Oleh Robby Xandria Mustajab)*

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua semakin brutal dan keji. Aksi kebiadaban KKB ini mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Daerah (BINDA) Brigjen TNI I Putu Danny Nugraha Karya di Distrik Beoga Kabupaten Puncak Papua pada hari minggu (25/4). Kekejian dan kebiadaban KKB ini menjadi bukti bahwa mereka merupakan kelompok teroris yang berbahaya yang patut untuk dibasmi dari NKRI.

Panglima Kodam XVII / Cendrawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono membenarkan hal tersebut, bahwa kejadian pukul 15.30 WIT. Informasi yang didapat, Brigjen I Putu Danny Nugraha Karya gugur pada saat sedang mendatangi lokasi pembakaran yang terjadi di kampung Beoga, di lokasi tersebut beliau ditembak oleh KKB dan gugur seketika.

Rencananya jenazah Brigjen I Putu Danny Nugraha Karya akan di evakuasi dan dipindahkan ke Timika Papua hari senin (26/4). Mari kita berdoa semoga proses evakuasi jenazah dapat berjalan baik dan segala aksi brutal yang dilakukan KKB bisa ditumpas oleh aparat keamanan.

Peristiwa tertembaknya Brigjen I Putu Danny Nugraha Karya ini jelas menambah daftar panjang tindakan kriminal dari KKB, dan sudah sepatutnya KKB ini dimasukan dalam daftar kelompok terorisme. Peristiwa ini sangat menciderai semangat kemanusiaan di Indonesia, dimana nyawa seakan menjadi sesuatu yang mudah sekali direnggut.

Brigjen I Putu Danny Nugraha Karya sangat layak mendapatkan kehormatan sebagai Pahlawan Kusuma Bangsa, atas jasa, keberanian dan dedikasinya dalam menjalankan tugas meskipun nyawa menjadi taruhannya. Semangat dan keberanian I Putu Danny Nugraha Karya akan terus hidup dan memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia. Perjuangan beliau tidak akan pernah padam khususnya dalam menegakan panji-panji kebenaran.

Do’a, semangat moril, dan dukungan masyarakat Indonesia kepada aparat keamanan dalam memerangi KKB di Papua tidak akan pernah berhenti. Indonesia tidak pernah takut terhadap segala bentuk aksi kriminal dan terorisme, karena aksi ini mwrupakan musuh bersama rakyat Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa TNI-Polri akan terus bekerja secara total dalam menjaga keutuhan NKRI dari berbagai bentuk tindakan kriminal, separatis, bahkan teroris. Aparat tidak akan mundur sejengkal pun dalam melawan berbagai bentuk kekerasan, kejahatan, serta tindak kriminal yang menciderai nilai-nilai kemanusiaan.

Semoga Tuhan YME melindungi kita semua, dan Indonesia kembali pada posisinya sebagai negara damai yang mengedepankan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Toleransi dalam Pluralis, serta Keadilan yang dijunjung tinggi sesuai amanat Pancasila sebagai stattsfundamental norm negara Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UPI Bandung

Oleh : Azka Aulia )*

Saat bulan ramadhan, biasanya kita mendengarkan ceramah dari ustad atau ulama. Namun sebaiknya simak kiai yang dapat menentramkan hati, bukan tokoh seperti Rizieq Shihab. Pasalnya, dia tidak mencerminkan tindakan pemuka agama yang seharusnya taat dan santun, melainkan malah mengobral kata-kata kasar dan tidak sepatutnya ditiru.

Rizieq Shihab adalah sosok yang kontroversial, baik saat masih menjadi pemimpin FPI maupun setelah masuk penjara. Alangkah sayangnya, kepopuleran ia dapatkan dengan cara yang negatif, yakni dengan memperlihatkan mulut besarnya yang suka berkomentar dengan sarkas. Masyarakat pun langsung antipati setelah melihat peilakunya yang negatif.

Mereka pun dihimbau untuk memilih ulama selain Rizieq Shihab. Karena masih banyak habaib dan ulama yang lebih baik daripada pria tua itu. Hal ini diungkapkan oleh aktivis NU, Guntur Romli. Penyebabnya karena Rizieq sudah 2 kali masuk penjara, sehingga tidak bisa dijadikan panutan umat.

Rizieq Shihab memang berkali-kali terkena kasus dan 2 kali masuk penjara, pada tahun 2003 dan 2008. Ia menjalani 7 bulan penahanan di Rutan Salemba pada medio 2003 karena FPI saat itu melakukan sweeping di tempat hiburan malam. Padahal sweeping sembarangan tak diperbolehkan, karena FPI bukan aparat. Selain itu, ia melontarkan kritik yang menghina gubernur dan aparat.

Selain itu, tahun 2008 Rizieq kembali dibui karena bentrok dengan ormas lain di Monas. Ia didakwa bersalah karena menghasut dan dan melakukan kekerasan. Sehingga harus merasakan kurungan selama 1,5 tahun. Munarman, eks pentolan FPI, juga dijadikan tersangka pada kasus itu.

Jika kita lihat dari track record Rizieq, jelas tidak bisa dijadikan panutan. Bagaimana bisa seorang yang mengaku ulama plus keturunan Nabi, malah tidak mencerminkan akhlak seperti Rasulullah? Meski Nabi juga berjihad dan berdakwah, tapi menggunakan cara yang lembut. Bahkan tawanan juga diperlakukan dengan baik dan tidak asal menghunuskan pedang.

Selain itu, Rizieq jelas terlihat tidak suka jika berhubungan dengan umat yang berkeyakinan lain dan miskin toleransi. Padahal ada riwayat ketika Nabi menyuapi pengemis yang buta setiap hari, dan ia diketahui seorang non-muslim. Ketika Nabi saja berperilaku lembut dan penuh kasih, tetapi orang yang mengaku keturunannya malah berangasan seperti itu? Sungguh miris.

Guntur menambahkan, ia juga setuju dengan pendapat Dahnil Anzar, yang menyatakan bahwa ulama yang menyerukan kebaikan ada banyak sekali. bukan ulama yang memaki orang di sana-sini. Dalam artian, bagaimana bisa seorang pemuka agama malah tidak memberi contoh yang baik? Bukankah seharusnya seorang ulama berkata dan berpelilaku positif? Bukannya suka menghina orang lain.

Sepertinya Rizieq sudah amnesia dengan salah satu hadis Nabi yang berbunyi, “Berkatalah baik atau diam”. Seharusnya ia menahan diri dan tidak mencecar banyak orang. Yang terjadi, saat jadi tersangka dan akhirnya masuk penjara untuk ketiga kalinya, pria tua itu terus memaki aparat, pemerintah, dan banyak pihak lain.

Rizieq bahkan terang-terangan menghina majelis hakim yang seharusnya ia hormati, di persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat diadakan prosesi pengadilan kasus kerumunan di Petamburan, ia malah meragukan kualitas sang hakim dan tidak terima dijadikan tersangka. Padahal sudah jelas bersalah, karena membuat kerumunan saat pandemi jelas melanggar protokol kesehatan.

Mari kita dengarkan ceramah dari ustad, kiai, dan ulama lain yang ada banyak di Indonesia. Namun jangan hiraukan ucapan Rizieq, karena ocehannya hanya mengandung ujaran kebencian dan tidak ada faedahnya. Jangan asal pilih pemuka agama, tetapi pilih yang benar-benar mengerti agama dan perilaku serta ucapannya selalu positif.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Gerry Kurniawan )*

UU Cipta Kerja tak hanya baik untuk bidang ketenagakerjaan atau investasi, tetapi juga di bidang minyak dan gas (migas). Akan ada penyederhanaan birokrasi dan perizinan akan dipermudah. Sehingga pengusaha migas akan sangat diuntungkan. Bidang migas di Indonesia akan maju dan memberi banyak keuntungan bagi pemerintah.

Indonesia memiliki kekayaan alam berupa cadangan minyak bumi dan gas yang cukup melimpah. Akan tetapi, bidang migas di negeri kita masih belum semaju negara lain. padahal SDA dan SDM-nya sangat berkualitas baik. Presiden Jokowi berusaha agar kita maju melalui bidang migas, sehingga bisa menjadi macan asia.

Untuk memajukan bidang migas, maka dibuatlah UU Cipta Kerja. Pada UU ini ada klaster kemudahan berusaha, sehingga izin usaha akan dipermudah. SKK Migas menyatakan, penyederhanaan dan percepatan yang dirintis oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja bisa meningkatkan peningkatan investasi di sektor hulu migas.

Hulu migas adalah sektor pengolahan bahan mentah sebelum dijadikan produk. Oleh karena itu, membutuhkan dana yang besar untuk mengubah minyak dan gas mentah menjadi produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jika pendanaan dari pemerintah masih belum cukup, maka solusinya adalah mencari investor, agar bisnis hulu migas makin lancar.

Masalahnya, para investor asing masih ogah untuk meluncur ke Indonesia, karena aturan mainnya sangat ribet. Sayangnya, sejak zaman orde baru kita sudah terbiasa dengan birokrasi yang mengular panjang, dan hal ini tidak bisa diterima oleh para penanam modal asing. Padahal mereka sangat potensial untuk memperbaiki sektor migas di Indonesia.

Ketika ada UU Cipta Kerja, maka ada klaster kemudahan berusaha. Sehingga birokrasi dipangkas dan perizinan dipermudah dan juga dipercepat. Izin usaha dibagi berdasarkan resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan durasi perizinan yang awalnya bisa berbulan-bulan, dikilatkan menjadi 7 hari kerja.

Selain itu, izin usaha akan bisa diurus secara online. Sehingga para investor asing akan tertarik, karena ada kepastian dalam peraturan penanaman modal dan izin yang sangat dipermudah. Bagi mereka, time si money. Oleh karena itu, pemercepatan legalitas usaha sangat sesuai dengan motto tersebut, dan akhirnya mau untuk berinvestasi ke sektor hulu migas.

Jika sektor hulu migas sudah didukung oleh investor, maka produksi akan lancar. Pengolahan minyak bumi dan gas akan dipermudah, sehingga menjadi lebih produktif. Hasil migas akan jauh lebih meningkat, sehingga menguntungkan pemerintah dan juga seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, implementasi dari UU Cipta Kerja di sektor migas harus dilakukan sesegera mungkin. Tujuannya agar pengolahan di hulu migas bisa dipercepat dan makin profesional. Akibatnya, Indonesia tidak lagi mengimpor gas dan minyak, karena stok migas produksi sendiri sudah tercukupi. Sehingga tidak bergantong pada keran impor.

Masyarakat tidak perlu takut akan masuknya investor ke ranah hulu migas. Penyebabnya karena bukan berarti pemerintah menjual BUMN yang mengolah minyak bumi dan gas kepada pihak asing. Atau investasi ini adalah penjajahan terselubung.

Melainkan, penanam modal hanya boleh mengakuisisi pengolahan di sektor hulu migas sebanyak 15%, sedangkan sisanya tetap di-handle oleh pemerintah. Jika investor asing hanya kebagian jatah sebesar itu, bukan berarti Presiden telah ‘menjual’ aset Indonesia. Selain itu, penanam modal juga harus memenuhi syarat sebelum masuk ke bursa hulu migas di negeri ini.

Perizinan di sektor hulu minyak bumi dan gas membuat bidang ini diuntungkan, karena birokrasinya tak lagi membingungkan. Selain membuat pengurusannya lebih simple, hal ini akan menarik minat para investor. Mereka akan urun dalam pengolahan hulu migas dan membuatnya jadi bidang yang sangat maju.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Sulitnya sebagian masyarakat untuk menaati protokol kesehatan membuat tim satgas covid pusing, karena mereka ogah kena corona tetapi malas pakai masker. Sosialisasi tentang pentingnya diisplin pakai masker dan protokol lain harus digencarkan. Tujuannya agar jumlah pasien covid menurun drastis dan kita bisa bebas dari fase pandemi.

Pada awal pandemi, bulan maret 2020, masyarakat ketakutan bahkan paranoid. Kita tidak berani pergi ke luar rumah, bahkan ke teras sekalipun. Semua orang berebut untuk membeli masker, bahkan harganya melonjak drastis. Herbal seperti jahe dan kunyit juga diborong karena diklaim bisa menyembuhkan corona.

Akan tetapi, ketika PSBB dinyatakan selesai dan diganti dengan pembatasan mikro, tingkat ketakutan mulai menurun. Tempat umum seperti pasar dan supermarket mulai dibuka, dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan. Masyarakat mulai berani pergi keluar rumah dan menyetok banyak masker disposable.

Sayangnya lama-lama kita seperti kena amnesia dan lupa bahwa saat ini masih ada ancaman corona. Mulai ada sebagian masyarakat yang malas pakai masker, karena merasa pandemi sudah selesai. Alasannya, ia dan keluarganya sehat-sehat saja. Padahal bisa saja mereka tertular dari OTG dan akhirnya kena corona, dan ketika sudah fatal (paru-paru berdarah) baru menyesalinya.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa orang yang tidak taat protokol kesehatan bukannya makin sedikit, tetapi makin banyak. Penyebabnya adalah sosialisasi yang kurang efektif. Sementara ahli epidemiologi menambahkan, selama ini sosialisasi protokol kesehatan hanya bersifat 1 arah (diseminasi), sehingga kurang efektif.

Presiden Jokowi menambahkan, agar sosialisasi protokol makin efektif, maka perlu digencarkan lagi melalui PKK. Diharap dengan penjelasan dari kader PKK, masyarakat akan lebih taat protokol. Dalam artian, Presiden ingin agar semua WNI berdisiplin, agar mereka tidak terkena corona.

Sosialisasi corona melalui PKK diharap lebih efektif, karena kebanyakan orang akan merasa sungkan saat diberi tahu oleh kader yang notabene lebih senior. Ibu-ibu akan lebih tertib memakai masker, tak hanya saat belanja ke pasar, tetapi ketika menyiram bunga di halaman juga mengenakannya.

Jika yang disasar para ibu, maka otomatis suami dan anak-anaknya akan mengikuti. Karena para bocah akan meniru ibu mereka dan suami yang sayang akan menuruti nasehat istrinya. Sehingga dari 1 orang yang diberi sosialisasi, berefek pada minimal 2 orang lain.

Sosialisasi mengenai pentingnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak masih perlu dilakukan walau kita sudah setahun didera pandemi. Penyebabnya karena jumlah pasien corona per hari mencapai 4.900 orang dan total pasien lebih dari 1,5 juta orang di Indonesia (data tangal 19 april 2021). Logikanya, saat semua tertib, tentu tidak ada yang sakit dan jumlah pasien menurun.

Kenaikan jumlah pasien corona tentu mengejutkan. Pasalnya, beberapa minggu lalu jumlah pasien covid ‘hanya’ 4.000 orang, namun malah melonjak menjadi hampir 5.000 orang per harinya. Hal ini sangat miris karena penularan corona dilakukan oleh OTG yang tidak tertib protokol. Sementara korbannya adalah para bayi dan balita, serta lansia, karena lebih rawan kena corona.

Oleh karena itu, mari kita tetap disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Bukan hanya demi keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan orang lain, terutama keluarga tercinta. Jangan sampai kita malas pakai masker saat naik sepeda motor dan akhirnya jadi OTG, lalu menulari anak-anak di rumah.

Berdisiplin untuk menaati protokol kesehatan tidak susah, asalkan kita niat untuk menghindari corona. Harga masker juga terjangkau dan masker disposable makin mudah ditemukan di minimarket, begitu juga dengan hand sanitizer. Taatilah protokol agar jumlah pasien corona menurun dan pandemi lekas berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka mengurangi beban berat dalam berbagai bidang di wilayah DKI Jakarta saat ini.

”Hal ini semata mata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Dari sisi ekologis Jakarta punya masalah yang tidak ringan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih.

Dia mengingatkan bahwa aspek lingkungan hidup di Jakarta kian hari kian kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan. Selain itu, potensi kebencanaan Jakarta pun cukup tinggi mengingat posisinya di Pulau Jawa di sesar atau patahan tubuh bumi yang mengalami pergerakan.

Melihat hal tersebut, menurut Gde Sumarjaya Linggih, agar dalam rencana pembangunan dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, seluruh sarana dan prasarana harus terintegrasi dengan baik.

Peneliti Ahli Utama Kebijakan Publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan mengatakan rencana pemindahan ibu kota bukan dilakukan secara mengada-ada atau mendadak oleh Presiden Jokowi. Jauh sebelum Jokowi memimpin republik ini, memang sudah ada rencana pemindahan ibu kota itu. Namun, berkali-kali rencana tersebut gagal.

“Waktu era Bung Karno (Presiden Soekarno) mau memindahkan, tapi pergantian kekuasaan. Pak Harto (Presiden Soeharto) juga tidak jadi. Pak Jokowi mau memindahkan ada pandemi. Jadi itu proyek sejak lama disiapkan era Bung Karno dan Soeharto. Itu bukan rencana mendadak, tapi kepentingan nasional kita,” jelas dia.

Karena, kata dia, para pemimpin negeri ini ingin memajukan Indonesia dengan melakukan pemerataan pembangunan sebagaimana konstitusi, bagaimana Indonesia walaupun masa krisis masih memikirkan cita-cita nasional.

Menurutnya, dengan pemindahan ibu kota itu diharap ada pemerataan pembangunan yang selama ini memang ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, atau antara pusat dengan daerah. Dengan begitu, tidak ada lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.

OPM/KKB kerap mengancam hingga melakukan tindak kekerasan kepada aparat keamanan maupun masyarakat. Tak sedikit ancaman tersebut berbuntut jatuhnya korban jiwa.

OPM/KKB juga kerap mengintimidasi pejabat Pemda dan memaksa mereka untuk mendukung aksi kekerasan yang menimbulkan efek ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat. Fenomena ini telah menjadikan suatu ancaman bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan serta pembangunan baik fisik maupun non fisik di tanah Papua.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM/KKB telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas publik dan kerugian harta benda.

Beberapa aksi tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB pada kurun waktu April 2021, antara lain aksi pembakaran tiga rumah warga di Distrik Beoga pada 17 April 2021, pembunuhan terhadap seorang pelajar di Distrik Omukia pada 16 April 2021, penembakan terhadap seorang pengemudi ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia pada 14 April 2021, pembakaran terhadap sebuah helikopter yang tengah parkir di Bandara Ilaga, Kab. Puncak pada 11 April 2021, serta penembakan dua orang guru dan pembakaran tiga sekolah di Distrik Beoga, pada 8 April 2021.

Sebelumnya OPM/KKB juga pernah melakukan penyanderaan kepada sekitar 1.300 warga Desa Binti dan Desa Kimbley, Kecamatan Tembagapura pada 2017, membunuh 31 Pekerja PT Istaka Karya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Nduga pada 2018 dan melakukan serangkaian aksi teror dan tindak kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat keamanan selama periode 2019 s.d 2020.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan OPM sangat brutal. Komnas HAM mengakui bahwa aksi kekerasan yang terjadi di Papua terkadang merupakan perbuatan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kadang-kadang sangat brutal, seperti peristiwa Wamena dan kota lain demomstrasi setelah isu rasisme di Surabaya, kami catat ada aksi kekerasan separatisme OPM,” ucap Taufan.

Semenjak tahun 2015 hingga 2017, Rizieq Shihab telah dilaporkan ke pihak lembaga penegak hukum sebanyak tujuh kali. Ada dua kasus yang dihentikan penyidikannya dengan keluarnya surat penghentian penyidikan (SP3) Sementara itu, 5 kasus lainnya berkaitan dengan Rizieq dengan posisinya sebagai terlapor. Berikut rincian kasus Rizieq yang masih belum diketahui kelanjutan penyelidikannya.

Pertama, kasus dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda yakni mengganti salam “sampurasun” menjadi “campur racun”. Kedua, kasus dugaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung, Bogor; Ketiga, kasus dugaan penghinaan terhadap agama kristen yang dilaporkan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI); Keempat, kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan agama atas ceramah Rizieq di Pondok Kelapa, Jakarta Timur; Kelima, ceramah Rizieq Shihab soal pecahan uang rupiah Rp 100.000 yang disebut mirip lambang palu arit. Kasus tersebut dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kasus yang menjerat Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab bukan kriminalisasi ulama.
Menurut Mahfud, keduanya harus menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana yang telah diatur Undang-undang.

“Mereka yang dihukum itu karena tindak pidana, bukan karena ulama. Masa melakukan kejahatan tidak dihukum?,” kata Mahfud

Lebih lanjut, Mahfud menyatakan Rizieq menjadi tersangka dan ditahan bukan atas alasan politik, melainkan karena pelanggaran tindak pidana umum berupa dugaan perbuatan menghasut orang lain untuk berkerumun di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Sebab, selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulama-lah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia,” ujar Mahfud.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, kasus penularan Covid-19 dari klaster perkantoran kembali meningkat. Dilansir dari akun instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, peningkatan jumlah klaster Covid-19 terjadi dalam sepekan terakhir.

“Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada klaster perkantoran dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan,” tulis Pemprov DKI, Sabtu (25/4/). Pemprov DKI menjabarkan, para periode 5-11 April 2021 terdeteksi di 78 perkantoran dengan jumlah kasus 157. Sedangkan pada periode 12-18 April 2021 kasus Covid-19 ada di 177 perkantoran dengan jumlah kasus positif 425 kasus.

Pemprov DKI menambahkan, klaster penularan terdeteksi justru pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19. “Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19,” kata Pemprov di akun media sosialnya.

Pemprov DKI kemudian kembali memberikan peringatan agar tidak mengabaikan protokol kesehatan meskipun sudah menjalani vaksinasi. Vaksinasi disebut hanya memperkecil risiko terkena gejala berat dan komplikasi akibat Covid-19, namun tetap bisa menularkan Covid-19 apabila terinfeksi.

“Oleh karena itu, menerapkan prokes penting dilakukan. Mari saling melindungi, diri dan orang sekitar kita dengan menjalankan 5M dengan disiplin tinggi, demi memutus rantai penularan Covid-19,” tulis Pemprov DKI.

Diketahui angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta mencapai 404.167 kasus per tanggal 24 April 2021. Dari angka kumulatif tersebut, terdapat 390.334 pasien sembuh, 7.210 pasien aktif, dan 6.623 pasien Covid-19 meninggal dunia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta kembali mengalami peningkatan. Itulah sebabnya dia kembali mengingatkan warga Jakarta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Ini mulai meningkat lagi. Saya ingatkan warga DKI bahwa 3M termasuk menghindari kerumunan dan menghindari mobilisasi sangat penting,” kata Widyastuti dalam keterangan tertulis, Selasa (20/4/2021).

Meskipun terjadi kenaikan, Widyastuti berujar penyebaran Covid-19 masih terkendali. Karena menurut Widyastuti ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di Jakarta masih mencukupi dilihat dari persentase keterisian menunjukkan penurunan. Per tanggal 5 April, jumlah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.513 unit dan terisi 3.311 atau 44 persen. Sedangkan, pada tanggal 18 April, jumlah tempat tidur 7.087 dan terisi 2.691 atau terisi 38 persen saja. “Tanggal 18 April, kapasitas ICU kita 1.056, terisi 500 pasien atau 47 persen yang artinya ada penurunan sebesar 1 persen terhadap kapasitas ICU,” ucap dia. (*)

Presiden Jokowi mengatakan, 53 awak kapal yang berada di kapal selam KRI Nanggala-402 merupakan patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini pemerintah terus mamaksimalkan upaya pencarian dan penyelamatan.

“Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kami lakukan,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/4/2021).

Presiden Jokowi juga meminta masyarakat mendoakan dan berharap yang terbaik pada proses pencarian.

“Marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik pada 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan,”.

Sementara itu, Tagar Wira Ananta Rudira menjadi trending topic karena dicuitkan lebih dari 147 ribu netizen Indonesia terkait tenggelamnya KRI Nanggala-402.

Warganet atau netizen dari seluruh Indonesia mengirimkan doa untuk 53 orang awak kapal KRI Nanggala-402 lewat tagar Wira Ananta Rudira.

Tagar Wira Ananta Rudira tercatat telah dicuitkan lebih dari 17 ribu tweets di lini masa sejak Sabtu malam (24/4/2021). Tagar Wira Ananta Rudira langsung menjadi trending topic Indonesia sejak semalam hingga Minggu siang (25/4/2021).

Wira Ananta Rudira merupakan semboyan Korps Kapal Selam Indonesia yang artinya “Tabah Sampai Akhir”.

Semboyan tersebut mengingatkan betapa kuatnya seorang prajurit yang bertugas Korps Kapal Selam Indonesia dalam menghadapi bahaya di dasar laut.

Wira Ananta Rudira
Jalesveva Jayamahe

PrayForKRINanggala402 (*)