Oleh : Moses Waker )*

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) selalu meresahkan masyarakat Papua. Mereka pantas dibasmi karena mengambil perdamaian di Bumi Cendrawasih dan meneror dengan berbagai cara. Masyarakat juga antipati dengan KKB, karena mereka sudah bertindak jauh di luar batas, dengan nekat mengambil nyawa saudara sesukunya sendiri.

Papua sering muncul dalam berita, sayangnya yang ditonjolkan adalah pemberontakan dari kelompk kriminal bersenjata, sebuah geng yang merupakan bagian dari OPM. Mereka selalu melakukan kekerasan di Papua dan menggunakan senjata api sebagai beda untuk menakut-nakuti masyarakat. Padahal senpi itu jelas ilegal dan mereka tidak berhak untuk menggunakannya, karena tak memiliki surat izin resmi.

Keganasan KKB makin menjadi dan bahkan mereka berani menggunakan warga sipil untuk tameng hidup, saat ada adu tembak dengan anggota TNI. Aparat berusaha keras agar mereka tertangkap dan membubarkan diri, agar perdamaian di Papua tetap abadi dan tidak ada lagi korban selanjutnya. Mereka telah melakukan berbagai tindakan kriminal sehingga wajib ditangkap.

KKB makin terdesak ketika aparat menguasai salah satu markas mereka di daerah Yugura, Nuda. Pasukan KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah kehilangan kebebasan untuk menyerang. Hal ini dituturkan oleh Kepala Satgas Humas Newangkawi Kombes M Iqbal Alqudussy.

Keberhasilan aparat untuk menguasai markas KKB merupakan sebuah prestasi besar. Karena pasukan KKB makin menciut dan bingung harus bersembunyi di mana lagi. Ruang gerak mereka makin terbatas saat markasnya diduduki oleh petugas. Lambat laun, semua anggota mereka akan tertangkap dan akhirnya KKB bisa hilang dari Bumi Cendrawasih.

Kombes Iqbal melanjutkan, sebenarnya sudah banyak anggota dan simpatisan KKB yang menyerahkan diri ke aparat dan kembali ke NKRI. Dalam artian, sebenarnya mereka sudah lelah bergerilya selama puluhan tahun dan sadar atas kesalahannya. Bahwa kemerdekaan Papua adalah hal yang mustahil dan pemerintah Indonesia sudah begitu baik kepada seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Ketika ada anggota KKB yang bertobat, maka ia tidak usah takut akan dibui. Karena ia sudah menyerahkan diri dan berjanji akan setia kepada Indonesia. Justru ketika ia dengan rela menyerahkan diri, akan menjadi informan yang sangat penting. Jadi aparat akan tahu di mana saja markas KKB dan siapa saja tokoh di balik keganasan mereka.

Pemberantasan KKB wajib dilakukan, karena mereka telah melakukan berbagai tindakan di luar batas. Pertama, KKB pernah menyandera pilot dan penumpangnya, juga mengancam agar mereka tidak mengangkut anggota TNI maupun polri. Penumpang pesawat juga dicurigai sebagai aparat, padahal mereka adalah warga sipil biasa.

Kedua, KKB terlalu sering mengadakan baku tembak. Korbannya mulai dari mobil milik negara yang membawa logistik, warga sipil yang sampai kehilangan nyawa, sampai aparat yang ditembak seusai menjalankan ibadah pagi. semua kekejian mereka membuat KKB makin dibenci karena tega menembak saudara sesukunya sendiri, dan mereka menuduh bahwa korban adalah apart, padahal bukan.

Untuk memberantas KKB, maka perlu diadakan operasi di lapangan yang lebih intensif. Tak hanya di daerah yang rawan konflik seperti di Intan Jaya, tetapi juga wilayah lain mulai dari Jayapura, Fakfak, sampai Merauke. Di sana tetap saja ada potensi kerusuhan yang ditimbulkan oleh KKB, oleh karena itu sebaiknya jumlah petugas yang berjaga terus ditambah.

Pemberantasan KKB wajib dilakukan agar tercipta perdamaian di Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih tentu tidak ingin hidupnya terus dikungkung dalam ketakutan akibat teror KKB. Mereka wajib dibubarkan hingga ke akarnya, agar tidak ada lagi berita tentang kekejaman KKB di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemerintah terur berupaya memajukan Papua, salah satunya dengan program Otonomi khusus. Program tersebut diyakini mampu mempercepat pembangunan dan merealisasikan kesejahteraan rakyat Papua.

Tidak perlu dibantah lagi bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Dalam Kelaziman hukum internasional, terdapat azas possidetis juris, yakni negara-negara poskolonial itu memwarisi wilayah yang ditinggalkan oleh negara kolonial.

Dalam buku Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara RI, dalam sidang tersebut ditetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau pulau sekitarnya.

Oleh karena itu sudah sepatutnya kita bergotong-royong untuk memajukan Papua, salah satunya adalah dengan optimalisasi Program Otonomi Khusus (Otsus).

Sejak tahun 2002, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otsus yang jumlahnya mencapai Rp 94,24 triliun, di mana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana otsus tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.

Presiden RI Joko Widodo juga telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk konsolidasi dan optimalisasi pola koordinasi internal Kementerian dan Pemerintah Daerah Papua.

Jokowi juga mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim koordinasi diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Ketua Harian Suharso Monoarfa selaku Menteri Bappenas.

Pemerintah era Jokowi lebih mengutamakan fokus melakukan optimalisasi terhadap koordinasi internal kementerian untu memahami ‘rasa’ Papua. Ini yang menjadi pilihan kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan di Bumi Cenderawasih.

Sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI, menegaskan bahwa modal menjadi provinsi yang maju sudah tersedia di Papua dan Papua Barat. Syarat utama itu bisa berbuah kesejahteraan bagi rakyat di Bumi Cenderawasih ketika semua pihak bergotong-royong.

Dirinya menyampaikan bahwa kemajuan Papua dan Papua Barat tersebut membutuhkan mutu sumber daya mabnusia yang baik. Meliputi mutu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kehidupan.

Papua dan Papua Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Keindahan dan kekayaan alam merupakan anugerah dari Tuhan. Wilayah ini memiliki berbagai potensi dan tantangan yang harus dikelola bersama oleh seluruh elemen masyarakat demi kesejahteraan.

Hadi meyakini, bahwa tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat memegang posisi yang sangat penting karena memiliki pemahaman yang baik terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Tokoh masyarakat ialah jembatan antara pemerintah dan masyarakat luas agar masyaarkat Papua menjadi lebih sejahtera.

Saat ini Papua menjadi tujuan wisata berkat keindahan alamnya dan raja ampat menjadi jujugan bagi turis mancanegara. Mereka mau mengunjungi wilayah timur Indonesia karena dianggap eksotis dan memancarkan kecantikan daerah yang natural. Bisnis pariwisata jadi lancar berkat adanya Bandara Internasional Sentani, yang dibangun dengan dana otsus.

Jika dulu, di Papua identik dengan wilayah timur yang sepi, hanya berupa hutan dan masyarakatnya yang kurang modern, namun saat ini berbeda. Berkat dana otsus sudah banyak pembangunan yang memajukan Bumi Cenderawasih. Bahkan multievent Pekan Olahraga Nasional (PON) juga akan diselenggarakan di Papua, hal ini tentu saja menjadi kebanggaan warga Papua karena wilayahnya menjadi sorotan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan usulan revisi UU Otsus Papua kepada DPR RI. Lembaga legislatif tersebut menindaklanjutinya dengan membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, 10 Februari 2021 lalu, telah diambil keputusan pembentukan Pansus RUU tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Kemajuan Papua dan Papua Barat tentu tidak hanya perihal pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Hal itu meliputi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kehidupan.

Untuk mengakselerasi Sektor pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kehidupan, tentu saja diperlukan formula khusus, salah satunya adalah otsus yang telah menjadi daya dukung bagi anak Papua dan Papua Barat yang ingin melanjutkan sekolahnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diintervensi. Reshuffle Kabinet merupakan upaya percepatan target Pemerintahan dan bukan fokus pada figur menteri.

Reshuflle sendiri memiliki makna “perombakan kabinet”, reshuffle juga bisa diartikan sebagai kegiatan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain.

Isu reshuffle berhembus kembali usai kementerian pendidikan dan kebudayaan digabung dengan kementerian riset dan teknologi. Serta usulan pembentukan kementerian Investasi disetujui oleh DPR RI.

Achmad Baidowi selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, menyatakan bahwa PPP sebagai salah satu partai politik koalisi pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, untuk menunjuk sosok yang akan menduduki jabatan Mendikbud Ristek Serta Menteri Investasi.

Dirinya juga menillai, bahwa reshuffle kabinet merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, bahwa reshuffle kabinet merupakan hal yang wajar dan bisa dilakukan kapan pun sesuai kebutuhan presiden Jokowi.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, dirinya menyatakan bahwa Partai Gerindra sebagai parpol Koalisi pendukung pemerintah akan mendukung langkah apapun yang dilakukan Jokowi terkait wacana reshuffle kabinet.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Sebagai partai pendukung pemerintah, menurutna PDIP menyerahkan kepada Jokowi.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, perlu ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat setelah peleburan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian riset dan teknologi.

Menurutnya, perombakan kabinet ini bisa berlaku terbatas atau lebih luas terhadap posisi menteri lainnya di kabinet Indonesia Maju.

Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut mengatakan, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Ia menegaskan NasDem mendukung penuh apa yang diputuskan Jokowi.

Meski begitu, Johnny mendorong reshuffle dilakukan secepatnya. Menurutnya, tak masalah jika perubahan susunan kabinet dilakukan pekan ini.

Dirinya mengakui, tidak tahu kapan waktu persis Jokowi akan menggelar reshuffle. Ia juga tidak tahu apakah akan ada nama menteri baru dalam kocok ulang kali ini.

Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah mengajak Ma’ruf Amin untuk berembuk terkait kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.

Hanya saja dirinya memang tidak bisa membongkar lebih jauh, isu rembukan antara Jokowi dan Ma’ruf terkait reshuffle kabinet.

Terkait penggabungan ini, Wapres telah memberi arahan terkait pegawai di dua kementerian tersebut. Apalagi persoalan kepegawaian memang menjadi tanggung jawab dari Ma’ruf Amin selaku wakil presiden.

Masduki memandang, terkait Kementerian Investasi, lembaga tersebut memang perlu dibuat. Namun dirinya belum bisa menyampaikan hal ini secara lebih rinci.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menmbocorkan waktu reshuffle kabinet. Dirinya mengaku sering mengikuti kebiasaan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet. Dia yakin reshuffle kabinet kali ini bakal cepat.

Ia menegaskan, Jokowi berhak melakukan reshuffle mengganti siapapu pembantunya di kabinet. Meski demikian, Ngabalin enggan memerinci nama-nama menteri yang akan kena reshuffle.

Reshuffle dianggap sebagai momentum untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai, di dalam reshuffle kali ini tidak hanya sebagai momentum, tetapi juga harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi kepada seluruh kementerian.

Emrus juga menngingatkan, bahwa ada aspek yang tidak boleh dilupakan, yaknin aspek loyalitas. Jangan sampai di penghujung pemerintahan Jokowi, justru menterinya malah bekerja sendiri-sendiri.

Ia menambahkan, kalau ada reshuffle, yang jelas baginya orang tersebut harus cakap, mampu, kemudian detail dan bisa menerjemahkan program-program presiden.

Menurutnya, jika menteri bisa menterjemahkan program-program presiden, maka tidak akan ada lagi visi menteri. Namun, yang ada adalah visi Presiden.

Para menteri tentu saja memiliki beban tugas untuk bekerja selaras dengan visi dan misi Jokowi – Ma’ruf Amin. Reshuffle Kabinet tentu saja bukanlah kebijakan yang kaku, karena sebelumnya Jokowi juga pernah me-reshuffle kabinetnya di beberapa pos kementerian seperti kementerian sosial, kementerian agama, kementerian pariwisatan dan ekonomi kreatif, dll.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alvira Ramadhan )*

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Rizieq Shihab-lah yang menyebabkan kerumunan, berbagai kerumunan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan terjadi di Bandara Soekarno Hatta, Petamburan, Tebet hingga megamendung. Masyarakat pun mendukung pengusutan tuntas kasus pelanggaran Prokes tersebut.
Kehadiran Rizieq selalu menimbulkan konsentrasi massa. Seluruh kerumunan itu terjadi karena antusias massa melihat sosok Rizieq Shihab yang akhirnya kembali ke Indonesia.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menahan eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen pol Argo Yuwono menyebut, Rizieq ditahan dengan dua alasan. Yakni alasan objektif dan subjektif.

Alasan objektif yakni karena Rizieq sebagai tersangka diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara alasan subjektif agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya, dan juga untuk memudahkan penyidikan.

Kombes Heru Novianto selaku Eks Kapolres Jakarta Pusat, menceritakan kronologi ditutupnya jalan KS Tubun karena rencana pernikahan putri Rizieq Shihab pada November 2020 lalu.

Keterangan itu ia sampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Awalnya, pagi, tenda sudah terpasang tetapi jalan masih terbuka. Tetapi pada saat sore menjelang jam 16.00, jam 17.00, massa sudah banyak. Tiba-tiba jalan ditutup dari ujung ke ujung untuk aktivitas kegiatan, rencana maulid dan rencana pernikahan anak terdakwa.

Heru melanjutkan, jalan tersebut ditutup dengan kursi dan mobil dari ujung ke ujung, sehingga akses jalan tersebut tidak bisa dilewati.

Ia tidak dapat mengonfirmasi siapa yang menutup jalan itu, termasuk mengonfirmasi apakah mereka anggota Front Pembela Islam (FPI), ormas yang saat itu dinaungi oleh Rizieq.

Pihaknya mendapat laporan bahwa di lapangan, yang menutup akses jalan tersebut menggunakan baju putih-putih, kami belum bisa memastikan apakah itu dari FPI atau tidak.

Dalam kasus di Petamburan, Rizieq didakwa menghasut pengikutnya saat acara pernikahan putri keempatnya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020.

Acara yang dihadiri sekitar 10.000 orang tersebut menyebabkan kerumunan. Padahal,pemerintah saat itu sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19.

Selain di Petamburan, Rizieq Shihab juga telah menyebabkan kerumunan di Megamendung kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas kegitan tersebut, Direktur Tindakan Umum (DIRTIPIDUM) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi menuturkan bahwa Rizieq saat ini masih menjadi tersangka tunggl lantara kegiatan tersebut tidak memiliki susunan kepanitiaan.

Rizieq Shihab-pun dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal

Pelanggaran yang dimaksud antara lain, terkait dengan jumlah peserta yang mencapai 3000 orang. Kemudian waktu pelaksanaan juga dinilai melanggar karena berlangsung selama 14 jam.

Dalam gelar perkara, penyidik menilai kegiatan tersebut dinilai menghalangi penanggulangan wabah. Apalagi saat itu pembatasan sosial berskala besar masih berlangsung.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar, Kombes CH Patoppoi, menuturkan bahwa penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, bahwa upaya yang menghalang-halangi penanggulangan wabah, dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 tahun 1984 tentang penanggulangan penyakit menular.

Dan tindak pidana menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, serta pasal 216 KUHP, sehingga diputuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin, mengaku tidak mengetahui adanya acara yang dihadiri oleh Rizieq Shihab di wilayahnya. Sebab pihak penyelenggara tidak mengajukan izin pada pemerintah kabupaten Bogor.

Ade mengaku, pada saat itu tidak ada pemberitahuan, jadi pihaknya juga tidak bisa memberikan izin apapun, surat yang secara resmi kita balas itu tidak ada. Yang pihaknya ketahui adalah kepulangan Rizieq Shihab saja.

Kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia telah menyebabkan kerumunan yang tidak terkendali, acara yang tidak mendapatkan izin tersebut tentu saja patut dipertanggungjawabkan di meja persidangan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Mantan narapidana teroris (napiter), Haris Amir Falah, mengatakan bahwa pada saat ini kalangan milenial rentan untuk terpapar ajaran radikalisme. Generasi milenial ditenggarai sedang mencari jati diri dan membutuhkan aktualisasi diri, keadaan ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memaparkan ideologisnya.

“Di Makassar juga masih milenial kan walaupun sudah menikah, mereka masih di bawah 30 tahun. Itu usia rentan. Saya direkrut ketika saya SMA, karena masih mencari jati diri, ingin menunjukkan kehebatan,” ucap Haris.

Lebih lanjut Haris mengatakan bahwa di saat pencarian jati diri tersebut, generasi milenial bertemu dengan paham radikal. Haris menilai kaum milenial yang direkrut oleh kelompok tersebut tak sedikit jumlahnya.

“Sampai sekarang kalau kita lihat anak-anak muda itu sangat luar biasa yang direkrut. Saya tiga hari lalu datang ke LP Gunung Sindur, sebagian besar yang keluar dan kemudian kita dialog itu rata-rata umurnya masih 22 tahun, paling tua 26 tahun,” tambah Haris.

Sementara itu, Pendakwa muda, Habib Husein Ja’far Hadar, mengajak kaum milenial untuk belajar memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini terkait dengan serentetan aksi teror di Indonesia dilandasi pemahaman agama yang salah. Ia mengaku tidak habis pikir seorang yang mengaku beriman melakukan aksi terorisme seperti bom bunuh diri.

“Siapa saja yang meledakkan rumah ibadah orang lain, maka yang hangus sejatinya iman mereka sendiri. Artinya dalam semua agama, apalagi dalam konteks Islam, teror bukan hanya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tapi meneror nilai-nilai Islam itu sendiri,” ujar Habib Husein.

Ia menambahkan bahwa aksi terorisme itu sama saja meneror agamanya sendiri. Siapa yang tidak memberikan kesalamatan dan kedamaian tidak layak disebut seorang muslim.

“Yang terpenting, generasi milenial harus tetap semangat belajar sesuatu yang positif. Jangan sampai dimanfaatkan teroris mengatasnamakan agama,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengimbau kepada para penceramah agama agar menyampaikan materi ceramah yang menyejukkan dan membuat tenang umat di bulan Ramadan.

Materi ceramah yang diberikan agar tidak mendorong umat menjadi berlebihan dan mengarah pada radikalisme.

“Sebagai Wakil Ketua MPR saya mengimbau kepada para penceramah agama terutama pada ceramah di bulan suci Ramadhan untuk menyampaikan materi yang menyejukkan dan bisa menenangkan umat,” ujarnya.

Fadel Muhammad mengungkapkan agar kasus penceramah agama di BUMN Pelni menjadi pelajaran. Kasus tersebut bahkan menjadi perhatian MPR.

Pimpinan MPR sempat menyinggung kasus kajian agama di Pelni dalam rapat pimpinan. Seperti diketahui ada petinggi BUMN Pelni yang dicopot dan dimutasi terkait rencana ceramah kajian Ramadan yang diisi beberapa tokoh agama.

Pelni akhirnya meniadakan kegiatan ceramah agama yang diadakan secara online itu di bulan Ramadan.

Fadel juga menyebutkan adanya laporan dari pihak kepolisian kepada MPR dari survei yang dilakukan ada kecenderungan peningkatan radikalisme(*)

Komisi Yudisial (KY) menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menangani perkara mantan Pentolan FPI Rizieq Shihab telah bertindak sejalan dengan ketentuan hukum acara. KY juga menilai hakim telah berperilaku sesuai kode etik.

“Berdasarkan hasil pemantauan persidangan atas perkara nomor 225 dan 221 di PN Jakarta Timur, Komisi Yudisial menilai majelis hakim sampai saat ini melakukan sidang pemeriksaan sejalan dengan ketentuan hukum acara, serta telah berperilaku sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta.

Sukma menjelaskan KY telah melakukan pemantauan tiga kali terhadap sidang yang menjerat Rizieq, yakni pada 16 Maret, 19 Maret dan 23 Maret.

Ia menyebut ke depan, KY bakal tetap melakukan pemantauan untuk memastikan persidangan itu berjalan dengan ketentuan yang berlaku.

Sidang perdana Rizieq Syihab terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta kasus berita bohong RS Ummi Bogor digelar hari Selasa (16/3) secara virtual. Rizieq Shihab menghadiri sidang secara online di Bareskrim Polri, sementara itu para Jaksa Penuntut Umum (JPU), majelis hakim, dan penasihat hukum Rizieq Shihab berada di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Agenda sidangnya adalah pembacaan surat dakwaan terhadap enam berkas perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan atas nama terdakwa Mohammad Rizieq dan kawan-kawan.

Belum selesai Jaksa Penuntut Umum membacakan keenam dakwaan, penasihat hukum Rizieq Shihab yang terdiri dari Munarman, Novel Bamukmin, dan Alamsyah Hanafiah menginterupsi majelis hakim. Mereka menyatakan keberatan terhadap sidang yang dilaksanakan secara online dan terpisah, yakni dari pengadilan dan dari Bareskrim Polri. Para penasihat hukum Rizieq Shihab meminta agar terdakwa dihadirkan secara langsung ke ruang persidangan.

Sesaat setelah itu, Rizieq Shihab pun ikut meninggalkan ruang sidang tanpa seizin majelis hakim. Layar yang menampilkan Rizieq Shihab sempat dimatikan. Melihat layar Rizieq Shihab mati, Novel Bumakmin sempat mendekat ke meja Majelis Hakim dan JPU menunjukkan protes sambil menunjuk-nunjuk keduanya.

Ketua majelis hakim, Khadwanto pun langsung menegur jaksa karena terdakwa meninggalkan ruang persidangan(*)

Media sosial masih menjadi sarana mudah penyebaran informasi palsu atau hoax dan isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau SARA. Pemerintah mengkhawatirkan penyebaran melalui media sosial akan berdampak pada Pemilu dan Pilkada mendatang.

Media sosial masih menjadi favorit masyarakat di Indonesia. Data Facebook Indonesia menunjukkan pengguna Facebook di Indonesia mencapai 115 juta atau 44 persen total penduduk Indonesia. 97 persen pengguna Facebook tersebut mengakses media sosial ini melalui telepon seluler. Jumlah pengguna media sosial lainnya yaitu Instagram di Indonesia mencapai 45 juta orang. Masyarakat Indonesia dikenal aktif di media sosial karena mereka tiga kali lebih banyak dibanding rata-rata global.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim internet di Indonesia sudah menjangkau 51 persen atau sekitar 132,7 juta jiwa penduduk Indonesia dan berada di urutan ke-4 di dunia.

Pemerintah juga mengapresiasi kinerja polisi membongkar pelaku yang menyebarkan hoax, kebencian, maupun tulisan provokatif bernuansa SARA di media sosial. Pemerintah sangat mengkhawatirkan jaringan pelaku tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ujaran kebencian, jangan sebar informasi berbau fitnah atau bernuansa negatif SARA. Rambu-rambunya sudah jelas, ada KUHP, UU ITE. Mudah-mudahan POLRI mampu mengungkap siapa dalang jaringan ini termasuk pemesannya. Jaringan ini digerakkan oleh siapa, motifnya apa, apa sekedar bisnis? Ini untuk kepentingan siapa? Harus dibongkar semua, karena ini dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Disisi lain, Penyidik Bareskrim Polri menyampaikan apa sanksi bagi orang yang menyebar konten kebencian SARA di media sosial? Dikutip dari klinik Hukumonline, Josua Sitompul dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) berpendapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana siber.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Efektivitas pasal tentu dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (law enforcement). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya. (*)

Hari Buruh Internasional 1 Mei (May Day) sebentar lagi akan diperingati oleh seluruh buruh di dunia. Namun ada kesan bahwa hari buruh identik dengan aksi demo. Setiap tahun May Day diperingati oleh buruh dengan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Peringatan May Day juga dikenal sebagai hari solidaritas dan protes kaum pekerja menuntut haknya dan melakukan mogok kerja.

Dilansir oleh media okezone, peringatan Hari Buruh tahun 2019 lalu, puluhan ribuan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merayakan May Day 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Pada peringatan tersebut KSPI membawa 6 tuntutan kepada pemerintah:
1) Menolak upah murah.
2) Minta pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015.
3) Menuntut kenaikan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item.
4) Penghapusan sistem outsourcing dan pemagangan berkedok outsourcing.
5) Peningkatan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
6) Penurunan tarif dasar listrik dan harga sembako, serta meningkatkan kesejahteraan guru-tenaga honorer juga pengemudi ojek online.

Pada tahun 2020 hingga 2021 ini buruh masih melakukan demo menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Seperti pada Senin (12/4/2021) lalu, ribuan buruh menggelar aksi demo serentak di 150 Kabupaten/Kota dari 20 provinsi.

Dalam aksinya buruh menyuarakan 4 tuntutan, yaitu:
1) Meminta hakim mahkamah konstitusi membatalkan Omnibus Law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
2) Berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021.
3) Bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil.
4) Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Aski demo buruh di Indonesia pada peringatan May Day tahun 2021 ini, tampaknya masih akan berlanjut. Padahal idealnya hari buruh adalah hari libur pekerja yang menyenangkan bersama keluarga.

Seringkali yang terjadi pada persoalan buruh di Indonesia adalah tidak adanya kata sepakat antara buruh dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Akhirnya para buruh yang kecewa menempuh jalan demo dengan turun ke jalan mengerahkan massa buruh yang jumlahnya banyak.

Aksi-aksi demo buruh yang jumlahnya banyak dikhawatirkan akan memicu situasi yang tidak kondusif dan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Seringkali aksi demo buruh berakhir dengan kericuhan dan tindakan anarkis, yang mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat lain.

Dari beberapa catatan kejadian, terjadinya kericuhan dan tindakan anarkis pada aksi demo, karena adanya penyusupan dari anasir-anasir lain yang mendompleng aksi buruh tersebut.

Aksi demo buruh sangat rentan disusupi oleh kelompok kepentingan dalam mencapai tujuan politiknya, karena dapat memperkeruh suasana. Kelompok kepentingan bisa bermain di belakang layar menggerakan aksi demo buruh, sehingga perlu diwaspadai oleh buruh itu sendiri.

Penolakan buruh atas beberapa masalah seperti UU omnibus law, tuntutan THR hari raya dan lain-lain akan menjadi moment yang pas bagi kelompok kepentingan melakukan agendanya.

Oleh karena itu, perlu kewaspadaan terhadap kelompok kepentingan yang dapat memperkeruh suasana, yang pada akhirnya dapat merugikan buruh itu sendiri. (*)

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pandemi Covid-19 belum berakhir, protokol kesehatan tetap harus diterapkan mengingat belum terpenuhinya target masyarakat yang mendapatkan vaksinasi. Apalagi telah muncul Covid-19 varian baru, sehingga masyarakat tetap harus disiplin dalam menerapkan prokes khususnya selama mengikuti ibadah Ramadhan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memperbolehkan warga Nahdliyin untuk melaksanakan salat tarawih dan salah idul fitri di masjid, meski status pandemi Covid-19 belum dicabut. Pernyataan tersebut tertuang dalam panduan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H.

PBNU juga menghimbau kepada para jemaahnya untuk meramaikan masjid dengan rangkaian ibadah selama Ramadhan. Namun, PBNU menekankan penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama ibadah.

Dalam panduan tersebut, PBNU juga menghimbau jemaah melakukan kegiatan sosial pembinaan umat. Lalu, PBNU pun meminta kepada para pendakwah untuk menyampaikan esensi Islam serta menghindari ceramah provokatif.

PBNU juga menghimbau kepada warga Nahdliyin untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait silaturahmi saat idul fitri. Seperti diketahui, pemerintah kini melarang mudik pada tahun ini guna mencegah penularan Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan serangkaian aturan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia selama setahun lebih.

Kementerian Agama juga telah mengeluarkan edaran terbaru terkait panduan ibadah di bulan Ramadhan melalui Surat Edaran nomor 4 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam SE tersebut, pemerintah menganjurkan untuk tidak melakukan aktifitas buka bersama di luar rumah. Upaya tersebut ditujukan agar penyebaran virus corona dapat ditekan.

Selain itu, Sahur On the Road juga dilarang, Polda Metro Jaya telah melarang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan melakukan filterisasi di wilayah-wilayah yang kerap digunakan untuk SOTR. Filterisasi tersebut akan dimulai pada pukul 23.00 hingga 05.00 WIB sepanjang Harmoni hingga Bundaran Senayan.

Perihal aktifitas ibadah di Masjid, Pemerintah telah mengizinkan salat berjamaah di masjid dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau mushola dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antara jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing.

Tak hanya itu, acara yang kerap diselenggarakan di masjid seperti pengajian, tausyiah, kultum ramadhan dan kuliah subuh, paling lama dengan durasi waktu 15 menit.

Penerapan protokol kesehatan tersebut tentu bukan tanpa alasan, mengingat Virus Corona telah bermutasi sehingga muncul corona varian baru.

Mutasi tersebut terjadi seiring dengan perkembangan dan penyebaran Covid-19 yang telah menjangkiti sekitar 213 negara dan wilayah di dunia.

Menanggapi mutasi virus tersebut, Wakil Kepala Bidang Penelitian Transnasional di Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Prof dr David H Muljono SpPD FINASIM FAASLD PhD mengatakan, mutasi yang terjadi pada virus sebenarnya sangat lumrah.

Mutasi merupakan kondisi di mana virus mengalami perubahan pada materi genetik virus. Mutasi juga menjadi sesuatu yang wajar dan bisa terjadi, karena banyak sekali faktor pendukungnya.

Pada saat mutasi, virus akan melakukan adaptasi dan mengubah bentuk genetiknya. David memaparkan, mutasi pada virus merupakan hal yang wajar dan itu tidak hanya terjadi pada virus corona saja.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat saat ibadah Ramadhan. Hal ini dikarenakan Ramadhan tahun ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pelaksanaan shalat tarawih secara berjamaah. Namun ibadah harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat mencegah penyebaran virus Covid-19.

Ma’ruf Amin juga mengatakan, guna mencegah penularan virus, Pemerintah juga telah memutuskan lebih awal terkait larangan mudik. Dirinya menghimbau agar semua pihak dapat mematuhi kebijakan ini untuk menghentikan penularan virus.

Protokol kesehatan adalah harga mati untuk dipatuhi, hal ini tentu saja bukan sekadar menunjukkan kepatuhan saja, tetapi merupakan upaya untuk meredam penyebaran Covid-19 yang sudah mulai bermutasi. Dengan mematuhi protokol kesehatan, sama saja kita akan menyelamatkan bangsa dari Pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)