Oleh : Firza Ahmad )*

Rizieq Shihab harus rela mendapatkan satatus sebagai tersangka, atas kasus kerumunan pada sejumlah acara di Petamburan, Jakarta Selatan. Salah satunya terkait acara akad nikah putrinya. Masyarakat pun ikut mengawal tuntas kasus hukum Rizieq dan mendukung penegak hukum agar optimal dalam menangani perkara tersebut.

Rizieq Shihab dinilai melanggar 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang dengan ancaman 6 tahun penjara.

Pada Kamis 10 Desember 2020, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya mengatakan, bahwa Rizieq Shihab dikenakan pasal 160 dan 216 KUHP.

Penetapan tersangka kepada Rizieq Shihab merupakan hasil dari analisis penyidik usai menyelesaikan gelar perkara pada hari Selasa, 8 Desember 2020.

Bagi eks pimpinan FPI tersebut, penetapan status sebagai tersangka ini bukanlah kali pertama yang pernah disandangnya.

Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mendapatkan sorotan tajam karena kegiatannya tidak mentaati protokol kesehatan. Kegiatan yang dia lalukan selalu mengundang kerumunan massa.

Marius Widjajarta selaku pengamat kesehatan, selalu mempertanyakan tidak adanya teguran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga Imam Besar FPI tersebut seenaknya saja melanggar protokol kesehatan.

Ia meminta agar jangan ada tebang pilih terhadap para pelanggar kesehatan. Jangan hanya sanksi diberikan hanya kepada masyarakat biasa namun tidak ada tindakan kepada para elite.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni Monardo dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Tim Satgas DKI rupanya tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada aara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan.

Dengan memberikan sanksi kepada 17 orang, dan juga memberikan sanksi fisik kepada 19 orang. Untuk yang 17 orang, dikenai sanksi denda, sehingga dana yang diterima oleh satpol PP DKI sebesar 1,5 juta.
Sementara itu, Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya selaku termohon I dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh Habib Rizieq Shihab menegaskan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pimpinan ormas FPI itu sah. Penyidik melakukan proses penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengky menuturkan, bahwa pihaknya sudah sesuai dengan aturan yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pada sidang jawaban termohon atas materi gugatan Habib Rizieq sebagai pemohon terungkap bahwa Polda Metro Jaya selaku termohon I telah melakukan pemeriksaan terhadap Rizieq sebagai saksi lalu sebagai tersangka. Polisi juga telah meminta keterangan saksi-saksi serta ahli dan gelar perkara.

Surat keputusan sebagai tersangka juga telah dikirimkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pelapor dan juga pemohon. Tim kuasa hukum Polda Metro juga menyebutkan bahwa pada 12 Desember 2020 lalu, termohon 1 telah melakukan penangkapan terhadap diri pemohon, dengan melengkapi surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan.

Kasus yang menjerat Rizieq Shihab tentu patut untuk dikawal, apalagi tersangka disebut telah sengaja mengundang massa termasuk ulama untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kompol Budi Cahyono, saat duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara tersebut di pengadilan negeri (PN) Jakarta Timur.

Dalam kesaksiannya, Budi mengatakan bahwa dirinya mendengar undangan dari eks pimpinan FPI tersebut kepada para jamaah untuk menghadiri acara pernikahan putrinya, sekaligus acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kediamannya.

Mulanya, Budi mengatakan, saat peringatan Maulid Nabi itu, dirinya tengah melakukan pengamanan di sekitaran lokasi yang berjarak 200 meter.

Setelah Rizieq Shihab berceramah, dirinya mendengar dari sound acara yang terletak di beberapa sisi terkait undangan tersebut.

Tak hanya itu, Budi berujar bahwa Rizieq juga sempat menanyakan kepada massa yang hadir terkait kesiapan untuk menghadiri acara yang diundangnya tersebut.

Hasilnya, massa yang saat itu hadir serentak menyatakan siap untuk menghadiri undangan dari Rizieq Shihab.

Dari ajakan tersebut, tentu sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Rizieq Shihab memang patut diganjar dengan hukuman berupa penahanan. Oleh karena itu penting untuk mengawal tuntas kasus Hukum Rizieq, agar tidak terseret isu yang menyesatkan.

Oleh: Achmad Faisal )*

Ibu pertiwi baru saja berduka. Sebanyak 53 putra putri terbaik bangsa gugur dalam latihan tembak torpedo di KRI Nanggala-402. Kapal selam buatan Jerman ini dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021) sore.

Belum kering air mata, kabar duka kembali menyelimuti bangsa ini. Minggu (25/4/2021) pukul 15.30 WIT, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur. Brigjen Putu gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan kelompok separatis tersebut di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Panglima Kodam XVII Mayjen TNI Ignatius Yogo Troyono mengatakan, jenazah Brigjen Putu baru dievakuasi esok harinya. Saat itu, Yogo belum mendapatkan laporan detail karena terhalang komunikasi.

Gugurnya Brigjen Putu menjadi bukti bahwa BIN proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. BIN yang dipimpin Jenderal Budi Gunawan sangat serius dalam menangani Papua agar tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Brigjen Putu sendiri adalah sosok pemimpin yang dikenal sangat mencintai Papua, mengayomi, dan melindungi rakyat Papua. Putu yang menjabat Kabinda Papua melalui mutasi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono pada 18 Juni 2020 merupakan sosok pemimpin yang merakyat.

Peristiwa gugurnya Brigjen Putu membuat rakyat Papua berduka cita. Terlebih Brigjen Putu melakukan tugas di Beoga Puncak, bahkan turun langsung ke lapangan, untuk memulihkan keamanan setelah gangguan keamanan kepada masyarakat di Beoga. Dengan demikian, Brigjen Putu gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa pembela persatuan kesatuan Indonesia.

Gugurnya Brigjen Putu juga menambah panjang jumlah korban akibat kebrutalan KKB. KKB kerap memancing kemarahan pemerintah dengan aksi teror terhadap rakyat Papua, mereka mengganggu stabilitas keamanan di Papua demi agenda Papua merdeka. Langkah yang sangat picik.

Saya sepakat dengan pendapat mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purnawirawan) A.M Hendropriyono yang diutarakan pada 2019 lalu. Menurut Hendro, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hendro menilai OPM pemberontak.

Untuk itu, Hendro meminta OPM harus masuk dalam daftar teroris internasional. Apalagi selama ini pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM. Artinya, OPM bukan KKB dan berganti menjadi teroris. Jika OPM kriminal biasa, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian.

Menanggapi pernyataan Hendro, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah bakal mengkajinya. Usulan Hendro akan dibahas dalam rapat antar kementerian terkait langkah pemerintah menyelesaikan persoalan di Papua.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jika melihat pengertian dari terorisme, maka KKB memang layak disebut sebagai teroris.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengusulkan hal yang sama dengan Hendropriyono. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 22 Maret 2021 menyatakan aksi kekejaman OPM layak dikategorikan atau disejajarkan dengan aksi teror. OPM seharusnya dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan menebar ketakutan di masyarakat.

Brigjen Putu saya harap menjadi korban terakhir kekerasan OPM. Cukup sudah OPM menumbalkan putra-putri bangsa ini di tanah Papua. Saya yakin pemerintah akan bertindak tepat dan tegas untuk menyelamatkan Bumi Cenderawasih yang masih menjadi madu manis dan diincar kelompok tertentu agar lepas dari NKRI. Semoga rakyat Papua semakin cerdas dan tidak terhasut OPM dan semoga OPM segera ditetapkan sebagai teroris internasional.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro kembali diperpanjang selama 14 haru mulai 20 April hingga 3 Mei mendatang. Pemberlakuan ini mendapat dukungan publik karena merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan laju penularan covid-19 di Indonesia.

Dalam PPKM Skala Mikro yang keenam ini, pemerintah memperluas wilayah yang memberlakukan pembatasan kegiatan menjadi 25 provinsi.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, melanjutkan perpanjangan PPKM mikro yaitu yang tahap keenam tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2021.

Dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah juga memperluas cakupan wilayah. Dimana terdapat lima provinsi baru yang menerapkan PPKM mikro jilid 6, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat.

Dengan demikian, total ada 25 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro. Adapun 20 provinsi lainnya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kemudian Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau dan Papua.

Pemerintah juga berharap, agar kebijakan ini dapat semakin menekan laju penularan Covid-19. Airlangga juga mengklaim, bahwa selama pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah menunjukkan perbaikan, yakni dengan adanya penurunan kasus.

Airlangga juga menuturkan, bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia per 18 April sebesar 6,6 persen, menurun dibanding Februari lalu yang mencapai 16 persen.

Sementara, kasus positif atau positivity rate saat ini berada di angka 11,2 persen, menurun dibandingkan kasus positif pada Februari lalu yang mencapai 29,42 persen.

Bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit rata-rata berada di angka 34-35 persen, tidak lebih dari 60 persen.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga diri dengan tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Menkes juga meminta masyarakat untuk mentaati aturan PPKM.

Meski kebijakan PPKM skala mikro dan program vaksinasi massal telah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit di Indonesia.

Dirinya mengatakan, jika protokol kesehatan dan aturan PPKM mikro ditegakkan secara disiplin, maka diharapkan selama bulan ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, penyebaran Covid-19 masih bisa ditekan dengan optimal.

Tentu saja kita tidak ingin Indonesia mengalami hal yang terjadi seperti di India dimana saat ini kasus terkonfirmasi di sana sangat tinggi. Menkes menjelaskan bahwa apa yang terjadi di India disebabkan karena mutasi virus dan masyarakat yang mulai lengah terhadap penerapan protokol kesehatan.

Pada kesempatan berbeda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di semua wilayah kabupaten/kota di Banten hingga 18 Mei 2021 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Banten Nomor 443/kep.97-Huk/2021.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menilai, perpanjangan PPKM mikro dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19, terutama saat peringatan hari raya idulfitri pada pertengahan Mei 2021.
Wahidin mengakui, bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi setiap minggunya dimana koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI akan terus dijalin. Selain itu dirinya juga meminta kepada Bupati/Wali Kota untuk mengatur PPKM berbasis mikro hingga tingkat RT dan RW khususnya saat perayaan Lebaran besok, sehingga di musim lebaran nanti, angka penyebaran Covid-19 tidak tinggi.

Kalau kondisi sedang tidak pandemi, tentu saja mudik bermanfaat untuk menjaga silaturahmi. Tetapi karena pandemi belum berakhir, mudik dinilai banyak mudaratnya bagi yang mudik dan keluarga yang dikunjungi di kampung halaman.

Pemberlakuan ini tentu saja akan membatasi aktifitas transportasi masa baik darat, laut maupun udara. Tentu saja kita harus menahan diri untuk tidak mudik pada tahun ini. Langkah ini memang harus diupayakan demi kemaslahatan bersama, sehingga sebagai pengganti mudik, tentu saja kita bisa menggantinya dengan melakukan silaturahim secara daring atau virtual.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Aksi peringatan Mayday 1 Mei 2021 yang jatuh pada Sabtu pekan ini haruslah tidak disertai aksi turun ke Jalan. Pasalnya, aksi buruh 1 Mei masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga rentan menimbulkan cluster baru Covid-19.

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai MayDay atau sering disebut sebagai hari Buruh. Pada tanggal tersebut para buruh akan menghentikan kinerjanya dan melakukan aksi turun ke jalan.

Aksi ini terkadang diwarnai oleh sweeping dari sesama buruh, dan mengancam buruh yang tengah bekerja untuk ikut ke jalan. Alhasil, alih alih menyuarakan uneg-uneg, para peserta aksi justru asik main hape dan melihat pentolan-pentolannya berorasi diatas bak terbuka.

Hal seperti ini justru membuat banyak industri yang kinerjanya menurun, seperti contohnya industri di sektor padat karya, dimana aksi demo membuat pabrik tidak bisa berproduksi secara maksimal.

Sementara itu, puluhan ribu buruh hendak berenana menggelar aksi demo untuk memperingati May Day pada 1 Mei mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyebut, buruh bakal membawa dua tuntutan.

Pertama, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
Buruh memintah beleid sapu jagat itu dicabut, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan yang isinya diduga banyak merugikan para pekerja. Permintaan ini merupakan tuntutan lanjutan sejak UU Cipta Kerja disahkan pada tahun lalu.

Di samping mengangkat isu undang-undang sapu jagat, buruh juga bakal menyuarakan pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK 2021. Aksi ini akan digelar di 24 provinsi secara serentak dan melibatkan buruh dari 3000 pabrik.
Tentu saja di negara demokratis, menyampaikan pendapat dengan aksi demonstrasi merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan.

Namun, aksi demo sepertinya tidak etis jika dilakukan pada saat pandemi belum berakhir, apalagi di tengah bulan puasa dimana banyak orang menahan lapar dan dahaga.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah secara tegas mengatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan turut melibatkan partisipasi LKS Tripartit, dimana anggotanya terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, hingga pemerintah.

Ida mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya akan memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dapat dibahas dalam forum tripartit.

Selain itu, terkait masalah pengupahan, RUU Cipta Kerja justru akan mengembalikan tujuan utama dari upah minimum sebagai jaring pengaman. Dalam regulasi tersebut juga akan diatur upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Sejauh ini, Ida menilai apa yang tertuang dalam UU Cipta Kerja sudah mengakomodasi seluruh tuntutan kelompok pekerja. Karenanya dirinya menganggap bahwa aksi turun ke jalan yang kerap dilakukan oleh buruh menjadi tidak relevan. Dirinya juga berharap, agar semua pihak dapat menelaah kembali poin-poin yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Sebelumnya Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai bahwa UU Ketenagakerjaan yang ada saat ini sudah usang karena terlalu lama belum direvisi. Padahal situasinya berbeda jauh dari 16 tahun silam saat payung hukum tersebut dibuat. Salah satu contoh, terkait jam kerja yang tidak sama lagi pada era digital saat ini dengan kantor formal pada umumnya.

Aksi demo buruh juga sebenarnya memang sesuatu yang usang, seakan demo buruh telah menjadi agenda tahunan bagi para buruh, ironinya ketika mereka beraksi, para elit buruh banyak yang melakukan sweeping dan mengajak buruh yang lain untuk turut serta dalam aksi, hasilnya tidak sedikit justru yang berangka demo sambil bercanda seakan tidak paham akan isu yang sedang diangkat.

Kalaupun ada yang ingin disampaikan, kenapa mesti ada demo dan melibatkan buruh yang mungkin tidak ngerti apa – apa. Apakah dengan semakin ramainya buruh maka semua buruh akan bahagia? Atau jangan – jangan cuma elite buruhnya saja yang merasa bahagia karena merasa superior diantara buruh yang lain.

Aksi demo dengan melakukan sweeping merupakan salah satu pemaksaan yang tentu saja tidak etis untuk dilakukan.

Pengerahan untuk aksi turun ke jalan, semestinya tidak perlu dilakukan secara paksa sehingga membuat pabrik berhenti beroperasi. Alih-alih menyampaikan aspirasi, justru malah mendatangkan mudharat.

Asosiasi Buruh sudah saatnya melakukan aksi yang elegan, agar tidak melulu turun ke jalan yang justru menambah macet jalanan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam, menyatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sudah memasuki tahap finalisasi.

Hamdam mengatakan bahwa Badan Otorita yang akan mengurus seluruh rencana pemindahan ibu kota juga telah siap dan tinggal penentuan calon Ketua Badan saja. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Bappenas telah menyatakan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan kapan saja, hal tersebut tergantung dari keputusan politik presiden.

Ia menambahkan, rancangan utama (master plan) dan rencana detail ruang ibu kota baru (detail plan) juga telah dirampungkan oleh Bappenas. Seluruh persyaratan untuk pemindahan ibu kota negara tinggal menunggu keputusan politik Kepala Negara dan pengesahan regulasi dari DPR.

“Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota baru sudah selesai dan telah masuk antrean program legalisasi nasional. Jadi prioritas untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Hamdam.

Rizieq Shihab didakwa telah membohongi publik dan sengaja membuat keonaran. Mantan pimpinan organisasi Front Pembela Islam (FPI) ini terancam hukuman maksimal berupa penjara selama 10 tahun. Sementara itu, mantan politisi partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai bahwa hukuman ini pantas diberikan karena dinilai mengancam penanganan penyebaran pandemi Covid-19.

“Yang dilakukan Rizieq Shihab adalah membohongi publik, tidak terjangkit dan tidak positif ternyata hasilnya positif, ini sebuah perbuatan yang bisa mengancam dalam penanggulangan Covid. Kebohongannya tersebut telah mengancam keberhasilan untuk tanggulangi Covid-19, jadi wajar dituntut maksimal,” kata Ferdinand.

Ferdinand mengatakan bahwa tindakan Rizieq yang telah membohongi publik ini sangat merugikan, terutama dalam upaya menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Maka bila ada data yang tidak akurat dan cenderung bohong maka tentu ini akan membuat dan mengancam kita untuk menanggulangi Covid,” kata Ferdinand.

Akibat tindakannya yang membohongi publik, mantan pimpinan FPI ini dijerat dengan tiga dakwaan alternatif, salah satunya dengan Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Yusuf Muhammad, pegiat media sosial mengatakan bahwa Rizieq Shihab bukanlah ulama yang di-kriminalisasi melainkan kriminal yang dianggap ulama.

Pernyataannya itu dapat dilihat dalam video berjudul ‘Yusuf Muhammad: Rizieq Itu Kriminal, Kok Dianggap Ulama’ yang ditayangkan kanal YouTube 2045 TV pada Sabtu, 24 April 2021.

Awalnya, Yusuf Muhammad menyinggung tuntutan hukum yang sedang dihadapi Rizieq saat ini.

Seperti diketahui, Rizieq tengah menjalani rangkaian persidangan terkait tiga kasus yakni, kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan dugaan pemalsuan hasil tes swab RS UMMI Bogor.

“Nah, terkait sidang berjilid-jilid Fizieq Shihab, ini kemudian banyak dari kalangan pendukungnya ini menuding bahsanya Rizieq ini merupakan ulama yang sengaja di-kriminalisasi, katanya,” ujar Yusuf Muhammad.

Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, lonjakan kasus klaster perkantoran di Jakarta naik karena kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) tidak diterapkan dengan baik.

“Yang terjadi tidak 50 persen WFH-WFO, malah mungkin mendekati 100 persen WFO (work from office),” ujar Dicky saat dihubungi melalui pesan suara, Minggu (25/4/2021). Dia mengatakan, dari pengamatan dan beberapa informan yang dia terima, di DKI Jakarta banyak perkantoran sudah menerapkan kebijakan bekerja dari kantor lebih banyak dari sebelumnya.

Dalih sudah divaksinasi membuat sejumlah kantor menerapkan bekerja penuh di kantor dan membuat lonjakan kasus terjadi lagi. “BUMN dan perkantoran pemerintah itu ada memang yang WFH, tapi tidak sampai 50 persen. Mungkin 10-20 persen saja,” kata dia.

Dia meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah dan swasta untuk bisa memahami bahwa pandemi Covid-19 di Jakarta masih belum terkendali.

Bukan lantaran ketika sudah divaksin, lantas semua karyawan atau pegawai dipaksa untuk bekerja dari kantor.

“Jadi yang namanya WFH itu bukan ketika sudah divaksin bisa masuk semuanya. Tetap saja WFH, ini terutama untuk pekerjanya bisa dari rumah, tidak diperlukan kehadiran kantor dan masuk kategori risiko tinggi ya (disarankan untuk) WFH,” ucap dia.

Dia meminta agar semua lembaga yang kini memulai WFO dengan kuota tinggi untuk melakukan evaluasi kembali. Mengingat kasus Covid-19 di Jakarta kembali merangkak naik.

Ketua KPK Firli Bahuri pada Kamis (11/3/2021) mengatakan per 1 Juni 2021, seluruh pegawai KPK akan beralih status menjadi ASN. Firli menjelaskan, ada 1.362 pegawai KPK yang akan mengikuti proses alih status menjadi ASN, dan sudah 1.031 yang sudah menjalani proses alih status tersebut. Masih ada sekitar 381 orang pegawai yang belum melaksanakan ujian dan masih menunggu proses alih status tersebut.

“Insyaallah pegawai KPK akan beralih menjadi ASN dan dilantik pada 1 Juni 2021 dengan semangat hari lahirnya Pancasila,” kata Firli

Firli mengatakan, KPK melakukan persiapan kerjasama dengan BKN pada Februari 2021, salah satunya terkait pelaksanaan asesmen bagi pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN. Asesmen tersebut sangat penting sebagai syarat menjadi seorang ASN, dan akan dilaksanakan pada Maret hingga April 2021.

Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (19/4/2021) bahwa lembaganya harus taat kepada hukum soal proses peralihan pegawai tersebut.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut imbas dari revisi UU KPK.

Selain itu, dalam Pasal 69C UU No. 19 Tahun 2019 disebut pada saat UU ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam jangka waktu dua tahun sejak 17 September 2019 sampai dengan 17 September 2021, KPK diberi waktu masa transisi untuk melakukan “bedol desa” alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Untuk mengimplementasikannya diperlukan peraturan teknis, yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Ghufron mengatakan diterbitkannya PP itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat mendukung karena pembuatannya juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kemudian pelaksanaan alih status juga bekerja sama dengan BKN, BKN “support” secara penuh untuk melakukan tes bahkan juga setelah ini tidak hanya selesai berstempel dari pegawai KPK ke pegawai ASN. Masih ada pembinaan diklat kemudian setelah itu adanya jabatan administrasi dan fungsional. Itu semua secara paralel kami laksanakan dan semua tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK tetapi juga bekerja sama dengan Kemenpan-RB, LAN, dan BKN,” katanya.

Pimpinan KPK sendiri telah berkomitmen bahwa semua pegawai KPK telah menjadi ASN pada 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. (*)

Pertemuan 61 Tokoh Papua Dengan Presiden
Pengamat politik Ireng Maulana mengapresiasi keberhasilan Ka Bin, Budi Gunawan (BG) dan jajarannya mempertemukan 61 tokoh Papua dengan presiden beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertemuan itu tak lepas dari peran Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga hadir dalam pertemuan yang dilakukan di Istana Negara tersebut.

Ireng menyatakan, biasanya porsi operasi senyap intelijen mengambil porsi yang lebih besar ketika entitas yang menghendaki instabilitas sudah menunjukkan permusuhan terhadap kehidupan negara.Misalnya, mengancam akan merdeka melalui aksi ikutannya, separatisme dan pemberontakan atau menggalang aktivitas-aktivitas yang bertujuan melemahkan keutuhan kesatuan bangsa, serta wibawa pemerintah di jatuhkan melalui delegitimasi kekuasaan. Namun, peristiwa politik beberapa waktu yang lalu yaitu pertemuan antara presiden bersama 61 tokoh papua memberikan tafsir lain jika kegiatan intelijen memasuki proses lain yang lebih terang-terangan.

Karena itu, dia mengapresiasi keberhasilan Budi Gunawan dan jajarannya mempertemukan 61 tokoh Papua dengan Jokowi beberapa waktu lalu. “Kita yakini daftar permintaan ini muncul sudah terlebih dahulu melalui perhitungan resiko dan skala ancaman yang berasal dari dari analisis intelijen,” ujar pengamat lulusan Master of Art in Political Science dari Lowa State University, Iowa, AS ini.

Papua Kondusif Dianggap Hasil Kerja Keras BIN
Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan kondisi keamanan di Papua pasca aksi teror mulai kondusif dan terkendali. Menurut dia, teror yang dilakukan satu hari jelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terjadi di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia belum mampu menggoyahkan sistem keamanan nasional.

Aksi tersebut, lanjut dia, telah diantisipasi dengan baik oleh aparat intelijen dan keamanan karena aksi tersebut sudah terpola, yakni setiap menjelang ulang tahun OPM pada 1 Desember selalu ada aksi yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dan mencari perhatian dunia. Terciptanya kondusifitas ini, tentu tidak terlepas dari peran Badan Intelijen Negara (BIN) yang berhasil dalam melakukan operasi cipta kondisi Papua aman dan damai, kata Karyono dalam keterangan tertulisnya.

Karyono menilai keberhasilan BIN dalam menciptakan kondisi keamanan negara tidak terlepas dari kepemimpinan Budi Gunawan (BG) sebagai orang nomor satu di lembaga yang menjadi mata dan telinga negara. “Terlepas suka atau tidak, sosoknya yang cool, cerdas dan berwibawa, BG telah berhasil membangun sinergi dengan institusi TNI dan Polri serta institusi lainnya untuk menciptakan situasi kemanan negara”, ujar Karyono.

Apresiasi Kinerja Intelijen Di Papua
Keberhasilan kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode tahun 2015 terkait pengacau bersenjata yang pertama adalah, mampu mengajak Din Minimi (Nurdin Ismail) pimpinan kelompok eks Gerakan Aceh Merdeka yang tersisa setelah perjanjian damai Helsinki, serta sekitar 120 orang anggotanya turun gunung. Publik memang percaya kalau TNI dan Polri mampu menumpas Din Minimi dan kelompoknya, namun langkah yang ditempuh oleh BIN dinilai sungguh sangat menyentuh. BIN dinilai telah membuang sistem penggunaan senjata untuk meredakan konflik.

BIN kemudian menyatakan institusinya sudah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani masalah-masalah di Papua, khususnya gerakan separatis dengan mengedepankan penyelesaian secara damai. Dampak positif dari pembentukan satuan tugas khusus itu pun langsung terlihat, awal 2016 sebanyak sepuluh anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan diri kembali ke tengah masyarakat.

Kembalinya anak buah Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Papua ini tentu saja tidak terlepas dari peran yang dimainkan BIN yang saat itu dibawah kepempimpinan Bang Yos. Kesepuluh anggota TPN OPM itu yakni, Teranus Enumbi, Yandu Enumbi, Telak Kogoya, Tendison Enumbi, Paindin Enumbi, Yakingga Enumbi, Berenggup Enumbi, Kopinggup Enumbi, Lendi Enumbi, dan Tendiron Enumbi. Mereka kemudian diajak jalan-jalan ke Jakarta, selain bertemu dengan Kepala BIN di kantornya kesepuluh orang tersebut juga diajak mengunjungi sejumlah tempat wisata.

Berita terbaru yang diyakini tidak terlepas dari hasil kerja BIN melalui suatu operasi yang tertutup adalah pernyataan dari ratusan anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menandatangani pernyataan sikap kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan sikap kembali ke pangkuan RI dibacakan Boni Telengge, bertepatan dengan puncak peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 di Lapangan Roh Kudus, Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. (*)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWRI, Supriyanto Jagad menyatakan untuk menyampaikan pesan pesan pembangunan di Papua perlu diperkuat secara bersama – sama  baik pihak antar organ media seperti PWRI, PWI, AJI kemudian tokoh pemuda dan masyarakat dengan mengedukasi masyarakat secara baik dan terukur.

Media, kata Supriyanto, memiliki peran penting dalam pembangunan baik di Papua maupun luar Papua. Hal ini sebagai bagian dari edukasi dan literasi yang harus dilakukan di era digital.

Dikatakannya, selain literasi dan edukasi, peran aktif media juga sangat penting dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Kontrol yang dimaksudkan adalah cek and balance.

“Setiap persoalan yang menyangkut soal Papua harus di lakukan secara bersama – sama baik TNI/Polri, media, tokoh masyarakat, tokoh adat,” ujar Supriyanto.

Lanjutnya, mengawasi keuangan itu bukan ranahnya media, tetapi bagaimana menjadi kontrol terhadap penggunaannya sebagai tanggung jawab mengawal implementasi dari dana atau anggaran terhadap Otsus Papua maupun lainnya.

“PWRI sudah mengawali dengan memberikan edukasi – edukasi melalui perwakilan – perwakilan kami baik Orang Asli Papua (OAP) maupun diluar Papua,,” ucapnya.

Sementara itu, Saiful SH. alias Bedjo, tokoh masyarakat yang juga pegiat ekonomi dan bisnis menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan peningkatan kwalitas manusia dan kebutuhan nya secara bertahap. Di dalam prosesnya pembangunan berkelanjutan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia Iptek.

Setidaknya, kata Saiful, ada dua peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua, pertama media, masyarakat harus menjadi garda depan dalam mendorong dan memberikan informasi tentang Otsus dan program pembangunan di Papua kepada publik.

“Seluruh pihak baik media, tokoh masyarakat, tokoh pemuda memiliki peran penting dalam hal keberlanjutan pembangunan di Papua, diantaranya dengan tidak memberitakan yang tidak sesuai fakta, kemudan tidak menyebarkan hoaks bagi masyarakat,” ucapnya. 

Senada Inggar Saputra, tokoh pemuda Jakarta mengapresiasi pembangunan yang digagas Pemerintah di Papua.  Oleh sebab itu perlu dukungan semua pihak agar tetep berlanjut dengan mengedepankan nilai-nilai kedaulatan NKRI. [