Oleh : Azka Ramadhan )*

Ormas terlarang diduga memiliki relasi yang kuat dengan kelompok teroris. Densus 88 menyelidiki, apakah benar mereka terlibat tindak terorisme. Jika iya, maka bisa terkena pasal tentang terorisme dan menerima konsekuensinya. Pencegahan terorisme gencar dilakukan agar tidak ada lagi pengeboman dan kekerasan di Indonesia.

Penangkapan terduga teroris di Condet membuka mata publik, karena ditemukan bawang bukti berupa atribut FPI. Padahal ia adalah ormas terlarang dan tentu saja atributnya dilarang juga di Indonesia. Ketika ia tertangkap, maka ada dugaan bahwa sudah terjadi ikatan yang kuat antara ormas terlarang dengan kelompok teroris.

Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa korelasi antara ormas terlarang dengan kelompok teroris masih diselidiki oleh Densus 88. Dalam artian, Polri tentu tidak gegabah untuk sembarangan menuduh, tetapi butuh penyelidikan dan penydikan lebih lanjut dalam kasus penelusuran ini.

Saat ada penyelidikan, maka harus ditemukan saksi dan bukti. Mereka diinterograsi apakah benar kelompok teroris berhubungan baik dengan FPI. Salah satunya adalah tersangka teroris di Jawa Timur yang pernah jadi anggota FPI. Ia dibaiat oleh ISIS yang merupakan organisasi teroris, dan saat itu melihat penampakan Munarman. Padahal Munarman adalah pentolan FPI.

Bukti lainnya adalah 4 tersangka terorisme di Makassar yang berinisial SAS, AS, RM, AN. Mereka tertangkap dan mengaku bahwa dibaiat oleh anggota ISIS di salah satu kediaman anggota organisasi terlarang alias FPI. Hal ini diungkapkan oleh Kombes Pol Ahmad Ramadhan, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri.

Baiat tersangka terorisme dilakukan oleh Abubakar Al Baghdadi yang menjadi pentolan ISIS. Mereka juga merencanakan sederet aksi terorisme, yang untungnya batal karena sudah kadung dicokok polisi. Ketika mereka dibaiat di tempat anggota FPI, tentu dugaan bahwa ormas terlarang menjadi pendukung terorisme makin tampak.

Selain itu, dibekukannya rekening FPI juga menjadi salah satu bukti yang menguatkan bahwa mereka berhubungan erat dengan kelompok teroris. Karena ada salah satu pengirim uang yang setelah diselidiki, merupakan WNA yang sering mendukung aksi terorisme di berbagai negara. Penemuan ini makin memperlihatkan bahwa FPI adalah organisasi teroris.

Publik juga masih ingat ketika Rizieq Shihab yang pernah menjadi panglima FPI, berpidato bahwa ia dan ormasnya mendukung ISIS. Video ini sudah tersebar di sosial media dan menjadi viral. Pria tua ini tak bisa berkelit lagi, karena terbukti mendukung organisasi teroris dan dianggap berbahaya di Indonesia.

Lagipula, pola FPI hampir mirip dengan organisasi teroris. Ada 1 video lagi yang menunjukkan latihan laskar ormas ini, yang dijadikan semacam kesatuan bersenjata. Untuk apa membentuk squad seperti ini, jika mereka ingin jadi ormas yang normal-normal saja? apakah merencanakan kudeta atau berlatih jadi teroris? Sungguh mengerikan.

Saat FPI diduga sebagai ormas teroris, maka wajar jika dibubarkan oleh pemerintah. Mereka sudah tak berkutik karena pembubaran ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni SKB 6 Kepala Lembaga (menteri dan pejabat setingkat). FPI dilarang keras di Indonesia dan atributnya juga tidak boleh ditampakkan ke publik.

Terorisme diberantas oleh Polri, khususnya Densus 88. Tujuannya agar tidak ada lagi peristiwa naas seperti pengeboman dan penembakan, pada beberapa saat lalu. Jika tidak ada teroris, tentu masyarakat akan hidup dengan aman dan damai.

Penyelidikan mengenai dugaan relasi antara ormas terlarang alias FPI dengan ISIS masih dilakukan. Selain menangkap para saksi, bukti-bukti juga terus dikumpulkan. Tujuannya agar tidak ada lagi eks anggota ormas yang mendukung terorisme di Indonesia dan merusak persatuan di negeri ini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Saby Kossay )*

Otonomi khusus adalah program yang dimulai sejak tahun 2001 lalu. Otsus bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua melalui pembangunan infrastruktur, SDM, dan SDA. Sehingga rakyat Papua merasakan fasiitas yang sama seperti di Jawa dan tidak ada kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur.

Papua adalah wilayah yang elok, tetapi masih identik dengan keterbelakangan. Memang provinsi Papua (dulu Irian Jaya) baru belakangan bergabung dengan Indonesia, di tahun 1969. Keterlambatan selama 25 tahun ini yang dikejar, agar ada keseimbangan kemajuan antara di Papua dan Jawa.

Untuk memajukan Papua, maka sejak tahun 2001 diadakan program otonomi khusus. Jadi, pemerintah daerah Papua dan Papua Barat mendapat dana milyaran untuk membangun daaerahnya. Anggaran otsus dirupakan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dll.

Steve L Mara, Ketua Pemuda Lira menyatakan bahwa otsus merupakan kebijakan untuk sejahterakan Papua. Dalam artian, saat tahun 2001 dan presiden Indonesia masih dijabat oleh mendiang Gus Dur, pemerintah sudah memberi perhatian pada Papua. Dibuatlah program otsus untuk mengatasi masalah perekonomian di Papua, dengan stimulus berupa dana otsus yang mencapai milyaran rupiah.

Kesejahteraan rakyat terbangun karena dana otsus tidak hanya dibuat untuk membangun infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan jembatan Youtefa, tetapi juga disalurkan ke bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan pengembangan SDM. Dengan dana otsus maka ada beasiswa untuk anak-anak Papua, pembangunan Puskesmas dan RS yang layak, dll.

Selain itu, dana otsus juga diberikan kepada putra Papua yang ingin menjadi anggota TNI. Mereka bisa mendapatkan beasiswa otsus dan diberi uang saku, serta prioritas saat seleksi calon bintara. Sehingga bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi tentara dan melindungi Bumi Cendrawasih dari serangan kelompok separatis.

Albert Ali Kabiay, Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua menyatakan bahwa otsus hadir untuk menjawab permasalahan di Papua. Otsus merupakan antitesis ketika orde baru semua sentralistik. Dalam artian, kebijakan otsus mampu meratakan pembagian dana sampai ke daerah yang jauh seperti Papua. Anggaran itu dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Jika ada desentralisasi yang berjalan seiring dengan otsus, maka dibuatlah aturan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota harus dijabat oleh OAP (orang asli Papua). Sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri dan senang karena diberi kepercayaan untuk memimpin di Bumi Cendrawasih.

Seorang pemimpin asli Papua diharap akan lebih bisa mendekati rakyatnya dan tahu apa saja kebutuhan mereka. Sehingga akan bisa membangun Papua dan Papua Barat dengan lebih cepat dan lancar. Rakyat akan bahagia karena dimengerti oleh pemimpinnya.

Selain itu, pemimpin asli Papua akan lebih dihormati karena merupakan saudara sesuku. Ia bisa mengerti bagaimana cara memahami rakyat Papua dari segi psikologis, sosiologis, dan etnis. Sehingga ia akan paham bagaimana cara memajukan Papua dan memotivasi rakyatnya agar terus maju.

Otsus merupakan program yang sangat bagus untuk memajukan Bumi Cendrawasih. Rakyat Papua sangat mendukung perpanjangan otsus, karena akan ada kucuran dana yang lebih besar lagi, demi membangun daerahnya. Rakyat akan bahagia karena mendapatkan infrastruktur yang bagus, beasiswa otsus, bantuan pinjaman modal, dan berbagai fasilitas lain dari pemda Papua, berkat dana otsus.

Kita wajib mendukung perpanjangan otonomi khusus walau bukan orang asli Papua. Karena program ini akan mensejahterakan rakyat di Bumi Cendrawasih dan mengatasi gap antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Berkat otsus, maka Papua makin maju dan rakyatnya sejahtera.

)* Penulis Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rebecca Marian )*

Papua tak diragukan lagi keabsahannya sebagai bagian dari Indonesia. Namun sayang sekali ada pihak yang ngotot untuk memerdekakan Papua. Entah apa yang ada di pikiran mereka, mengapa selalu ingin berpisah? Padahal Papua sudah resmi menjadi bagian dari NKRI, sejak tahun 1969.

Provinsi Papua dan Papua Barat sering digoda oleh kelompok separatis yang mengesalkan. Mereka membuat aksi teror, baik ke warga sipil maupun aparat, dengan tujuan untuk mendapat dukungan dalam memerdekakan Papua. Menurut mereka, pemerintah saat ini tidak sah, dan lebih baik membentuk Negara Federal Papua Barat.

Padahal OPM salah saat menggugat kemerdekaan Papua. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Papua sudah fix bagian dari Indonesia. Hubungan Papua dengan Indonesia sudah final, karena Papua adalah bagian dari NKRI. Dalam artian, tidak ada lagi yang bisa menggugat kemerdekaan Papua, karena sudah terintegrasi sejak puluhan tahun lalu.

Pernyataan Mahfud ini menegaskan posisi Papua sebagai provinsi di Indonesia. Memang Provinsi Irian Jaya (sekarang jadi Provinsi Papua dan Papua Barat) baru bergabung jadi wilayah NKRI setelah Pepera, tahun 1969. Namun statusnya sah, karena bekas jajahan Belanda otomatis jadi wilayah Indonesia, menurut hukum internasional.

Mahfud juga menjelaskan bahwa otonomi khusus di Papua pada tahun 2021 bukan diperpanjang. Karena program ini tak pernah dihentikan sejak tahun 2001. Yang diperpanjang adalah dana otsus, bukan programnya.

Ketika ada otonomi khusus maka akan menguntungkan warga Papua. Karena ada aturan bahwa gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakilnya, harus OAP (orang asli Papua). Sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri dan diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat.

Jika ada aturan seperti ini, masihkah merasa Papua dijajah oleh Indonesia? Di Bumi Cendrawasih, masyarakatnya sudah diberi dana otsus, juga pemberian kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Jika sudah banyak yang diberi, mengapa OPM masih bergejolak dan ngotot untuk merdeka? Seharusnya mereka lebih mementingkan logika, bukan emosi.

Begitu pula ketika ada yang memplokamirkan kemerdekaan Papua seperti Benny Wenda, maka ia yang sebenarnya sedang melanggar hukum internasional. Tidak ada tuduhan pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan oleh Benny cs. Karena rakyat Papua merasa nyaman-nyaman saja menjadi warga negara Indonesia.

Tuduhan pelanggaran HAM di Papua hanya hoax yang sengaja disebar demi meraih simpati dari dunia internasional. Jika ada anggota OPM yang tertangkap lalu dibui, atau kena tembakan, maka itu hal yang wajar. Karena ia berani melawan penegak hukum. OPM dan KKB yang rata-rata menyerang duluan, dan ketika dilawan, maka tindakan aparat sudah benar.

Bagaimana bisa ketika ada anggota OPM atau KKB yang kena pelor lalu dituduh menjadi korban hak asasi manusia? Sedangkan faktanya, ia memiliki senjata tajam dan berniat ingin menyerang aparat, karena menganggap mereka sebagai penjajah di Papua. Aparat hanya melaksanakan tugasnya, demi menjunjung tinggi kedaulatan NKRI.

Papua sudah fix jadi bagian NKRI. Tidak ada yang mampu memisahkan keduanya, karena sudah sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional. OPM dan KKB hanya berulah dan mencari sensasi. Jika benar mereka ingin menjadi pemimpin Papua, apakah memiliki kapabilitas? Harus dilihat dari segi pendidikan, pengalaman, dan kemampuan, bukan sekadar nafsu ingin berkuasa dan memisahkan Papua dari Indonesia.

Jangan ada lagi yang menyebut tentang kemerdekaan Papua. Karena faktanya masyarakat di Bumi Cendrawasih bahagia menjadi bagian dari Indonesia. Mereka tidak mau memisahkan diri dari NKRI karena memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Juga membenci OPM karena sring bertindak melampaui batas, demi memenuhi ambisi memerdekakan Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pandemi telah kita lewati selama setahun, tetapi sayangnya masyarakat mulai menurunkan kewaspadaan. Mereka ada yang melalaikan protokol kesehatan dan mulai berkerumun. Padahal hal ini berbahaya karena bisa membentuk klaster corona baru dan membuat durasi pandemi jadi semakin lama.

Apa kabar corona? Penyakit ini tak hanya menyerang fisik manusia, tetapi juga psikologis. Karena mereka yang tidak tertular, berusaha keras agar tetap sehat tanpa terserang virus covid-19. Namun ada banyak penyesuaian dalam masa pandemi, seperti menjaga protokol kesehatan, imunitas, dan higienitas. Hal ini menyebabkan kita lelah karena harus taat aturan, demi tidak tertular corona.

Masyarakat mulai kelelahan secara mental dan fisik saat pandemi, karena mereka setengah dipaksa untuk stay at home. Kalaupun keluar rumah, harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan ini wajib dilakukan, karena bisa menolak droplet yang bisa menularkan virus covid-19.

Presiden Jokowi berpesan bahwa pandemi covid-19 belum berakhir di tanah air. Untuk itu masyarakat masih harus menaati protokol kesehatan, untuk mencegah virus corona. Oleh karena itu, kita harus eling lan waspodo (ingat dan waspada). Dalam artian, setelah setahun pandemi, jangan sampai masyarakat lupa bahwa corona masih ada dan seenaknya melepas masker di jalanan.

Presiden menambahkan, jangan sampai kasus corona meledak lagi, padahal kurva sudah melandai, karena semua orang tidak waspada dan lupa (akan virus covid-19). Selain itu, beliau juga berharap jumlah pasien covid menurun, setelah protokol kesehatan diperketat dan program vaksinasi nasional dijalankan.

Vaksinasi sudah mencapai 16,5 juta suntikan. Memang belum ada 10% dari penduduk Indonesia, tetapi hasilnya cukup bagus. Karena terbukti vaksin yang disuntikkan tidak memiliki efek samping yang berat. Untuk mempercepat vaksinasi, maka dibuka jalur mandiri. Sehingga masyarakat mendapatkannya dengan dikoordinir kantor dan diawasi oleh Kementrian Kesehatan.

Sementara itu, menurut data dari tim satgas covid-19, memang ada sedikit penurunan pasien corona, dari 5.000+ orang per hari, menjadi 4.000 orang per 24 jam. Namun walau ada penurunan, tetap saja jumlah pasien agak tinggi. Jangan sampai angka ini naik lagi seperti di negeri lain seperti India, karena masyarakatnya mengabaikan protokol kesehatan secara bersamaan.

Protokol yang paling sering dilanggar selain melepas masker adalah berkerumun. Apalagi saat bulan baik untuk menikah, seperti pasca lebaran. Jangan sampai angka pasien covid meningkat karena terbentuk banyak klaster pernikahan. Tahan diri dan jangan adakan resepsi besar-besaran, cukup syukuran kecil dengan undangan maksimal 35 orang (termasuk keluarga inti).

Mematuhi protokol kesehatan wajib dilakukan, walau sudah divaksinasi. Karena setelah 2 kali disuntik, bukan berarti bisa bebas melepas masker. Walau imunitas tubuh sudah meningkat, tetapi kita belum bebas dari masa pandemi. Situasi ideal ini baru bisa terwujud setelah ada kekebalan kelompok, yang diprediksi terjadi setahun pasca suntikan vaksinasi corona yang pertama.

Oleh karena itu, mari kita taati peraturan dan tidak melanggar protokol, baik secara disengaja maupun tak disengaja. Ingatlah bahwa aturan ini untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Jika suka nakal dan tidak menaati protokol kesehatan, yang rugi adalah diri sendiri, bukan? Karena kena corona dan terpaksa harus terbaring di ranjang RS selama minimal 2 minggu.

Kita harus tetap siaga, waspada, dan ingat bahwa saat ini masih masa pandemi. Jangan asal-asalan pakai masker dan melepas-pakai, padahal ada di tempat umum. Anak-anak juga wajib pakai masker demi keselamatan mereka. Patuhi juga protokol kesehatan lain karena jika semua orang tertib, masa pandemi akan lekas berakhir, dan kita bisa hidup normal seperti yang dulu.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari pegiat sosial media, baik YouTuber, blogger, vlogger, dan konten kreator dari berbagai wilayah Indonesia mengajak warganet dan generasi milenial asal Papua untuk turut serta mensukseskan dan mengambil peran dalam terselenggaranya Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menilai bahwa  kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan titik temu untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

“Kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar bagi masyarakat dan kehidupan rakyat Papua. Banyak teman-teman warganet dan mahasiswa asli Papua mendukung penuh terselenggaranya Otsus Papua” kata Rusdil.

Oleh karena itu, FPMSI mengimbau agar seluruh elemen warganet termasuk warganet asal Papua untuk turut menjaga situasi kondusif di jagat dunia maya termasuk melawan konten provokasi dan sebaran hoaks seputar Otsus.

“Bersama kita melawan Hoaks dan Konten provokatif seputar Otsus demi kemajuan dan kehormatan Papua” ujar Rusdil.

Sebelumnya Komunitas FPMSI telah melakukan kampanye literasi serta aksi posting konten narasi positif sejak awal April 2021 selama sebulan penuh terkait manfaat dan suksesnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua bagi kemajuan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua , hal ini dibuktiikan dengan terselenggaranya dukungan deklarasi warganet berbagai daerah Bersama Generasi Milenial Asal Papua kepada kebijakan   Otsus, yang berisi :

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap berkontribusi melakukan aksi penyebaran dan literasi narasi positip seputar Otsus di media sosial demi tercipta optimisme dalam rangka peningkatan kemajuan dan rakyat Papua.

Ketiga , Siap bekerjasama melawan hoaks dan konten negatif yang disebarkan kelompok separatisme di lini media sosial terkait Otsus demi masa depan Papua gemilang.

Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ingin larut dalam polemik terkait Vaksin Nusantara. “Saya mendukung riset, penelitian dan pengembangannya vaksin Covid-19. Enggak dukung mana-mana,” ujar Presiden Jokowi, Selasa (20/4/2021). Sebab, ia melihat Vaksin Nusantara telah membuat opini masyarakat terbelah. Ada pihak yang mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ada pula yang mendukung Terawan Agus Putranto sebagai pemrakarsa Vaksin Nusantara.

Presiden pun meminta kegaduhan terkait Vaksin Nusantara, dihentikan. Menurut dia, polemik Vaksin Nusantara sebaiknya diletakkan pada ranah perdebatan ilmiah, bukan politik. “Kok ramai? Politikus ngurusin, lawyer ngurusin. Sudahlah,” ujar dia.

“Mestinya ini masuk ke perdebatan ilmiah, disesuaikan sama mekanisme ilmiah,” lanjut Presiden. Ia menegaskan, pemerintah akan selalu mendukung siapapun yang melakukan riset, pengembangan dan penelitian terkait upaya memutus mata rantai Covid-19.

Seperti diketahui, Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan dalam pengembangan vaksin tersebut. Padahal, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati. Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I.

Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak. “Nah Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat itu sebenarnya di awal-awal pada saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak,” kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Belakangan, pemerintah membuat nota kesepahaman bahwa Vaksin Nusantara telah dialihkan menjadi penelitian berbasis pelayanan. Menurut keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 itu digadang-gadang tidak untuk dikomersialkan. Nantinya, penelitian ini juga akan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. “(Penelitian) bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar,” demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Senin (19/4/2021).

Penelitian tersebut juga diyakini akan berpedoman terhadap kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selain itu, penelitian tersebut disebut bukan kelanjutan dari penelitian Vaksin Nusantara yang terhenti sementara karena kaidah ilmiah yang tak terpenuhi. “Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) pada subyek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat antibodi antiSARS-CoV-2,” tulis keterangan tertulis tersebut. (*)

Oleh: Rahmat Aldebaran*

Jika FPI kerap melontarkan kalimat provokatif, adakah kemungkinan anggota FPI terlibat dalam jaringan teroris? Hal ini tentu saja perlu diusut secara tuntas, karena rupanya ada beberapa anggota teroris yang mengaku bahwa dirinya juga tergabung dalam FPI.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus meminta Densus 88 perlu melakukan pencekalan dan menahan eks Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Pasalnya, Munarman diduga kuat hadir pada saat sejumlah anggota FPI atau eks anggota FPI dibaiat masuk jaringan teroris ISIS di Jalan Sungai Limboto Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015. Menurut dia, perlu adanya penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh seluruh aktifitas FPI di masa lalu.

Petrus menilai, selama 10 tahun terakhir ini ceramah eks pentolan FPI Rizieq Shihab mengandung narasi ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut di kalangan publik.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum jika terdapat Habib Rizieq dan Munarman perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan instrumen UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selama 10 tahun terakhir ceramah Habib Rizieq di mimbar-mimbar dakwah selalu menebar kebencian dan teror yang menakutkan masyarakat luas yang koheren dengan aksi terduga teroris dari anggota FPI.

Terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Ahmad Aulia, mengakui telah berbaiat kepada kelompok ISIS pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi. Ahmad yang disebut polisi juga merupakan anggota FPI tersebut, berhasil ditangkap pada 6 Januari lalu.

Dirinya menuturkan, ketika itu ia berbaiat bersama ratusan simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar yang berada di Jalan Sungai Limboto. Kegiatan baiat tersebut, menurutnya turut dihadiri oleh beberapa pengurus FPI termasuk Munarman.

Ahmad mengakui bahwa dirinya berbaiat bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI. Ia berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku Ustaz Basri yang memimpin baiat pada saat itu.

Setelah berbaiat, ia mengaku rutin mengukuti kegiatan taklim FPI Makassar. Dikonfirmasi secara terpisah, eks Sekretaris FPI Sulawesi Selatan (Sulsel), Agus Salim Syam, membantah bahwa bekas markas FPI di Jalan Sungai Limboto dijadikan tempat berbaiat.

Sebelumnya, Polisi juga memastikan bahwa belasan terduga teroris jaringan JAD dari Makassar yang akan dipindahkan ke Jakarta merupakan anggota aktif di Organisasi terlarang FPI. Belasan tersangka tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta oleh penyidik Densus 88 Antiteror Polri. Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno Hatta.

Perlu diketahui bahwa Densus 88 Mabes Polri menangkap 26 terduga teroris di Makassar dan Gorontalo. Dari jumlah itu, 19 terduga teroris tersebut merupakan anggota FPI. Karopenmas DivHuas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, rombongan teroris tersebut ditangkap di sejumlah tempat di wilayah Makassar dan Gorontalo, Sulawesi Selatan.

Totalnya ada 26 tersangka terorisme dari Gorontali dan 19 orang dari Makassar. Tiga diantaranya adalah wanita.

Pengamat Politik sekaligus dosen Universitas Indonesia Ade Armando berpendapat mengenai eksistensi ormas pimpinan Habib Rizieq. Dirinya menganggap FPI bukanlah ormas yang berafiliasi pada ISIS. Namun, FPI merupakan ormas yang memiliki haluan sebagai kelompok teroris. Hal tersebut lantaran, FPI selama ini kerap melakukan kejahatan dan sejumlah teror kepada kelompok minoritas yang ada di tanah air.

Dalam kesempatan itu, Ade Armando juga menjelaskan tentang pengertian dari tindakan terorisme, yakni sekelompok orang yang kerap melakukan kekerasan kepada warga sipil demi terwujudnya tujuan politik ideologis kelompok mereka. Seperti ISIS, Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, OPM dll.

Meski tidak sekeras ISIS dalam melakukan penyerangan kepada warga sipil di Irak dan Suriah, tindakan semacam inilah yang ia nilai dalam derajat tertentu tidak berbeda jauh dengan sikap keras FPI yang kerap meresahkan masyarakat.

Jelas sudah bahwa FPI menggunakan kekerasan untuk menyerang warga sipil yang dianggap bertentangan secara ideologis. Rekam jejak aksi kekerasan yang dilancarkan oleh FPI masih terekam hingga sekarang, pemerintah terkesan kecolongan ketika mengetahui terdapat anggota FPI yang mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari jaringan teroris, tentu saja pembubaran FPI adalah hal yang sudah semestinya dilakukan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara hasil tes swab Covid-19 di Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor dengan terdakwa mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab, pada Rabu 21 April 2021.

Dalam agendanya sidang kali akan dilakukan pemeriksaan saksi yang kembali dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Perkara nomor 223 (Dirut RS Ummi Andi Tatat), 224 (Hanif Alatas), dan 225 (Rizieq Shihab). Agendanya masih pemeriksaan saksi dari JPU,” kata Alex saat dikonfirmasi.

Adapun sidang ini tidak disiarkan secara langsung melalui laman YouTube PN Jaktim seperti sebelumnya.

Namun PN Jaktim menyediakan layar monitor bagi awak media untuk melakukan tugas peliputan persidangan tersebut.

Dalam persidangan sebelumnya jaksa menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus test swab RS Ummi, salah satunya Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Adapun dalam perkara ini Habib Rizieq terancam hukuman maksimal pidana penjara selama 10 tahun.

Ia didakwa telah melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkait kasus tersebut, sebelumnya Habib Rizieq Shihab, Hanif Alatas, dan Direktur Rumah Sakit Ummi Bogor, Andi Tatat, diketahui dikenakan pasal berlapis terkait kasus dugaan menutupi hasil pemeriksaan swab test Covid-19 pada Habib Rizieq. “Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.

Bila ditarik mundur lagi, dari hasil dalam lidik sidik konstruksi pasal ditambahkan Pasal 216 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Djajadi. (*)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluruskan berbagai tafsir publik yang menganggap tidak ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standardisasi Pendidikan Nasional. Nadiem mengatakan, PP 57/2021 itu dikeluarkan dalam rangka penyusunan asesmen nasional yang akan dilakukan September mendatang, tidak ada maksud menghilangkan kedua mata kuliah dasar kebangsaan tersebut.

“Masalahnya adalah tidak secara eksplisit di dalam PP tersebut tersebut mengenai undang-undang nomor 12 tahun 2012 yaitu undang-undang Dikti di mana ada mata kuliah wajib Pancasila, bahasa Indonesia dan selanjutnya, jadi ada mispersepsi dari masyarakat,” kata Nadiem dalam video singkatnya. Nadiem menyebut Kemendikbud akan segera memperbaiki kesalahan redaksional dalam peraturan pemerintah tersebut.

“Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi daripada PP SPN ini terkait substansi kurikulum wajib agar tidak ada mispersepsi lagi,” jelasnya. Mantan Bos Go-Jek itu menegaskan pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap menjadi wajib dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang menjadikan Pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari transformasi pendidikan.

Sebelumnya, dalam pasal 40 ayat (3) PP 57/2021 tertulis, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Sementara pada pasal 35 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Sementara itu, dalam pasal 40 ayat (2) PP No. 57/2021 juga tertulis, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan/Kejuruan, serta Muatan Lokal.

Disisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Pancasila dan Bahasa Indonesia masih menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi. “Kembali kami tegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi,” kata Plt. Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Hendarman melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (15/4). Hal tersebut dijelaskan Hendarman sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurutnya, PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya aturan tersebut, ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi bakal mengacu pada PP Standar Nasional Pendidikan mengikuti UU Sisdiknas. Hendarman mengatakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi masih tetap berlaku dan tak bertentangan dengan PP Standar Nasional. (*)

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Perpanjangan tersebut merupakan yang penerapan PPKM keenam kalinya sejak pandemi Covid-19. Terdapat tambahan lima provinsi yang akan menerapkan PPKM mikro kali ini.

“Perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif maka ditambahkan lima provinsi yaitu Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers, Senin (19/4). Sehingga total saat ini akan terdapat 25 provinsi yang menerapkan PPKM mikro. PPKM mikro disebut efektif dalam menurunkan angka kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Kasus aktif per 18 April single digit atau 6,6%, dan ini perbaikan dibandingkan dua bulan yang lalu,” terang Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada bulan Ferbuari lalu, kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 16%. Rasio pemeriksaan kasus positif juga disampaikan Airlangga mengalami penurunan menjadi 11,2% saat ini.

Airlangga juga menegaskan PPKM mikro menekan angka keterisian kasus perawatan di rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR). Saat ini tidak terdapat BOR yang berada di atas 60%. PPKM mikro akan diperpanjang mulai 22 April hingga 3 Mei 2021. Sebelumnya pemerintah juga telah mengatur larangan mudik lebaran untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Disisi lain, Penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kota Sukabumi dinilai efektif menekan kasus Covid-19. Sebab dalam satu pekan kasus positif Covid-19 di Kota Sukabumi melandai dibandingkan sebelumnya. “Satu pekan terakhir pendataan menunjukkan tren kasus baru cenderung melandai,” ujar Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Pada dua pekan kasus positif Covid-19 bisa mencapai 20 orang. Namun dalam sepekan terakhir dalam sehari tidak ada kasus baru dan jika pun ada jumlahnya sedikit. Hal ini menggambarkan efektifnya penerapan PPKM mikro yang dilakukan selama ini khususnya triwulan I tahun 2021.” PPKM efektif karena pusat-pusat keramaian dibatasi dan taman publik ditutup sehingga kerumunan orang sangat berkurang,” imbuh Fahmi.

Selain itu dalam PPKM kegiatan resepsi pernikahan dibatasi dan kegiatan skala besar juga dibatasi. Di sisi lain ungkap Fahmi, angka kesembuhan Covid-19 membaik karena kesiapan pemerintah dalam menghadapi kasus. Selain itu karena kedisiplinan warga isolasi mandiri (isoman).

Fahmi menuturkan, masa PPKM mikro berdasarkan arahan dari pemerintah pusat yakni surat dari Mendagri akan diperpanjang lagi. Akan tetapi belum menerima arahan dari gubernur Jabar terkait perpanjangan PPKM. “Kami akan melaksanakan PPKM yakni pendataan yang berbasiskan RW dan RT,” kata Fahmi. (*)