Jauhkan BUMN dari Kelompok Radikal di Bulan Puasa

Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taufik membenarkan pemberitaan pencopotan pejabat dan panitia siaran dakwah Ramadan di lingkungan PT PELNI. Kegiatan religi itu diselenggarakan Badan Kerohanian Islam (Bakis PT PELNI). Bakis merupakan badan keagamaan Islam di bawah perusahaan.

Menurut Opik kegiatan tersebut dibatalkan karena belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. “Kami mendapati terdapat kealpaan untuk melakukan komunikasi sebagaimana yang biasa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kami segera merespons kekeliruan ini secara serius,” ujar Opik dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).

Upaya pembatalan acara dan pemecatan panitia merupakan wujud PT PELNI menjaga “nilai-nilai Pancasila dan selalu menegakkan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pejabat di PT Pelni yang dipecat oleh direksi karena memberikan izin acara pengajian disebut bernama Profesor Noorhadi.

Direksi PT Pelni mencopot Noorhadi karena penceramah yang diundang dalam kajian Ramadan daring banyak yang dicap radikal.

Beredar nama pejabat PT Pelni yang diduga telah dicopot. Dari jejak digital yang ditelusuri warganet, pejabat PT Pelni itu disebut pernah membela organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Organisasi yang dibubarkan pemerintah pada tahun 2017.

Berdasarkan jejak digital yang beredar, Profesor Noorhaidi mengikuti seleksi pimpinan tinggi di Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Profesor Noorhaidi tercatat mengikuti seleksi untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan.

Menurut data, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural per 3 Maret 2021, Profesor Noorhaidi dijadwalkan mengikuti seleksi tersebut bersama dengan dua nama lainnya.

Warganet menemukan jejak digital Profesor Noorhaidi pernah membela HTI dalam komentarnya yang ditayangkan di media online.

Kala itu pada 8 Mei 2017, Profesor Noorhaidi mengatakan pembubaran HTI itu adalah blunder besar.

Warganet pun heran kok bisa seleksi Dirjen di kementerian nggak bisa mendeteksi riwayat peserta seleksi.

Tinggalkan Balasan