Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mengemuka. Bahkan, reshuffle jilid II Kabinte Indonesia Maju tersebut diperkirakan diumumkan dalam waktu dekat.

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia memberikan tanggapan terkait reshuffle kabinet. Menurut Angkie, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. “Soal reshuffle, apapun isu yang beredar sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Kami tidak bisa mencampuri perihal seperti itu,” ujar Angkie kepada wartawan di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2021).

Dia menyebut, pihaknya mendukung sepenuhnya hak prerogatif tersebut. “Apapun langkah dari awal sampai akhir bapak Presiden yang bicara. Kami mendukung sepenuhnya hak prerogatif Pak Presiden,” lanjutnya.

Sebelumnya, isu pengumuman reshuffle kabinet akan diumumkan pekan ini dibenarkan tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Wacana reshuffle kabinet menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi. “Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini,” kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Kendati demikian, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle kabinet. Ia hanya menyebut, ihwal peleburan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru sudah disetujui Presiden.

Artinya, perombakan menteri Jokowi atau reshuffle kabinet dilakukan tidak lama lagi.

Reshuffle kabinet masih lama
Namun, informasi reshuffle kabinet yang diungkapkan Ngabalin itu dibantah oleh sumber internal Kompas.com dari Istana. Menurut sumber tersebut, pengumuman mengenai reshuffle kabinet tidak akan diumumkan pekan ini. “Pekan ini tidak ada (pengumuman reshuffle),” katanya, Jumat (16/4/2021).

Dia juga mengonfirmasi bahwa reshuffle kemungkinan belum akan dilakukan pekan depan. “(Pekan depan) sepertinya belum,” tuturnya. (*)

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika, yakni Akhmad Sahal atau yang kerap disapa Gus Sahal, menyuarakan opininya terkait bulan suci kali ini.

Sosok tersebut rupanya merasa bersyukur lantaran ini kali pertama dirinya menikmati Ramadan tanpa ormas Front Pembela Islam (FPI).

“Alhamdulillah utk pertama kalinya sejak 1998 Ramadhan tanpa FPI,” tulis Gus Sahal dalam akun media sosialnya pada Senin pagi, 12 April 2021.

Menanggapi cuitan tersebut, netizen pun turut ramai berkomentar mengeluarkan beragam opini mereka.

“yang bubarin maksiat udah ga ada.. sisa yg suka bubarin pengajian sama dangdutan jumjumarikaarimanajengjeng,” komentar akun @ffaldydlaff.

Seperti yang kita tahu, di tahun-tahun sebelumnya menjelang Ramadan tiba, biasanya akan muncul berita di berbagai daerah yang mengatakan bahwa sejumlah anggota ormas Islam (seperti FPI, misalnya) melakukan aksi sweeping.

Adapun aksi tersebut bisa berupa warung-warung yang dilarang berjualan dan sejumlah hiburan malam yang digeruduk bila masih nekat beroperasi di bulan suci.

Namun, Ramadan kali ini tampak berbeda. Tak terlihat ada situasi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab disebut terang-terangan melanggar protokol kesehatan sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dari Arab Saudi pada 10 November 2020 lalu.

Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan dalam sidang lanjutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, yang digelar secara daring oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (19/3/2021). Menurut jaksa, Rizieq terang-terangan mengajak massa untuk berkumpul lewat undangan di video yang diunggah di akun Youtube.

“Terdakwa secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan Covid-19 dengan mengundang massa melalui video,” ujar jaksa.

Jaksa kemudian membeberkan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang Rizieq lakukan setelah kembali ke Jakarta, termasuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab, pada 14 November 2020.

Jaksa menegaskan, video tersebut telah diuji keabsahannya oleh tim ahli digital forensik.

Sehingga, disimpulkan bahwa video bersifat nyata, tidak sisipan ataupun pemotongan cuplikan yang sengaja ditambahkan.

Selain itu, JPU juga mengungkapkan bahwa Wali Kota Jakarta Pusat saat itu, Bayu Meghantara, telah memberikan pemberitahuan secara lisan agar keluarga pengantin memperhatikan protokol kesehatan.

Jaksa menjelaskan, Bayu juga memberikan surat resmi tanggal 13 November 2020 perihal imbauan pelaksanaan protokol kesehatan kepada panitia pelaksana.

Surat itu berisi sejumlah protokol kesehatan seperti kapasitas tamu tidak lebih dari 50 persen, menyediakan sarana prasarana pencegahan Covid-19 seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer, dan pemeriksaan suhu tubuh untuk seluruh tamu yang hadir. Namun, jaksa menyatakan surat dan pemberitahuan dari Bayu tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa. Alhasil, acara tetap terlaksana seperti yang terdakwa rencanakan dan dihadiri ribuan masyarakat.

Sementara itu, sidang lanjutan kasus Rizieq dengan agenda pembacaan dakwaan sampai berita ini diturunkan masih berlangsung. Sidang ini sempat tertunda dari yang awalnya diagendakan pukul 09.00 WIB, dilangsungkan sekitar pukul 10.20 karena Rizieq enggan hadir dalam persidangan secara daring.

Oleh: Aliandro Sulu )*

Presiden Jokowi mendatangi Nusa Tenggara Timur untuk melihat lokasi bencana, sekaligus menghibur para korban. Kedatangan Presiden patut diapresiasi, karena beliau berniat untuk meringankan beban para pengungsi. Sekaligus melihat apa saja yang masih mereka butuhkan untuk bertahan hidup di tengah pengungsian.

Bencana banjir di NTT dan NTB membuat rakyatnya menderita, karena akses jalan darat nyaris putus. Sehingga dibuka jalur udara dan darat saat memberikan bantuan kepada mereka. Lebih dari 100 orang jadi korban jiwa dan korban lain masih dicari keberadaannya. Banjir ini terjadi karena Siklon Tropis Seroja yang melanda kawasan NTT, NTB, bahkan Timor Leste.

Presiden Jokowi mendatangi NTT pada hari jumat tanggal 9 april 2021, pagi. Rencananya, beliau akan mendatangi juga Pulau Adonara dan Pulau Lembata, karena kedua tempat tersebut merupakan daerah yang paling terisolir. Sehingga dikhawatirkan kondisinya paling parah dan Presiden akan memeriksa apakah bantuan sudah datang di sana.

Kedatangan Presiden disambut dengan sangat baik oleh masyarakat NTT. Mereka ingin mengadukan isi hatinya dan meminta tolong agar bantuan datang dengan lancar, karena ada yang tidak sempat menyelamatkan hartanya. Juga, fasilitas umum semoga segera direhabilitasi. Para pengungsi juga meminta agar rumahnya kembali dibangun oleh Dinas PUPR.

Saat Presiden datang maka wajib kita apresiasi. Karena menunjukkan perhatian yang besar terhadap seluruh rakyatnya. Jadwal seorang Presiden sudah terisi penuh selama beberapa waktu ke depan. Namun beliau masih ngotot untuk datang ke NTT, karena di sana ada rakyat yang membutuhkan bantuan dan kasih sayang dari sang pemimpin.

Selain itu, kedatangan Presiden menunjukkan karakter beliau yang memang suka blusukan alias melihat langsung kondisi rakyatnya. Bukan bertipe seperti pejabat pada masa orde baru yang ABS alias asal bapak senang, dan hanya mendapatkan laporan dari bawahannya. Presiden Jokowi tidak seperti itu, karena lebih senang berinteraksi dengan rakyatnya.

Presiden berjanji akan menyelesaikan masalah pasca banjir di NTT dengan baik. Setelah mengutus Menteri Sosial, Menteri PUPR, Kapolri, Jenderal TNI, dan pejabat lain untuk datang ke lokasi banjir dan mengatasi berbagai permasalahan di Nusa Tenggara, maka kali ini giliran beliau sendiri yang melihat langsung banjir dan para pengungsi di sana.
Ketika melihat penderitaan para pengungsi, maka Presiden menerima masukan dari mereka. Menurut salah seorang warga NTT, bantuan yang datang sudah mencukupi. Namun harga BBM naik drastis. Hal ini wajar karena selalu terjadi pasca bencana, karena bensin langka dan akibatnya harganya jadi naik gila-gilaan.

Untuk mengatasi kenaikan harga BBM, maka perlu ada pasokan yang lebih banyak. Agar kelangkaan bensin, pertalite, dan bahan bakar lain bisa segera diatasi. Hal ini tentu butuh penanganan dari pejabat terkait dan Presiden berjanji akan mengatasi permasalahan ini dengan cepat, agar penderitaan para pengungsi tidak berlipat ganda.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar mencari para korban banjir dengan lebih intensif. Menurut data, banjir di NTT membawa korban jiwa 117 orang. Namun para korban yang tenggelam dan belum ditemukan masih banyak. Diharapkan tim gabungan dari tim SAR, relawan, dan aparat, bisa bekerja lebih cepat, pasca bantuan berupa alat keselamatan datang.

Kedatangan Presiden ke NTT bukan terlambat, melainkan beliau pergi ke sana pada saat yang tepat. Justru yang paling krusial adalah masa pasca banjir, karena butuh waktu, tenaga, dan pemikiran yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan di sana. Misalnya naiknya harga bahan bakar minyak, para korban yang belum ketemu, distribusi bantuan, dll.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Maumere

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) selalu meresahkan masyarakat Papua. Mereka pantas dibasmi karena mengambil perdamaian di Bumi Cendrawasih dan meneror dengan berbagai cara. Masyarakat juga antipati dengan KKB, karena mereka sudah bertindak jauh di luar batas, dengan nekat mengambil nyawa saudara sesukunya sendiri.

Papua sering muncul dalam berita, sayangnya yang ditonjolkan adalah pemberontakan dari kelompk kriminal bersenjata, sebuah geng yang merupakan bagian dari OPM. Mereka selalu melakukan kekerasan di Papua dan menggunakan senjata api sebagai beda untuk menakut-nakuti masyarakat. Padahal senpi itu jelas ilegal dan mereka tidak berhak untuk menggunakannya, karena tak memiliki surat izin resmi.

Keganasan KKB makin menjadi dan bahkan mereka berani menggunakan warga sipil untuk tameng hidup, saat ada adu tembak dengan anggota TNI. Aparat berusaha keras agar mereka tertangkap dan membubarkan diri, agar perdamaian di Papua tetap abadi dan tidak ada lagi korban selanjutnya. Mereka telah melakukan berbagai tindakan kriminal sehingga wajib ditangkap.

KKB makin terdesak ketika aparat menguasai salah satu markas mereka di daerah Yugura, Nuda. Pasukan KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah kehilangan kebebasan untuk menyerang. Hal ini dituturkan oleh Kepala Satgas Humas Newangkawi Kombes M Iqbal Alqudussy.

Keberhasilan aparat untuk menguasai markas KKB merupakan sebuah prestasi besar. Karena pasukan KKB makin menciut dan bingung harus bersembunyi di mana lagi. Ruang gerak mereka makin terbatas saat markasnya diduduki oleh petugas. Lambat laun, semua anggota mereka akan tertangkap dan akhirnya KKB bisa hilang dari Bumi Cendrawasih.

Kombes Iqbal melanjutkan, sebenarnya sudah banyak anggota dan simpatisan KKB yang menyerahkan diri ke aparat dan kembali ke NKRI. Dalam artian, sebenarnya mereka sudah lelah bergerilya selama puluhan tahun dan sadar atas kesalahannya. Bahwa kemerdekaan Papua adalah hal yang mustahil dan pemerintah Indonesia sudah begitu baik kepada seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Ketika ada anggota KKB yang bertobat, maka ia tidak usah takut akan dibui. Karena ia sudah menyerahkan diri dan berjanji akan setia kepada Indonesia. Justru ketika ia dengan rela menyerahkan diri, akan menjadi informan yang sangat penting. Jadi aparat akan tahu di mana saja markas KKB dan siapa saja tokoh di balik keganasan mereka.

Pemberantasan KKB wajib dilakukan, karena mereka telah melakukan berbagai tindakan di luar batas. Pertama, KKB pernah menyandera pilot dan penumpangnya, juga mengancam agar mereka tidak mengangkut anggota TNI maupun polri. Penumpang pesawat juga dicurigai sebagai aparat, padahal mereka adalah warga sipil biasa.

Kedua, KKB terlalu sering mengadakan baku tembak. Korbannya mulai dari mobil milik negara yang membawa logistik, warga sipil yang sampai kehilangan nyawa, sampai aparat yang ditembak seusai menjalankan ibadah pagi. semua kekejian mereka membuat KKB makin dibenci karena tega menembak saudara sesukunya sendiri, dan mereka menuduh bahwa korban adalah apart, padahal bukan.

Untuk memberantas KKB, maka perlu diadakan operasi di lapangan yang lebih intensif. Tak hanya di daerah yang rawan konflik seperti di Intan Jaya, tetapi juga wilayah lain mulai dari Jayapura, Fakfak, sampai Merauke. Di sana tetap saja ada potensi kerusuhan yang ditimbulkan oleh KKB, oleh karena itu sebaiknya jumlah petugas yang berjaga terus ditambah.

Pemberantasan KKB wajib dilakukan agar tercipta perdamaian di Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih tentu tidak ingin hidupnya terus dikungkung dalam ketakutan akibat teror KKB. Mereka wajib dibubarkan hingga ke akarnya, agar tidak ada lagi berita tentang kekejaman KKB di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Zakaria )*

Rizieq Shihab menjadi tersangka dari beberapa kasus dan ia tidak bisa mengakali hukum atau menyogok.  Mantan Pemimpin FPI ini juga tidak bisa sembarangan menuduh telah dizolimi, karena  proses hukumnya sudah sesuai dengan prosedur. Ketika ia berkoar-koar di depan majelis hakim, malah makin menampakkan kedunguannya.

Kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia membawa buntut yang sangat panjang, karena kesalahannya sendiri. Ia dengan sengaja melanggar hukum dengan melanggar protokol kesehatan, karena membludaknya massa yang menjemputnya di Bandara Soekarno Hatta. Setelah itu, ia dengan sengaja mengundang ribuan orang di pesta pernikahan putrinya di kawasan Petamburan.

Rizieq pun dijadikan tersangka karena melanggar 18 pasal berlapis dan menghadapi 11 dakwaan. Di antaranya, ia terbukti melanggar UU kekarantinaan karena menolak untuk isolasi mandiri padahal habis bepergian dari luar negeri. ia juga ketahuan memalsukan hasil tes swab, bahkan tega menularkan corona ke 80 orang jamaahnya yang berkontak dengannya di Petamburan dan Megamendung.

Akan tetapi, semua ini tidak membuatnya menyesal. Malah Rizieq marah-marah ke depan majelis hakim dan memprotes, mengapa proses hukumnya tidak sesuai prosedur. Hal ini sungguh aneh, karena semua proses peradilan sesuai dengan aturan. Tidak ada yang namanya penzaliman, karena ia juga diperbolehkan membela diri dengan bantuan tim kuasa hukum.

Lagipula, jika ditilik ke belakang, status tersangka didapatkan oleh Rizieq pasca 3 kali pemanggilan polisi, dan sebelumnya ia hanya berstatus saksi. Bagaimana bisa ia berkoar-koar ke depan awak media bahwa prosesnya tidak sesuai dengan hukum? Jika masih ngotot, maka membuktikan bahwa sebenarnya ia yang tidak mengerti hukum dan peraturan di Indonesia.

Ketika tidak sesuai prosedur, maka bisa saja Rizieq dijebloskan ke dalam bui tanpa proses pengadilan, seperti yang ada pada narapidana politik di masa orba. Namun buktinya ia menyerahkan diri dan diperlakukan dengan baik oleh para petugas. Bahkan diberi makan dengan menu yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum pria tua ini sudah sesuai dengan aturan.

Saat Rizieq protes ke depan majelis hakim bahwa proses hukumnya tidak sesuai prosedur, sebenarnya ia hanya memaparkan alasan yang ngawur. Misalnya ia protes mengapa acara kampanye calon wali kota mengundang massa tetapi tidak ditindak. Padahal sebenarnya kampanye sudah sesuai protokol kesehatan karena jumlah pendukung dibatasi dan ceramah dilakukan via online.

Selain itu, ia juga memprotes mengapa diadakan sidang secara virtual. Padahal alasannya karena masih pandemi, sehingga oleh majelis hakim diperbolehkan. Setelah permintaannya untuk sidang secara langsung dikabulkan, maka massa langsung datang ke depan gedung Pengadilan, sesuai dengan prediksi. Persidangan tentang pelanggaran protokol kesehatan malah terancam diwarnai dengan pelanggaran protokol akibat banyaknya fans Rizieq, sungguh miris!

Serangan-serangan ini dilakukan karena ia merasa tidak mendapat keadilan, padahal kasusnya tidak apple to apple. Hal ini dilakukan untuk mengundang simpati publik, yang sayangnya sudah terlanjur antipati terhadap eks pimpinan ormas terlarang ini. Karena Rizieq hanya jago sesumbar dan menjelek-jelekkan orang lain, tetapi tidak punya rasa bersalah di dalam hatinya.

Bagaimana bisa ia tidak merasa bersalah karena mengundang massa padahal masih masa pandemi? Selain itu, massa juga terbukti merusak Bandara Soekarno Hatta, karena berdiri di atas bangku. Sehingga pengelola bandara rugi jutaan rupiah.

Sebaiknya Rizieq pasrah dan tidak mengajukan eksepsi serta menghentikan ocehannya tentang persidangan. Karena majelis hakim sudah menegakkan hukum setingg-tingginya. Proses peradilan Rizieq juga sesuai dengan prosedur dan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para petugas dan penegak hukum. 

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Robert Krei )*

Warga Papua 100% mendukung Otsus karena mereka merasa daerahnya makin maju pasca diberlakukannya program ini, sejak tahun 2001. Otsus dinilai berhasil membuat wajah Papua berubah jadi makin modern. Karena telah dibangun banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang sudah dimanfatkan oleh rakyat Papua. Mereka juga menolak OPM dan tidak mau mendirikan Republik Federal Papua Barat.

Papua adalah wilayah timur Indonesia yang memiliki banyak potensi. Mulai dari fisik rakyatnya yang kuat, sampai hasil bumi yang kaya. Masyarakat di Papua hidup dengan damai, kecuali ketika ada serangan dari kelompok separatis. Mereka ingin mengajak warga untuk memberontak dan mengkampanyekan Papua merdeka.

Padahal warga Papua tidak suka jika dipaksa untuk bergabung dengan OPM. Sejumlah warga di Wamena melakukan aksi protes dengan membakar bendera bintang kejora (bendera kebangsaan OPM). Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk setia kepada NKRI dan menolak jika diajak membentuk Republik Federal Papua Barat.

Aksi protes warga sipil Papua ini merupakan wujud kebencian mereka terhadap OPM. Pasalnya, kelompok separatis ini selalu memaksa masyarakat untuk mengibarkan bendera bintang kejora pada tanggal 1 desember, saat ulang tahun OPM. Padahal warga tidak ada yang mau melakukannya, karena lebih memilih mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya.

Masyarakat tidak mau bergabung dengan OPM walau mereka menakut-nakuti dengan senjata KKB (kelompok kriminal bersenjata), karena sudah nyaman menjadi WNI. OPM tak akan pernah tahu, saat ini warga dimanjakan oleh pemerintah berkat program Otsus. Setelah ada Otsus, ada berbagai kemajuan di Papua, sehingga daerah ini makin modern dan rakyatnya makmur.

Bagi OPM, pemerintah pusat adalah penjajah, oleh karena itu mereka menentang Otsus. Seperti pada beberapa saat lalu, ketika Jalan Trans Papua masih dalam tahap pembangunan, ada gangguan dari sejumlah anggota OPM. Setelah kejadian itu, maka pengamanan pekerja makin ditingkatkan, dan bekerja sama dengan aparat. OPM juga tak paham bahwa masyarakat lebih memilih pemerintah pusat dan mendukung Otsus.

Pada akhir februari 2021, sejumlah warga dari perwakilan wilayah adat Tabi dan Seireri menggelar aksi damai di depan sebuah hotel. Karena di dalam hotel ada anggota majlis rakyat Papua (MRP) yang sedang rapat. Mereka menyatakan dukungannya terhadap otonomi khusus, yang akan dilanjutkan tahun ini. 

Ondofolo Baskuliboi, ketua aksi ini, menyatakan bahwa MRP harus mendengarkan suara rakyat dan harus tetap melaksanakan Otsus jilid 2. Mereka tidak boleh memutuskan sendiri. Dalam artian, walau MRP adalah perwakilan rakyat Papua, tetapi mereka harus tetap meminta saran dan pendapat dari rakyat.

Masyarakat ngotot minta Otsus dilanjutkan karena sudah mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) di wilayah Abepura telah mendapatkan bantuan pinjaman modal, sehingga bisa berjualan sayuran dan hasil bumi lain di pasar. Anak-anak juga mendapat beasiswa, sehingga bisa sekolah sampai SMA, bahkan kuliah (bagi yang berprestasi).

Selain itu, dana Otsus juga disalurkan di bidang kesehatan. Sehingga warga tidak harus pergi jauh ke Jayapura atau Manokwari saat akan berobat ke Rumah Sakit. Namun mereka bisa langsung ke Puskesmas terdekat, karena di sana ada tenaga kesehatan yang mumpuni dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Masyarakat Papua sudah tegas menolak OPM karena kelompok separatis itu tidak setia pada negara. Mereka ogah diajak bergabung ke Republik Federal Papua Barat dan lebih memilih untuk ikut NKRI. Karena dengan menjadi WNI, rakyat Papua mendapatkan bayak fasilitas berkat dana Otsus. Mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, sampai beasiswa.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo