Oleh : Ahmad Prasetya )*

Saat FPI dibubarkan oleh pemerintah, masyarakat langsung menyetujuinya. Pasalnya, mereka sudah terlalu lama menjadi organisasi pengacau di negeri ini. ternya selain FPI, pemerintah juga pernah membubarkan HTI. Ormas ini juga dibekukan karena diindikasi bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah tidak pernah melarang rakyatnya untuk berorganisasi. Buktinya, sudah ada ratusan ormas yang ada di negeri ini, mulai dari organisasi kemanusiaan sampai bisnis. Akan tetapi, ada 2 ormas yang dibubarkan oleh pemerintah, yakni FPI dan HTI. Pembubaran ini bukan berarti arogansi, melainkan justru menyelamatkan negeri ini dari marabahaya.

FPI dibubarkan pada desember 2020 berdasarkan SKB 6 kepala lembaga. Setelah dibubarkan, otomatis ormas ini tidak boleh beroperasi di Indonesia, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Atributnya juga dilarang keras. Sedangkan ormas lain yang telah dibubarkan adalah HTI. Malah ia telah lebih dulu tamat riwayatnya, pada tahun 2017.

Pembubaran FPI dan HTI karena alasan serupa. Mereka diindikasi tidak setia pada negara karena menolak pancasila dan UUD 1945. Padahal itu menunjukkan ketiadaan nasionalisme di dalam dada anggotanya. Juga melanggar UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Sehingga wajar jika kedua ormas ini dibubarkan oleh pemerintah.

Masyarakat malah bersorak gembira ketika FPI dibubarkan. Karena selama ini ormas tersebut cenderung kontroversial. Pertama, mereka seenaknya melakukan sweeping saat bulan Ramadan di warung yang buka pada siang hari. Padahal bisa saja yang makan adalah masyarakat yang tak wajib berpuasa karena non-muslim atau ibu-ibu yang sedang datang bulan.

Kedua, FPI seenaknya protes jelang hari raya umat dengan keyakinan lain. Mereka tidak sopan dan ingin mencopot segala patung sinterklas, topi merah, dan dekorasi pohon cemara dengan pita hijau dan merah. Aksi ini menunjukkan bahwa mereka gagal memahami pluralisme dan tidak menghargai perbedaan di Indonesia.

Sedangkan HTI saat masih aktif beroperasi melakukan kesalahan besar dengan mengkampanyekan negara khilafiyah. Konsep ini tentu bersebrangan dengan pancasila dan bhinneka tunggal ika, karena tidak bisa menerima perbedaan di kalangan masyarakat. Selain itu, ada 6 keyakinan yang diakui oleh negara, sehingga tidak bisa menerima konsep khilafiyah.

Pembubaran FPI dan HTI dianggap istimewa oleh masyarakat, karena mereka merasa pemerintah sudah melakukan hal yang benar. Sebanyak 66% warga DKI Jakarta dan 78% masyarakat di Jawa Timur menyetujui pembubaran FPI, menurut survey SMRC. Survey ini dapat dipercaya karena berskala nasional dan margin error-nya sangat rendah.

Dari hasil survey ini kita bisa melihat masyarakat tidak ada yang menyesali pembubaran FPI dan HTI. Mereka malah mendukung 100% langkah pemerintah, karena memang kedua ormas tersebut berbahaya saat dibiarkan saja. Jika anggota FPI dan HTI terus berkeliaran, maka akan mengganggu kedaulatan negara.

Bagaimana Indonesia bisa damai ketika anggota FPI dan HTI panas, menjelang hari raya umat dengan keyakinan lain? Seolah-olah itu akan menyakiti hatinya, padahal tidak. Mereka tidak pernah mengerti bahwa perbedaan itu indah dan rakyat Indonesia akan tetap berprinsip bhinneka tunggal ika, berbeda-beda asal satu jua.

Pembubaran FPI dan HTI malah disyukuri karena masyarakat rindu akan kedamaian. Saat kedua ormas itu tidak boleh beroperasi, maka warga bisa bebas melakukan perayaan apa saja, tentu selama tidak melanggar norma-norma kemasyarakatan.

FPI dan HTI dinyatakan terlarang di Indonesia, karena kedua ormas itu tidak mengakui pancasila dan UUD 1945. Terbukti dari ambisi mereka untuk mendirikan negara khilafiyah. Masyarakat justru senang ketika kedua ormas itu bubar, karena Indonesia akan jadi damai dan tentram.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Aditya Akbar )*

Tahun ini, para perantau harus menahan kerinduan bersama keluarga karena pemerintah telah resmi melarang aktifitas mudik selama periode libur hari raya Idul Fitri tahun ini demi menekan penyebaran Covid-19.
Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran2021 selama periode 6-17 Mei 2021. Perjalanan yang dilarang adalah perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara di dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Aturan ini tentu saja terdapat pengecualian, terutama bagi distributor logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, seperti perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, pendampingan ibu hamil dan kepentingan persalinan.

Namun, untuk dapat melakukan perjalanan, mereka wajib membawa print out surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM). SIKM sendiri adalah persyaratan bagi orang yang tinggal di luar Jabodetabek untuk keluar/masuk wilayah DKI Jakarta.

Bagi pegawai instansi seperti ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI dan Polri, wajib melampirkan surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pekerja sektor informal, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi masyarakat umum nonpekerja, melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurag dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Surat izin tersebut berlaku secara individual untuk satu kali perjalanan pulang pergi lintas kota, kabupaten, provinsi dan negara. surat tersebut wajib bagi pelaku perjalanan usia 17 tahun ke atas.

Skrining dokumen surat izin tersebut, beserta surat keterangan negatif Covid-19, dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar dan titik penyekatan daerah aglomerasi.

Aglomerasi sendiri merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung.

Khusus untuk moda transportasi darat. Dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, kendaraan yang dilarang melakukan perjalanan pada tanggal 6 sampai 17 Mei adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan penumpang, serta kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Budi menyatakan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar aturan ini. Menurut dia, sanksi yang akan ditegakkan bersama kepolisian seperti tahun lalu, pertama bagi masyarakat yang menggunakan kenaraan dan kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan, itu akan diputar balik.

Sementara itu, khusus untuk kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas baik berupa tilang dan juga tindakan lain yang sesuai dengan undang-undang yang ada.

Pengecualian kendaraan untuk penyeberangan yang masih boleh digunakan untuk diangkut oleh kapal penyeberangan adalah kendaraan pengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, juga termasuk kendaraan pengangkut petugas operasional dan juga petugas penanganan covid-19, pemadam kebakaran, ambulance dan mobil jenazah.

Menhub Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan, sejumlah alasan pemerintah memutuskan untuk kembali melarang mudik lebaran pada tahun ini. Hal tersebut berkaca pada pengalaman tahun lalu.

Budi menjelaskan, pemerintah melihat fenomena yang terjadi saat periode libur Natal dan Tahun Baru. Saat itu tidak ada larangan mudik. Pada akhirnya, usai masa libur Natal dan Tahun Baru, kasus Covid-19 pun melonjak drastis.

Alasan lainnya, berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan, Covid-19 sangat berisiko bagi lansia, sebab bisa mengakibatkan gejala serius. Sehingga bila mudik diperbolehkan maka berpotensi meningkatkan penularan pada lansia.

Keputusan ini tentu saja menjadi sebuah dilema, karena kultur berkumpul bersama keluarga saat lebaran sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Namun bagaimanapun juga, kebijakan ini diambil demi menekan potensi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Tahun 2021 adalah masa yang krusial karena ada perpanjangan otonomi khusus (otsus) di Papua. Untuk mensukseskan program jilid 2 ini, maka masyarakat perlu bekerja sama untuk menggebuk hoaks dan konten provokatif seputar otsus. Tujuannya agar otsus jilid 2 berhasil 100% dan membuat rakyat Papua makin sejahtera.

Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat kita makin waspada dalam menyaring berita di internet.

Salah satu korban hoaks adalah otonomi khusus. Program ini rentan kena berita palsu dan konten provokatif, karena ada pihak yang tidak suka otsus diperpanjang masa berlakunya di Papua. Padahal otsus bukan seperti daerah operasi militer di NAD, melainkan sebuah program yang didesain khusus untuk memakmurkan rakyat Papua.

Hoaks pertama tentang otsus adalah berita palsu dengan narasi bahwa rakyat Papua menenentang otonomi khusus. Berita ini lalu disiarkan ke luar negeri dan diharap akan mendapat simpati dari dunia internasional, lalu dikaitkan dengan kampanye kemerdekaan Papua. Padahal kenyataannya, rakyat Papua tidak ada yang menentang otsus, karena mereka merasa lebih makmur dengan dana otsus.

Selain itu ada pula hoaks tentang otsus yang percuma karena program ini tidak mensejahterakan rakyat Papua. Padahal faktanya, di Bumi Cendrawasih makin maju dan makmur, berkat adanya Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dan infrastruktur lain. Berkat jalan trans Papua, maka harga barang makin turun karena barang bisa dikirim va darat, bukan udara. Sehingga rakyat makin hemat dan jadi kaya.

Sedangkan konten provokatif yang beredar di internet adalah tentang kampanye anti otsus yang digagas oleh Benny Wenda. Dedengkot OPM ini memang gencar ingin memerdekakan Papua dan melawan segala program pemerintah, termasuk otonomi khusus.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menyatakan bahwa provokasi seperti ini hanya akan memperpanjang warga Papua yang bermukim di Bumi Cendrawasih. Dalam artian, jika ada tekanan publik untuk menghentikan otsus, yang rugi adalah rakyat Papua. Karena mereka batal mendapat fasilitas berkat dana otsus.
Misalnya beasiswa, bantuan modal usaha, dll.
Untuk mengantisipasi hal ini, maka kita wajib melawan hoaks dan konten provokatif yang menyerang otsus di internet. Walau bukan orang Papua, tetapi sebagai saudara sebangsa dan setanah air kita juga wajib mensukseskan otsus, karena sebagai bukti seorang WNI yang baik.

Salah satu cara melawan hoaks otsus adalah dengan melaporkan akun media sosial yang menyebar berita/gambar palsu tentang otsus. Klik saja tanda ‘report this account’ dan pihak Facebook dan Instagram akan membaca laporan Anda. Jika terbukti hoaks, maka akunnya akan dibekukan.

Cara cepat menangkal hoaks adalah dengan melaporkannya ke polisi siber. Saat ini polri sudah memiliki satuan polisi siber yang pekerjaannya mengawasi tindak-tanduk netizen nakal yang suka menyebar hoaks dan teror di internet. Jika ada akun oknum yang suka menyebar hoaks tentang otsus Papua, maka polisi siber akan senang sekali ketika ada netizen yang melaporkannya.

Untuk melawan hoaks dan konten provokatif maka kita wajib melakukan edukasi, jadi masyarakat tahu cara membedakan berita asli dan palsu. Selain itu, jika ada hoaks otsus, bisa cepat-cepat dilaporkan ke owner media sosial atau polisi siber. Sehingga akan cepat ditindak. Mari kita sukseskan otsus jilid 2 dengan ebrsama-sama melawan hoaks di internet.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Aliandro Sulu )*

Presiden Jokowi mendatangi Nusa Tenggara Timur untuk melihat lokasi bencana, sekaligus menghibur para korban. Kedatangan Presiden patut diapresiasi, karena beliau berniat untuk meringankan beban para pengungsi. Sekaligus melihat apa saja yang masih mereka butuhkan untuk bertahan hidup di tengah pengungsian.

Bencana banjir di NTT dan NTB membuat rakyatnya menderita, karena akses jalan darat nyaris putus. Sehingga dibuka jalur udara dan darat saat memberikan bantuan kepada mereka. Lebih dari 100 orang jadi korban jiwa dan korban lain masih dicari keberadaannya. Banjir ini terjadi karena Siklon Tropis Seroja yang melanda kawasan NTT, NTB, bahkan Timor Leste.

Presiden Jokowi mendatangi NTT pada hari jumat tanggal 9 april, pagi. Rencananya, beliau akan mendatangi juga Pulau Adonara dan Pulau Lembata, karena kedua tempat tersebut merupakan daerah yang paling terisolir. Sehingga dikhawatirkan kondisinya paling parah dan Presiden akan memeriksa apakah bantuan sudah datang di sana.

Kedatangan Presiden disambut dengan sangat baik oleh masyarakat NTT. Mereka ingin mengadukan isi hatinya dan meminta tolong agar bantuan datang dengan lancar, karena ada yang tidak sempat menyelamatkan hartanya. Juga, fasilitas umum semoga segera direhabilitasi. Para pengungsi juga meminta agar rumahnya kembali dibangun oleh Dinas PUPR.

Saat Presiden datang maka wajib kita apresiasi. Karena menunjukkan perhatian yang besar terhadap seluruh rakyatnya. Jadwal seorang Presiden sudah terisi penuh selama beberapa waktu ke depan. Namun beliau masih ngotot untuk datang ke NTT, karena di sana ada rakyat yang membutuhkan bantuan dan kasih sayang dari sang pemimpin.

Selain itu, kedatangan Presiden menunjukkan karakter beliau yang memang suka blusukan alias melihat langsung kondisi rakyatnya. Bukan bertipe seperti pejabat pada masa orde baru yang ABS alias asal bapak senang, dan hanya mendapatkan laporan dari bawahannya.
Presiden Jokowi tidak seperti itu, karena lebih senang berinteraksi dengan rakyatnya.
Presiden berjanji akan menyelesaikan masalah pasca banjir di NTT dengan baik. Setelah mengutus Menteri Sosial, Menteri PUPR, Kapolri, Jenderal TNI, dan pejabat lain untuk datang ke lokasi banjir dan mengatasi berbagai permasalahan di Nusa Tenggara, maka kali ini giliran beliau sendiri yang melihat langsung banjir dan para pengungsi di sana.

Ketika melihat penderitaan para pengungsi, maka Presiden menerima masukan dari mereka. Menurut salah seorang warga NTT, bantuan yang datang sudah mencukupi. Namun harga BBM naik drastis. Hal ini wajar karena selalu terjadi pasca bencana, karena bensin langka dan akibatnya harganya jadi naik gila-gilaan.

Untuk mengatasi kenaikan harga BBM, maka perlu ada pasokan yang lebih banyak. Agar kelangkaan bensin, pertalite, dan bahan bakar lain bisa segera diatasi. Hal ini tentu butuh penanganan dari pejabat terkait dan Presiden berjanji akan mengatasi permasalahan ini dengan cepat, agar penderitaan para pengungsi tidak berlipat ganda.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar mencari para korban banjir dengan lebih intensif. Menurut data, banjir di NTT membawa korban jiwa 117 orang. Namun para korban yang tenggelam dan belum ditemukan masih banyak. Diharapkan tim gabungan dari tim SAR, relawan, dan aparat, bisa bekerja lebih cepat, pasca bantuan berupa alat keselamatan datang.

Kedatangan Presiden ke NTT bukan terlambat, melainkan beliau pergi ke sana pada saat yang tepat. Justru yang paling krusial adalah masa pasca banjir, karena butuh waktu, tenaga, dan pemikiran yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan di sana. Misalnya naiknya harga bahan bakar minyak, para korban yang belum ketemu, distribusi bantuan, dll.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Maumere

Pemerintah mencanangkan Pemekaran Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi. Enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan bahwa opsi tersebut bertujuan untuk memenuhi misi pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan dan meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang diambil tetap memperhatikan faktor-faktor seperti kesatuan sosial budaya, adat, kesiapan SDM, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, serta aspirasi masyarakat Papua melalui MRP DPRP dan pihak-pihak lain yang terkait.

“Kenapa opsi ini disampaikan, karena opsi di MRP dan DPRP persetujuan. Kalau terkunci di sana, kalau deadlock di situ. Sedangkan aspirasi pemekaran itu cukup tinggi kita rasakan,” ucap Tito.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menjelaskan terkait program yang dibuat oleh pemerintah guna mendukung proses pemekaran Papua, yaitu program Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR PAPUA). Program ini diharapkan akan membuat rencana pemekaran bisa bergerak cepat dan menjadi bagian solusi didalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan selaras. Sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.

“FOR PAPUA yang berisi anggota DPR RI dan DPD RI daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat akan menguatkan posisi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua, para anggota dewan tersebut punya posisi kuat membangun jembatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua,” ucap Bamsoet.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masa transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah dimulai.

Menurutnya, manajemen TMII telah menyiapkan proses transisi pengelolaan yang akan diambil alih oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). “Pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi ini. Dan ini sudah dimulai. Manajemen dari TMII menyiapkan diri,” ujar Moeldoko, seusai meninjau kompleks TMII di Jakarta Timur, Senin (12/4/2021).

Senada dengan hal itu, Pemerintah akan mengganti pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII tercatat sebagai aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun, pengelolaan TMII dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita yang diketuai oleh Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto.

“Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang TMII yang intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensesneg, berarti ini berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers, Rabu (7/4).

Pratikno menyebut Kemensesneg berkomitmen untuk mengelola aset negara dengan baik, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Penggantian pengelola TMII disebutkan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Rizieq Shihab banyak menjadi sorotan masyarakat karena perilakunya yang tidak mencerminkan sosok seorang Ulama. Beberapa orang juga pernah tersinggung dengan perkataan Rizieq Shihab yang dianggap merendahkan martabat manusia.

Baru-baru ini, Jaksa penuntut umum (JPU) menyoroti pemilihan diksi atau pemilihan kata dalam eksepsi terdakwa Rizieq Syihab dan kuasa hukum terkait dakwaan perkara nomor 221 mengenai kasus kerumunan di Petamburan. Diksi-diksi yang dilontarkan Rizieq dinilai tidak pantas diucapkan oleh orang yang disebut sebagai panutan.

Tim kuasa hukum dan terdakwa Rizieq Syihab dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi pada 26 Maret lalu menyebut jaksa dengan menggunakan diksi-diksi seperti dungu dan pandir.

Sebelumnya, Kader PDI Perjuangan, Dewi Tanjung bahkan menyebut kelakuan Rizieq Shihab tidak mencerminkan seorang ulama.

“Katanya ulama tapi kelakuan kau tidak mencerminkan sifat yang santun sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar. Rasulullah aja ngga sombong. Kau cuma manusia biasa sombong dan ujub,”pungkasnya.

Pemerintah telah lama secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas dan melarang berkegiatan dan menggunakan simbol dan atribut FPI, pada Rabu, (30/12/2020) tahun lalu.

Pembubaran tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam.

Alasan pemerintah membubarkan FPI, kata Wamenkumham, Eddy Omar Sharif Hiariej antara lain

Isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan perturan perundangan yang mengatur soal Ormas. Selain itu, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri, juga telah habis masa berlakunya pada 20 Juni 2019.

Alasan lain, bahwa pengurus dan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan FPI, kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme.

Terakhir, Eddy juga mengatakan FPI kerap melakukan sweeping atau razia, padahal hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Respon pihak lain

Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pembubaran FPI tak bisa dimaknai sebagai tindakan pemerintah yang anti terhadap Islam. Karena itu, masyarakat diminta tak merespons pembubaran FPI secara berlebihan.

“Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan Pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan,” Abdul Mu’ti lewat unggahan di jejaring sosial Instagram pribadinya @abe_mukti.

Sebagaimana beredar di pemberitaan, sebelum FPI dibubarkan, sudah trending tagar “Negara Damai Tanpa FPI” di media sosial Twitter.

Pikiran-Rakyat.com medio (13/12/2020) memberitakan bahwa Tagar Negara Damai Tanpa FPI menjadi trending di Twitter. Netizen rama-ramai menghiasi portingan di twitter dengan berbagai pendapat mengenai isu terkini.

Akun Twitter @DivHumas_Polri, pun turut membuat postingan dengan mengunggah mengenai pasal tentang Ormas, yakni Pasal 59 Ayat 3 dan 4 Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Pasal tersebut berkenaan dengan perubahan atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

Yang menarik ada netizen bernama Amirsyah menulis di media sosial dengan judul “Membayangkan Indonesia Surga”

Berikut isi tulisannya:

Saat umat beragama pede dengan keyakinannya sendiri dalam menjalankan agamanya.
Yg Islam: baik yg berhijab, berjilbab, berkerudung ataupun tidak; baik yg jenggotan, cingkrang ataupun tidak, dan segala macam perbedaan penampilan, mereka akan selalu berusaha rahmatan lil alamin.

Yg Kristen atau Katolik, mereka bangga menggunakan atribut terkait agamanya sehari-hari. Yg pakai kalung salib, yg memegang rosario, yg berkaos bertuliskan Yesus, dan aneka penampilan lainnya. Dengan penampilannya tersebut mereka berusaha mewujudkan kehidupan yang penuh kasih dan kedamaian.

Demikian juga seterusnya dengan agama dan keyakinan lainnya: Hindu, Budha, Konghucu, Wiwitan; ataupun dengan paham-mahdzab yg berbeda dalam satu agama. Perbedaan yg ada, tidak menjadi sarana untuk mencaci apalagi memusuhi hingga berusaha mendiskriminasi, menghambat, menyulitkan, mengeliminasi yg berbeda.

Semua bersatu padu, bekerjasama, harmoni dalam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada PKI, NII, HTI, FPI, ISIS, dan sebagainya sebagaimana amanat konstitusi .

Semua umat beragama/berkeyakinan, fokus bagaimana membuat dunia yg aman, nyaman, damai, penuh kebaikan dan kejujuran.

Mencintai NKRI Pancasila dan menjaganya dari ancaman semua paham yg ingin mengganti ideologi dan dasar negara, yg pastinya paham tersebut pastinya intoleran, rasis sara, dan menekankan hegemoni kalangan tertentu.

Dengan demikian, kita bisa fokus maju, membangun NKRI yang sejahtera. Kapan Indonesia surga itu bisa terwujud? Entahlah!

Yg pasti itu semua bergantung pada rakyat yg cinta NKRI Pancasila dan juga ketegasan dalam penegakan konstitusi sebagaimana mestinya.
Mari berdoa & berusaha.

Amirsyah (*)

Vaksinasi COVID-19 masih akan tetap dilaksanakan seiring bulan Ramadhan 2021. Terkait hukum vaksin ketika puasa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, puasa tak seharusnya menjadi alasan untuk masyarakat menghindari vaksin COVID-19. “Hari ini kemampuan tracing, testing, dan treatment itu sudah sedemikian optimal diusahakan pemerintah. Vaksinasi sudah jalan, kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol juga sudah jalan,” ujar Ketua Bidang Fatwa MUI Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA dalam konferensi virtual oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (12/4/2021).

Meski sama-sama berlangsung di tengah pandemi, ibadah puasa tahun ini tak bisa disamakan dengan tahun lalu. Pasalnya tahun ini, ibadah puasa dilakukan beriringan program vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah. Ni’am menegaskan, hukum vaksin ketika puasa tak boleh menjadi penghalang upaya penanganan pandemi COVID-19. “MUI secara sah melakukan pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksinasi saat puasa yang prinsipnya tidak membatalkan puasa. Artinya, puasa tidak menjadi alasan untuk kita tidak divaksinasi,” tegasnya.

Ni’am menjelaskan, pendeteksian COVID-19 berupa swab pula tidak membatalkan ibadah puasa. Pasalnya, pemeriksaan ini pula sejalan dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 yang tengah diupayakan pemerintah. “Tes swab saat puasa apakah itu membatalkan puasa atau tidak? MUI juga telah menetapkan fatwa bahwa tes swab melalui hidung atau melalui mulut itu tidak membatalkan puasa. Karena itu sekalipun kita sedang berpuasa, kalau ada langkah deteksi misal mau perjalan dinas, swab test tetap bisa dilakukan. Ini bagian dari ikhtiar,” jelasnya.

Selain hukum vaksin ketika puasa, Ni’am menegaskan bahwa menjaga keselamatan orang lain dengan disiplin beraktivitas di kala pandemi turut menjadi bagian dari ketaatan. Misalnya, dengan tidak melakukan aktivitas ibadah di luar rumah ketika sedang tidak enak badan, atau sudah terdeteksi positif COVID-19. “Kalau kita teledor, bahkan mengabaikan keselamatan orang dengan aktivitas tidak disiplin, maka tentu itu dosa. Bisa jadi kita puasa tapi sia-sia,” pungkas Ni’am.

Sama halnya dengan Indonesia, Arab Saudi saat ini juga tengah mengebut upaya vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengatakan, lebih dari 2,6 juta dosis vaksin virus corona telah diberikan penduduk di Kerajaan sejauh ini. Untuk menjawab keraguan umat Islam, Mufti Besar Arab Sasudi Sheikh Abdul Aziz al-Asheikh menegaskan bahwa vaksin Covid-19 tidak membatalkan puasa. “Vaksin Covid-19 tidak membatalkan puasa karena tidak dianggap sebagai makanan dan minuman,” kata al-Asheikh, dikutip dari Arab News. “Vaksin diberikan secara intramuskuler, sehingga tidak membatalkan puasa,” sambungnya.

Senada dengan Arab Saudi, Pusat Fatwa (Dar al-Ifta) al-Azhar, Kairo, Mesir juga mengonfirmasi bahwa suntikan vaksin Covid-19 tidak membatalkan puasa, dikutip dari Gulf News. Disebutkan bahwa vaksin bekerja dengan menyuntikkan bagian dari kode genetik virus ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan dan bukan merupakan makanan maupun minuman. Selain itu, suntikan vaksin juga tidak dilakukan melalui rongga tubuh, seperti mulut, hidung, dan telinga. Pernyataan Pusat Fatwa Al Azhar muncul setelah pemerintah mengumumkan akan melanjutkan kampanye vaksinasi di bulan Ramadhan. (*)