Oleh : Dodik Prasetyo )*

Mudik di tahun 2021 dilarang kembali dan kita diminta untuk tetap sabar. Karena pelarangan ini demi keselamatan bersama. Daripada ada lonjakan kasus corona di Indonesia, lebih baik mudik dilarang. Masyarakat diminta untuk kooperatif dan mematuhi aturan dari pemerintah.

Ramadhan selalu diiringi dengan idul fitri, dan biasanya di minggu ke-empat bulan puasa, jalan tol sudah dipenuhi oleh masyarakat yang pulang kampung. Namun pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Aturan ini tak hanya berlaku untuk anggota TNI, Polri, dan pegawai negeri, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sebenarnya kita semua shock karena pemerintah dengan tegas melarang mudik lebaran pada tahun 2021. Pasalnya, tahun lalu seluruh WNI juga dilarang pulang kampung. Ketika pelarangan terjadi lagi, tentu ada gejolak di masyarakat. Namun mereka yang paham penyebab pelarangan ini akan legowo dan berusaha berbahagia walau lebaran di rumah saja.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah melarang mudik lebaran untuk mencegah penyebaran corona. Hal ini berkaca dari pengalaman yang lalu, kala 4 kali long weekend lalu jumlah pasien covid melonjak drastis. Yakni setelah idul fitri 2020 dan libur panjang di bulan agustus, akhir oktober-awal november, dan libur akhir tahun.

Penjelasan dari presiden sangat melegakan masyarakat. Karena mereka diberitahu alasan pelarangan mudik. Pemerintah bukannya bertindak gegabah dengan melarang tradisi yang ada di masyarakat, melainkan membuat aturan ini demi keselamatan bersama. Berarti presiden benar-benar memikirkan keselamatan dan kesehatan rakyatnya.

Bayangkan saja jika masyarakat tidak dilarang mudik lalu terjadi serangan corona gelombang kedua. Tentu akan makin merepotkan karena pandemi tidak akan berakhir secepatnya. Ingatlah bahwa mobilitas massal akan menyebarkan virus covid-19, apalagi jika Anda tinggal di daerah berzona merah. Akan berpotensi menularkan corona ke daerah lain.

Jika yang ketularan adalah orang tua atau kerabat lain di kampung, alangkah sedihnya. Apalagi jika mereka punya penyakit bawaan, akan lebih susah untuk sembuh. Lagipula, saat ada komorbid, maka pasien corona akan lebih beresiko tinggi dan bisa-bisa kehilangan nyawa. Anda tidak ingin orang tua bernasib seperti ini, bukan?

Kalaupun tidak menularkan, maka Anda juga berpotensi jadi OTG pasca pulang mudik. Ketika kelelahan menyetir selama berjam-jam ditambah kurang tidur karena asyik bepergian, maka virus covid-19 akan mudah mengintai. Karena kondisi tubuh sedang drop sehingga mudah tertular corona.

Apalagi berkaca dari jumlah pasien corona di Indonesia yang masih cukup tinggi. Menurut data tim satgas covid-19, tiap hari ada lebih dari 4.000 orang yang terjangkit virus covid-19. Sementara jumlah total pasien ada lebih dari 1,5 juta orang. Jika pasca mudik jumlah pasien bertambah 2 kali lipat, akan sangat mengerikan.

Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Pelarangan mudik adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan corona. Jadi yang diutamakan adalah faktor kesehatan masyarakat. Kita diharap mengerti dan membatalkan tiket mudik, daripada nanti kena corona dan malah habis banyak uang untuk pengobatannya (karena tidak punya BPJS).

Sudahlah, lebih baik lebaran di rumah saja daripada nekat pulang kampung sebelum tanggal 6 mei atau pasca 17 mei. Lagipula, aparat lebih ketat menjaga jalan raya dan jalan tol, jadi semua pemudik yang tetap melintas akan dihalau dan disuruh untuk kembali ke rumah masing-masing. Daripada balik kucing dan menghabiskan bensin, lebih baik stay at home.

Ikhlaskan bahwa tahun ini kita tidak bisa pulang kampung. Orang tua juga pasti mengerti alasannya, karena menuruti anjuran pemerintah. Ketika rindu mendera, lebih baik telepon atau video call. Semoga pandemi segera berlalu sehingga tahun depan kita bisa mudik bersama-sama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Belinda Makanuay )*

Otonomi khusus adalah program untuk masyarakat Papua, di mana mereka mendapatkan dana milyaran dari pemerintah. Uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur dan disalurkan juga ke bidang lain. Seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, dll. Sehingga rakyat Papua makin sejahtera.

Papua dan Papua Barat adalah 2 provinsi yang sangat potensial, karena memiliki keindahan alam dan kekayaan hasil bumi. Namun ada sebagian rakyat di Bumi Cendrawasih yang hidup sederhana. Padahal pemerintah sudah berusaha agar seluruh warga negara Indonesia hdup makmur, tak terkecuali yang tinggal di Papua.

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Papua, maka sejak tahun 2001 otonomi khusus digulirkan. Otsus menjadi program istimewa karena hanya ada di Bumi Cendrawasih dan Nanggroe Aceh Darussalam. Di Papua, dana otsus jilid 2 akan dinaikkan lagi, sehingga pemerintah daerah akan memperoleh lebih dari 1 Milyar rupiah.

Mengapa stimulus kemajuan Papua dengan uang? Karena memang anggaran otsus dijadikan bahan bakar untuk memodernkan Papua. Jangan sampai di Bumi Cendrawasih mendapat streotype buruk bahwa daerahnya masih primitif dan jauh dari kemajuan. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan di Mimika keadaannya mirip dengan San Fransisco, saking majunya daerah itu.

Otsus jilid 2 yang akan dimulai tahun 2021 akan membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dengan serius. Karena untuk melanjutkan misi otsus jilid 1, demi kemakmuran rakyat Papua. Jika di otsus jilid 1 fokus pada pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Youtefa dan Jalan Trans Papua, maka di otsus jilid 2 fokus pada pembangunan di bidang lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

Evaluasi sebelum dimulainya otsus jilid 2 sangat penting agar program ini berjalan dengan baik. Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demanus Inje, menyatakan bahwa sudah ada Surat Presiden terkait pembahasan revisi UU nomor 2001 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Ia berharap revisinya akan fokus pada kewenangan, bukan hanya dana otsus yang dinaikkan.

Jimmy menambahkan, kewenangan yang dimaksud adalah mengatur atau mengelola sendiri SDM di Papua. Baik di sektor migas, laut, dan hutan. Hal itu sebagai solusi dari permasalahan rakyat di Bumi Cendrawasih. Ia juga ingin agar ada perwakilan rakyat Papua yang diizinkan untuk ikut dalam revisi otsus. Dalam artian, ia ingin agar suara warga sipil lebih didengar oleh pemerintah.

Usulan Jimmy masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Akan tetapi, anggota DPR dari Dapil Papua dan Papua Barat jangan melupakan fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yakni hak orang asli Papua yang diberikan lebih banyak daripada di orde baru atau orde lama.

Jika dulu Gubernur Papua (dulu: Irian Jaya) biasanya dijabat oleh purnawirawan militer dan boleh dari etnis apa saja, maka sejak awal otsus tahun 2001, harus dijabat oleh orang asli Papua. Selain gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakil walikota harus dipegang oleh OAP (orang asli Papua), sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri.

Kebijakan ini membuat rakyat bahagia karena pemda bisa membangun daerahnya dengan lebih baik lagi. Dengan dana otsus yang begitu besar, maka bisa dibangun RS yang representatif, lengkap dengan alat kesehatan dan tenaga medis yang lengkap. Juga ada sekolah dengan perpustakaan yang lengkap dan guru yang berkomitmen mencerdaskan anak bangsa.

Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah pusat sangat perhatian kepada rakyat Papua. Karena semua hal dipikirkan, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai beasiswa. Semua diberikan kepada warga Papua, agar mereka makin sejahtera.

Otsus jilid 2 wajib dilanjutkan karena program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam usahanya memajukan Papua. Berkat dana otsus, maka anak-anak Papua mendapatkan beasiswa sehingga makin cerdas. Mereka juga belajar di sekolah yang memiliki fasilitas lengkap.

)* penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Tanggal 21 april dan 1 mei 2021, para buruh akan mengadakan demo untuk menentang Cipta Kerja. Masyarakat tentu menolak unjuk rasa tersebut karena saat ini masih pandemi, sehingga dikhawatirkan membentuk klaster corona baru. Para buruh seharusnya mengerti dan tidak memaksakan diri, sehingga merugikan banyak orang.

Pada tanggal 21 april dikenal sebagai hari kartini. Namun para buruh merayakannya bukan dengan memakai kebaya dan beskap, melainkan dengan berdemo. Mereka masih ngotot agar pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja. Rencananya, demo ini akan dilakukan oleh 10.000 buruh dari 1.000 pabrik di 150 kota/kabupaten di Indonesia.

Said Iqbal, Ketua KSPI (organisasi serikat buruh) menyatakan bahwa selain tanggal 21 april, akan ada demo gelombang 2 tanggal 1 mei 2021 alias di hari buruh. Untuk unjuk rasa may day ini, malah akan lebih besar lagi. Karena pesertanya mencapai 50.000 pekerja dari 20 provinsi di Indonesia.

Iqbal melanjutkan, para buruh di Jabodetabek akan berunjuk rasa di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pekerja di daerah lain akan berdemo di depan kantor gubernur, wali kota, atau bupati di wilayahnya. Ia juga menjamin bahwa unjuk rasa akan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Masyarakat tentu menentang demo tersebut. Pertama, UU Cipta Kerja sudah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan buruh tetap mendapatkan hak-haknya. Yakni upah minimum provinsi, uang lembur, dan THR. Untuk apa mereka menentang UU Cipta Kerja? Malah jika menaati UU Ketenagakerjaan yang versi lama, akan terjadi banyak kemunduran.

Kedua, demo di masa pandemi amat berbahaya karena bisa menularkan virus covid-19. Walau Said Iqbal memberi garansi bahwa unjuk rasa sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi kita tidak bisa percaya begitu saja. Jika unjuk rasa di Jakarta masih bisa ia kontrol ketika ada yang lalai melepas masker, lantas bagaimana dengan di daerah? Tentu jawabannya tidak.

Apalagi saat demo, suasana ramai dan buruh bersatu. Mereka akan susah sekali menjaga jarak minimal 1 meter, karena saling bergandengan tangan. Saat suasana panas, akan cenderung melepas masker karena kegerahan. Ketika ada 1 pendemo yang ternyata OTG dan ketahuan melepas masker, maka droplet akan tersebar dan menularkan corona ke banyak orang. Sungguh mengerikan.

OTG tak terlihat sakitnya secara fisik dan ia merasa baik-baik saja saat demo. Tetapi ternyata setelah diketahui kena corona, maka ribuan orang yang berkontak dengannya akan berpotensi untuk tertular. Untuk proses tracing, maka Tim Satgas Covid-19 akan kesusahan, karena tidak punya data akurat tentang siapa saja buruh yang berdemo dan ia sudah berkontak dengan siapa saja.

Kalau ada yang kena corona pasca demo, apakah KSPI mau bertanggung jawab? Iya kalau ia punya kartu BPJS sehingga pengobatannya gratis, tetapi jika tidak, tentu harus membayar hingga puluhan juta rupiah. KSPI tidak berpikir sampai sejauh ini, tetapi mereka mengutamakan nafsu untuk berdemo demi hak yang mereka minta. Padahal pemerintah sudah mengatur dan memberikannya baik-baik.

Sudahi saja dan tidak usah melanjutkan rencana demonstrasi, baik tanggal 21 april maupun 1 mei. Lebih baik utamakan kesehatan sendiri, keluarga, dan sesama buruh. Demo di masa pandemi sangat berbahaya karena bisa menularkan corona. Apalagi jumlah pasien covid di Indonesia tercatat lebih dari 4.000 orang setiap harinya, dan kita tentu tidak ingin terinfeksi penyakit berbahaya ini.

Tahanlah emosi dan jangan lanjutkan demo untuk menentang UU Cipta Kerja. Karena UU ini sudah disempurnakan agar nasib pekerja membaik dan upahnya lebih tinggi. Selain itu, demo di masa pandemi bisa membuat klaster corona baru sehingga pandemi akan lebih lama selesainya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Savira Ayu )*

Lingkungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tentu saja berisi orang-orang yang terpilih untuk menjadi abdi negara dan melayani masyarakat, jika BUMN disinyalir menjadi sarang penyebaran paham radikal tentu saja hal ini amat berbahaya.

Pada awal Desember 2019 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menerima data pegawai BUMN yang terpapar paham radikal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Kala itu Mahfud juga memintta kepada Erick untuk segera mengatasi persoalam itu.

Sementara itu, Erick juga meyakini bahwa Islam tidak mengajari soal jihad berupa aksi bunuh diri.

Keberadaan pegawai BUMN yang terpapar paham radikal dibeberkan oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius. Dia mengaku tengah berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN semakin meluas.

Selain itu, Suhardi juga memaparkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit semua lini.

Kelompok radikal memiliki pola dalam mempengaruhi masyarakat khususnya mereka yang tidak paham agama.

Biasanya mereka akan memulai dengan mencari pendukung dan merekrut orang yang menjadi anggota dengan menggunakan isu-isu yang dapat membangkitkan emosi umat Islam seperti kedzaliman pemerintah, ketidakadilan pemerintah terhadap umat Islam, marginalisasi umat Islam, pemiskinan umat Islam dan penindasan terhadadap umat Islam.

Isu seperti itu tentu sangatlah mudah dalam menarik perhatian orang-orang yang tidak paham agama sehingga mereka mudah terpengaruh dengan ajakan mereka.

Tentu kita patut mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan dakwah Islam tetapi membunuh sesamanya, membenci orang lain hanya berbeda keyakinan dan tidak menerima eksistensi orang lain.

Padahal, Islam mengajarkan kebersamaan dan saling menghormati antara sesama manusia sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW saat di Madinah.
Syaikh Dr Muhammad Adnan Al-Afyouni menegaskan, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh dan selalu bergaul dengan siapa-pun baik Yahudi maupun Nasrani.

Bahkan, Rasulullah telah menegaskan bahwa mereka punya hak kepada mereka. Artinya, kita saling membutuhkan dan tidak bisa saling memusuhi.

Ia mempertanyakan bagaimana mereka mengklaim sebagai pejuang Islam, tetapi kelakuannya sangat jauh dari Islam.

Islam menentang keras ajaran-ajaran yang mengajak kepada kebencian kepada siapapu apalagi yang seiman. Islam mengajarkan kedamaian kebersamaan dalam membangun bumi ini bukan merusak dan saling membenci antara satu dengan yang lain.

Indonesia sendiri merupakan negeri yang sangat indah, maju dan mayoritas penduduknya pemeluk Islam. Selain itu di negeri sangat terbuka demokrasi dan berkemajuan, seperti digambarkan Islam. Islam sudah ada di negeri ini jadi jangan sampai ada yang merusak Indonesia hanya karena keinginan dan pandangan agamanya yang sangat ekslusif.

Kehidupan di Indonesia saat ini harus dipertahankan dan jangan sampai dirongrong oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Umat Islam harus mempertahankan negeri dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan propaganda radikal terorisme.

Terkait falsafah dan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila, dirinya menilai bahwa ideologi tersebut sudah sangat Islami dan Sistem nilai-nilai inilah yang diinginkan oleh agama Islam.

Sehingga jangan sampai ada yang mengatakan bahwa pancasila bertentangan dengan Islam.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menceritakan pengalamannya terkait isi ceramah berunsur penghinaan di beberapa masjid. Sehingga, Said meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjutinya. Sebab, jika dibiarkan nantinya akan terjadi penyebaran paham radikal.

Kehidupan di Indonesia saat ini harus dipertahankan dan jangan sampai dirongrong oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Umat Islam harus mempertahankan negeri dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan propaganda radikal terorisme.

Terkait falsafah dan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila, dirinya menilai bahwa ideologi tersebut sudah sangat Islami dan Sistem nilai-nilai inilah yang diinginkan oleh agama Islam.

Sehingga jangan sampai ada yang mengatakan bahwa pancasila bertentangan dengan Islam, karena hal tersebut sangat keliru.

Sudah sepatutnya pemerintah menertibkan BUMN agar bersih dari paham radikal, jika dibiarkan maka cepat atau lambat paham tersebut dapat menular ke orang lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung larangan masyarakat mudik Lebaran 2021 demi mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19.

“Menurut saya sudah kebijakan yang tepat,” kata dr. Mohamad Saifudin Hakim dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (18/4).

Mobilitas masyarakat pada masa libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif COVID-19. Hal itu sudah tidak terbantahkan jika merujuk data kondisi liburan panjang sebelumnya yang menunjukkan kasus COVID-19, bahkan naik lebih dari 100 persen.

Data Satgas COVID-19 nasional menyebutkan usai liburan Lebaran, 22—25 Mei 2020 terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 mencapai 69—93 persen. Berikutnya, pada masa libur 15—17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58—188 persen.

Pada liburan akhir Oktober 2020, juga terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 17—22 persen. Belajar dari liburan panjang sebelumnya itu, Pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.

Mohamad Saifudin Hakim mengajak masyarakat harus mendukung kebijakan itu sehingga larangan mudik benar-benar efektif menekan kasus COVID-19.

Hal lain yang diperlukan dan penting, menurut dia, adalah koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa alasan pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita adalah karena terus meruginya entitas tersebut. Ia menyebut bahwa salah satu yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah, yakni kerugian yang dialami TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar-Rp 50 miliar.

“Ada kerugian antara Rp 40-50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan,” ujar Moeldoko

Moeldoko menambahkan, atas kerugian yang dialami tersebut, TMII tidak dapat berkontribusi pada keuangan negara. Malah setiap tahun Yayasan Harapan Kita harus menutup kerugian dengan melakukan subsidi hingga Rp 40 miliar-Rp 50 miliar.

“Kasihan Yayasan Harapan Kita nombokin terus dari waktu ke waktu,” tambah Moeldoko.

Menyikapi hal tersebut, Yayasan Harapan Kita (YHK) memastikan akan menerima dengan tangan terbuka pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh negara. Hal itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra, mengatakan bahwa Yayasan Harapan Kita legawa dan siap kooperatif untuk menyelesaikan proses transisi. Menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Namun, ia meminta pelestarian nilai-nilai budaya yang telah terbina dengan berbagai pemangku kepentingan selama 44 tahun wajib dan harus tetap terjamin agar terjaga dan terbina sesuai amanah yang telah diemban oleh Yayasan Harapan Kita.

Dirinya menambahkan bahwa Yayasan Harapan Kita akan selalu siap untuk melaksanakan penugasan dari Negara dalam rangka melanjutkan visi misi yang telah diamanatkan oleh Ibu Negara Hj. Tien Soeharto sekaligus merupakan pengabdian kepada Negara.

“Harapan kami, upaya Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita, diharapkan tak mengganggu berbagai upaya memperkokoh ketahanan budaya bangsa tersebut,” tambah Tria.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan komentar bahwa Rizieq Shihab bukan siapa-siapa bagi dirinya. Pernyataan tersebut dibuat Dahnil dalam kolom komentar di media sosial Facebook. Ia menuliskan komentarnya untuk menjawab pertanyaan warganet mengenai banyaknya TNI yang menurunkan spanduk Habib Rizieq.

Kemudian Dahnil menjawab dengan mengatakan bahwa HRS bukan siapa-siapa bagi dirinya. Dahnil mengaku hanya beberapa kali memiliki kesamaan dengan HRS. Selain itu, Dahnil mengaku dia pernah membantu HRS dalam mendapatkan haknya sedangkan HRS tidak demikian.

“Dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya. Justru saya yang bantu dan bela imammu dulu, tapi sebaliknya dia tak pernah berkontribusi untuk membantu saya. Persamaannya saya pernah lawan Ahok sama dengan dia, dan dia pernah dukung PS sama dengan saya. Selebihnya, saya bantu hak-hak dia, tapi dia tidak pernah bantu hak-hak saya. Itu terang jelas ya,” ujar Dahnil.

Menyikapi hal tersebut, tokoh muda Nahdatul Ulama yang juga seorang influencer, Guntur Romli, menyatakan bahwa ia sepakat dengan tangkapan layar tentang statemen juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak tentang Rizieq Shihab.

“Kalau benar ini komen Bung Dahnil, saya setuju. Rizieq itu sudah pernah masuk penjara 2 kali, ini lagi di Pengadilan mau yang ke-3. Belum kasus2 yang lain. Padahal masah banyak ulama, Habaib lain yang masih jadi panutan,” kata Guntur Romli

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal membenarkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membakar Gedung SD Jambul, SMP Negeri 1, SMA 1 Beoga dan rumah guru di Distrik Beoga Kabupaten Puncak, Kamis (8/4) kemarin. Hal itu diketahui setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat.

“Mendapat informasi tersebut, personel gabungan Polsek dan Polres mendatangi TKP dan melihat bangunan Gedung SD Jambul, SMP N 1 dan SMA 1 Beoga serta rumah guru telah hangus terbakar,” ujar Musthofa Kamal saat dikonfirmasi, Jumat (9/4) kemaren.

Menurut Musthofa Kamal, diperkirakan para pelaku dari kelompok Sabinus Waker. Kelompok ini sebelumnya diduga juga melakukan penembakan terhadap seorang guru hingga meninggal dunia. Untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata.

“Saat ini personel gabungan masih melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan pembakaran,” katanya. Untuk situasi di Distrik Beoga, kata Musthofa Kamal, saat ini masih bisa dikendalikan oleh personil di lapangan. Kemudian pihaknya akan mengambil langkah-langkah penegakkan hukum terhadap para pelaku.

Disisi laian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui pihaknya telah menembak seorang guru sekolah dasar (SD) bernama Oktavianus Rayo (43) di wilayah Boega, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (8/4). Juru Bicara OPM, Sebby Sambom mengatakan kelompoknya menembak mati guru tersebut lantaran mereka yakin korban adalah mata-mata TNI-Polri.

Sementara itu, polisi sendiri mengklaim telah berhasil mengidentifkasi pelaku penembakan tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya bakal melakukan pengejaran dan penindakan. “Berdasarkan hasil penyelidikan yang intensif, pelaku penembakan sudah terdentifikasi,” kata Kasatgas Nemangkawi, Brigjen Roycke Harry Langie dalam video telekonferensi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (12/4).

Selanjutnya, Kepala Humas Satgas Nemangkawi Komisaris Besar M Iqbal Alqudussy mengatakan tudingan guru yang jadi korban penembakan adalah alasan klasik kelompok bersenjata di Papua. “Buktinya apa Bapa Oktovianus dan Bapa Yonathan itu intel? Itu semua hanya alasan klasik mereka untuk menggiring opini publik supaya aksi teror mereka dimaklumi,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Antara.

Menurut Iqbal, membunuh, membakar, dan menembaki masyarakat sipil pendatang, kemudian melakukan mempublikasikannya di sosial media sebagai kebanggaan, dan menyangkal bahwa korban sipil tersebut merupakan masyarakat tidak bersalah. Hal tersebut kini telah menjadi modus komunikasi Kelompok Separatis Bersenjata di Papua.

Iqbal juga mengatakan merampok uang dilakukan kepada pendatang karena kini KKB tidak kebagian dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah daerah. Akibat larangan tegas Kemendagri kepada kepala daerah yang menyalahgunakan dana Otsus Papua.

“Almarhum Bapa Oktovianus dan Bapa Yonathan ini hanya guru yang tinggal di sini dengan niat mulia mencerdaskan anak-anak Kabupaten Puncak, Papua. Siapapun yang berhati nurani pasti tidak akan membenarkan penembakan keji tersebut,” ujar Iqbal.

KKB juga diduga membakar tiga sekolah yang terletak di wilayah tersebut usai insiden penembakan. Pembakaran, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Nau Waker alias Tidak Jadi. Nau Waker sendiri telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang diterbitkan oleh Polres Mimika. Dia diduga terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan yang di wilayah itu. (*)

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito pada Selasa (2/3/2021) mengatakan ada tren penurunan kasus baru harian Covid-19.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan kenaikan kasus harian pada awal tahun 2021, hingga kini terlihat tren menurun kasusnya yang cukup signifikan.

“Faktor utamanya adalah pemberlakuan program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM). Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga berperan dalam menurunkan kasus baru harian,”.

Namun Prof Wiku juga mengingatkan masih adanya penularan di masyarakat sehingga masih ada risiko kematian. Oleh karena itu kunci terpenting dalam menekan kasus covid-19 adalah tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk Vaksinasi, dr Siti Nadia Tarmizi M.Epid mengatakan untuk penurunan kasus Covid-19, perlu sifat kehati-hatian dalam melihatnya.

“Semoga ini betul-betul turun dan disiplin protokol kesehatan tetap berjalan,” kata Siti.

Siti menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus COVID-19.

“Sampai saat ini belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan telah digunakan di berbagai belahan dunia tidak bisa melindungi kita dari virus varian baru ini. Jadi Vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi covid-19 masih sangat efektif ”.

Lebih lanjut Siti mengatakan, untuk keberhasilan program vaksinasi di Indonesia, perlu memperhatikan beberap faktor, diantaranya penguatan/disiplin protokol kesehatan, literasi berita/info hoax soal vaksin untuk meningkatkan jumlah penerima vaksin dan percepatan pelaksanaan/capaian sasaran vaksin covid-19. Dengan demikian program vaksinasi akan semakin berpeluang besar dalam menyelesaikan pandemi covid-19.

Sementara itu terkait pengawasan kedisiplinan, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, penerapan PPKM mikro efektif menurunkan kasus baru Covid-19. Pihaknya terus melakukan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi, sehingga laju penularan Covid-19 dapat ditekan.

“Dari hasil evaluasi sementara, penerapan PPKM dan prokes saat ini menunjukkan angka penurunan dari jumlah 13 ribu turun menjadi 9 ribu bahkan ke 8 ribu. Semoga terus bisa dilaksanakan dengan angka pertumbuhan kasus bisa ditekan,” katanya. (*)