Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) saat ini sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur dapat dimulai pada tahun ini setelah adanya undang-undang.

Menyikapi hal tersebut, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, mengatakan bahwa proses pembangunan yang akan dilakukan pertama kali yakni Istana Presiden.

“Groundbreaking untuk beberapa infrastruktur di antaranya Istana Presiden, jalan, dan bendungan,” ujarnya pada Senin (29/3/2021).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tetap relevan. Selain itu, menurutnya realisasi rencana yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 silam itu tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

“Pemindahan ibu kota tidak harus melalui APBN,” ujar Baidowi

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika, yakni Akhmad Sahal mengatakan bahwa Ramadan kali ini sangat spesial.

“Karena pada saat inilah untuk pertama kalinya, Ramadan tanpa keberadaan Front Pembela Islam atau FPI,” kata Sahal dalam Youtube Cokro TV.

Kata dia, sejak berdirinya FPI tahun 98, baru kali ini menjalani puasa tanpa kehadiran Ormas yang selalu mengklaim melakukan anti kemaksiatan.

“Dengan ragam hiasnya putih-putih dan selalu mengklaim melakukan anti kemaksiatan, tapi dengan cara-cara, penggalangan massa, sweeping, menggeruduk dan kemudian main hakim sendiri,” katanya.

Ini merupakan suatu yang penting menurutnya, sebab pelarangan FPI sejak Desember tahun lalu adalah sinyal bahwa pemerintah saat ini mulai tegas terhadap kelompok intoleran.

Di tambah lagi, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan tingkat toleransi di Indonesia.

Sejumlah kebijakan yang diambil, menurut Ismail, memiliki dampak yang kongkret dalam mencegah intoleransi.

“Setidaknya di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Kami mencatat inisiatif-inisiatif yang lebih kongkrit dibandingkan dengan periode kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya,” ujar Ismail.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terseret kasus hukum bukan karena persoalan politik. Menurut dia, aparat penegak hukum menindak karena memiliki bukti kuat bahwa Rizieq melakukan tindak pidana.

“Rizieq Shihab? Dia tak pernah dihukum atau ditersangkakan karena politik atau kehabibannya, tetapi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum,” ujar Mahfud.

Senada dengan hal itu, Jaksa penuntut umum (JPU) menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Rizieq Shihab yang menyatakan bahwa dirinya tidak bisa dipidana terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung karena telah membayar denda Rp 50 juta kepada Pemprov DKI Jakarta.

JPU menegaskan bahwa sanksi administratif yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang saat ini sedang dijalani Rizieq di PN Jaktim.

“Pemahaman nebis in idem dalam perkara terdakwa tidak ada kaitannya dengan pergub yang diterapkan sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI/ Gubernur DKI Jakarta,” kata jaksa saat membacakan tanggapannya di PN Jaktim.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dilaporkan menindak sekitar 30-40 Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulan karena terbukti terpapar paham radikalisme.

Kemenpan RB memberikan sanksi penurunan pangkat dan sejumlah sanksi lainnya terhadap para ASN tersebut.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mendorong Kemenpan RB untuk terus menindak tegas ASN yang terbukti berafiliasi dengan jaringan terorisme.

“Kami mendorong Kementerian PAN-RB dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk bersinergi dalam melakukan pemetaan atas keterpaparan ASN terhadap paham radikalisme,” kata Azis Selasa (20/4/2021).

Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah segera melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah antisipasi, pengawasan serta memastikan ASN maupun pegawai di lingkungan K/L terhindar dari paparan paham radikalisme.

“Lakukan kembali koordinasi dengan BNPT bersama Densus 88 untuk melakukan evaluasi terhadap strategi penanganan teroris dan ekstremis mengingat paham radikalisme terus meluas dan menebar serta tidak pandang bulu,”.

Azis mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pembinaan terkait nasionalisme mengenai kecintaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemahaman anti radikal serta meningkatkan kedisiplinan pegawainya.

“Langkah ini harus intens dilakukan sehingga dengan dasar yang kuat diharapkan ASN dan pegawai di lingkungan K/L tidak akan mudah tergoda ajakan bergabung dengan kelompok teroris ,”.

Program vaksinasi Covid-19 telah memasuki bulan ketiga di Tanah Air. Kemenkes telah melakukan vaksinasi kepada kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, hingga lansia. Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengaku puas melihat pelaksanaan vaksinasi sejauh ini. Dia berharap, herd imunity segera terbentuk agar pandemi Covid-19 bisa segera dikendalikan.

“Kami, DPR, mengamati vaksinasi berjalan baik dan lancar, hanya tinggal penyebaran lokasi penyuntikan vaksin dan kuantitasnya harus lebih ditingkatkan. Sehingga pada titik tertentu, bisa terbentuk herd imunity atau kekebalan kelompok di masyarakat,” ujar Azis dalam program spesial Trijaya Vaksin Day, beberapa waktu yang lalu.

Aziz menegaskan DPR mendukung penuh upaya pemerintah mempercepat vaksinasi dalam 15 bulan. Hal itu termasuk dengan menggunakan vaksin buatan dalam negeri. “Kami juga mendukung vaksin-vaksin lokal seperti vaksin nusantara maupun vaksin merah-putih, untuk mempercepat program vaksinasi di Tanah Air. Walaupun di beberapa media disebutkan bahannya tidak keseluruhan dari lokal, tapi tidak 100 persen berasal dari luar. Berbeda dengan vaksin impor yang ada sekarang,” ujar Azis.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta supaya program vaksinasi nasional yang diprakarsai pemerintah dapat didukung demi terciptanya herd immunity. Hal itu disampaikannya ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi prajurit TNI dan anggota Polri bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Tenis Indoor ASR Praja Raksaka Gor Kodam IX Udayana, Bali, beberapa waktu yang lalu.

“Kita semua harus terus mendukung program vaksinasi nasional guna membentuk kekebalan komunitas yang dibutuhkan dalam upaya menekan pandemi”. Panglima menyatakan bahwa TNI-Polri akan terus membantu pemerintah dalam upaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional. Hal itu dibuktikan dengan diterjunkannya tenaga vaksinator TNI guna membantu pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat.

Ia menambahkan, personel TNI-Polri menjadi salah satu yang prioritas dalam program vaksinasi. Sebab, setelah mereka menerima vaksinasi, diharapkan bisa lebih optimal dalam melaksanakan program pemerintah. Baik itu dalam pelaksanaan PPKM skala mikro maupun sebagai petugas tracing kontak erat yang akan terjun langsung di tengah masyarakat. “

Vaksinator TNI-Polri juga akan dikerahkan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi pada Puskesmas-Puskesmas yang membutuhkan. Sedangkan para Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Bhabinkamtibmas juga dapat membantu Puskesmas-Puskesmas di setiap daerah dalam melaksanakan tracing kontak erat,” kata Hadi.

Dalam kegiatan di Bali, Panglima TNI dan Kapolri menyempatkan diri untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Denpasar Selatan. Di lokasi ini, terdapat 100 warga yang menerima vaksin. “Diharapkan dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, seluruh program percepatan penanganan pandemi Covid-19 akan lebih berhasil guna mewujudkan Indonesia bebas Covid-19,” imbuh dia. (*)

JAKARTA – Otonomi khusus (Otsus) Papua yang berlangsung sejak tahun 2001 sejatinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat asli papua untuk empat bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur. Keempat bidang tersebut dalam lima tahun terakhir sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai dirasakan manfaatnya.

Demikian disampaikan Ketua JPKP Papua Bonnie Mandolang dalam live talkshow yang digagas Indonesia Care Forum (ICF) dan Sinar Media Indonesia di studio Radio Muara Jakarta, Kamis (22/4/2021) siang.Selain Bonnie, Meilini Osok dari Papua Muda Inspiratif juga turut hadir dalam talkshow yang bertemakan ‘ Otsus Papua untuk Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua’.

Dikatakan Bonnie bahwa sejarah panjang otonomi khusus (otsus) yang lahir dari gejolak di tanah Papua sehingga pemerintah pusat memberikan perhatian secara khusus kepada Papua.Namun demikian menurut Bonnie, Pemerintah Joko Widodo dalam melaksanakan program pembangunan infrastrukturnya telah merata seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya Jawa atau Papua.

Meilaine Osok, Co-Founder Papua Muda Inspiratif/Tokoh Muda Perempuan Papua

“Di era Pa Jokowi ini saya sampaikan pembangunan infrastruktur khususnya merata ya tidak hanya Jawa atau misalnya sekarang Papua saja. Tidak, sudah merata ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Bonnie.

Meilani Osok dari Papua Muda Inspiratif menegaskan banyak anggapan dari orang Papua yang mengatakan pembangunan infrastruktur saat ini tidak penting adalah tidak benar sama sekali. “Pembanguna infrastruktur itu penting, pendidikan, kesehatan , ekonomi penting. Jadi saya rasa anggapan sebagian torang Papua yang menyampaikan tidak penting infrastruktur adalah keliru,” kata Meilani.

Meilani menegaskan harapan besar dari lahirnya otonomi khusus (otsus) Papua yang akan diperpanjang kembali ada demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan merupakn amanat UUD 1945.

“Karenanya saya yakin bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI yang memiliki hak yang sama dan kewajian saha,” []