinasi merupakan langkah perlindungan tubuh yang tepat.

Menurut beliau, hal tersebut dikarenakan vaksin membutuhkan waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh.

Ludhang juga mengingatkan, vaksin bukanlah obat yang efeknya dapat terasa setelah dua jam penyuntikan. Setelah vaksinasi, tubuh tetap membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membangun kekebalan tubuh.

Karena proses vaksinasi belum tersebar secara merata, tentu saja protokol kesehatan harus dipatuhi kepada siapapun entah yang sudah mendapatkan vaksin atau yang belum mendapatkan vaksin.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Instruksi Nomo 01/2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M). Instruksi tersebut berisi imbauan untuk mengintensifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk mencegah kasus Covid-19.

Dirinya juga menuturkan bahwa dalam melaksanakan instruksi tersebut, harus melakukan pelaporan secara berkala terkait kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka juga diwajibkan melaporkan dengan dilampirkan foto atau video melalui laman lapor5m.kemenag.go.id.

Virus Corona bisa saja bermutasi, tetapi kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah harga mati. Tak ada tawar menawar terhadap protokol kesehatan, selagi pandemi Covid-19 masih memakan banyak korban.

) * Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zainal)*

Isu Kriminalisasi ulama sempat menyeruak ketika ada ulama yang ditangkap aparat kepolisian, tentu saja hal ini tidak bisa menjadi kesimpulan terkait narasi tentang kriminalisasi ulama, karena bagaimanapun juga, semua orang statusnya sama di mata hukum.
Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendapati 60 responden beragama Islam mengaku tidak percaya pada isu kriminalisasi ulama. Meskipun, ada banyak pihak yang masih percaya isu ini.

Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada responden terkait sejumlah peristiwa terhadap ormas yang sudah dinyatakan terlarang, seperti Front Pembela Islam (FPI).

Peneliti SMRC Saidiman Ahmad melalui siaran langsungnya di kanal Youtube SMRC TV, menyatakan ada opini yang berkembang bahwa pemerintah mengkriminalisasi ulama. Terhadap opini ini 60 persen dari umat Islam tidak setuju. Tapi cukup banyak yang setuju, ada 27 persen.

Saidiman mengatakan survei menemukan 60 persen responden tidak percaya dan sangat tidak percaya bahwa pemerintah sering menjadikan ulama sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Sementara 27 persen responden mengatakan, sangat percaya dan percaya, serta 13 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei tersebut juga mendapati 32 persen responden muslim percaya dan sangat percaya keinginan umat Islam sering dibungkam pemerintah. Sedangkan, 54 persen responden mengaku tidak percaya dan sangat tidak percaya, serta 14 persen respon tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain itu survei juga menanyakan pendapat responden muslim bahwa dakwah Islam sering dibatasi oleh pemerintah. Jawabannya, 32 persen responden sangat percaya dan percaya, 54 persen tidak percaya dan sangat tidak percaya, dan 13 persen tidak menjawab.

Secara umum umat Islam merasa memiliki kebebasan untuk kegiatan keagamaan mereka, tapi cukup banyak yang tidak merasa demikian.

Sebanyak 50 persen responden muslim menyatakan tidak setuju dan 5 persen mengaku sangat tidak setuju pada wacana izin dari pemerintah bagi pendakwah. Sementara, ada 35 persen yang setuju dan 3 persen sangat setuju pendakwa perlu izin dari pemerintah.

Diketahui, frasa “kriminalisasi ulama” sempata menjadi tren jelang Pilpres 2019. Pada masa itu, sejumlah pihak oposisi yang banyak diisi aktivis bernuansa keagamaan menjalani proses hukum terkait sejumlah kasus.

Hal itu antara lain dilontarkan oleh politikus senior Amien Rais saat bicara soal kasus percakapan pornografis yang menjerat Rizieq pada tahun 2017, dan politikus Gerindra Fadli Zon dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penceramah Bahar Smith.

Tak ketinggalan, mantan capres nomor 02 Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan, pernah melontarkan isu kriminalisasi ulama terkait proses hukum kasus dugaan pencucian uang terhadap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir, pada 2019.

Survei ini sendiri dilakukan terhadap 1.064 responden dengan wawancara atatap muka yang dilakukan pada 28 Februari hingga 8 Maret 2021 dengan margin of error kurang lebih 3,07 persen dan tingkat kepercayaan 95%.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai isu kriminalisasi ulama yang kerap muncul belakangan ini adalah isu yang sangat menyesatkan masyarakat.

Dirinya justru menegaskan bahwa isu tersebut sebenarnya tidak berdasar, sebab kenyataannya tidak ada satu pun ulama yang mengalami upaya kriminalisasi dari pemerintah.

Misalnya Abu Bakar Ba’asyir, dimana dia bukanlah target kriminalisasi, tetapi memang sudah terbukti bahwa Abu Bakar telah melakukan teror dan membentuk organisasi teroris.

Selain itu, ada pula Rizieq Shihab yang pernah merasakan dinginnya jeruji besi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan massa FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Keebebasan Beragama dan Keyakinan (AKKBK).

Atas kejadian tersebut, Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 1 Juni 2008. Atas kasusnya tersebut, Rizieq divonis 1 tahun 6 bulan dan harus meringkuk di dalam sel.

Kita semua harus memahami bahwa Indonesia juga didirikan oleh para ulama, sehingga isu kriminalisasi ulama tentu saja tak ubahnya narasi politik untuk mendiskreditkan pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taufik membenarkan pemberitaan pencopotan pejabat dan panitia siaran dakwah Ramadan di lingkungan PT PELNI. Kegiatan religi itu diselenggarakan Badan Kerohanian Islam (Bakis PT PELNI). Bakis merupakan badan keagamaan Islam di bawah perusahaan.

Menurut Opik kegiatan tersebut dibatalkan karena belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. “Kami mendapati terdapat kealpaan untuk melakukan komunikasi sebagaimana yang biasa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kami segera merespons kekeliruan ini secara serius,” ujar Opik dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).

Upaya pembatalan acara dan pemecatan panitia merupakan wujud PT PELNI menjaga “nilai-nilai Pancasila dan selalu menegakkan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pejabat di PT Pelni yang dipecat oleh direksi karena memberikan izin acara pengajian disebut bernama Profesor Noorhadi.

Direksi PT Pelni mencopot Noorhadi karena penceramah yang diundang dalam kajian Ramadan daring banyak yang dicap radikal.

Beredar nama pejabat PT Pelni yang diduga telah dicopot. Dari jejak digital yang ditelusuri warganet, pejabat PT Pelni itu disebut pernah membela organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Organisasi yang dibubarkan pemerintah pada tahun 2017.

Berdasarkan jejak digital yang beredar, Profesor Noorhaidi mengikuti seleksi pimpinan tinggi di Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Profesor Noorhaidi tercatat mengikuti seleksi untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan.

Menurut data, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural per 3 Maret 2021, Profesor Noorhaidi dijadwalkan mengikuti seleksi tersebut bersama dengan dua nama lainnya.

Warganet menemukan jejak digital Profesor Noorhaidi pernah membela HTI dalam komentarnya yang ditayangkan di media online.

Kala itu pada 8 Mei 2017, Profesor Noorhaidi mengatakan pembubaran HTI itu adalah blunder besar.

Warganet pun heran kok bisa seleksi Dirjen di kementerian nggak bisa mendeteksi riwayat peserta seleksi.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, mengatakan bahwa salah satu yang jadi pertimbangan pemerintah didalam pengambilalihan TMII adalah kerugian yang dialami pengelola TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar. Hal tersebut dikatakannya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

“Ada kerugian antara Rp 40 miliar-Rp 50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan,” ujar Moeldoko

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa semenjak 2016, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola TMII. Selain itu, dilakukan pula audit oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) terhadap TMII. Berdasarkan penilaian kedua pihak, ada tiga hal yang direkomendasikan.

Pertama, TMII perlu dikelola oleh swasta. Kedua, TMII perlu dikelola dengan kerja sama pemerintah. Ketiga, TMII dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Moeldoko juga memastikan bahwa pengelolaan TMII tidak akan beralih ke yayasan milik Presiden Joko Widodo. Masyarakat jangan membuat narasi-narasi negatif perihal rencana pemindahan pengelolaan aset milik negara tersebut. Setelah terbit Perpres Nomor 19 Tahun 2021, Kemensetneg segera membentuk tim transisi pemindahan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

“Saya ingatkan, jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul lagi yayasan baru yang dikelola Pak Jokowi. Itu pandangan primitif,” ucap Moeldoko.
“Jangan lagi ada pandangan seperti itu, enggak, enggak ada itu. Pak Jokowi sama sekali enggak berpikir seperti itu,” tambahnya.

Kasus hukum Rizieq Shihab bermula pada saat ia menggelar pernikahan putrinya bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020. Sebenarnya panitia acara sudah memberikan himbauan kepada jemaah yang hadir untuk menjaga protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun, dengan banyaknya tamu undangan yang hadir, jamaah kesulitan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Melalui hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ditemukan berbagai bukti yng mengindikasikan bahwa Rizieq melakukan pelanggaran yang berupa kerumunan massa serta penghasutan. Rizieq terjerat Pasal 160 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara dan Pasal 216 KUHP.

Pihak Penegak hukum juga menetapkan sebagai tersangka terhadap lima orang lainnya, yaitu Ketua panitia acara pernikahan putri Habib Rizieq, Haris Ubaidillah, Sekretaris panitia yaitu Ali Bin Alwi Alatas, Penanggung Jawab Keamanan acara yang juga Panglima Laskar FPI, Maman Suryadi.

Menyikapi hal tersebut, mantan Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa dirinya telah memprediksi vonis hukuman yang akan diterima oleh Rizieq Shihab, ia memperkirakan Rizieq akan mendapatkan tujuh tahun penjara lantaran JPU kesal dengan sikap terdakwa.

“Kira-kira tuntutan JPU nanti berapa tahun ya? 7 tahun sih dugaanku. Karena JPU kesal dengan sikap terdakwa,” ujar Ferdinand.

Oleh: Ade Armando

Apakah FPI adalah organisasi teroris? Pertanyaan ini mengemuka gara-gara pengamat terorisme, Sidney Jones, menganggap tuduhan ‘terorisme’ kurang tepat dialamatkan kepada FPI. Sidney jelas bukan pecinta FPI. Tapi sebagai ilmuwan, dia tampaknya merasa harus sangat berhati-hati dengan istilah yang digunakan.

Buat Sidney, FPI itu tidak bisa disamakan dengan ISIS atau Jemaah Islamiyah misalnya. Dia melihat FPI itu bukan organisasi yang membom musuh-musuhnya, atau membunuhi lawan-lawannya. Dan kalaupun ada anggota FPI yang pernah terlibat dalam aksi terorisme, itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa FPI adalah organisasi teroris.

Menurutnya, kaum teroris itu punya beragam latar belakang. Ada yang dari pemuda Muhammadiyah, ada yang pernah jadi anggota PKS, dan ada juga yang mantan FPI. Saya menduga, Sidney tidak akan keberatan kalau FPI disebut radikal, tapi bukan teroris. Saya paham dengan penjelasannya, tapi saya juga tidak sepenuhnya setuju. Perdebatan itu ada dalam konteks pelarangan FPI yang ditetapkan oleh SKB 6 Menteri.

Pertanyaannya, apakah FPI pantas dilarang berkegiatan dan apakah pelarangan itu dapat dibenarkan dalam koridor demokrasi? Sidney tidak mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pelarangan itu. Dia sekadar menyatakan bahwa kalau ada yang sampai menyatakan FPI layak dilarang karena mereka adalah organisasi teroris, penyebutan FPI sebagai organisasi teroris itu sebenarnya tidak layak.

Di titik itu saya berbeda pandangan. Pendefinisian terorisme memang tidak mudah. Terorisme lazimnya diartikan sebagai ‘tindak kekerasan yang menargetkan warga sipil dalam rangka mencapai tujuan politik atau ideologis’. Ini jelas yang dilakukan ISIS, Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, Organisasi Papua Merdeka, atau kaum teroris seperti Imam Samudra dan Amrozi.

Mereka itu membom, membunuhi warga sipil untuk menimbulkan ketakutan yang akan mempermudah mereka mencapai tujuan politik dan ideologis. Tapi buat saya, untuk derajat tertentu, bukankah itu juga yang dilakukan FPI? FPI melakukan kekerasan, mengarahkan sasaran pada masyarakat sipil, dengan alasan untuk ‘membela Islam’.

Pemerintah tidak perlu menunggu FPI berkembang menjadi sama besarnya dengan ISIS sebelum mengeluarkan keputusan untuk melarang. FPI adalah ancaman buat kita semua. Mereka teroris!

FPI menyerang kaum minoritas dan mereka yang tidak sejalan dengan keyakinan Islam yang mereka percaya. Mereka menyerang tempat warga berseminar, menyerang tempat hiburan, tempat makan, menghancurkan markas, masjid, rumah warga Ahmadiah, gereja, tempat pemutaran film, mengancam pembakaran panti asuhan, membongkar patung dan monumen, membubarkan acara pelayanan kesehatan gratis, menyerbu sekolah, menyegel toko, menyerbu, dan memukuli peserta peringatan hari lahir Pancasila, termasuk anak-anak dan ibu-ibu.

Contoh-contoh itu bisa terus diperpanjang. Semua yang menjadi korban adalah warga sipil. Dan FPI melakukan itu untuk menimbulkan rasa ketakutan. Tujuan mereka jelas ideologis atau bahkan politis. Ketika mereka menggalang massa, mempersekusi warga, dan menyerukan ujaran kebencian terhadap umat Kristen dan warga Tionghoa di era pemilihan gubernur DKI 2016-2017, tujuan mereka jelas sekaligus politis dan ideologis.

Ketika pemimpin FPI, Sobri Lubis, menyuarakan pengikutnya untuk membunuhi jemaah Ahmadiyah, dalam imajinasinya yang sempit itu dia sedang membayangkan bahwa mereka sedang menegakkan perintah Tuhan. Atau ketika mereka membubarkan dan menyerang sebuah acara pemutaran film tentang gay, mereka percaya mereka melakukan aksi kekerasan dalam rangka tujuan amar makruf nahi munkar.

Jadi FPI, per definisi, adalah organisasi teror. Mungkin bukan dalam skala ISIS, tapi jelas mereka menggunakan kekerasan untuk menyerang warga sipil yang dianggap bertentangan secara ideologis. Teror yang mereka lakukan bukan aktivitas individu. Teror mereka adalah teror yang dilakukan secara terlembaga. Atas perintah imam dan pimpinan mereka.

Dan kalau menyangkut ISIS, FPI adalah organisasi pendukung ISIS. Ini misalnya terlihat jelas dalam pidato Rizieq Shihab pada 20 Februari 2017 yang sempat diputar saat pemerintah mengumumkan pelarangan FPI. Dalam pidato itu Rizieq dengan berapi-api membela ISIS.

Saya kutipkan saja apa yang dia katakan. Kata Rizieq: “Apa yang baik dari ISIS kita akui baik, cita-cita mulianya menegakkan dan menerapkan syariat Islam adalah hal yang baik. Cita-citanya untuk menerapkan Khilafah Islamiyah adalah hal yang baik. Cita-citanya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, adalah cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik kita dukung tidak? Dukung tidak? Takbir!”

Itu dengan segera disambut pendukungnya dengan teriakan: “Dukung! Allahu Akbar!”
Mereka mungkin bukan ISIS, tapi kejahatan FPI selama ini juga adalah kejahatan kemanusiaan yang biadab.

Kemudian Rizieq mengatakan: “Sekarang ini banyak pihak yang menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, supaya kita menggebuki ISIS. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan saudara. Saya tanya, kira-kira perlu ada ISIS enggak? Takbir!” kata Rizieq.

Begitu juga ada pidatonya memprovokasi umat Islam untuk membunuhi umat Kristen dalam konflik Poso. Dalam pidatonya, Rizieq berkata: “Kita tantang mereka perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kita pakai amunisi. Tujuh hari tujuh malam, pecah perang di Kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Lari terbirit-birit, ketakutan teriak minta tolong, minta tolong ke Amerika, minta tolong ke pemerintah pusat, biadab!”

Saya tidak tahu apakah laskar FPI memang terlibat dalam aksi kekerasan di Poso. Yang jelas Rizieq menginstruksikan mereka untuk berperang di sana.

Begitu juga ada video anggota FPI yang berbaiat massal untuk mendukung ISIS di Makassar pada Januari 2015. Dalam video itu terlihat juru bicara FPI, Munarman, hadir. Lucunya, segera setelah video-video itu diputar pemerintah, kubu FPI langsung mengatakan bahwa video tersebut adalah ‘fitnah terhadap FPI’.

Wakil Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyatakan Rizieq tidak pernah mendukung ISIS. Menurutnya FPI sejak lama menentang gerakan ISIS, dan prinsip tersebut masih dipegang sampai sekarang. “Fitnah besar itu,” ujarnya.

Bahkan kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro, menyatakan pernyataan Rizieq pada 2017 yang mendukung ISIS itu berlangsung pada saat dunia belum tahu bahwa apa yang dilakukan ISIS menyimpang dari yang seharusnya diperjuangkan umat Islam. Tentu saja itu omong kosong.
Bagaimana mungkin Rizieq tidak mengetahui kejahatan kemanusiaan yang dilakukan ISIS. Saya percaya, Rizieq paham betul kejahatan ISIS. Tapi baginya, kebiadaban tersebut pada dasarnya adalah hal yang dapat dibenarkan karena itu dilakukan untuk mencapai tujuan ideologis yang luhur.

Karena itulah, dalam pandangan saya, FPI sangat layak dibubarkan karena mereka adalah kekuatan yang mengancam hak asasi manusia warga Indonesia. Mereka mungkin bukan ISIS, tapi kejahatan FPI selama ini juga adalah kejahatan kemanusiaan yang biadab. Pemerintah tidak perlu menunggu FPI berkembang menjadi sama besarnya dengan ISIS sebelum mengeluarkan keputusan untuk melarang. FPI adalah ancaman buat kita semua. Mereka teroris! (*)

Kepolisian RI mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya praktik penipuan pelaksanaan vaksinasi di Tanah Air.Seperti apa modusnya? Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan adanya pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi dari program vaksinasi Covid-19 nasional yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penipuan vaksinasi berbayar.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan pendaftaran vaksinasi Covid-19 yang ditawarkan tenaga kesehatan gadungan dengan cara membayar sejumlah uang. Menurut Rusdi, vaksinasi Covid-19 yang resmi hanya akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. “Kami tengah mendalami pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari proses vaksinasi ini. Pelaksanaan vaksinasi sudah ditentukan pihak Kementerian terkait ”.

Rusdi menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas dan memproses hukum siapapun yang ingin meraup keuntungan pribadi dari proses vaksinasi Covid-19 tersebut. “Kami akan tindak tegas, sekaligus mengantisipasi adanya dugaan vaksin palsu yang beredar,” ujarnya. Melalui akun instagram Siber Polri @ccipolri yang diikuti oleh 46.400 orang. Dalam imbauan itu disebutkan agar waspada penipuan vaksin Covid-19 dimana ada ribuan penipu yang sudah bersiap memanfaatkan program vaksinasi covid-19.

Para pakar mengingatkan penipuan akan terlihat meyakinkan, sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu masyarakat diminta waspada karena para penipu bisa mengetahui nama, nomor telepon dan email Anda. Adapun modus penipuan disampaikan melalui SMS atau telepon dengan mengaku sebagai tenaga kesehatan dengan menawarkan vaksinasi Covid-19 berbayar via transfer.

Hal senada juga disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau meminta masyarakat setempat mewaspadai tindak penipuan bermodus vaksinasi Covid-19. Para pelaku mengaku seolah-olah dari pemerintah. “Ada penipu berusaha meyakinkan masyarakat seolah-olah pelaksanaan vaksinasi tersebut resmi dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Kepri Iskandar Zulkarnain Nasution. Saat ini, kata dia, telah banyak upaya penipuan dengan modus yang memanfaatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.Ia menjelaskan pelaku penipuan berpura-pura sebagai tenaga kesehatan dengan modus mempercepat antrean, modus meminta bayaran, penipuan melalui layanan pesan singkat, telepon dan surat elektronik.

Dalam aksinya, katanya, pelaku meminta sejumlah uang kepada calon korbannya untuk ditransfer ke rekening bank tertentu.”Carilah informasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 melalui akun resmi pemerintah, baik itu Dinas Kesehatan, Diskominfo, dan lembaga terkait lainnya menyangkut pelaksanaan vaksinasi,” ujar Iskandar. Diskominfo Kepri melalui Bidang Komunikasi Publik telah melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyampaian informasi-informasi yang benar, khususnya menyangkut vaksinasi Covid-19, melalui berbagai media sosial.”Baik pesan yang berisi informasi, imbauan, tips dan lainnya melalui medsos Instagram, Facebook, YouTube dan Tiktok yang saat ini selalu diakses masyarakat,” ujar dia. (*)