Oleh: Robert Hammar (Mahasiswa Papua di Kota Makassar)

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Pemberian kewenangan otsus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua.

Adanya otsus bagi Provinsi Papua juga berguna dalam mendorong kemajuan masyarakat Papua dalam rangka terciptanya kesetaraan dan keseimbangan dengan provinsi lain di Indonesia.

Selama ini masyarakat Papua memang diberikan kewenenangan berupa otsus yang berlaku sejak tahun 2001 yang lalu. Hal ini didasari oleh terselenggaranya musyawarah besar dan Kongres Papua II pada tahun 1999 hingga 2000 yang menuntut Papua untuk menentukan nasib sendiri. Saat itu Megawati selaku Presiden RI pun telah menandatangani UU no.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Perlu kita ketahui bahwa total dana yang dikucurkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sepanjang 2002-2020 sudah sebesar Rp126,99 triliun. Dana otsus yang diterima Papua sebanyak Rp93,05 triliun dan Papua Barat mencapai Rp33.94 triliun.

Tentu sangat disayangkan jika kebijakan otsus ditolak. Dahulu Papua hanya memiliki 12 kabupaten saat kembali menjadi bagian NKRI pada medio 1960-an silam. Sejak otonomi khusus berlaku, kini telah ada 40 kabupaten/kota di Papua dan 12 kabupaten/kota di Papua Barat. Melihat hal ini saja sudah terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa berkat pelaksanaan otsus.

Sementara itu, masyarakat Papua juga semakin terdidik. Tidak sedikit pemuda Papua yang menuntut ilmu di beberapa negara di dunia berkat beasiswa dari pemerintah pusat melalui otsus.

Wakil Kepala Suku Pegunungan Tengah Kabupaten Keerom, Tiombri Wenda berharap agar kebijakan otsus tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di tanah Papua.

Seluruh elemen masyarakat khususnya yang berada di Papua telah merasakan manfaat besar pelaksanaan otsus. Sementara itu, perpanjangan otsus bagi Papua merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun NKRI sekaligus membuktikan bahwa Papua tetap mendapat perhatian sebagai bagian NKRI.

Mari kita dukung Otsus Papua Jilid 2 agar membawa lebih banyak lagi kemajuan bagi Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih mendapat pendidikan yang layak juga berkat beasiswa otsus. Masyarakat juga menikmati berbagai infrastruktur yang dibangun di Papua, sehingga mobilitas semakin cepat dan usaha rakyat Papua menjadi lancar.

Oleh : Dodik Prasetyo )*

UU Cipta Kerja tidak hanya bermanfaat bagi bidang ketenagakerjaan, tetapi juga mendorong industri 4.0. Karena pada UU ini ada transformasi di dunia digital, dari TV digital ke analog. UU ini juga mendorong agar regulasi di bidang investasi, agar menarik para investor yang bergerak di industri 4.0 (digital) untuk menanamkan modal di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja sering disebut sebagai UU sapujagat, karena mengurus hampir segala lini. Mulai dari invstasi, ekonomi, kehutanan, sampai industri digital. Perubahan aturan ini sengaja dilakukan untuk memudahkan regulasi di Indonesia dan memangkas alur birokrasi yang sebelumnya sangat membingungkan dan menyusahkan para pengusaha.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan salah satu peta jalan implementasi Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Karena UU ini mendukung iklim investasi untuk mendukung industri 4.0. Dalam artian, setelah diresmikan, maka UU ini mendorong agar industri 4.0 alias industri digital tumbuh dengan pesat di Indonesia.

Industri digital memang sudah tumbuh di Indonesia sejak internet booming, tahun 2000-an. Apalagi saat pandemi covid-19, pasar mulai berbelok dari sistem konvensional menjadi digital, alias toko online dan marketplace tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan. Selain itu, pengguna media sosial Facebook di Indonesia masuk ke dalam 5 besar se-dunia.

Inilah yang berusaha ‘dijual’ oleh pemerintah. Dalam artian, penanam modal mau masuk ke Indonesia, karena kita sudah memiliki pasar yang gila internet dan suka dengan inovasi baru. Sudah ada pangsa pasarnya yang menjadi market gurih bagi mereka.

Sehingga, dengan dipermudahnya investasi sejak ada UU Cipta Kerja, akan mendorong perusahaan digital untuk menanamkan modal di negeri ini. Misalnya Tesla dan Amazon. Apalagi ditambah dengan dipemudahnya perizinan usaha, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa perkembangan industri 4.0 dan ekonomi digital di Indonesia adalah yang tercepat di Asia Tenggara. Sedangkan 185 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Dalam artian, mereka sudah melek teknologi dan bisa direkrut jadi karyawan di perusahaan yang bergerak di industri digital, hasil investasi tersebut.

Hal ini makin didukung oleh program pemerintah yang lain, yakni kartu prakerja. Para pemuda mendapatkan skill baru di dunia digital. Misalnya graphic design, product branding, internet marketing, dll. Sehingga mereka mendapatkan keterampilan sebagai modal sebelum direkrut jadi calon karyawan potensial pada perusahaan 4.0 hasil investasi. Sehingga UU ini benar-benar mengurangi pengangguran.

UU Cipta Kerja juga mendorong industri 4.0 dengan cara mengubah siaran TV dari konvensional (analog) ke digital. Perubahan ini sangat krusial karena masyarakat Indonesia bisa menikmati tayangan di televisi dengan kualitas yang lebih baik. Jangkauannya juga makin diperluas, sehingga daerah yang jauh sekali seperti Merauke juga mendapatkannya.

Jika tayangan TV makin bagus, maka berpengaruh juga pada pengusaha. Penyebabnya karena mereka bisa mengiklankannya dengan lebih luas jangkauannya dan kualitas advertensi makin ciamik. Jika banyak yang menonton iklannya, maka makin banyak pula konsumennya, sehingga bisnisnya akan makin maju. Walau masih berada dalam kungkungan pandemi, tetapi mereka tetap survive.

Selain itu, jaringan internet di Indonesia juga akan diperluas dan diperbaiki kualitasnya. Sehingga masyarakat di tempat terpencil juga bisa menikmati layanan di dunia digital. Juga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU Cipta Kerja mendorong industri 4.0 alias dunia digital menjadi lebih maju lagi. Karena ada kemudahan regulasi yang bisa membuat investor asing yang bergerak di industri digital mau menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga sudah sangat melek internet, sehingga mereka bisa mendapatkan calon konsumen dengan sangat mudah.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Dinindiya Putri )*

Puasa kita jalani lagi di tengah pandemi. Agar tidak terinfeksi virus covid-19, maka tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Baik ketika beraktivitas di luar maupun saat salat tarawih di masjid. Menjaga protokol masih diwajibkan dan jangan sampai lengah sedikitpun, agar tidak kena corona.

Tahun 2021, umat muslim harus bersabar lagi karena menjalankan puasa di tengah pandemi, seperti tahun lalu. Bedanya, tahun ini mereka diperbolehkan untuk salat tarawih di masjid atau musala, dengan syarat harus berada di zona hijau atau jingga. Juga mematuhi protokol kesehatan, agar meminimalisir penularan corona. Jangan sampai ada klaster baru dari masjid.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa kita semua harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam seluruh aktivitas. Selain itu, seluruh umat muslim juga harus mematuhi protokol kesehatan saat beribadah di masjid. Dalam artian, jangan sampai lupa memakai masker saat akan berangkat untuk salat maghrib berjamaah atau tarawih.

Sudah banyak sekali masjid yang mematuhi anjuran wapres untuk disiplin dalam protokol kesehatan. Pertama, seluruh jamaah harus pakai masker, dan ketika ada yang tak mengenakannya akan dilarang masuk. Kedua, ada wadah cuci tangan di bagian luar (terpisah dari tempat wudhu) dan juga disediakan sabun antiseptik. Juga ada botol hand sanitizer yang bisa disemprot secara gratis.

Selain itu, tiap jamaah harus membawa sajadah sendiri, karena dikhawatirkan jika join sajadah berdua atau hanya mengandalkan karpet yang tersedia, akan terkena droplet yang mengandung virus covid-19. Sajadah harus dalam keadaan bersih dan higienis (jika perlu disemprot dengan cairan antiseptik sebelum digunakan).

Protokol kesehatan yang paling penting dilaksanakan di masjid adalah menjaga jarak. Pengaturan sajadah milik jamah tidak boleh berdempetan seperti sebelum pandemi, melainkan diberi jarak 1 meter. Hal ini diperbolehkan dan tidak mengurangi pahala, karena alasan pandemi. Terakhir, antar jamaah tidak boleh bersalaman seperti biasa, untuk menghindari kontak fisik.

Penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat. Karena kita ingin meraih pahala dengan salat tarawih di masjid, mumpung bulan puasa. Dengan syarat, semua harus menaati aturan dan jangan sampai ada yang lolos tidak memakai masker. Salat dengan mengenakan masker masih tetap sah dan tidak membatalkan ibadah tersebut.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas menyatakan bahwa menjaga protokol kesehatan mengajarkan kita untuk disiplin. Hal ini sesuai dengan spirit Ramadhan. Dalam artian, saat bulan puasa, umat muslim wajib disiplin dengan menahan diri untuk tidak makan dan minum setelah subuh hingga maghrib. Dengan mematuhi protokol kesehatan, maka kita terbiasa disiplin dan akhirnya menjalankan puasa dengan mudah.

Yaqut menambahkan, kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan juga menjadi ikhtiar untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Dalam artian, kita wajib untuk berusaha sebelum benar-benar pasrah. Usaha yang dimaksudkan adalah mencegah terjadinya penyakit, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Faktanya, ada sebagian pasien corona yang tidak selamat saat menjalani pengobatan, karena punya komorbid.

Pencegahan corona juga bisa dilakukan dengan vaksinasi. Semua orang wajib mendapatkan injeksi vaksin agar memiliki kekebalan tubuh terhadap corona. Umat muslim jangan khawatir karena vaksinnya halal dan dijamin oleh MUI. Sehingga mereka tidak ragu lagi saat mendapatkan suntikan.

Mematuhi protokol kesehatan merupakan kewajiban agar kita tidak terkena corona. Begitu juga saat ramadhan. Saat akan berangkat salat berjamaah di masjid, harus mematuhi protokol dengan memakai masker yang bersih, membawa sajadah sendiri, dan sudah berwudhu dari rumah. Dengan menaati protokol, maka kita bisa beribadah dengan tenang dan mendapatkan pahala.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ahmad Kurniawan )*

Rizieq Shihab masih menjalani proses hukum akibat dari perbuatannya yang melawan beberapa aturan, seperti tidak mau karantina mandiri, mengundang massa, dan memalsukan hasil tes swab. Persidangannya memang masih lama karena ia terjerat pasal berlapis. Masyarakat mendukung kelanjutan proses hukum Rizieq, agar ia benar-benar kapok dan tak lagi membuat kekacauan di Indonesia.

Eks pemimpin FPI Rizieq Shihab selalu jadi sorotan publik. Sayangnya bukan karena prestasinya, melainkan kasusnya. Setelah pulang dari luar negeri, ia malah tancap gas dan berceramah, serta membuat pesta yang mengundang 10.000 orang. Tingkahnya tentu melanggar protokol kesehatan, sehingga terjerat pasal di UU Kekarantinaan.

Akibat dari perbuatannya, Rizieq terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Ia tak bisa berkelit dan beralibi bahwa telah membayar denda sebesar 50 juta rupiah, pasca melakukan pesta. Namun kasusnya tetap berlanjut karena ia terbukti menularkan corona kepada 80 orang yang berkontak dengannya. Juga memalsukan hasil tes swab saat dirawat di sebuah RS swasta di Bogor.

Sejumlah massa yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Penjaga Martabat Bangsa melakukan aksi damai di depan Polda Metro Jaya. Mereka yang kira-kira terdiri dari 30 orang membawa spanduk dan menyatakan dukungannya kepada aparat, untuk melanjutkan proses hukum Rizie Shihab.

Salah satu orator dari aliansi tersebut menyatakan bahwa jangan sampai kita terpecah-belah dan merusak kedamaian. Dalam artian, Rizieq Shihab dianggap sebagai musuh dan sudah tepat dimasukkan ke dalam bui. Karena ia dan organisasinya tidak pernah menawarkan perdamaian, malah memecah-belah banyak pihak dan mengganggu kedaulatan negara.

Dukungan dari perwakilan rakyat menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah sangat jengah terhadap kelakuan Rizieq Shihab. Sebagai tokoh masyarakat, ia telah gagal menjaga namanya sendiri, karena sering ketahuan mengejek orang lain. Ucapan dan tingkah lakunya juga sama kasarnya, dan naasnya ditiru oleh anggota FPI yang lain.

Oleh karena itu, proses hukum Rizieq Shihab memang harus dilanjutkan. Tujuannya agar ia benar-benar kapok dan tidak mengulangi perbuatan nistanya. Tidak ada ceritanya fans Rizie datang lalu memohon agar ia dibebaskan dan san fanslah yang dibui sebagai gantinya. Atau massa yang terdiri dari ibu-ibu, memohon agar Rizieq dikeluarkan dari dalam penjara.

Bagaimana bisa mereka minta Rizieq dibebaskan begitu saja? Apa mereka benar-benar buta hukum? Jika seseorang bersalah, tentu harus mempertangungjawabkan perbuatannya di dalam bui. Dengan syarat, harus melalui proses pengadilan. Sedankan Rizieq sudah melawati prosedur itu. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat, seperti yang mereka tuduhkan.

Lagipula, kasus yang mencekik Rizieq tidak hanya kasus kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan, dan Megamendung-Bogor. Namun juga kasus kekarantinaan karena ia menolak untuk isolasi mandiri, padahal habis bepergian dari luar negeri. Juga pemalsuan hasil tes swab yang mengakibatkan puluhan orang kena corona dan menyulitkan tracing.

Proses hukum Rizieq harus terus dilanjutkan, karena sebagai WNI ia harus taat hukum. Jika ia tidak mau dipenjara, maka tidak boleh melakukan pelanggaran. Bukankah begitu peraturannya? Namun Rizieq malah seenaknya sendiri dan menganggap aparat yang menzhaliminya. Padahal mereka hanya melaksanakan tugasnya di lapangan.

Kita tunggu apakah Rizieq masih beralibi dan menyerang majelis hakim saat ada di persidangan. Jika ia terus mencemooh hakim yang terhormat, maka bisa terkena pasal karena menghina pengadilan. Dengan begitu, makin bertambahlah pasal yang membelitnya.

Kasus Rizieq Shihab tidak bisa dihentikan begitu saja. Pertama, eksepsinya ditolak oleh hakim di pengadilan negeri. Kedua, Rizieq harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena membuat klaster corona baru dan melanggar protokol kesehatan. Ia harus rela dibui agar menyadari kesalahan-kesalahannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Tim Densus 88 Anti Teror Polri menyelidiki dugaan keterkaitan antara empat terduga teroris yang ditangkap di Jakarta dan Kabupaten Bekasi dengan ormas yang telah dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI).

“Saya katakan korelasi antara ormas terlarang apakah memang mereka tersangkut ini masih dilakukan pendalaman oleh tim penyidik Densus 88,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.

Yusri mengatakan, penyelidikan dugaan keterlibatan ormas terlarang tersebut dengan empat terduga teroris didasarkan atas penemuan sejumlah atribut FPI dalam penangkapan terduga teroris berinisial HH (56) di Condet, Jakarta Timur.

“Yang ditanyakan apakah ada korelasinya dengan salah satu ormas terlarang yang sudah dinyatakan oleh pemerintah? Korelasinya seperti itu, ini memang ada beberapa kita temukan barang bukti di situ,” katanya.

Isu FPI terlibat dalam terorisme muncul setelah Densus 88 Antiteror Polri meringkus sejumlah terduga teroris pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam penangkapan empat terduga teroris di Jakarta dan Bekasi, polisi diketahui turut menyita beberapa barang bukti berupa atribut yang terasosiasi dengan FPI.

Beberapa di antaranya buku ‘Dialog Amar Maruf Nahi Munkar FPI’ yang ditulis Muhammad Rizieq Shihab, jaket warna hijau berlogo FPI, sejumlah piringan tentang FPI, kalender berlambang 212, hingga pakaian bergambar reuni 212.

Tak hanya itu, juga beredar foto dua terduga teroris, HH dan ZA yang terlihat hadir dalam persidangan eks Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terkait foto itu, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia. Untuk menguatkan hal itu, Nadiem pun akan segera mengajukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

“Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap diwajibkan dalam kurikulum,” ujar Nadiem dalam keterangan pers tertulisnya. Nadiem menjelaskan, PP SNP disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, revisi PP SNP dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terkait substansi kurikulum wajib.

Pengajuan revisi PP SNP ini merujuk pada sejumlah aturan, yaitu pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SPN, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nadiem lantas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap masyarakat atas perhatiannya terhadap persoalan kurikulum wajib dalam Sistem Pendidikan Nasional ini.

“Kami juga memohon restu agar proses terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai,” imbuhnya. Pernyataan Mendikbud Nadiem ini menjawab keresahan publik berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang SNP yang ditandatangani pada 30 Maret 2021 lalu. Dalam PP itu, Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak lagi menjadi kurikulum wajib dalam pendidikan tinggi. Hal ini bertentangan dengan UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu sendiri.

Sehubungan dengan terbitnya PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kemendikbud menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi meneken PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Alasan peraturan itu dibuat, yakni guna memenuhi kebutuhan standar nasional dalam pendidikan di Indonesia, maka diperlukan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Bunyi peraturan itu menjelaskan, bahwa standar nasional pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, hingga informal. Jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan anak usia dini formal, dasar, menengah, dan tinggi.

Dalam peta jalan pendidikan 2020-2035, Kemendikbud juga menyebut agama dan pancasila tak dihilangkan. “Karena di peta itu tercantum tujuan membangun profil Pelajar Pancasila sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul,” ucap Hendarman. Hendarman mengatakan, pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja.

Selain kompetensi abad 21, Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dirancang agar ekosistem pendidikan mampu menghasilkan anak-anak Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

“Agama esensial bagi kita dan bangsa Indonesia. Jadi kami refleksikan di profil Pelajar Pancasila. Kemendikbud tidak pernah berencana menghilangkan pelajaran agama. Pelajaran agama tetap ada,” ucapnya. (*)

Senayan mendukung keputusan Presiden Jokowi melarang mudik Lebaran 2021. Keputusan itu dikeluarkan mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir. Diharapkan kebijakan larangan mudik ini didukung dan dijalankan seluruh elemen bangsa

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, langkah tegas perlu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Mari kita ikuti anjuran pemerintah, demi kebaikan kita bersama. Tentunya, keputusan larangan mudik telah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dari Bapak Presiden Jokowi,” ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Diketahui, pemerintah resmi melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, selama 6-17 Mei 2021.

Melalui Surat Edaran itu, pemerintah melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik demi mencegah penularan virus Corona. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut dan udara. Selanjutnya, pemerintah juga menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada 6-17 Mei 2021.

Menurut Azis, sikap Presiden Jokowi seiring dengan Badan Kesehatan Dunia alias World Health Organization (WHO) yang menyatakan, dunia sedang mengalami kegentingan Covid 19. Hal itu dikuatkan dengan adanya sidang komite darurat WHO.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memaparkan 4 alasan pemerintah melarang mudik lebaran di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sebelumnya pemerintah telah resmi melarang mudik pada tahun 2021 ini. Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. “Keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Jumat (17/4) kemaren.

Kenaikan kasus yang terjadi pada masa libur panjang menjadi perhatian bagi pemerintah. Terdapat 4 kali lonjakan kasus besar Covid-19 di Indonesia akibat libur panjang. Antara lain adalah pada masa libur lebaran tahun 2020, libur panjang pada bulan Agustus 2020, libur panjang November 2020, dan libur akhir tahun 2020. Keempat periode libur panjang itu berkontribusi pada melesatnya angka penambahan kasus positif harian dan kasus kematian.

Selain itu, tren penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini dinilai pada kondisi terbaik. Oleh karena itu momentum tersebut harua dijaga dengan mencegah terjadinya potensi penyebaran Covid-19. “Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga momentum bersama, momentum yang sangat baik, untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat,” terang Jokowi.

Saat ini kasus aktif di Indonesia 108.032 kasus per 15 April 2021. Sementara itu, kasus harian pun mengalami penurunan dari sebelumnya mencapai 15.000 per hari menjadi 4.000 hingga 6.000 kasus per hari pada saat ini. Total pasien yang sembuh pun telah mencapai 90,5% kasus pada saat ini. Sehingga hal tersebut memperlihatkan penanganan pandemi yang telah membaik. (*)

Sebagaimana kita ikuti dalam pemberitaan bahwa Rizieq Shihab (RS) masih menjalani sidang atas tiga kasus pelanggaran yang disangkakan.

Kasus pertama adalah kerumunan di Petamburan. Pada kasus ini, RS ditetapkan sebagai tersangka karena menyebabkan kerumunan saat acara Maulid Nabi SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan Jakarta pada (14/11/2020). RS dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP.

Kedua adalah Kasus kerumunan di Megamendung. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan RS sebagai tersangka dan didakwa pasal berlapis yakni Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Kasus ketiga adalah Kasus Test Swab di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat. Pada kasus ini RS dijerat dengan pasal Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. RS dijerat sebagaimana pada kasus Ratna Sarumpaet, karena dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax.

Atas ketiga kasus tersebut banyak pihak, terutama simpatisan dan pendukungnya tidak puas dengan bermacam tudingan, seperti zalim, tidak adil, kriminalisasi ulama dll.

Padahal upaya hukum sudah dilakukan oleh RS dan Tim Hukumnya, dengan melakukan pra peradilan terhadap kepolisian. Hakim Akhmad Sahyuti yang menangani dan menyidang pra peradilan tersebut menyatakan aparat kepolisian sah dan sesuai prosedur dalam memproses RS.

“Menimbang, dari alat bukti, saksi dan ahli, hakim berpendapat penetapan tersangka didukung alat bukti yang sah. Semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga apa yang ditudingkan oleh pendukung RS dengan berbagai tudingan sebagaimana diatas, tidak mendasar,” kata hakim Sahyuti.

Selain upaya pra peradilan, RS juga melakukan eksepsi pada dua kasus kerumunan yaitu kasus kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung. Namun eksepsinya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ditolak oleh Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa.

Beberapa pihak menyatakan bahwa proses peradilan hukum atas RS sudah sesuai aturan.

Anggota komisi III DPR RI, Arteia Sahlan mengatakan peradilan RS sudah sesuai aturan dan profesional. Menurutnya, dari awal pihak kepolisian diyakini bekerja profesional dalam menindaklanjuti tindak pidana yang diduga dilakukan RS.

Arteria menyatakan, polisi bertindak atas bukti-bukti yang ada, sehingga jangan lagi ada pihak-pihak yang mengiring opini DPR dan pemerintah mengintervensi kasus hukum RS. Jangan dipersepsikan pihak kepolisian sengaja melakukan kriminalisasi terhadap RS.

“Tentunya kami ataupun Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi proses penegakan hukum maupun status hukum RS”.

Lebih lanjut Arteria mengatakan pihaknya selalu mengawasi Polri dalam bertindak, sehingga tidak mungkin polisi melakukan kriminalisasi dalam mengusut kasus RS.

Sementara itu Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU), mengatakan yang dilakukan polisi sekadar penegakkan hukum biasa. Adanya tudingan kriminalisasi itu tidak benar.

“Kriminalisasi itu kalau ada orang yang tidak melakukan tindakan kriminal, terus dikriminalkan. Kalau dia memang melakukan tindakan yang patut diduga sebagai tindak pidana, itu proses penegakkan hukum biasa saja,” kata Rumadi.

Lebih lanjut Rumadi mengatakan iIstilah ‘kriminalisasi ulama’ itu sengaja digunakan sebagai strategi membangun solidaritas, seolah-olah polisi memusuhi ulama. Tapi masyarakat saya kira sudah cerdas untuk membedakan mana yang kriminal dan mana yang kriminalisasi. Rumadi juga menepis tudingan, bahwa proses hukum terhadap RS merupakan rekayasa pemerintah.

Jadi semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sidang peradilan RS pun hingga kini masih berlangsung, biarlah pengadilan yang akan memutuskan semua perkara RS. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mengambi alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah. Payung hukumnya berupa Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Langkah tersebut dilakukan untuk optimalisasi aset negara yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara. “Tugas kami adalah penertiban dan optimalisasi aset-aset yang menjadi milik negara atau Kemsetneg,” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Rabu (14/4).

Salah satu alasan pengambilalihan pengelolaan TMII berkaitan dengan manfaat bagi negara. Sebelumnya, Setya menyebut, TMII tak pernah menyetor pendapatan kepada pemerintah. Sejumlah aset negara saat ini memang menimbulkan masalah pengelolaan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah penatausahaan aset yang tidak akurat.

Salah satu yang menjadi masalah adalah TMII yang belum dicatat sebagai aset tetap di Kementerian Sekretariat Negara. BPK pun mencatat masalah aset tersebut dapat menimbulkan hilangnya potensi penerimaan. Pada IHPS I tahun 2020, BPK juga mengungkapkan mengenai potensi kerugian akibat masalah aset terebut. Potensi kerugian akibat aset dikuasai pihak lain mencapai Rp 10,35 miliar.

Meski begitu, Kemensesneg masih belum akan mengambil alih aset yang lainnya. Namun tugas optimalisasi aset akan terus dijalankan secara paralel. “Tidak ada (aset lain yang masih belum optimal),” terang Setya. Sebelumnya, pemerintah juga telah membenahi pengelolaan di kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Sejumlah lahan di kedua kawasan tersebut dikembangkan untuk kasawan terbuka hijau dan lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyampaikan siap untuk terlibat dalam optimalisasi kawasan TMII. Ia bilang, TMII saat ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan berkaitan dengan kebudayaan. “Kami siap menggelar event-event berskala nasional dan internasional di TMII,” ungkap Sandiaga beberapa waktu lalu. TMII dinilai juga memiliki potensi dalam pelaksnaan kegiatan pertemuan atau meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE. Ke depan Sandiaga berharap TMII dapat berkembang seperti kawasan GBK yang mengutamakan layanan masyarakat.

Sementara itu, PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi yang akhirnya berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan secara sah menjadi milik pemerintah Indonesia. “Taman Mini Indonesia sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban nusantara akhirnya kembali ke pangkuan Pemerintah Indonesia,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (7/4) yang lalu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya telah menerbitkan Perpres 19/2021 tentang Pengelolaan TMII. Perpres tersebut menjadi landasan hukum pemindahan penguasaan dan pengelolaan TMII. Perpres ini mengubah keputusan Kepres 51/1977 yang menjelaskan TMII dimiliki Sekretariat Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

Menurut Hasto, langkah Presiden Jokowi mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita membuktikan bahwa konsistensi di dalam menjalankan amanat reformasi, antara lain menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga mantan Presiden Soeharto.

“Kembalinya Taman Mini Indonesia ini menunjukkan bagaimana Pemerintahan Jokowi melalui perjuangan panjang berhasil menyelamatkan aset strategis negara. Hal ini melengkapi keberhasilan divestasi Free Port, Blok Minyak Rokan, dan juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri,” kata Hasto.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi tinggi, dan hal tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan dengan legitimasi kuat mampu menunjukkan kedaulatan politik dan ekonominya di dalam menyelamatkan aset negara.

“Dengan keberhasilan pengambilalihan Taman Mini, maka selain menjadi pusat kebudayaan, Taman Mini Indonesia juga akan menjadi paru-paru Jakarta, bersamaan dengan Gelora Bung Karno, kompleks TNI di Halim Perdanakusuma, serta lapangan golf Kemayoran yang akan dibuka menjadi hutan kota dan ruang publik hijau tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya,” ujarnya. (*)

Oleh : Aldia Putra )*

Masyarakat harus rela menunda mudik tahun ini karena masih dalam kungkungan pandemi. Jangan nekat pulang kampung karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, karena terkena resiko besar untuk kena corona. Sabarlah dan berlebaran di rumah, dan jangan malah mudik sembunyi-sembunyi.

Kita telah setahun melewati masa pandemi dan sayangnya pasien corona masih banyak. Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas melarang mudik lebaran pada tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Tak hanya PNS, anggota TNI dan Polri, tetapi juga seluruh masyarakat dilarang keras untuk pulang kampung. Selain itu, cuti lebaran hanya diberikan selama 2 hari.

Dokter Wiku Adisasmito, juru bicara Tim Satgas Covid menyatakan bahwa pelarangan mudik karena melihat dari beberapa bulan ke belakang. Saat ada libur panjang yang berdekatan (long weekend), kasus corona langsung melonjak. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik, demi keselamatan banyak orang.

Pelarangan ini harap dimengerti oleh masyarakat. Memang pada awalnya ada yang kecewa karena gagal mudik untuk kedua kalinya. Namun alangkah lebih baik untuk menahan diri. Karena mudik akan membuat mobilitas masyarakat naik drastis. Sedangkan hal ini akan memicu naiknya jumlah pasien corona, dan masa pandemi akan lebih lama dilalui.

Menurut data dari Tim Satgas Covid-19, per 11 april 2021 pasien corona di Indonesia masih 4.127 orang per hari. Sehingga total jumlah pasien 1,5 juta orang. Jumlah pasien sebanyak ini tentu mengkhawatirkan. Lagipula, kita tentu tidak mau jadi pasien selanjutnya, bukan? Ketika daya tahan tubuh turun dan darah mengental, maka resiko kematian karena corona akan mengancam.

Kalaupun tidak kena corona saat itu juga, maka pemudik beresiko membawa virus ke kampung halaman. Apakah kita tega menularkannya ke orang tua yang sudah tua di desa, lalu mereka sakit karena kena corona? Jawabannya tentu tidak. Kita harus memahami bahwa pelarangan ini bukan hanya demi keselamatan sendiri, tetapi untuk kesehatan bersama.

Dokter Riris Andono Ahmad, Epidemiolog dari UGM menyatakan bahwa pelarangan mudik karena banyak yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam artian, memang orang Indonesia masih banyak yang malas pakai masker dan menaati protokol kesehatan lainnya. Sehingga lebih baik mudik dilarang, daripada ada serangan covid gelombang kedua.

Contoh dari longgarnya penerapan protokol kesehatan saat perjalanan jauh misalnya adalah hanya memakai masker ketika ada petugas, tetapi setelah itu dilepas. Jumlah orang juga tak dibatasi sehingga berdesak-desakan, padahal seharusnya kapasitas maksimal penumpang adalah 50%. Sehingga ditakutkan mereka akan membentuk klaster corona baru.

Selain itu, ketika ada masyarakat yang nekat mudik, virus covid-19 bisa mengintai saat beristirahat di rest area. Kebanyakan mereka numpang ke kamar kecil lalu selonjoran sambil makan bekal. Saat itu masker pasti dibuka dan ada resiko penularan dari orang lain di sana. Karena menurut penelitian WHO, corona bisa menular lewat udara yang kotor, seperti di rest area yang ramai.

Oleh karena itu, lebih baik kita menuruti pemerintah dan tidak mudik tahun ini. Daripada saat sampai di kampung halaman malah harus isolasi mandiri dan terkapaar karena kena gejala corona, serta tidak bisa menikmati indahnya lebaran. Sabarlah dan tunggu sampai pandemi benar-benar selesai.Jangan malah nekat pulang kampung dan mencari jalan tikus, karena ada banyak petugas yang berjaga untuk menghalau. Begitu juga dengan rute via udara, hampir semua maskapai tidak beroperasi untuk mendukung pelarangan mudik. Tidak pulang kampung bukan berarti tidak lebaran, karena kita bisa salat ied di masjid mana saja.