Oleh : Dodik Prasetyo )*

Anak muda perlu dimotivasi lagi untuk ikut aktif dalam menangkal radikalisme. Tujuannya agar tidak ada lagi ABG ingusan yang terjebak bujuk rayu dari kaum radikal. Jangan sampai terorisme merambah ke anak-anak muda dan merusak masa depan mereka serta menghancurkan Indonesia tercinta.

Akhir-akhir ini radikalisme dan terorisme menjadi bahan pembicaraan. Penyebabnya karena ada pengeboman di Makassar dan penembakan di Mabes Polri, dalam waktu yang berdekatan. Miris sekali saat pelakunya diketahui masih berusia belia (25 tahun). Berarti terorisme dan radikalisme sudah merambah ke dunia anak muda.

Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan bahwa pemerintah harus merangkul anak-anak muda secara maksimal melawan paham dan aksi radikal. Jika semua generasi muda mampu memahami dan mempunyai nilai semangat persatuan dan keberagaman, maka kelompok teroris tak bisa bergerak bebas.

Dalam artian, untuk mencegah pengantin bom atau pelaku radikalisme yang merupakan anak muda, maka teman yang sebayalah yang seharusnya memberi pengertian bahwa terorisme itu berbahaya. Mereka bisa saling mengingatkan, jangan sampai ada yang terperosok masuk ke jaringan terorisme dan dicuci otaknya. Lalu bertindak ngawur dengan menyerang orang lain yang dianggap musuh.

Mengapa harus sesama anak muda yang memperingatkan tentang bahaya terorisme dan radikalisme? Karena jika berkomunikasi dengan yang sebaya, mereka lebih mau mengerti dan membuka diri. Berbeda dengan jika yang menasehati adalah orang tua atau sesepuh. Biasanya anak milenial akan menutup kuping atau lari jauh-jauh, karena menganggap sedang digurui.

Benny melanjutkan, kaum muda adalah pemutus rantai dalam melawan radikalisme dan terorisme. Karena jika tidak didukung anak muda, mereka tidak akan berjalan. Dalam artian, teroris butuh generasi muda yang jadi kader baru untuk menjalankan misi, karena fisiknya kuat dan semangatnya tinggi. Namun ketika banyak pemuda menolak radikalisme, mereka akan mati kutu.

Terlebih, saat ini teroris sudah memakai dunia maya untuk mencari mangsa baru. Anak-anak muda yang lebih melek teknologi diharap memperingatkan netizen lain akan bahaya bujuk rayu teroris. Mereka mengkampanyekan gerakan anti radikalisme dan terorisme di media sosial, agar makin banyak orang yang mengerti bahayanya.

Kaum muda juga bisa bertindak progresif dengan melaporkan akun-akun media sosial yang mencurigakan, yang sekiranya dibuat oleh kelompok teroris. Selain melaporkan ke pihak pengelola sosmed, mereka juga bisa langsung menghubungi polisi siber untuk ditindaklanjuti. Sehingga teroris tidak leluasa bergerak di dunia maya.

Selain itu, anak-anak muda yang lain juga wajib waspada jika ada tawaran grup gratis yang menyodorkan embel-embel ilmu agar mudah masuk surga, semangat berjihad, neagra khilafiyah, dll. Karena ini yang paling sering ditawarkan oleh kelompok teroris. Sebagai selubung dari program mereka dalam mencari kader baru.

Pemerintah juga membuat program Duta Damai yang diselenggarakan di beberapa wilayah di Indonesia. Para duta damai akan mengkampanyekan Indonesia damai tanpa radikalisme dan menolak penyebaran terorisme. Sehingga masyarakat akan melihat apa saja bahaya paham terorisme di negeri ini.

Pencegahan seperti ini memang harus dilakukan, agar tidak ada lagi yang terkena bujuk-rayu teroris dan akhirnya mati sia-sia saat jadi bom pengantin. Jangan sampai generasi muda rusak otaknya karena paham radikalisme. Karena mereka adalah pemuda harapan bangsa dan peletak pondasi untuk masa depan yang gemilang.

Untuk menangkal radikalisme, maka anak-anak muda perlu proaktif dalam menyebarkan bahaya terorisme. Mereka bisa berkampanye di media sosial dan menunjukkan apa saja kengerian yang dibuat oleh kelompok teroris. Sehingga kaum muda yang lain akan pikir-pikir saat dibujuk kaum radikal.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Moses Waker )*

Otonomi khusus Papua yang akan diperpanjang tahun 2021 sangat didukung oleh rakyat, karena bisa memacu kemakmuran. Terutama di masa pandemi, ketika keadaan finansial banyak orang jadi sangat berkurang. Dana otsus akan disalurkan dan dijadikan modal agar warga Papua bisa menjalankan lagi bisnisnya.

Papua memiliki keistimewaan berupa otonomi khusus, yang diberlakukan sejak 2001. Sejak ada otsus, maka mereka boleh memilih pemimpin (Gubernur, wagub, walikota, dan wakilnya) yang merupakan orang asli Papua. Selain itu, ada dana otsus yang nominalnya milyaran, untuk membangun wilayah Bumi Cendrawasih. Agar mereka makin maju dan tak lagi identik dengan keterbelakangan.

Balthasar Kambuaya, wakil ketua Steering Commitee Tim Penyusunan Otonomi Khusus Papua 2001 menyatakan bahwa otsus dihadirkan menggunakan pendekatan kesejahteran rakyat. Tujuan awal otsus adalah mengeluarkan Papua dari kemiskinan, keterbelakangan, diskriminasi, penindasan, dan ketakutan. Dalam artian rakyat akan makin makmur berkat dana otsus.

Balthasar melanjutkan, otsus membawa perubahan besar pada masyarakat Papua. Selain mendapatkan kewenangan dalam memimpin daerahnya sendiri, mereka juga mendapat fasilitas kesehatan, pendidikan, dll. Dalam otsus jilid 1 ia merasa program ini sudah berhasil minimal 75%. Dalam artian, evaluasi perlu dilakukan lagi agar otsus jilid 2 berhasil 100%.

Otsus jilid 2 yang dimulai tahun 2021 menjadi momentum sangat penting, karena dana otsus ditambah jadi trilyunan rupiah. Selain untuk anggaran penyelenggaraan PON XX Papua, uang ini juga diberikan di bidang pendidikan, sosial-kemasyarakatan, agama, dan terutama ekonomi. Tujuannya agar rakyat Papua makin mendapatkan manfaat dari program otonomi khusus.

Untuk bidang ekonomi, di otsus jilid 2 bisa difokuskan untuk mempercepat pemulihan rakyat Papua dari efek pandemi covid-19. Banyak yang keadaan finansialnya memburuk akibat efek badai corona. Penyebabnya karena mereka kehilangan pekerjaan, gajinya dipangkas 50%, atau dagangannya jadi sepi karena daya beli masyarakat yang turun drastis.

Dana otsus bisa digunakan juga untuk membangun pasar khusus untuk para mama (sebutan untuk kaum ibu di Papua). Jadi mereka bisa berjualan di tempat yang bersih, dan bisa berdagang sayuran serta memperoleh pendapatan tambahan di sana. Pasar sangat penting agar pembeli bisa langsung bertransaksi dengan para mama di lokasi yang representatif.

Selain digunakan untuk membangun pasar, para mama juga mendapatkan bantuan berupa pinjaman modal untuk memulai berjualan. Dengan uang itu, maka mereka bisa kulakan ke pasar induk dan menggunakannya untuk biaya transportasi. Sehingga para mama tidak bergantung kepada suami, atau tidak bingung saat sang papa di-PHK oleh tempat kerjanya.

Ketika mereka berjualan maka akan mendapatkan penghasilan dan dapur akan tetap mengepul. Sehingga tidak takut anak-anak akan menangis kelaparan. Program pinjaman dana diberlakukan agar para mama semangat berjuala. Setelah itu mereka bisa mencicil untuk mengembalikan uang tersebut, dan bisa memutar kembali uangnya untuk kulakan lagi.

Mengapa sasarannya para mama? Karena ibu adalah tiang negara. Ketika para mama proaktif dalam mencari uang, maka mereka akan berusaha agar ekonominya kembali berjaya. Sehingga tidak lagi merana karena corona.

Dengan begitu, perokonomian di Papua akan kembali naik, berkat perputaran uang di pasar yang berjalan dengan lancar. Ketika perdagangan ramai maka akan banyak yang kecipratan rezeki, misalnya supplier, pengecer, tukang parkir, tukang bersih-bersih pasar, dll. Sehingga mereka akan mendapatkan uang walau didera pandemi.

Dana otsus sangat penting untuk percepatan pemulihan rakyat Papua, terutama di bidang ekonomi. Rakyat di Bumi Cendrawasih bisa bangkit lagi keadaan finansialnya karena mendapat pinjaman modal, dan mereka bisa belajar berdagang agar mendapatkan penghasilan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Yoga Atalariq )*

Untuk keluar dari fase pandemi, maka perlu disiplin dalam 2 hal: vaksinasi dan protokol kesehatan. Jangan sampai kendor karena jika terlewat tak pakai masker dan akhirnya merana karena kena corona. Protokol kesehatan harus dijalankan walau hanya keluar ke warung. Vaksinasi juga wajib dilakukan, agar kita semua bebas dari virus covid-19.

Masyarakat sudah lelah dan jenuh karena mengalami pandemi selama lebih dari 12 bulan. Karena pandemi, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan dagangannya juga sepi. Semua orang ingin bebas corona agar keadaan kembali seperti dulu. Namun anehnya mereka lalai dalam protokol kesehatan, juga takut untuk disuntik vaksin corona.

Fenomena ini tentu sangat menyebalkan, karena tingkat kedisiplinan harus ditingkatkan, jika kita ingin bebas dari cengkraman pandemi. Vaksinasi itu hukumnya wajib bagi seluruh WNI, bahkan bagi mereka yang sudah pernah kena corona. Lagipula, vaksin sudah digratiskanoleh pemerintah, jadi apa alasan lain untuk menolak injeksinya?

Vaksin Sinovac yang digunakan pada tahap awal program vaksinasi nasional juga sudah mendapatkan status halal MUI. Sehingga umat muslim bisa merasa aman sebelum disuntik. Lagipula, vaksin ini tidak mengandung gelatin yang terbuat dari babi. Melainkan terbuat dari virus covid-19 yang dilemahkan.

Untuk mempersingkat program vaksinasi nasional menjadi hanya 12 bulan (dari prediksi 18 bulan), maka juga dibuka vaksinasi jalur mandiri. Masyarakat juga diuntungkan karena lagi-lagi injeksinya gratis, karena biaya ditanggung oleh kantor. Vaksin ini juga aman karena berada di bawah kendali Kementrian Kesehatan.

Walau sudah mendapatkan vaksin corona, masyarakat diminta jangan melanggar protokol kesehatan. Memang pasca injeksi, tubuh akan mendapat kekebalan dari virus covid-19. Namun ketika imunitas sedang drop, corona akan mengintai dan menginfeksi seluruh jaringan tubuh. Karena pandemi baru berakhir ketika ada kekebalan kelompok, bukan kekebalan personal.

Jangan pernah lepaskan masker pasca vaksinasi, agar terhindari dari droplet pembawa virus covid-19. Apalagi jumlah OTG makin bertambah dan kita tidak tahu siapa di antara kawan atau tetangga yang berstatus orang tanpa gejala. Lebih baik berpanas-panasan pakai masker, daripada merana selama 2 minggu karena teinfeksi virus covid-19. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pemakaian masker sangat wajib, karena efektivitas pemakaian baru terjadi ketika minimal 75% orang dalam 1 lingkungan yang mengenakannya. Jadi, saat bepergian, usahakan membawa selusin masker lalu bagikan kepada mereka yang tak mengenakannya. Dengan begitu, Anda menolong orang lain dari corona sekaligus menolong diri sendiri dari resiko penularan.

Selain pakai masker, masyarakat harus disiplin menjaga imunitas tubuh dan lingkungan. Jika susah mencari tempat cuci tangan di fasilitas umum, maka bawa saja hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung alkohol. Tangan akan bersih dan Anda bisa aman dari serangan corona. Jangan lupa juga mengelap handle pintu, tombol lift, atau benda lain yang sering terpegang oleh publik.x

Protokol kesehatan physical distancing adalah aturan yang selama ini agak sering dilanggar, karena beberapa minggu lalu adalah musim kawin. Pesta pernikahan seharusnya hanya mengundang maksimal 35 orang (termasuk keluarga sendiri). Jika sebuah acara yang memicu keramaian dibubarkan oleh tim satgas covid-19, maka jangan salahkan mereka, karena hanya menegakkan peraturan.

Untuk menangani pandemi, maka kita tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Pakailah masker walau hanya pergi ke teras rumah atau ke warung tetangga. Tetaplah jaga kebersihan diri dan imunitas tubuh. Selain itu, vaksinasi wajib dilakukan, agar kekebalan kelompok cepat terbentuk. Kita akan segera bebas dari masa pandemi ketika semua orang sehat dan sudah divaksin.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok kriminal bersenjata makin menggila karena tega membakar sekolah dan membunuh guru. Tindakan mereka sangat merugikan, karena anak-anak tidak bisa menuntut ilmu di tempat yang representatif. Kekejian terhadap pada guru juga tak bisa diampuni, karena mereka secara tidak langsung membuat para murid kehilangan harapan untuk belajar.

Papua kembali membara karena ulah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Di Kampung Jolukoma, Kabupaten Puncak, seorang guru SD bernama Oktavianus Rayo tertembak oleh anggota mereka. belum habis kekagetan masyarakat, ada guru SMP yang bernama Yonatan Randen yang juga meninggal dunia akibat muntahan pelor.

Adanya korban jiwa dalam kasus penambakan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal. Menurutnya, saat itu Oktavianus sedang menjaga kios. Lalu datanglah orang tak dikenal dan ia masuk tanpa permisi dan menembak Oktavianus.

Tak hanya menembak guru, KKB juga makin gila karena nekat membunuh seorang pelajar SMA di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Korban yang bernama Ali Mom langsung meninggal dunia. KKB sangat licik karena melakukan aksi saat anggota TNI sedang latihan di Beoga, yang jaraknya cukup jauh dari Ilaga. Mereka juga jahat karena ketahuan membakar 3 gedung sekolah.

Kekejaman KKB spontan membuat warga sipil Papua menangis pilu, karena mereka tega menembak remaja pria, juga para guru. Untuk apa mereka membunuh seorang anak muda? Keluarganya akan sangat kehilangan. Mendiang Ali juga kehilangan masa depan karena nyawanya dicabut dengan paksa oleh kelompok kriminal bersenjata.

Pembunuhan masyarakat sipil, terutama pemuda, sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai ada korban lagi dari kalangan remaja. Karena merekalah harapan bangsa di masa depan. Jika para pemuda ditembaki terus-menerus, bagaimana nasib Papua 10 tahun ke depan? Tidak akan ada regenerasi pemimpin di Bumi Cendrawasih.

Penembakan guru juga sangat dikecam oleh masyarakat, tak hanya yang bermukim di Papua, tetapi juga seluruh WNI. Karena guru bertugas untuk mencerdaskan bangsa. Sedangkan jika guru dibunuh, bagaimana masa depan murid-muridnya? Mereka tak bisa belajar dan menempa ilmu di baah bimbingan sang pengajar. Sungguh tragis karena secara tak langsung KKB membiarkan kebodohan meraja di Papua.

Jika KKB terus seperti ini, apa mereka selalu terkungkung dalam keterbelakangan dan kebodohan? Saat guru ditembak, maka anak-anak terancam kehilangan sosok pemberi ilmu. Betapa teganya mereka membunuh seorang guru, yang seringkali honornya belum UMR karena belum berstatus PNS. Namun tetap semangat mengajar demi kecerdasan murid-muridnya.

Ketika KKB anti sekolah dan menembak guru, bagaimana Papua bisa maju ketika mereka ngotot untuk merdeka? Malah bisa-bisa mereka mudah dibodohi ketika Papua Barat berdiri tetapi anggota KKB tidak mau mengenyam bangku sekolah. Mereka tidak memikirkan ke masa depan, hanya terburu nafsu untuk memerdekakan diri.

Anggota DPR Dede Yusuf mengecam penembakan para guru di Papua. Menurutnya, sebaiknya ada tindakan preventif. Misalnya dengan menaruh pengajar di kompleks perumahan yang dijaga ketat oleh aparat. Dalam artian, bukannya untuk mengistimeakan mereka, tetapi untuk mencegah masuknya KKB ke dalam rumah.

Ketika guru, murid, dan masyarakat diketatkan keamanannya, maka diharap KKB tidak akan bertindak nekat. Mereka sebaiknya menyerahkan diri agar tak lelah dikejar-kejar anggota TNI. Papua merdeka hanya mimpi di siang bolong, karena masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat setia pada NKRI.

KKB sudah bertindak di luar batas dengan menembak guru dan murid. Korban dari masyarakat sipil menunjukkan bahwa mereka tega membunuh saudara sesukunya sendiri. Pemberantasan KKB harus digencarkan, agar mereka tak lagi membuat ulah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Sebanyak 19 orang dari 26 terduga teroris yang tertangkap di Gorontalo dan Makassar disebut-sebut terlibat dalam kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Para terduga teroris tersebut tiba di Appronm, Terminal Cargo, Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Kamis (4/2/2021) kemarin.

Dari hasil pemeriksaan Tim Densus 88, terungkap bahwa 19 terduga teroris dari Makassar merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar. Informasi tersebut diketahui dari pengakuan para terduga teroris yang telah berbaiat kepada ISIS pada 2015 di Limboto.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mengatakan Polri akan mendalami hubungan FPI dengan organisasi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

“Dari 19 anggota yang tertangkap semua terlibat atau menjadi anggota FPI di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan Front Pembela Islam di Makassar,” ucap Rusdi.

Dirinya menambahkan bahwa atas dasar status keterlibatan para tersangka itu, Mabes Polri akan mendalami hubungan antara FPI dengan ISIS.

“Nanti kita lihat, kita dalami lagi, seperti itu. Yang jelas yang 19 orang ini berafiliasi kepada ISIS setiap kegiatan-kegiatan dari FPI mereka ada di dalamnya, seperti itu. Itu faktanya,” tambah Rusdi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama dilarang berafiliasi atau terhubung dengan organisasi terlarang. Sekjen Kemenag Nizar merinci, larangan itu termasuk berlaku bagi yang ingin bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

FPI dan HTI merupakan dua dari sejumlah organisasi yang oleh pemerintah dinyatakan terlarang.

Pelarangan di Kemenag itu dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 8 Tahun 2021 tentang Larangan Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang dan atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Badan Hukumnya Bagi ASN Kemenag. Edaran ini ditandatangani Nizar pada 3 Februari 202.

Nizar pun mengungkapkan, edaran tersebut dibuat sebagai bentuk komitmen untuk mencegah munculnya ekstremisme di kalangan ASN Kemenag.

“ASN Kemenag diharapkan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan untuk mencegah munculnya ekstremisme,” kata Nizar melalui keterangan resmi, Kamis (4/2).

Nizar menjelaskan, edaran tersebut terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2012.

Pakar: Larangan Mudik Dinilai Sudah Tepat

Mobilitas masyarakat saat libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif covid-19.

Data menunjukkan kasus covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen. Karena itu, keputusan pemerintah melarang mudik dinilai tepat.

Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 lalu peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93%.

Mobilitas masyarakat saat libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif covid-19.

Data menunjukkan kasus covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen. Karena itu, keputusan pemerintah melarang mudik dinilai tepat.

Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 lalu peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93%.

Kemudian, saat libur 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58-188 persen.

Sedangkan saat libur akhir Oktober, peningkatan kasus positif sebanyak 17-22 persen.

Terkait hal tersebut Pakar Virologi dan Imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim mendukung kebijakan pelarangan mudik Idul Fitri tahun 2021.

Kebijakan tersebut sudah tepat mengingat pengalaman tahun lalu dimana kasus positif covid-19 meningkat usai lebaran.

“Menurut saya sudah kebijakan yang tepat,” kata Saifudin dalam pernyataannya, Minggu (18/4/2021).

Menurut dia, masyarakat harus mendukung sehingga kebijakan larangan mudik efektif menekan kasus covid-19.

Koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan juga penting.

Proses peradilan kepada Rizieq Shihab (RS) masih berjalan atas tiga pelanggaran yang disangkakan.

Pertama adalah kasus di Petamburan, dimana RS ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat (14/11/ 2020).

Kedua adalah kasus kerumunan Megamendung.

Ketiga adalah kasus Test Swab di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat. Manajemen RS Ummi dilaporkan Satgas Covid-19 Kota Bogor karena menghalangi upaya Satgas melakukan test swab terhadap RS yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian, polisi meningkatkan status kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Menurut polisi, ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Atas proses peradilan RS tersebut, para pendukung dan simpatisannya merasa tidak puas dan membuat opini dan informasi seolah RS menjadi korban kezaliman, diskriminasi, kriminalisasi dll. Bagi masyarakat yang belum faham duduk permasalahannya, dikhawatirkan dapat terpengaruh dengan opini dan informasi tersebut.

Direktur The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid mengimbau masyarakat agar percayakan proses peradilan RS kepada penegak hukum yang sah. Makmun meminta kepada masyarakat, terlebih para pendukung RS mempersilahkan mengawal peradilan tersebut, namun jangan sampai menimbulkan provokasi yang menyebabkan kegaduhan lain.

Di samping itu, ia juga tidak setuju dengan segala aksi dalam bentuk apapun, baik dilakukan individu maupun organisasi untuk merendahkan martabat dan marwah aparat penegak hukum seperti kepolisian.

“CICSR mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan institusi kepolisian terhadap penanganan kasus RS. Kami percaya bahwa lembaga keamanan negara akan bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya pada Rabu (14/4/2021) saat menjadi saksi dalam perkara tes swab RS di RS Ummi, Bogor mengungkapkan, alasan Satgas Penanganan Covid-19 memproses hukum RS agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Kemudian, ketika dilakukan langkah hukum itu atas kesepakatan satgas dan agar semua jelas jadi pembelajaran semua. Kalau semua jelas sesuai aturan, kan enggak masalah yang penting ada kejelasan proses di situ,” kata Bima Arya usai menjadi saksi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/4/2021).
Bima menegaskan, dia perlu mengambil langkah antisipatif karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat Kota Bogor terkait penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.

“Jadi, apa yang saya lakukan itu tidak ada kaitannya dengan faktor politik, tidak ada faktor lain. Murni melindungi warga Bogor agar tidak terpapar. Jauh lah dari tekanan unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan,”.

Bima Arya yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor mengatakan, dalam persidangan sebelumnya, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif terkait perkara tes usap Rizieq Shihab di RS Ummi.

Namun, koordinasi yang dilakukan dengan pihak RS Ummi sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, tempat RS dirawat, tidak melaporkan hasil pemeriksaan tes swab antigen dan PCR seperti yang telah dijanjikan.

Dalam kesaksiannya di persidangan, Bima Arya juga menyebutkan RS UMMI menghalangi tugas Satgas terkait tes swab RS. Menurutnya, tidak perlu ada sidang jika RS UMMI kooperatif. Selain itu, RS sendiri disebutkan enggan memberikan hasil tes swab nya.

Kini proses peradilan RS masih berjalan, biarlah pengadilan yang menentukan vonis salah atau tidak salahnya. (*)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik dan sangat hati-hati. Bahkan menurutnya banyak negara maju yang punya utang lebih besar dari Indonesia. Total utang pemerintah tercatat sebesar Rp 4.418,3 triliun sampai tahun 2018. Sepanjang tahun lalu, utang pemerintah pusat bertambah Rp 423 triliun. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penambahan utang pemerintah mencapai Rp 1.809,6 triliun. “Banyak negara maju yang punya utang lebih banyak,” ucap Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu.

Sri Mulyani menilai, utang Indonesia masih dalam kategori aman selama di bawah 60% dari PDB/GDP. Sementara pemerintah mampu menjaga utang di kisaran 30% dari GDP. “Banyak negara-negara emerging juga punya utang lebih banyak, Kalau untuk Indonesia dengan GDP rasio 30% dan dengan defisit yang makin mengecil tentu kita ingin menyampaikan bahwa kita mengelola APBN, keuangan negara dan utang kita secara sangat hati-hati,” ujarnya.

Selanjutnya, jumlah utang negara per Desember 2020 telah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa utang negara dikelola dengan baik dan rasio utang pemerintah masih dalam batas aman. “Kebijakan hutang kami akan terus berjalan dengan sangat hati-hati dan melanjutkan prinsip pengelolaan hutang pertama boleh melebihi 60%,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, beberapa waktu yang lalu.

Dia memastikan rasio utang terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Rasio utang Indonesia juga masih dalam batas aman mandatori. Rinciannya data dari IMF yang menunjukkan rasio utang Indonesia terhadap PDB rata-rata dari 2015-2019 berada sekitar 30,5%. Sementara di 2020 diproyeksikan naik menjadi 38,5% atau naik 8%.

Angka itu masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Amerika Serikat misalnya rasio utang terhadap PDB nya di 2020 diperkirakan mencapai 131,2% meningkat 22,5%. “Dengan itu kita juga melihat rasio utang publik terhadap PDB juga akan meningkat sangat drastis hanya dalam waktu 12 bulan,” bebernya.

Kondisi utang saat ini masih berada dalam batas aman mengingat rasio utang pemerintah, terutama untuk ULN, masih berada di bawah rasio utang negara-negara lain terutama anggota G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani, utang Indonesia masih dikelola secara prudent alias bijaksana. Di AS, rasio utangnya sudah melampaui output perekonomian (PDB) di negara tersebut karena proporsi utang mencapai 103% PDB. Begitu juga di Prancis dan Jepang.

Di saat defisit anggaran dipatok di angka 6%, Indonesia masih mampu untuk mempertahankan rasio utang yang tetap rendah. Bekas direktur Bank Dunia itu juga mencontohkan, AS yang sebagai negara adikuasa tapi defisit anggarannya jebol lebih dari 10%. Artinya, pertambahan utang Indonesia masih relatif kecil.

Kemenkeu memastikan, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%.

Sri Mulyani pernah menegaskan peran penting utang dalam menjaga keseimbangan APBN. Anggaran negara memang sering kali dibuat defisit agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi. Namun, negara tak sembarangan dalam mengajukan utang. Selama tujuannya positif dan rasionya tak melebihi PDB, utang dianggap masih terkendali.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini membeberkan, hampir tak ada negara di dunia yang tidak mengandalkan utang, tak terkecuali negara-negara maju. Negara-negara maju juga menutup defisit anggarannya dengan utang, baik utang domestik maupun yang ditarik dari luar negeri. (*)