Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan mulai melakukan penyekatan terhadap sejumlah titik untuk menahan laju masyarakat melakukan mudik lebaran Idul Fitri 2021 pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Jadwal penyekatan mudik jalan tol berlangsung selama 12 hari.

“Operasi Ketupat 2021 ini nanti dilaksanakan tanggal 6-17 Mei selama 12 hari. Operasi ini operasi kemanusiaan, tindakan kami ialah persuasif humanis,” kata Kakorlantas Polri, Inspektur Jenderal Istiono dalam keterangan tertulis (14/4).

Dia menerangkan, selama masa tersebut kepolisian akan memutarbalikkan kendaraan yang mencoba melintas di posko penyekatan yang sudah disiapkan. Tujuannya, kata dia, agar tidak ada masyarakat yang lolos dan melakukan mudik selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

Di tambah lagi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) akan melakukan penyekatan kendaraan mudik di jalan tol. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya larangan mudik Lebaran tahun ini. Rencananya, penyekatan kendaraan mudik di jalan tol akan dilakukan pada 6-17 Mei 2021. Jasa Marga akan menggandeng pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Darat.

“Jasa Marga akan mendukung penuh pelaksanaan check point/lokasi penyekatan di jalan tol, yang titik lokasi penyekatannya akan diputuskan berdasarkan diskresi Kepolisian,” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4/2021).

Selain penyekatan lanjut Heru, Jasa Marga juga akan menyiagakan sarana prasarana serta personel untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Kepolisian di lokasi check point tersebut.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, mengungkapkan alasan yang menjadi latar belakang pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. Hal tersebut disampaikan dirinya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Moeldoko mengatakan, salah satu yang jadi pertimbangan pengambilalihan yakni kerugian yang dialami pengelola TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar. Atas kerugian itu, kata Moeldoko, TMII tidak dapat berkontribusi pada keuangan negara.

“Ada kerugian antara Rp 40 miliar-Rp 50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan,” ujar Moeldoko

Moeldoko menambahkan bahwa sejak 2016, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola TMII. Selain itu, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit terhadap TMII.

Berdasarkan asesmen kedua pihak, ada tiga hal yang direkomendasikan. Pertama, TMII perlu dikelola oleh swasta. Kedua, TMII perlu dikelola dengan kerja sama pemerintah. Ketiga, TMII dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Moeldoko juga memastikan bahwa pengelolaan TMII tidak akan dipindahkan ke yayasan milik Presiden Joko Widodo. Ia meminta masyarakat tak membuat narasi-narasi negatif perihal rencana pemindahan pengelolaan aset milik negara itu.

“Jangan lagi ada pandangan seperti itu, enggak, enggak ada itu. Pak Jokowi sama sekali enggak berpikir seperti itu,” ujar Moeldoko.

Jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi dalam sidang kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab, Senin (12/4/2021). Salah satu Saksi tersebut diantaranya mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sempat menjatuhkan sanksi kepada 36 warga karena melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan putri Rizieq Shihab.

“(Ditindak) 36 orang Pak, yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yang ditindak oleh anggota,” ujar Bayu di Pengadilan Negeri, Jakarta Timur Senin (12/4).

Ditempat terpisah, Rizieq mengakui bahwa ada pelanggaran prokes dalam acara pernikahan putrinya, yang digelar bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi di Markas FPI Oktober 2020 lalu. Namun, dia menampik telah mengabaikan imbauan protokol kesehatan dari pemerintah dan kepolisian. Menurut Rizieq, jumlah massa yang hadir di acara tersebut memang di luar ekspektasi.

“Jadi dari awal, panitia itu sudah punya komitmen kepada Pak Wali kota dan kepada tiga pilar tadi untuk tetap menjaga prokes. Jadi bukan dari awal melanggar prokes,” ujar Rizieq.

“Tapi kemudian terjadi pelanggaran di luar kendali tanpa kesengajaan itu kami sendiri dari panitia tidak ada yang memungkiri. Semua menerima. Memang terjadi pelanggaran,” tambahnya.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021, di Istana Negara, Rabu,(3/3/2021) bulan lalu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya aspek pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan bencana. Ia meminta kedua hal ini terus dipacu untuk mengurangi risiko jatuhnya korban yang besar.

“Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Itu yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan. jangan terlambat,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan hal ini, tak berarti aspek lain dalam manajemen bencana tak diperhatikan. Ia minta jangan sampai pemerintah hanya bersikap reaktif saat bencana terjadi.
Semua pihak harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif terhadap kerawanan bencana.

“Jangan baru ada bencana kita baru pontang panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Yang seperti itu jangan sampai terjadi,”.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana dan termasuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2020 lalu terdapat 3.253 bencana atau sekitar 9 bencana terjadi per harinya.

Saat ini, Indonesia memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024 melalui Perpres 87 tahun 2020. Dijelaskan, poin pentingnya bukan hanya berhenti ketika memiliki grand design dalam jangka panjang. tetapi grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan.

“Termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. Serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja,”.

Merespon apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) siap mengantisipasi masalah bencana dengan program mitigasi bencana.

Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda dan Kevin Lotulung usai mengikuti Pembukaan Rapat Kerja Penanggulangan Bencana Nasional 2021 secara virtual bersama Presiden Jokowi, menyatakan pihaknya siap lakukan mitigasi bencana di daerahnya.

Usai Raker, Bupati Joune Ganda mengatakan pentingnya program mitigasi sebagai upaya mengurangi resiko bencana, karena Indonesia sebagai salah satu dari 35 Negara di dunia yang punya potensi terkena bencana.

“Sebagai bagian dari wilayah RI tentunya kita harus mengantisipasi setiap bencana yang terjadi. Seperti di ketahui beberapa waktu lalu Kabupaten Minut juga terjadi bencana ringan, walaupun ada 1 kejadian yang menimbulkan korban jiwa, maka dari itu kami akan betul-betul memperhatikan dan mengantisipasi setiap bencana yang terjadi di Minut,” kata Joune Ganda.

Lebih lanjut, Joune Ganda menegaskan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara siap untuk selalu siaga dalam menghadapi bencana maupun dalam penanganan setelah pasca bencana.

Sebagaimana Kabupaten Minahasa Utara, seluruh pemerintah daerah di Indoensia harus sigap dan mendukung mitigasi bencana di daerahnya masing-masing. (*)

Oleh: Firdaus Baderi )*

Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 dengan menggencarkan vaksinasi Covid-19 demi terciptanya kekebalan direktif. Kendati demikian, masyarakat pun diimbau untuk tetap mematuhi Prokes 5M mengingat belum semua orang mendapatkan vaksin Covid-19.

Pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian masyarakat luas, baik dalam negeri maupun dunia Internasional. Berbagai bidang perlahan-lahan mulai berbenah, terutama masalah Kesehatan melalui program vaksinasi.

Pro kontra terkait efektifitas program vaksinasi Covid-19, mengisi diskusi di ruang-ruang publik. Pro kontra tersebut muncul akibat bias informasi dan juga maraknya info hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Tulisan ini tidak akan membahas pro-kontra tersebut, namun akan sedikit mengulas dan mengkalkulasi efektifitas program vaksinasi dalam upaya mengakhri pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia.

Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak anda seberapa efektif kah program vaksinasi covid-19 dalam menyelesaikan pandemi ini? Efektif atau tidak, perlu ditekankan lagi bahwa vaksinasi hanya sebagai katalisator penyelesaian pandemi, penerapan protokol Kesehatan masih dibutuhkan dan memegang peranan penting dalam upaya menuntaskan pandemi covid-19.

Mengapa demikian? berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr Ir Penny K Lukito, Efikasi Vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah pada Tahap I sebesar 65,3 %. Hal tersebut berdasarkan Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung dan menunjukkan efek vaksin sebesar 65,3 %. Artinya jika dikalkulasikan secara matematis potensi masyarakat yang sudah divaksin bisa tertular Covid-19 adalah 35%. Dengan demikian masyarakat yang sudah mendapat vaksinasi masih berpotensi untuk tertular Covid-19, sehingga harus tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Kemudian, dalam kalkulasi efektifikas program vaksinasi dalam menyelesaikan pandemic covid-19 perlu dikaji capaian program vaksin terhadap jumlah masyarakat yang potensi/rentan terhadap penularan covid-19. Hal ini diperlukan dalam upaya pembentukan herd immunity.

Capaian vaksinasi covid-19 dalam upaya membangun herd immunity tidak harus mencapai 100 %, karena cukup 70 % sasaran vaksinasi terhadap masyarakat maka cukup untuk membuat virus covid-19 stres dalam perkembangbiakannya. Hal tersebut disampaiakan oleh ahli bioteknologi dari Universitas Putra Malaysia yaitu Assoc. Prof. Bimo Ario Tejo, PhD. Menurut Prof. Riyanto dalam acara diskusi bertajuk Ada Apa Dengan Vaksin?” pada Minggu 7 Februari 2021.

Bimo Ario juga menjelaskan bahwa syarat terjadinya herd immunity adalah apabila angka efikasi vaksin dan jumlah rakyat yang mau divaksin cukup tinggi. “Apabila angka efikasi vaksin terlalu rendah, maka jumlah rakyat yang divaksin harus tinggi, dan juga kebalikannya, apabila angka efikasi vaksin tinggi, maka jumlah rakyat yang divaksin bisa lebih rendah” Bimo Ario menekankan.

Apabila angka efikasi vaksin di Indonesia sekitar 65,3 %, perhitungan yang muncul untuk terciptanya herd immunity adalah diperlukan sekitar 189 juta penduduk untuk pemerintah dapat melakukan vaksinasi.

Angka tersebut diperoleh dari persentasi 70 % dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini. Berdasarkan data BPS hasil Sensus Penduduk, jumlah masyarakat Indonesia saat ini sebesar 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia sampai dengan Desember 2020). Sehingga diperoleh angka sekitar 189 juta jiwa yang harusnya menjadi sasaran vaksin untuk mencapai angka 70 %. Angka tersebut tentunya tidak mutlak karena pemerintah menetapkan sasaran vaksinasi covid-19 sebesar 181.554.465 jiwa.

Jika mengenyampingkan faktor-faktor eksternal lainnya, untuk membuat pembahasan ini lebih simple. Optimisme keberhasilan program vaksinasi semakin menguat karena persentasi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa 23 Maret 2021 hanya sebesar 29 %. Sehingga potensi masyarakat yang dapat divaksin sebesar 71 %. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk divaksin, namun salah satu penyebab terbesar diduga akibat hoax.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19, literasi harus gencar dilaksanakan sehingga sasaran vaksin nantinya bisa lebih besar. disamping itu, pemerintah juga terus berupaya agar distribusi vaksin covid-19 berjalan dengan optimal,

Menurut pengakuan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Indonesia menempati urutan ke-8 sebagai negara yang melakukan vaksinasi terbanyak untuk masyarakat nya. Karena, hingga saat ini tercatat ada 130 negara yang masih belum bisa melaksanakan vaksinasi.

Disamping itu, melihat capaian program vaksinasi ke 1 sampai dengan saat ini sebesar 5 juta lebih. Sehingga untuk mencapai angka 181 juta jiwa bukan hal yang mustahil.

Untuk itu, keberhasilan program vaksinasi dalam upaya menyelesaikan pandemi covid-19 di Indonesia perlu memperhatikan beberap faktor, diantaranya penguatan/disiplin protokol Kesehatan, literasi berita/info hoax soal vaksin untuk meningkatkan jumlah penerima vaksin dan percepatan pelaksanaan/capaian sasaran vaksin covid-19. Dengan demikian program vaksinasi covid-19 akan semakin berpeluang besar dalam menyelesaikan pandemi covid-19. (*)