Oleh : Raavi Ramadhan )*

Kelompok teroris mulai merekrut anggota dari remaja milenial. Mereka menggunakan media sosial untuk sarana mencari anak buah baru dan pengkaderan. Sebagai orang tua, kita patut lebih waspada. Jangan sampai anak ABG jadi salah jalan dan hanya ingin melakukan aksi teror dan pengeboman.

Saat ZA, tersangka penembakan Mabes Polri diteliti identitasnya, terkuak fakta bahwa ia masih berusia 25 tahun. Begitu juga dengan pasangan pengantin bom di Makassar. Mereka juga masih berumur 20-an. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok teroris saat ini memilih kader dari anak-anak muda (di bawah 30 tahun) agar mereka menurut dan mau diajak melakukan kekerasan.

Perekrutan anak-anak ABG sebagai anggota teroris tentu mengejutkan. Karena dulu tersangka teroris sudah berusia dewasa atau setengah tua, seperti Amrozi, Imam Samudra, atau Abubakar Baasyir. Namun saat ini anak muda sudah di-hunting oleh kelompok teroris agar mau dijadikan kader dan pasrah jadi pasangan pengantin bom.

Haris Amir Falah, mantan narapidana terorisme menyatakan bahwa generasi muda rentan terkena radikalisme. Mereka berusia di bawah 30 tahun dan itu adalah usia yang krusial, karena bertemu dengan kelompok teroris yang memiliki doktrin untuk menunjukkan kehebatan diri. Mereka juga berjanji akan mewujudkan keinginannya.

Haris yang mantan pemimpin JAT (sebuah kelompok teroris) bahkan mengaku bahwa ia dulu direkrut saat masih sekolah di SMA, karena masih fase mencari jati diri. Saat ini, kelompok teroris malah menggunakan dunia maya untuk mencari anggota baru. Di antaranya memakai media sosial Facebook dan aplikasi chatting Telegram.

Pernyataan Haris tentu mengejutkan, karena kelompok teroris telah memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk perekrutan dan pengkaderan. Dari channel Telegram serta grup Facebook, sengaja didesain agar anak muda mau bergabung demi alasan hijrah. Padahal modus di baliknya adalah perekrutan anggota teroris yang memiliki jaringan dengan ISIS.

Para anggota teroris di dunia maya memang sengaja mencari anak SMA-kuliah untuk jadi anggota baru, dan diberi doktrin serta janji palsu. Doktrin yang dibuat untuk meracuni pikiran adalah umat lain salah, menebas musuh itu dihalalkan darahnya, berjihad itu keren, dll. Selain itu, anak-anak muda diperdaya dengan janji bahwa setelah menjadi pengantin bom akan dijamin masuk surga karena telah melaksanakan jihad.

Doktrin seperti ini tentu salah besar, karena menjadi pasangan pengantin bom tentu membuat mereka sendiri kehilangan nyawa. Mereka tak mungkin dimasukkan ke surga, karena mati karena bunuh diri. Bagaimana bisa mereka ingin masuk surga sementara merugikan orang lain dan membuat banyak pihak terancam keselamatannya? Sungguh tega dan gila pembuat doktrin tersebut.

Banyak anak muda yang akhirnya mau-mau saja jadi anggota teroris, karena mereka bertemu dengan dedengkot terorisme di dunia maya. Dalam dunia psikologi, dijelaskan efek mengapa pengaruh suatu doktrin bisa dengan mudah masuk via media sosial. Karena saat manusia membuka FB atau Telegram, otaknya dalam anggota rileks, sehingga relatif mudah dipengaruhi.

Para anak muda dengan mudah dipengaruhi karena para teroris memiliki kemampuan untuk hipnotis dan skill merayunya kelas tinggi. Mereka dicekoki dengan doktrin bahwa berjihad untuk membela umat. Oleh karena itu, boleh melemparkan bom ke orang dengan keyakinan lain, karena termasuk berjihad.

Padahal berjihad tidaklah seperti itu. Ketika perang telah usai, maka jihad bisa dimaknai dengan perang melawan nafsu diri sendiri, dengan lebih sering puasa sunnah dan melakukan ibadah di awal waktu. Bekerja juga dikategorikan jihad karena membela hak keluarga dan melawan kemalasan.

Sebagai orang tua, maka wajib untuk makin waspada dan mengawasi anak-anak remaja dan mahasiswa, agar mereka tidak terperosok jadi anggota teroris. Pastikan mereka tidk pernah berkontak dengan teroris dan sesekali awasi media sosialnya. Karena para petinggi teroris telah merambah dunia maya untuk merekrut para ABG.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Stefanus Wendalimo (Mahasiswa Papua di Jakarta)

Tahun 2021 merupakan babak baru bagi Papua, selain akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) juga melakukan perpanjangan pelaksanaan otonomi khusus. Publik tidak perlu khawatir akan pro kontra program ini, karena pada Otsus Papua Jilid 2 akan ada banyak perubahan. Mulai dari penambahan dana otsus hingga evaluasi Otsus sebelumnya agar bisa berjalan lebih baik lagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menjaga semangat dan memunculkan paradigma baru dalam Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 di Papua. Hal ini agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Perlu diketahui, sejak 2002 hingga 2020, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga mencapai Rp 126,99 triliun. Semenjak pertama kali disalurkan, total dukungan dana yang dikucurkan meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2002, dana yang diberikan sebesar Rp 1,38 triliun, sementara pada 2020 menjadi Rp 13,05 triliun. Artinya, terjadi peningkatan signifikan hingga 10 kali lipat sejak dana digulirkan. Dana tersebut pun menjadi salah satu instrumen yang memang digunakan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.

Berbicara Otsus bukan hanya bicara soal dana, melainkan hak afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, menjadi pemimpin utama dalam pemerintahan, ketenagakerjaan, layanan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Dukungan dana otonomi khusus sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam Otsus sudah terkandung berbagai terobosan besar, dimana orang Papua diberi kewenangan lebih dan tanggung jawab besar. Di sisi lain, otsus dimaksudkan memberi perlindungan pemberdayaan OAP. Otsus pun disusun kelompok masyarakat Papua yang cerdas dengan disesuaikan kebutuhan zaman.

Kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar serta menjadi bukti bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Meski tempat wisata dan tempat ibadah telah dibuka, bukan berarti masyarakat abai terhadap penerapan protokol kesehatan, apalagi status pandemi belum berakhir dan vaksinasi belum mencapai target. Masyarakat perlu belajar dari penambahan kasus Covid-19 di India yang angkanya tiba-tiba melesat akibat warga negaranya lengah menerapkan Prokes.

Perihal antisipasi lonjakan Covid-19, sepertinya kita perlu belajar pada negara India, dimana India tengah dilanda gelombang kedua Covid-19. Kejadian tersebut bahkan digambarkan seperti tsunami.

Worldometer menunjukan data bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di India sudah berhasil tembus hingga 15,06 juta kasus. India kini menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut sebelumnya ditempati oleh Brazil, dan peringkat pertama masih dipegang oleh Amerika Serikat (AS) dengan 32,4 juta kasus.

Meledaknya kasus Covid-19 di India disinyalir karena masyarakat di sana semaking abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Beberapa bulan terakhir terjadi pesta pernikahan besar-besaran di India. Banyak masyarakat tidak mengenakan masker ketika keluar dari rumah.

Selain itu, banyak pula masyarakat yang berkumpul untuk mengikuti kampanye politik tanpa menggunakan masker dan jaga jarak. Beberapa negara bagian India memang melakukan pemilihan umum daerah (pilkada) seperti di daerah Tamil Nadu.

Adapun, ritual keagamaan yang diikuti oleh banyak masyarakat India. Ritual tersebut adalah ritual menghapus dosa dengan mandi di sungai Gangga. Dalam ritual ini banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

Seorang Urologist di Coimbatore India, Senthil. Mengatakan bahwa orang-orang di India menjadi sangat terlena, dan bertindak seolah-olah virus corona telah hilang, di mana hal tersebut merupakan hal yang absurd.

Saat ini, India mengalami gelombang infeksi virus corona yang lebih buruk daripada yang pertama dan skala penyebarannya semakin buruk.

Senthil mencontohkan, penyebaran yang semakin buruk tersebut ada di daerah Tamil Huda, di mana hanya butuh waktu 15 hari untuk mencapai tingkat infeksi tertinggi yang pernah dicapai negara bagian india itu yang memberikan tekanan pada rumah sakit. Bahkan di kota-kota besar negara bagian lainnya, rumah sakit sudah hampir penuh.

Para pakar di India menyebut bahwa lonjakan kasus ini kemungkinan disebabkan karena adanya Corona varian baru yang lebih cepat menular. Hal ini diperburuk dengan banyaknya warga India yang tidak lagi khawatir akan bahayanya virus tersebut.

Setelah ritual keagamaan di sungai atau Kumbh Mela, dan dilaksanakan dalam beberapa hari. Kebanyakan dari peserta ritual ini tidak menerapkan protokol kesehatan saat mandi bersama di Sungai Gangga, India.

Akibat tsunami kasus Covid-19 tersebut, mayat-mayat bertumpuk di luar rumah sakit pemerintah India, Raipur. Ini disebabkan karena banyaknya pasien Corona yang tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal. Namun, karena jumlahnya yang terlalu banyak, tidak mungkin bisa dikremasi dengan cepat.

Parahnya, sejumlah rumah sakit di India mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan oksigen hingga membuat banyak pasien Corona tak bisa terselamatkan. Menurut seorang politisi lokal di kotamadya Vasai Virar, Maharashtra, ia membuat permohonan publik untuk membantu mengatasi kekurangan oksigen tersebut.

Selain pasokan oksigen, jumlah bed di rumah sakit untuk menangani pasien Corona juga terbatas. Di New Delhi bahkan hanya memiliki bed atau tempat tidur kurang dari 100 di seluruh RS.

Kondisi ini menyebabkan banyak warga India mengeluh soal kurangnya jumlah tempat tidur di RS, tabung oksigen, hingga obat-obatan.

Kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa dalam 24 jam terakhir, angka positivity rate meningkat menjadi sekitar 30 persen dari sebelumnya 24 persen. Kasus-kasus meningkat sangat cepat.

Meskipun sejauh ini telah lebih dari 108 juta orang telah divaksinasi, hal ini rupanya belum cukup untuk menghentikan gelombang kedua Covid-19.

Padahal Januari lalu, Menteri Kesehatan India Harsh Vardhan menyebutkan bahwa negaranya berhasil mencapai herd immunity.

Sebagian besar pakar meyakini, munculnya gelombang kedua Covid-19 India muncul akibat mereka merasa puas diri usai kasus Coronya sempat turun drastis.

Dari kasus ini tentu kita belajar bahwa protokol kesehatan masih harus tetap digalakkan, meski mengalami penurunan prevalensi dan berjalannya program vaksinasi, hal ini dikarenakan status pandemi Covid-19 belum berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Firza Ahmad)*

Persidangan Rizieq Shihab terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Keterangan para saksi tersebut cenderung menguatkan dakwaan bahwa Rizieq melanggar Prokes di masa pandemi Covid-19.

Proses peradilan Rizieq Shihab masih berlanjut, Berdasar BAP para saksi dari penyidik Bareskrim Polri tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dakwaan dan menentukan pasal-pasal disangkakan kepada Rizieq Shihab dalam perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum terdakwa Rizieq Shihab menyatakan siap berhadapan dengan para saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan.

Anggota tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Azis Yanuar mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan diri berhadapan dengan saksi-saksi yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan hari senin 12/4/2021.

Dirinya mengakui bahwa pihaknya telah membongkar BAP (Berita Acara Pemeriksaan), satu per satu. Kemudian keterangan-keterangan keterangan yang nanti hadir ini kurang lebih ada 11 orang.

Bongkar BAP yang dimaksudkan adalah, mempelajari salinan BAP saat para saksi memberi keterangan kepada penyidik Bareskrim Polri sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan dinyatakan P21.

Saksi polisi yang dimaksud oleh Azis adalah Kombes Heru Novianto yang merupakan eks Kapolrestro Jakarta Pusat yang menjabat saat Rizieq Shihab menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putri Rizieq Shihab pada November 2020 lalu.

Sementara pihak dari Pemda di antaranya eks Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara yang juga menjabat kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Keduanya merupakan bagian dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jakarta Pusat yang disebut JPU sudah memperingatkan Rizieq Shihab agar menggelar kegiatan sesuai protokol kesehatan.

Azis menuturkan Rizieq Shihab yang kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri dalam keadaan sehat dan siap menjalani rangkaian sidan selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah atau sembari menunaikan ibadah puasa.

Pada kesempatan berbeda, Wali Kota Bogor Bima Arya sempat dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Namun keterangan yang diberikannya dicap bohong oleh Rizieq Shihab.

Menanggapi hal tersebut, Bima mengatakan bahwa pernyataannya di dalam persidangan sudah sesuai. Ia menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Rizieq Shihab memang tidak benar.

Rizieq sebelumnya mengatakan bahwa dirinya sudah bugar dan memutuskan pulang dari RS Ummi pada sabtu 28 November 2021.

Pakar hukum, Refly Harun menyebutkan Wali Kota Bogor Bima Arya akan masuk sejarah karena menjadi orang yang memenjarakan Rizieq Shihab.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga tampak tidak gentar menghadapi kemarahan eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam sidang kasus tes swab RM Ummi Kota Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bima bersaksi, bahwa apa yang Rizieq Shihab sampaikan saat di Rumah Sakit UMMI bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai.

Sebab, berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Ummi, diketahui jika Rizieq Shihab terbukti positif Covid-19. Tim dokter juga menyampaikan kepada Rizieq tadi, bahwa dia di Rumah Sakit Ummi itu antigennya sudah positif dan kemudian terindikasi Covid juga ada, artinya memang tidak sehat.

Kemudian, ia mengatakan pihaknya menindaklanjuti hasil tes tersebut dengan melakukan langkah-langkah antisipatif.

Bima mengatakan, bahwa hal inilah yang harus diantisipasi, karena dirinya harus memutus rantai penularan, apapun itu. Lebih lanjut, ia juga menjawab pernyataan kubu Rizieq yang menyebut dirinya mengumumkan hasil swab HRS ke publik.

Tentu pihaknya tidak ingin mengumumkan namanya, Namun, pihaknya berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Paling tidak protokolnya saja setiap hari dirinya harus mengetahui, berapa jumlah probable, posible terkonfirmasi berapa, suspect berapa. Kalaupun Rizieq Shihab suspect covid-19, tentu harus dilaporkan.

Bima juga menyatakan, sejumlah alasan dirinya melaporkan kasus ini ke Polisi. Namun dirinya menegaskan tidak ada unsur politik di dalamnya.

Dalam perkara tersebut Rizieq dijerat dengan pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) undang-undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular dan/atau pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Rizieq Shihab yang telah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan memang harus mendapatkan ganjarannya. Tentu saja setelah melalui berbagai persidangan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Varian baru covid 19 yang berasal dari India telah teridentifikasi di Inggris. Varian yang bernama Corona B1617 tersebut diketahui memiliki proses mutasi ganda. Para ahli menegaskan kemungkinan besar varian Corona B1617 bisa menghindari respons kekebalan tubuh lebih baik sehingga antibodi pasca vaksinasi COVID-19 menjadi tidak efektif.

Telah terdapat 77 kasus varian Corona B1617 yang berhasil ditemukan di Inggris. Badan kesehatan masyarakat setempat mendeteksi varian Corona India ini pertama kali teridentifikasi di Skotlandia.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung-Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa varian B1525 telah ditemukan pada seorang pekerja migran Indonesia yang bepergian dari Malaysia ke Batam, Kepulauan Riau.

“Ya, satu spesimen pos di Februari dari PMI atau Pekerja Migran Indonesia Malaysia ini pasien covid-19 di batam” kata Siti Nadia Tarmizi.

Menyikapi hal tersebut, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, menyebut setiap virus selalu bermutasi. Mutasi virus covid-19 dapat berdampak pada kemampuan deteksi tes PCR hingga tingkat keparahan penyakit. Kasus positif covid-19 harian di India sempat mencapai angka 200 ribu per hari, menambah peningkatan kasus positif dunia hingga 9% lebih.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman membantah anggapan partainya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan reshuffle kabinet.

Alex menegaskan, reshuffle merupakan sebuah keniscayaan karena sudah dibacakannya surat Presiden terkait pembentukan Kementerian Investasi dan Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada paripurna DPR lalu.

Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan siapa yang layak untuk mengisi pos-pos tersebut. Dalam penentuannya, Alex membantah adanya desakan dari PDIP.

“Pembentukan kementerian baru kan otomatis harus dilanjutkan dengan penunjukan menteri, kenapa harus didesak-desak?” ujar Alex saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (20/4/2021).

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia memberikan tanggapan perihal isu perombakan atau reshuffle jilid II kabinet Indonesia Maju yang bakal diumumkan dalam waktu dekat. Menurut Angkie, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Flyers ceramah Ramadan tersebar di dunia maya. Isinya eks HTI dan eks FPI memanfaatkan momentum untuk gerakan mereka. Tiga hal yang mereka dapatkan. Duit sumbangan yang dialirkan ke teroris, propaganda khilafah, pamer kesetiaan ke pimpinan BUMN dan lembaga yang terindikasi pelawan Pancasila.

Maka, Ramadan adalah momen bagi pegiat anti radikalisme, intoleransi, terorisme dan aparat keamanan untuk memelototi kegiatan di BUMN dan instansi pemerintah. Sinyalemen tumbuh suburnya radikalisme, HTI, FPI dan teroris sudah terbukti. Teroris bekerja sebagai pimpinan di Krakatau Steel telah ditangkap.

Paham khilafah yang pernah dihembuskan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah jelas dilarang di NKRI, meski demikian bukan berarti paham ini akan hilang walaupun Organisasi HTI sudah tidak diakui di Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai penyebaran ideologi radikal oleh eks HTI.

Senada dengan hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang, termasuk Front Pembela Islam atau FPI.

Perintah ini disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/I/2021 yang diterbitkan per Senin (25/1).

‘Menetapkan larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,’ tulis surat tersebut.

Selama waktu ini, berita tentang Papua Barat yang diangkat oleh media asing hanya tentang “pelanggaran hak asasi manusia” yang dilakukan oleh militer Indonesia. Sementara itu, kelompok separatis terus dipuji sebagai kekuatan pendorong kemerdekaan dan sering digambarkan sebagai orang yang ditindas. Namun, apa sebenarnya “perjuangan” para separatis ini?

Jauh dari kesan yang didapat dari berita asing, kelompok separatis ini dikenal brutal di Indonesia. Banyak korban jatuh karena “perjuangan” buta mereka.

Menyerang Pesawat Komersial dan Pedagang non-Papua

Di Kenayam (6 Juni 2018), kelompok separatis menembaki pesawat Trigana Air yang membawa pasukan Brimob (Brimob). Kelompok itu tidak berhenti di situ; mereka juga membunuh tiga warga sipil yang berada di sekitar Bandara Kenayam, Kabupaten Nduga. Ketiga korban ini tidak hanya menerima luka tembak tetapi juga luka tusukan.

Suami dan istri, Hendrik Sattu Kola dan Margareta Polli, seorang pedagang di sekitar bandara meninggal di tempat sementara anak mereka, Arjuna Kola (6 tahun), ditikam. Pedagang lain, Zaenal Abidin, menerima luka tembak dan meninggal. Keluarga para korban mengutuk tindakan keji dari Kelompok Pidana Bersenjata dan meminta TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka.

Menyerang Anggota Tentara Nasional Indonesia

Kelompok separatis selalu memasukkan TNI sebagai sasaran serangan mereka. Mungkin sudah ada banyak sekali serangan yang mereka lakukan terhadap anggota TNI. Sementara itu, kebijakan TNI adalah melakukan pendekatan persuasif. Anggota TNI hanya bisa membalas tembakan jika mereka telah diserang terlebih dahulu.

Lima anggota TNI yang berpatroli ditembak oleh Kelompok Pidana Bersenjata (sekarang KKB) pada 16 Mei 2018. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih saat itu , Kolonel Muhammad Aidi, mengatakan bahwa tembakan terjadi di perbukitan antara Kampung Sinak dan Kampung Tirineri, sekitar tiga kilometer dari daerah pemukiman. “Kami berpatroli menggunakan tiga kabin ganda Mitsubishi Strada. Penyerang diperkirakan berada di atas sepuluh orang dan penembakan dilakukan dari jarak dekat sekitar 10 hingga 20 meter, ”katanya.

Pada 27 Juni 2018, aksi-aksi OPM yang brutal terjadi di Kabupaten Torere, Kabupaten Puncak, Papua. Kelompok Pidana Bersenjata (sekarang KKB) menyerang polisi yang melakukan pengalihan jaminan untuk pemilihan Gubernur Papua dan pemilihan Kepala Distrik Puncak. Obaja Froaro (Kepala Distrik Torere), dua anggota Polisi Distrik Puncak Jaya ditembak mati, sementara tiga anggota Polisi Nasional Indonesia lainnya belum ditemukan.

Dua prajurit TNI ditembak mati di Kabupaten Puncak Jaya pada 19 Agustus 2018. Keduanya ditugaskan memberi bantuan makanan bagi anak-anak sekolah di Desa Tingginambut untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73. Namun, keduanya ditemukan tewas di Jembatan Tingginambut dengan luka tembak dan panah di tubuh mereka.

Menyerang Pekerja Konstruksi Jalan Trans-Papua

Tidak hanya menyerang anggota TNI, tetapi Kelompok Pidana Bersenjata (sekarang KKB) juga menyerang pekerja konstruksi jalan Trans-Papua. Pada 13 Desember 2017, 16 orang tak dikenal yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok separatis menyerang pekerja jalan Trans-Papua di segmen Wamena-Nduga. Akibat serangan itu, seorang pekerja ditembak mati di kepala, seorang prajurit menderita patah kaki, dan mereka menyita senjatanya.

Serangan terhadap pekerja konstruksi jalan Trans-Papua tidak hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi berkali-kali selama masa konstruksi. Serangan-serangan ini, tentu saja, menghambat kemajuan dan menekankan para pekerja. Meskipun banyak jalan Trans-Papua telah berfungsi dan dapat dilalui, masyarakat sekitarnya belum berani menggunakannya karena ada risiko diserang oleh kelompok-kelompok kriminal ini. Rantai ekonomi yang ingin disambungkan oleh Pemerintah masih terputus karena masalah ini.

Mengambil Sandera Orang yang Tidak Bersalah

Kelompok Pidana Bersenjata (sekarang KKB) juga telah menyandera beberapa kali. Pada bulan November 2017, kelompok itu telah mengisolasi dua desa, Banti dan Kimberly, di Tembagapura, Timika. Sebagian besar penduduk dari dua komunitas adalah penduduk setempat sementara setengah dari mereka adalah pendatang dari Toraja (Sulawesi Selatan) dan Maluku Tenggara. Orang-orang di desa ini dilarang pergi, dan anggota kelompok ini menutup akses ke desa.

Pada April 2018, kelompok itu menyandera sebuah tim guru di Lembah Arwanop, yang terdiri dari enam guru perempuan dan tujuh guru laki-laki. Seorang korban penyanderaan, kata Rano, kelompok-kelompok kriminal bersenjata mengumpulkan para guru yang melayani di lembah, mengintimidasi mereka, memisahkan guru perempuan dari kelompok guru laki-laki, dan melecehkan mereka secara seksual. Tidak cukup bahwa kelompok itu juga melakukan kekerasan terhadap guru, menyita semua ponsel, laptop, dan bahkan pakaian mereka.

Beberapa kejahatan di atas hanyalah beberapa “perjuangan” kelompok separatis Papua Barat selama bertahun-tahun. Serangan terhadap orang non-Papua sering terjadi, menggarisbawahi bahwa mereka bertindak karena masalah rasial. Serangan terhadap anggota TNI tidak bisa lagi dihitung, bahkan korban biasanya dibunuh secara brutal. Mereka juga tidak ingin roda ekonomi Papua bergerak lebih cepat dengan menghalangi pembangunan jalan Trans-Papua; secara tidak langsung mencegah warga menggunakan jalur yang telah dibangun.

Lalu, apakah perjuangan seperti ini didukung oleh para pelindung Gerakan Papua Barat? Apakah mengambil nyawa orang yang tidak bersalah dapat secara sah dilakukan dalam pertempuran mereka? Apakah masuk akal jika orang yang berjuang untuk membela hak asasi manusia mengambil hak orang lain dan melakukan pembunuhan? Memang benar, Indonesia juga memiliki sejarah yang teduh di masa lalu. Namun, waktu telah berubah. Indonesia tidak lagi di bawah kediktatoran. Melalui demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan Papua Barat telah menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Jika gerakan separatis ini terus menghambat jalan Papua menuju kemakmuran, orang Papua akan selamanya hidup dalam kecemasan dan ketidakmampuan.

Mencermati uraian diatas, diperlukan upaya propaganda secara masif bahwa tindakan tegas aparat terhadap gerakan free west Papua, dilakukan sebagai salah upaya untuk meredusir aksi kekerasan mereka yang selama ini telah banyak melukai hati masyarakat. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas aparat untuk menghentikannya agar masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti biasa. Disisi lain, masyarakat juga harus berpartisipasi untuk menjaga kedamaian di bumi Cenderawasih dengan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong yang sering disebarkan oleh gerakan free west Papua selama ini. (*)

Nur Khansa Ranawati pada Jumat (1/5/2020) tahun lalu menulis di media online http://www.ayopurwakarta.com, dengan judul “Mayday dan Sejarah Hari Buruh di Indonesia”.

Disebutkan, peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) setiap 1 Mei berawal dari perjuangan buruh di Amerika Serikat yang merancang aksi protes pada 1886. Lebih dari 200.000 buruh Amerika kala itu menuntut memperoleh jam kerja yang manusiawi, yakni 8 jam per-hari, yang sebelumnya bekerja selama 16 hingga 18 jam per hari.

Pada 1 Mei 1886, buruh di Chicago dan kota lainnya menggelar aksi mogok kerja disertai demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi berlangsung selama 4 hari dari 1 Mei hingga 4 Mei 1886 menyebabkan bentrok yang menimbulkan korban jiwa baik buruh maupun polisi. Saat aksi tersebut sebuah bom meledak di barisan polisi hingga menimbulkan kericuhan. Dalam catatan sejarah dan media di Amerika peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan “Haymarket Affair”.

Di penghujung aksi, sebanyak 8 orang ditangkap, diadili dan dihukum terkait dengan peristiwa bom tersebut. Pada 1889, Konferensi Sosialis Internasional menyatakan bahwa 1 Mei akan menjadi hari libur internasional bagi para tenaga kerja. Hal tersebut hingga saat ini dikenal di banyak negara sebagai Hari Buruh Internasional. Karena saat itu aksi terjadi pada bulan Mei maka hingga kini dikenal dengan istilah “Mayday”.

Dalam catatan sejarah di Indonesia, aksi demo juga sudah ada sejak tahun 1921. Salah satu momen awal penyuaraan tuntutan buruh di Indonesia salah satunya terjadi ketika itu HOS Tjokroaminoto berpidato mewakili serikat buruh di bawah Sarekat Islam.

Kemudian pada 1923, salah satu anggota Serikat Buruh Kereta Api dan Tram (V.T.S.P), Semaun, berpidato dalam rapat umum organisasi tersebut untuk melancarkan aksi mogok massal. Dia mengungkapkan berbagai macam masalah yang dialami buruh, yang dinilai perlu diperbaiki. Menjelang perlawanan PKI pada 1926, hari buruh dilarang untuk diperingati. Desas-desus tentang rencana perlawanan kaum komunis membuat pemerintah Hindia Belanda waspada.

Peringatan hari buruh kembali mendapat tempat di era Kabinet Sjahrir usai kemerdekaan. Bahkan, Menteri Sosial kala itu, Maria Ullfah meminta para pemilik usaha untuk tetap dapat membayar upah para buruh yang turun ke jalan merayakan peringatan 1 Mei.

Akhirnya sejak 1995, hari buruh mulai diperingati di berbagai kota di Indonesia secara rutin. Saat ini, tuntutan yang disuarakan tak lagi menyoal jam kerja, namun juga berbagai isu peningkatan kesejahteraan hingga bernuansa politis karena adanya anasir-anasir dari kelompok kepentingan.

Dea Ramadhani, Penulis aktif di komunitas Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini menulis di baliexpress.jawapos.com (10/10/2020) dengan judul “Waspada Provokasi KAMI Membenturkan Buruh vs Pemerintah”
Dalam tulisannya, penulis dengan jelas menyebutkan kelompok kepentingan bernama Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI). Disebutkan, pernyataan KAMI yang mendukung demo buruh memperlihatkan langkah mereka untuk terus memprovokasi rakyat. Mumpung isu penolakan omnibus law sedang panas, mereka ikut aji mumpung dan menyatakan pro buruh. Padahal yang ada adalah adu domba antara buruh dengan pemerintah.

KAMI melalui presidiumnya, Gatot Nurmantyo, menyatakan dukungannya kepada para buruh untuk berdemo. Dalam pernyataan resminya, KAMI mendukung langkah konstitusional buruh untuk mogok massal tanggal 6-8 oktober 2020. Selain itu, mereka juga ikut mengecam omnibus law yang dianggap merugikan rakyat.

Kenyataannya, tak semua buruh mendukung mogok massal dan demo menentang omnibus law. Buruh jangan mau dimanfaatkan agar terus membenci pemerintah. Karena kenyataannya, justru rakyat kecil yang berdemo, dijadikan perpanjangan tangan.

Sebentar lagi menjelang peringatan Mayday, buruh perlu waspada jangan mudah terprovokasi oleh pihak manapun, termasuk kelompok kepentingan yang sedang memainkan agenda politiknya. Apalagi berdemo hanya untuk ikut-ikutan, sebagai bentuk solidaritas. Kalau sampai terjadi bentrokan dan kekerasan seperti yang terjadi di AS maka yang akan rugi buruh itu sendiri. (*)