Oleh: Abner Wanggai )*

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terus meneror dan melukai masyarakat, tidak terkecuali anggota TNI/Polri. kali ini korban datang dari Batalyon Infanteri Raiders 400 yang mengkibatkan satu personel TNI tersebut gugur. Masyarakat pun mengutuk kekejaman KKB Papua tersebut yang tidak mengindahkan rasa kemanusiaan.
Permasalahan pandemi ini agaknya tak cukup membuat pusing pemerintahan hingga rakyatnya. Kini datang lagi kepelikkan serta intimidasi pihak KKB yang seolah tak ada habisnya. Intimidasi yang diwujudkan dengan beragam kekerasan, bentrok hingga jatuh korban.
Ketenangan serta angin segar diwaktu lalu ini seolah tak ada artinya. Deklarasi jika Papua telah menjadi wilayah NKRI, nyatanya masih diingkari oleh kelompok separatis tersebut. Masih ingat Beni Wenda? Ya, pentolan OPM yang mengatasnamakan HAM bersembunyi dibalik ketiak orang asing. Setelah membuat cukup banyak kekacauan.
Tak terhitung lagi berapa kerusuhan yang digelar. Mulai dari pembakaran hingga pembantaian. Bahkan, ratusan nyawa melayang percuma. Tak hanya warga sipil atau asli Papua. Para pendatang hingga TNI-POLRI banyak yang gugur di sana.
Demi apa? Mempertahankan keamanan, ketenangan serta menggegam erat Papua sebagai bagian dari ibu pertiwi. Pun dengan beragam konsolidasi, perjanjian hingga aneka pertemuan. Namun, pengingkaran demi pengingkaran selalu mereka lakukan kembali.
Menimbulkan gonjang-ganjing serta bentrok disana-sini. Masyarakat merasa diintimidasi, warga asli yang mendiami pulau hitam ini seolah tak lagi punya tempat pijakan. Mereka juga perangkat pemerintahan, TNI-POLRI bak musuh yang kudu dibasmi.
Lantas, masihkah KKB ini berhak menyebut telah mengedepankan HAM? Pantaskah jika semua harus dibayar mahal, dengan nyawa sekalipun?
Berita duka berikut datang kembali dari personil batalyon infanteri Raider 400. Atau yang biasa disebut Banteng Raiders. Yang mana datang dari Kodam IV Diponegoro. Lagi-lagi pahlawan negara ini gugur saat terjadinya bentrokan dengan pihak KKB.
Prajurit elite yang diketahui bernama Prada Agus Kurniawan, gugur. Tepatnya di daerah Titigi, Sugapa di Kabupaten Intanjaya, Papua. Diberitakan jika bentrok senjata ini terjadi di hari Minggu siang. Sekitar 10 Januari 2021 waktu setempat.
Prada Agus mengalami luka tembak saat kejadian tersebut berlangsung. Jenazah kemudian dievakuasi menuju Timika guna diterbangkan menuju kampung halaman. Dengan menggunakan helikopter milik TNI-AU.
Prada Agus bukanlah korban satu-satunya dalam bentrok yang baru-baru ini terjadi. Bahkan, sekitar November 2020 lalu seorang prajurit Yonif Raider 400/BR. Juga dikabarkan mangkat saat kejadian ini berlangsung.
Pasukan berikut ditengarai ditugaskan sebagai satuan pengamanan perbatasan mobile RI-Papua Nugini. Yang mana telah mulai diberangkatkan dari markas asal di Srondol, Kota Semarang Jawa Tengah. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus lalu tahun 2020.
Duka mendalam tentu tak hanya dirasakan pihak sanak-famili. Negara hingga aparatur pemerintahan serta rakyat Indonesia juga merasakan kehilangan. Prajurit yang berjuang di garda terdepan didaerah perbatasan harus meregang nyawa.
Kekejian pihak separatis semacam KKB ini agaknya tak kenal rasa takut. Mereka terus mengirimkan sinyal-sinyal kejahatan. Tak peduli dengan keselamatan. Seolah mengancam, jika apa yang mereka ingini tak diwujudi maka siap membasmi siapapun yang menghalangi.
Yang demikian ini sudah masuk dalam tindak kejahatan kelas tinggi. Oknum-oknum yang selalu mengatasnamakan HAM, nyatanya membuat keonaran hingga menyuguhkan rasa sakit tak terperi. Apa yang mereka inginkan seharusnya telah jelas terpampang jawabannya. Kenapa ngotot?
Baku hantam, baku tembak hingga banyak saudara kita yang gugur di pulau hitam. Seolah menjadi tumbal, berdirinya negeri separatis. Lantas, apakah pemerintah tinggal diam? Tidak!
Pemerintah kini masih mati-matian menyusun strategi. Mulai dari pendekatan, hingga langkah lain yang mungkin saja mampu menciptakan suasana yang kondusif lagi. Namun, jika hal demikian ini agaknya tak mampu membantu. Tentunya KKB wajib dibasmi.
Mengutuk kekejaman kaum separatis ini belum cukup. Jika harus dibandingkan dengan banyaknya pihak yang jadi korban. Komplotan-komplotan macam ini perlu diburu. Mereka perlu dijejali empati, simpati hingga rasa cinta. Yang harusnya tetap ada di setiap sanubari.
Sehingga, kesadaran dan toleransi tercipta sedari dini. Namun, jika empati ini telah musnah berganti dendam. Hilang sudah hati nurani. Dan nyawa yang telah pergi tak ada artinya lagi.
KKB serta aneka kelompok separatis memang harusnya diburu. Yang begini tentu meresahkan warga asli maupun pendatang. Sebab mereka tak memiliki rasa takut sekalipun, bahkan saat kematian menjelang.
Akhir kata, turut berduka cita atas gugurnya prajurit pahlawan bangsa. Yang mana pengorbanan mereka tak tergantikan oleh apapun. Semoga pemerintah segera bisa membumihanguskan kelompok-kelompok tak berperikemanusiaan ini.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Pihak istana mengonfirmasi bahwa reshuffle kabinet akan terjadi dalam waktu dekat. Rencana tersebut muncul setelah pembentukan Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Menyikapi hal tersebut, tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mencoba untuk menjelaskan mengapa ada wacana peleburan dua kementerian.

“Tanggal 30 Maret kemarin kan surat dikirim ke DPR yang isinya itu rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Karena banyak tugas fungsi dan perannya Menristek itu dikerjakan BRIN. Jadi Kemendikbud dan Ristek serta pembentukan Kementerian Investasi,” terang Ngabalin.

Menurut Ngabalin, Presiden Jokowi akan memutuskan reshuffle kabinet ini dengan cepat.

“Dari kebiasaan yang Bang Ali ikuti itu tidak lama. Presiden sangat independen, tidak ragu mengambil keputusan. Biasanya cepat. Bang Ali yakin dalam pekan ini beliau akan mengambil keputusan-keputusan penting itu,” ujar Ngabalin.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Achmad Baidowi, menyatakan bahwa PPP sebagai salah satu partai politik koalisi pendukung pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk sosok yang akan menduduki jabatan Mendikbud Ristek serta Menteri Investasi.

“PPP sebagai parpol koalisi pemerintahan menyerahkan sepenuhnya k.epada Jokowi untuk menentukan siapa-siapa yang dianggap layak dipercaya untuk jadi menteri yang ditunjuk dan itu hak prerogatif yang melekat kepada beliau sebagai presiden,” Ujar Achmad.

Oleh : Firza Ahmad )*

Eksepsi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Rizieq Shihab ditolak oleh majelis hakim. Penolakan eksepsi dinilai sudah tepat, karena eksepsi Rizieq sangat tidak masuk akal. Ia sudah terbelit beberapa pasal, dan tidak dapat keluar dari penjara seenaknya pasca mengeluarkan eksepsi.
Rizieq Shihab masih saja berusaha agar bisa melenggang bebas dari dalam bui. Ia mengajukan eksepsi alias penolakan yang diajukan oleh terdakwa, yang disertai alasan bahwa dakwaan yang ia dapatkan dibuat dengan cara yang tidak benar. Sungguh percaya sekali tim kuasa hukum Rizieq saat mengajukan eksepsi tersebut.
Akan tetapi, eksepsi itu ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemimpin majelis hakim, Suparman Nyompa, tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Rizieq, dalam kasus kerumunan di Petamburan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Suparman melanjutkan, saat eksepsi ditolak maka sidang materi pokok perkara dilanjutkan. Sehingga Rizieq masih harus mempertangungjawabkan perbuatannya di balik terali besi, sambil menunggu jadwal sidang selanjutnya. Selain kasus kerumunan, ia juga terbelit kasus pembohongan karena memalsukan hasil tes swab, menolak karantina mandiri pasca pulang dari luar negeri, dll.
Sedangkan penolakan eksepsi oleh majelis hakim terjadi karena ada anggapan penggabungan pidana umum dan khusus (oleh tim kuasa hukum Rizieq). Yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini bukan penggabungan, melainkan kausalitas.
Kausalitas yang dimaksud adalah adanya kerumunan karena Rizieq menghasut terlebih dahulu. Jadi kedua pasal itu memang saling berkaitan. Ketika tim kuasa hukum Rizieq keberatan dan beralasan bahwa penggabungan pidana umum dan khusus tidak bisa terjadi, maka itu hanya alasan yang dibuat-buat. Rizieq tak dapat bebas begitu saja hanya karena eksepsi tersebut.
Penolakan eksepsi oleh majelis hakim dipuji oleh masyarakat. Mereka menilai bahwa tindakan Suparman dan tim sudah tepat dan menegakkan keadilan. Pasal yang diperkarakan oleh tim kuasa hukum Rizieq tidak manipulatif, karena sudah sesuai data dan fakta. Karena kenyataannya, ada kerumunan dengan lebih dari 5.000 orang saat acara pernikahan Rizieq di Petamburan.
Bagaimana bisa tim kuasa hukum Rizieq menuduh pasalnya manipulatif? Karena memang saat pesta di Petamburan, terjadi pelanggaran UU Kekarantinaan. Saat ini masih masa pandemi, dan sepertinya tim kuasa hukum Rizieq masih amnesia. Karena ngotot tidak merasa bersalah pasca menyelenggarakan pesta besar-besaran, padahal melanggar protokol kesehatan.
Eksepsi yang diajukan juga sangat cacat hukum. Bagaimana bisa mereka mengajukan keberatan, padahal Rizieq Shihab jelas bersalah? Terbukti pasca kerumunan di Petamburan, hampir 80 orang kena corona. Mereka jadi korban klaster pernikahan dan harus menanggung derita karena datang ke undangan di masa pandemi, tanpa ada protokol kesehatan. Karena banyak tamu yang tak pakai masker dan ogah jaga jarak.
Tim kuasa hukum Rizieq berencana akan mengajukan eksepsi lagi di persidangan selanjutnya. Entah apa lagi yang mereka protes dan rencanakan. Yang jelas publik menanti manuver apa yang selanjutnya dilancarkan dan malah jadi bahan tertawaan. Karena eksepsinya selalu terlihat dibuat-buat dan hanya dibikin untuk ambisi mengeluarkan Rizieq Shihab dari dalam penjara.
Sudahi saja eksepsi-eksepsi itu dan terima hukuman Rizieq Shihab dengan ikhlas. Jika ia tak mau dipenjara, mengapa nekat melanggar hukum? Sebagai WNI, seharusnya ia taat hukum dan menaati setiap pasal yang ada di Indonesia. Bukannya bertindak seenaknya sendiri dan ketika sudah dibui, malah playing victim. Serta ngotot eksepsinya diterima oleh majelis hakim.

) *Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Kampanye mengangkat isu Papua di luar Indonesia tampak mendapat amunisi setelah insiden ‘rasisme’ yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 yang lalu dan kemudian menyulut kerusuhan di sejumlah kota baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Buntut dari kerusuhan tersebut, puluhan orang ditangkap, sebagian dikenai pasal makar. Upaya untuk membebaskan mereka sekarang menjadi perhatian utama kampanye isu Papua, kata pengacara HAM yang fokus pada isu Papua, Veronica Koman.

Di Inggris, dalam suatu acara kebudayaan Indonesia di kota London, tiba-tiba seorang pemuda menggelar aksi. Lewat pengeras suara, ia meminta pengunjung untuk membantu menghentikan hal yang ia sebut penangkapan semena-mena dan pembunuhan massal di Papua. “Tangkap presiden Indonesia!” Demikian seru pria tersebut dalam bahasa Inggris sambil mengibar-ibarkan bendera berdesain garis putih biru diagonal dan bintang berwarna putih dibalut warna merah. Bendera tersebut selama ini digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Di Filipina juga kerap digelar demonstrasi untuk mengangkat masalah Papua yang dilakukan oleh sekelompok orang setempat dari kalangan gereja. Kedua contoh itu dapat dijadikan indikasi bahwa isu Papua mendapat simpati di luar Indonesia, meskipun skalanya kecil.

Adapun di level lembaga dunia, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat yang mengaku sebagai kendaraan politik seluruh rakyat Papua, telah melakukan lobi-lobi, meski sebagian justru tampak kontraproduktif.

Sebagai contoh, pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengaku menyerahkan petisi tentang referendum—yang diklaim diteken oleh 1,8 juta warga Papua—kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York pada September 2017 yang lalu. Dua hari kemudian, Duta Besar Venezuela—yang juga menjabat ketua Komite Khusus Dekolonisasi—Rafael Ramirez mengatakan tidak pernah menerima petisi tentang Papua.

Apa yang dialami Benny Wenda merupakan cermin dari kendala utama ketika isu Papua diangkat di panggung resmi internasional. “Kendala utama kami dipanggung internasional sementara ini terletak pada masih negara-negara merdeka resmi anggota PBB belum keseluruhan mau mendengar aspirasi murni suara orang asli Papua,” sebut juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak ketika berbicara dengan BBC News Indonesia melalui telepon dari tempat tinggalnya di Australia.

“Mereka lebih banyak mendengar suara negara pemerintah negara Indonesia yang sarat akan kepalsuan dan tipu daya,” sambungnya. Pemerintah Indonesia menepis tudingan seperti itu dan menegaskan yang disampaikan ke dunia adalah apa adanya.

Senada dengan Jacob Rumbiak adalah Veronica Koman. Menurutnya, perhatian masyarakat internasional terhadap isu Papua justru berbanding terbalik dengan asumsi yang berkembang selama ini bahwa banyak kepentingan asing menyangkut Papua.

“Indonesia adalah negara yang sedang sangat diperhitungkan di dunia karena potensi kepentingan dagang dan ekonomi. Negara-negara lain kalau bisa menutup mata saja atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, supaya mereka tidak perlu menyinggung Indonesia. “Tren di komunitas internasional terutama pada dekade terakhir ini, kepentingan ekonomi berada di atas kepentingan untuk menegakkan HAM, meski urusan HAM adalah urusan universal,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan Papua adalah masalah dalam negeri dan tidak memerlukan campur tangan asing. Jakarta memandang status Papua sudah final karena hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan hasilnya diterima PBB.

Tetapi bagi kelompok-kelompok yang beraspirasi agar Papua pisah dari Indonesia, Pepera justru menjadi pangkal persoalan. Mereka berdalih hasil tersebut tidak dapat diterima karena tidak dilaksanakan dengan cara satu orang satu suara sehingga validitasnya dipertanyakan.

ULMWP memasang target untuk mendapat dukungan dua pertiga negara-negara anggota PBB, dan sejauh ini Vanuatu bertindak selaku negara sponsor dengan dukungan beberapa negara sahabatnya di PBB.

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang bagaimana pemerintah menangkal upaya ‘internasionalisasi’ Papua, seperti dilakukan oleh Veronica Koman dan Benny Wenda, kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan: “Mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melihat konteks Papua dalam perspektif yang berbeda, tentu kita, pemerintah Indonesia tidak bisa mentolerir dan menerima hal-hal tadi. “Karena sepenuhnya persoalan yang kita hadapi adalah untuk terus fokus pada strategi dan kebijakan nasional dan tentu ada langkah-langkah yang harus disempurnakan atau diperbaiki lebih lanjut”. (*)

Permasalahan buruh di Indonesia masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pada prinsipnya persoalan buruh adalah masalah bersama yang harus diselesaikan dan dicarikan jal;an keluarnya.

Seringkali berbagai kebijakan pemerintah mengenai buruh tidak menemui kata sepakat. Di satu sisi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, namun disisi lain buruh juga sering tidak dapat menerima kebijakan pemertinah tersebut. Akhirnya jalan yang ditempuh adalah melakukan demo dengan mengerahkan massa buruh yang jumlahnya banyak.

Seperti pada Senin (12/4/2021) lalu sebanyak sepuluh ribu buruh gelar aksi demo. Aksi demo tersebut berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB serentak di 150 Kabupaten/Kota dari 20 provinsi.

Dalam aksinya buruh menyuarakan 4 tuntutan, yaitu
(1) Meminta hakim mahkamah konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

(2) Berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021.

(3) Bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil.

(4) Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Aksi-aksi demo buruh tampaknya masih akan berlangsung selama tuntutan mereka belum dipenuhi. Apalagi sebentar lagi menjelang hari buruh internasional pada 1 Mei. Yang dikhawatirkan aksi demo dengan jumlah massa yang besar akan memicu situasi yang tidak kondusif dan dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Seringkali akibat yang terjadi dari aksi demo para buruh adalah kemacetan di jalan umum yang berefek pada terganggunya kepentingan umum warga masyarakat lain. Tidak itu saja, aksi demo juga berakhir dengan aksi anarkis, karena disusupi oleh kelompok kepentingan lain.

Dari beberapa catatan kejadian, terjadinya kericuhan pada aksi demo, karena adanya penyusupan dari anasir-anasir lain yang ikut nimbrung pada aksi buruh tersebut. Sebut saja kelompok Anarko, kelompok anak-anak muda terdiri dari pelajar sekolah, mahasiswa sampai pengangguran. Namun mereka gampang dicirikan karena sering memakai atibut dan aksesoris kelompoknya. Misalnya seperti bendera dan pakaian serba hitam. Sehingga mereka dapat mudah dikenali untuk ditangani.

Namun yang perlu diwaspadai adalah kelompok kepentingan politik yang akan turut memperkeruh aksi demo dalam rangka mencapai tujuan politiknya. Moment-moment seperti penolakan omnibus law, peringatan hari buruh 1 Mei sampai dengan moment hari raya lebaran akan menjadi moment penting yang pas untuk bergerak bagi kelompok kepentingan politik.

Maka itu perlu waspada (*)