Pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Itu artinya rencana tersebut bakal ditunaikan pemerintah pusat.

“Kebijakan ini sesuai dengan Perpres Nomor 18/2020. Jika rencana itu sudah masuk. Selanjutnya Pemprov Kaltim hanya menunggu Undang-Undang yang ditetapkan DPR RI,” ujar Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Jumat (23/4/2021).

Senada dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan MUSRENBANG Perubahan RPJMD 2019-2023 sekaligus dengan MUSRENBANG RKPD 2022.

Gubernur Kalimantan Timur menyatakan perubahan RPJMD adalah sesuatu yang harus dilakukan, dikarenakan berbagai isu strategis dan perubahan perundang-undangan belum termuat dalam dalam RPJMD Kalimantan Timur yang kita tetapkan pada tahun 2019.

Dia menambahkan dalam upaya pemulihan sosial ekonomi Kaltim, pihaknya akan mengambil kesempatan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru. “Kita harus dapat memanfaatkan secara cerdas rencana pemindahan IKN,” pungkasnya.

Papua sesungguhnya telah dipecah menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Kelompok ras Melanesia dengan kemiripan kultural dan etnis dengan masyarakat asli Papua tersebar di berbagai kepulauan di Pasifik. Kelompok inilah yang kerap menyebarkan narasi “kolonialisasi modern” yang dituduhkan masih dilakukan Republik Indonesia atas Papua dan isu pembebasan Papua.

Belakangan ini isu pembebasan Papua Barat, yang selama ini dikenal dengan aksi ‘Free West Papua’ berujung pada deklarasi seorang tokoh yang bernama Benny Wenda. Benny merupakan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP), yang kemudian mendeklarasikan pemerintahan dalam pengawasan di Inggris. Isu Papua Merdeka kembali mencuat usai muncul kasus penembakan anak kecil di Papua yang mengusik PBB.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat yang diumumkan Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda hanya kamuflase politik untuk menunjukkan eksistensi di internasional. Menurut dia, aksi Benny Wenda bahkan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.

“Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja,” ujar Puan.

Sidang lanjutan Rizieq Shihab terkait kerumunan massa di Petamburan telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kamis (22/4/2021). Sidang diadakan secara offline dengan terdakwa Rizieq masih dihadirkan secara langsung dalam ruang persidangan PN Jakarta Timur.

Dalam perkara kerumunan massa di Petamburan, Rizieq didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan maulid nabi Muhammad SAW.

Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq didakwa melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor 13 November 2020.

Pada persidangan itu, Rizieq Shihab mengakui telah mengajak simpatisan mengikuti peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, ia juga mengajak simpatisan untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab, di lokasi yang sama. Namun, Rizieq membantah telah menghasut masyarakat untuk melanggar protokol kesehatan.

“Jadi dari awal, panitia itu sudah punya komitmen kepada Pak Wali kota dan kepada tiga pilar tadi untuk tetap menjaga prokes. Jadi bukan dari awal melanggar prokes,” ujar Rizieq.

“Tapi kemudian terjadi pelanggaran di luar kendali tanpa kesengajaan itu kami sendiri dari panitia tidak ada yang memungkiri. Semua menerima. Memang terjadi pelanggaran,” tambahnya.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Otsus sendiri masih berlangsung sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp126,9 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor Kesehatan dan Gizi.

Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua. Melalui Otsus, Orang Asli Papua juga menjadi syarat sebagai kepala daerah berdasarkan pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang asli Papua (OAP).

Tidak dapat dipungkiri ada kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan Otsus. Yang diperlukan Papua dan Papua Barat di masa depan adalah meningkatkan akuntabilitas serta transparansi Otsus agar memberi manfaat kesejahteraan bagi rakyat Papua Otonomi Khusus Papua dan Kesejahteraan Orang Asli Papua.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberi manfaat yang begitu besar.

“Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua, bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat,” kata Maybrat dalam keterangannya saat diskusi “Otonomi Khusus Papua dan Kesejahteraan Orang Asli Papua beberapa waktu. Ia menjelaskan, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang , di mana dari sisi besaran dana terus meningkat, juga diprioritaskan untuk empat program prioritas.

Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar. Ia berharap, dalam implementasi ke depan, pemerintah daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. “Dengan begitu, dari sisi manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu mengingatkan bahwa masyarakat Papua jangan keliru memaknai otsus. Menurutnya, otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, Undang-Undang Otsus itu sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir tahun 2021. Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada tahun 2021 adalah dana otonomi khusus.

Jadi, kata Hendrik, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bawah bukan Otsus yang akan berakhir. Namun, dana Otsusnya yang akan berakhir. Papua akan tetap mendapat keistimewaan. “Jadi jangan bikin kebingungan kepada masyarakat bahwa otsus itu akan berakhir. Itu keliru, yang berakhir itu dana otonomi khusus pada pasal 34 ayat 6. Dana otonomi khusus berakhir tahun depan sedangkan otonomi khususnya terus berlanjut,” jelasnya.

Dia menilai bahwa sejauh ini pelaksanaan otsus memang ada yang menggembirakan, namun tentu saja masih ada yang harus diperbaiki. Jika pun ada yang kurang, semua pihak mestinya bersama-sama memperbaiki. Dia mencontohkan pelaksanaan otonomi khusus dalam hal pembentukan partai politik. Di mana dalam hal itu, agak berbeda dengan Aceh.

Hal lain, yang perlu diperbaiki, soal evaluasi otsus yang perlu diperbaki agar hasilnya bisa lebih dilihat masyarakat sehingga bisa dilihat dan juga masyarakat bisa berkontribusi memberi masukan. Harapannya, dengan lebih terbuka, bisa mendapat gambaran utuh tentang otonomi khusus di Papu.
Meski demikian, dia mengakui bahwa otsus juga membuahkan hasil positif. Misal, terjadi daerah pemekaran, distribusi kewenangan di daerah, distribusi ekonomi dan potensi di daerah lebih optimal dengan adanya pemekaran. “Karena otonomi khusus itu jadi ada pemekaran-pemekaran di Papua,ini contoh yang berhasil menggembirakan, ucapnya. (*)

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) terkait larangan mudik guna menekan penyebaran virus corona.

Sebelumnya, larangan mudik telah diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. Pengetatan mobilitas tersebut tertuang dalam Addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, Rabu (21/4/2021).

Dalam addendum itu mengatur pengetatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

Selain itu, addendum Satgas Covid-19 juga mengatur tentang perjalanan PPDN pada masa peniadaan mudik pada moda transportasi udara, laut, kereta api, transportasi umum darat, dan transportasi darat pribadi.

Sementara itu, sebagaimana bunyi SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021.

Lantas, apa saja aturan dan ketentuan dalam addendum SE Satgas Covid-19 tersebut?

Perjalanan transportasi udara

Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Perjalanan transportasi laut

Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Perjalanan kereta api

Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan

Perjalanan transportasi darat

Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Pengisian e-HAC

Adapun pengisian e-HAC Indonesia diimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia.

Sementara, anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.

Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif, namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR danisolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Orang yang dikecualikan larangan mudik

Sementara itu, pemerintah juga mengatur mereka yang dikecualikan dalam aturan Peniadaan Mudik.

Diketahui, perjalanan yang diperbolehkan yakni kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain:

Bekerja/perjalanan dinas
Kunjungan keluarga sakit
Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
Ibu hamil yang didamping oleh 1 orang anggota keluarga
Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang
Kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Dari penjabaran di atas, addendum Surat Edaran berlaku efektif mulai 22 April-5 Mei 2021, dan 18 Mei-24 Mei 2021. (*)

Oleh : Dita Latifah )*

Saat pandemi belum selesai, ada ancaman lagi yaitu mutasi virus corona. Hal ini tentu makin memusingkan para dokter, anggota tim satgas covid-19, dan ahli epidemiologi. Penyebabnya karena jika tidak dicegah, akan terjadi lonjakan pasien dan pandemi entah kapan akan berakhir.

Sudah 13 bulan pasca diumumkannya pasien corona pertama di Indonesia. Pandemi membuat keadaan masyarakat jadi jungkir-balik, terutama di bidang ekonomi. Belum selesai pemulihan efek pandemi di bidang kesehatan dan finansial, saat ini sudah ada ancaman baru berupa mutasi virus.

Di India terjadi kasus mutasi virus covid-19 menjadi tipe B.1.617. Mutasi virus itu lebih berbahaya karena menyebabkan infeksi lebih cepat daripada virus versi lama. Pada virus covid-19 tipe B.1.617, ada 2 mutasi kunci pada protein lonjakan virus corona untuk mengikat sel lebih efektif, sehingga terjadi infeksi.

Mutasi virus di India menambah derita mereka, karena sebelumnya ada pemberitaan tentang lonjakan pasien covid di sana. Penyebabnya karena ada ritual bernama Kumbh Mela, di mana banyak orang mandi si sungai Gangga. Banyak orang berdesak-desakan untuk nyemplung di sana, tanpa memakai masker dan menjaga jarak.

Pasca kejadian ini, prediksi epidemiologi terbukti. Sebanyak lebih dari 1.000 orang terinfeksi virus covid-19 akibat perbuatan mereka sendiri yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Per hari ada 60 orang yang meninggal dan langsung dikremasi. Kematian massal ini tentu memilukan, dan membuat banyak negara melarang warga negaranya untuk bepergian ke India.

Selain memakan banyak korban jiwa, peristiwa ini juga menyebabkan virus covid-19 bermutasi menjadi tipe B.1.617. Inilah asal-muasal mutasi virus, akibat perilaku manusia yang tidak mau tertib. Sungguh miris ketika mereka masuk sungai Gangga demi kesehatan dan keselamatan dirinya, malah berakhir di ranjang Rumah Sakit.

Berkaca dari peristiwa naas di India, jangan sampai terjadi juga di Indonesia. Memang belum ada laporan bahwa virus ini sudah masuk ke wilayah NKRI. Akan tetapi, bukankah kita lebih baik mencegahnya daripada mengobati? Jangan sampai di Indonesia ada banyak mutasi virus, mulai dari tipe B117 SAMPAI B.1.617, karena akan membuat durasi pandemi jadi makin lama.

Untuk mencegah virus covid-19 bermutasi, maka kita harus makin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan lelah untuk pakai masker saat keluar rumah, walau hanya ke teras depan atau ke warung tetangga. Ketika sampai di kantor, jangan melepas masker, karena bisa saja ada rekan kerja yang seorang OTG.

Rajin-rajinlah mencuci tangan dan sediakan sebotol hand sanitizer di dalam tas. Saat berada di luar rumah, semprotkan hand sanitizer setidaknya 2 jam sekali. Bawa juga botol berisi cairan antiseptik untuk mensterilkan tempat duduk dan meja, dan bawa juga sendok dan alat makan lainnya sendiri saat terpaksa makan di luar rumah.

Berkerumun juga jadi penyebab mutasi virus. Tahan diri dan jangan mengadakan arisan, reuni, pesta, atau kegiatan lain yang mengundang massa. Mengadakan acara di rumah bukan berarti aman, karena bisa saja salah satu tamu merupakan OTG. Jadi, kita harus meningkatkan kewaspadaan 200%.

Lebih baik Anda repot sedikit dan menambah anggaran belanja untuk membeli masker disposablehand sanitizer, cairan antiseptik, dan perangkat pengaman lain. Daripada sudah terlanjur sakit dan merana selama lebih dari 2 minggu karena terinfeksi virus covid-19. Pencegahan jauh lebih penting, dan ajak anak-anak dan pasangan untuk tertib juga.

Mutasi virus covid-19 di India mengingatkan bahwa penyakit ini masih bisa berubah menjadi lebih ganas. Untuk mencegahnya, maka kita wajib menerapkan protokol kesehatan. Jangan berkerumun dan jangan pula melanggar protokol lainnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Samarinda 

Oleh : Zainudin Zidan )*

Terorisme merupakan masalah serius yang harus dihadapi, pembiaran terhadap terorisme tentu saja akan berdampak pada beragam kerusakan, termasuk kerusakan rasa persatuan antar umat beragama di NKRI.Pemerintah pun optimal memberantas terorisme mulai dari pencegahan, mengoptimalkan program deradikalisasi maupun melakukan sejumlah penangkapan.

Pada Maret 2021 lalu dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan laporan tahunan tentang indeks Terorisme Global tahun lalu menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-37, yang artinya medium terdampak terorisme.

            Di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dari ancaman terorisme daripada negara lain seperti Filipina, Thailand dan Myanmar.

            Hal ini rupanya sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BNPT bersama Alvara Research dan Nazarudin Umar Foundation yang menyatakan tren potensi radikalisme di Indonesia menurun, dari 2017 sebesar 55,2% atau masuk dalam kategori sedang. Tahun 2019 sebesar 38,4% kategori rendah dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 14% alias kategori sangat rendah.

            Data tersebut menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, tren potensi terorisme cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, dia mengingatkan akan perlunya meningkatkan kewaspadaan karena semakin menyebarnya paham radikal di dunia maya.

            Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1 Juli 2020 telah mengeluarkan resolusi nomor 532 yang meminta agar segera dilakukan gencatan senjata di daerah konflik di berbagai negara. Namun seruan gencatan senjata tersebut tidak berlaku bagi operasi militer terhadap teroris internasional, seperti ISIS seta Al-Qaeda.

            Boy Rafli menuturkan, seruap PBB tersebut menunjukkan pemberantasan terorisme di tingkat internasional agar tetap dijalankan di masa pandemi Covid-19.

            Dirinya juga menyebut, pedoman mengatasi ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Direktorat Kontra-Terorisme PBB. Ada dua hal yang menjadi fokus penanggulangan, yaitu penyalahgunaan internet oleh kelompok teroris dan upaya negara untuk menangani kekecewaan di masyarakat yang dapat memicu terorisme dengan fokus utama pencegahan dan pendekatan secara lunak.

            Saat ini, pergeseran pola penyebaran paham terorisme dari media offline ke media online telah terjadi, sehingga BNPT memiliki peran yang semakin penting dan rumit dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Terlebih jumlah pengguna Internet di Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 15,5%, total pada tahun ini tak kurang 202,6 juta orang pengguna internet di Indonesia.

            Boy menjelaskan, penanggulangan terorisme di Indonesia meliputi aspek pencegahan, penegakan hukum dan kerjasama internasional. Strategi pencegahan dilakukan lewat program kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Strategi penegakan hukum dipusatkan pada efektifitas penguatan koordinasi antar perangkat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap para pelaku terorisme.

            Mantan Kapolri Tito Karnavian sebelumnya pernah mengatakan bahwa kelompok teroris merasa bebas menyebarkan ajaran dan ideologinya karena berlindung di balik payung demokrasi. Kebanyakan dari mereka menyebarkan ajarannya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah media sosial.

            Media sosial dan internet menjadi alat yang cukup ampuh bagi kaum teroris dalam menyebarkan ajaran maupun ideologinya. Tito yang kini menjabat sebagai menteri dalam negeri ini-pun mencontohkan dua wanita yang diduga mencoba menyerang di mako brimob pasca penyerangan.

            Wanita tersebut mengaku bahwa dirinya mendapatkan pemahaman ideologi teroris dari media sosial yakni telegram dan kemudian dirinya justru dibaiat secara tidak langsung, hanya melalui video call.

            Selain di media sosial, lini transportasi juga menjadi sektor yang riskan terhadap hilir mudik teroris.

            Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Angkasa Pura II (Persero) bekerjasama dengan BNPT untuk meningkatkan aspek keamanan di bandara dalam mengantisipasi aksi terorisme.

            Bandara merupakan objek vital dan pintu masuk utama negara, tentu akan sangat penting dalam memahami potensi ancaman terorisme dan radikalisme termasuk upaya pencegahannya.

            Melalui kerjasama tersebut, BNPT akan memberikan pelatihan bagi para karyawan Angkasa Pura II untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah aksi teror.

            Kerjasama antar lembaga memang sangat dibutuhkan dalam upaya optimalisasi pemberantasan terorisme. Selain itu masyarakat juga diminta untuk proaktif dan waspada terhadap konten ataupun berita yang mengajak kepada upaya permusuhan atau kekerasan.)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Dombe Lokbere (Mahasiswa Papua di Yogyakarta) 

Otonomi khusus atau yang lebih dikenal dengan Otsus Papua adalah sebuah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu alasan mengapa diadakannya Otsus Papua adalah karena untuk meningkatkan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip yang berlaku di otonomi daerah. 

Belakangan ini banyak provokator yang membangun narasi negatif terhadap Otsus Papua. Telah berjalan hampir 20 tahun lamanya, Otsus Papua mengalami banyak pro dan kontra antar sesama masyarakat. Bahkan pada bulan Februari silam, puluhan mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa untuk menyerukan penolakan perpanjangan Otsus di depan gedung Kementerian Dalam Negeri. 

Selain itu, adanya pro dan kontra tersebut memicu banyaknya berita negatif demi memecah belah bangsa Indonesia. Konten simpang siur yang belum diketahui sumber keakuratan nya, semata-mata hanya untuk memecah persatuan Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan sifat bijak dalam membaca konten, baik berita maupun narasi yang melibatkan Otsus Papua. 

Demi meningkatkan keadilan dan mempercepat pembangunan ekonomi, pemberian Otsus Papua ini banyak mengalami masa naik turun di dalamnya. Sehingga wajar apabila pembahasan seputar Otsus menjadi perbincangan yang sensitif untuk diperdebatkan. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan, bangsa Indonesia harus bisa menjadi figur dalam membangun narasi positif seputar Otsus, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar demi mendukung kemajuan Provinsi Papua yang lebih baik