Oleh : Zakaria )*

Di DKI Jakarta, terjadi kenaikan jumlah pasien corona dari klaster perkantoran. Hal ini sangat miris, karena menunjukkan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Seharusnya kita tetap tertib dan menaatinya, agar terhindar dari ganasnya corona.

Saat awal pandemi, perkantoran sempat di-off kan untuk sementara waktu. Namun ketika PSBB dimulai, kantor dibuka kembali. Pembukaannya tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pegawai masuk secara bergiliran agar tidak menyebabkan kerumunan. Semua ini demi keselamatan bersama dari bahaya corona.

Namun sayangnya beberapa minggu ini klaster corona baru dari perkantoran terbentuk kembali. Menurut data dari Tim Satgas Covid-19, pasien covid di wilayah DKI Jakarta naik 2 kali lipat, dari klaster perkantoran. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat ada setidaknya 177 kantor yang jadi klaster coron baru.

Pandu Riono, epidemiolog dari FKM UI menyatakan bahwa jangan ada euforia pasca vaksinasi corona di masyarakat. Persepsi bahwa pasca diinjeksi vaksin akan 100% bebas dari serangan virus covid-19 adalah salah besar. Dalam artian, setelah disuntik jangan langsung lepas masker, karena pandemi masih berjalan sehingga kita masih harus waspada.

Pandu menambahkan, edukasi tentang vaksinasi di masyarakat memang kurang, karena vaksinasi sebenarnya untuk pencegahan gejala berat corona, agar tidak dirawat di RS karena covid parah. Vaksinasi bukan untuk kekebalan, tetapi menurunkan risiko untuk mengalami kematian karena corona.

Hal ini menjadi pengingat bahwa masih ada pihak yang lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat pasca vaksinasi. Selain masih harus disiplin menjaga imunitas tubuh, pegawai yang telah divaksinasi (baik dari jalur vaksinasi nasional atau mandiri), masih harus mematuhi protokol kesehatan lainnya. Ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Masalahnya, ada yang memakai masker saat di perjalanan lalu melepasnya ketika sampai di kantor. Padahal di kantor masih beresiko terjadi penularan corona, karena menurut penelitian WHO, virus covid-19 bisa menular dari udara yang kotor dan pengap. Sementara di kantor ada AC yang kita tidak tahu bersih atau tidak, dan berpotensi menyebarkan virus dari rekan kerja yang OTG.

Selain rajin mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, benda yang sering dipegang oleh banyak pekerja di kantor juga harus sering disemprot cairan disinfektan. Misalnya handle pintu, tombol lift, meja dalam kubikel, dll. Jika perlu, tiap orang membawa botol kecil berisi cairan disinfektan sendiri, sehingga lebih higienis.

Klaster corona juga bisa terbentuk di kantin kantor, karena saat makan bersama, semua pasti melepas masker. Agar aman dari OTG yang gejalanya tidak tampak, maka lebih baik kita membawa bekal makanan sendiri (saat bukan di bulan Ramadhan). Membawa makanan dan alat makan sendiri membuat kita aman dari droplet virus yang tak kasat mata.

Mengapa klaster perkantoran wajib dikendalikan agar jadi 0%? Karena klaster ini bahaya, bisa menyebabkan klaster keluarga. Jika ayah sebagai pencari nafkah utama tertular dari kantor, maka istri dan anak-anaknya bisa terinfeksi viris covid-19 juga. Maka penyebaran corona tidak akan pernah usai karena tiap hari ada pasien baru.

Perkantoran yang sudah terkena klaster wajib ditutup selama 14 hari dan disemprot disinfektan. Sehingga pegawai benar-benar aman saat akan masuk kerja. Sementara itu, mereka bisa work from home sehingga kinerja tetap terjaga.

Jangan lengah sedikitpun menghadapi corona. Cegah meluasnya klaster perkantoran dengan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, dan wajib pakai masker walau ada di dalam kantor. Rajinlah cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan jangan sentuh rekan kerja untuk sementara untuk menjaga jarak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis Papua (KSP) makin mengganas, karena melakukan serentetan tindak kejahatan yang sampai mengancam nyawa orang lain. Kekejian KKB membuatnya pantas untuk dibasmi, tujuannya agar masyarakat Papua bisa melangsungkan hidup dengan aman tanpa teror. Aparat bekerja keras untuk mencari sisa anggota KSP, agar mereka musnah dari Bumi Cendrawasih.

KSP adalah personel penjaga di bawah perintah OPM (organisasi Papua Merdeka). Mereka bertugas untuk mensukseskan cita-cita OPM, demi kejayaan Papua Barat. Keinginan gila mereka untuk memerdekakan Papua berubah menjadi ambisi berbisa, sehingga KKB berubah seperti monster yang mengerikan dan mengerahkan segala cara agar Republik Federal Papua Barat berdiri dan lepas dari Indonesia.

Salah satu korban kekejian KSP adalah Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, Kepala BIN Daerah Papua. Saat melintas dengan sepeda motor di Kampung Dambet, Distrik Beoga, ia ditembak oleh anggota KKB. Pada baku tembak itu, anggotanya selamat, sementara Brigjen Putu kehilangan nyawa, tepat pada pukul 15:30 WITA.

Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata di bawah perintah Lekagak Telengan. Saat ini jenazah alm Brigjen Putu masih berada di Beoga dan rencananya baru besok akan dibawa ke Timika.

Meninggalnya Brigjen Putu membuat masyarakat geram, karena KKB berani menembak aparat. Mereka terbukti berani melawan aparat, dan sudah berkali-kali terjadi. Mereka juga pernah baku tembak dengan anggota TNI dan Polri. Sehingga wajib dibinasakan, karena sudah melanggar peraturan dan tidak menghormati mereka sebagai aparat.

KSP sudah bertindak di luar batas dengan menembak anggota BIN. Untuk apa mereka menyerang duluan? Sepertinya KSP sudah paranoid dengan semua aparat negara, baik dari BIN, Polri, maupun TNI. Sehingga memilih untuk menembak terlebih dahulu daripada tertangkap.

Bisa jadi bagi KSP, aparat adalah representasi dari pemerintah Indonesia, sehingga wajib diserang terlebih dahulu. Jika mereka berpikiran seperti itu, maka sudah jelas otaknya error. Karena tugas aparat adalah menjaga kedaulatan negara dan ketertiban di suatu wilayah. Namun malah diancam sampai terenggut nyawanya.

Ketika ada aparat yang jadi korban, maka pemberantasan KSP dilakukan lebih gencar lagi. Jangan sampai kejadian ini berulang sehingga mengancam nyawa mereka. Aparat adalah penjaga rakyat dan tugasnya sangat mulia. Sehingga KSP harus dibinasakan, agar tidak ada lagi aparat yang berkorban nyawa.

Bukan kali ini saja KSP melakukan tindak kejahatan. Masyarakat sipil juga jadi korban dari kekejaman mereka. Beberapa saat lalu mereka menembak 2 orang guru di Kabupaten Puncak, juga melemparkan timah panas ke seorang murid SMA. Alasannya, guru dan murid dicurigai sebagai intelijen, padahal kenyataannya adalah warga sipil biasa.

Selain itu, KSP juga ketahuan memperkosa gadis-gadis di wilayah Kabupaten Puncak, Beoga. Sudah terlalu panjang daftar kejahatan yang dilakukan oleh KKB. Sehingga bisa dijerat pidana terorisme, UU nomor 15 tahun 2003. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Tugiman, pengamat sosial politik dari Universitas Pasundan Bandung.

Jika KSP dinyatakan sebagai teroris, maka akan ada bantuan dari Densus 88 untuk pemberantasannya. Sehingga mereka bisa merancang strategi untuk penangkapannya dan diharap bisa 100% dicokok. KSP akan musnah dari Bumi Cendrawasih dan tak lagi-lagi mengganggu ketenangan warga dan kinerja aparat.

Kebrutalan KSP sudah tidak dapat diampuni. Mereka patut diberantas hingga ke akarnya, karena sudah melakukan tindak kejahatan yang dosanya terlalu besar. Pengejaran anggota KKB terus dilakukan, agar mereka tidak lagi mengancam rakyat dan membawa korban selanjutnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di yogyakarta

JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada tahun 2021 ini tetap berlangsung secara abnormal ditengah pandemi Covid-19 pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Meski sebelumnya sempat ditunda bahwa pelaksanaan PON XX di Papua sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 yang menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah. Saat ini persiapan terus dikebut oleh Panitia Nasional PON di Papua dan Jakarta.

Untuk suksenya pelaksanaan PON XX di Papua tersebut sejumlah tokoh dan selebritis tanah air menyampaikan dukungannya untuk PON XX Papua. Seperti Andy Hendra Suryaka, Kepala Bandara Letung Kepulauan Anabas yang merupakan daerah terluar Pulau di NKRI itu mendukung penuh PON di Papua.

“Kami sebagai insan penerbangan mendukung penuh PON XX di Papua sebagai wujud koneksitas antar daerah dan persatuan dan kesatuan, Indonesia bisa Papua bisa,” ucap Andy saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).

Senada putri asli Papua, Meilanie Osok menyampaikan bahwa sudah sepantasnya Papua bangkit dan bersatu dibawah NKRI dimomen PON XX Papua.

“Torang bisa, Indonesia Maju,” ucap Meilanie.

Bonny Mandolang, JPKP Papua juga menyampaikan dukungannya secara penuh atas PON XX di Papua pada Oktober mendatang.

“Aman dan sukses, Torang Bisa, NKRI,” ucap Bonny.

Sekretaris Jenderal PWRI, Supriyanto Jagad menegaskan tanah Papua yang diberkahi sumber daya alam agar perlu dijaga dan tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan NKRI.

Oleh karenanya kata Supriyanto dengan momen PON XX di Papua sudah selayaknya bumi cendrawasih maju ekonomi nya, maju masyarakatnya atau sumber daya manusianya.

Tak hanya mereka sejumlah selebriti tanah air senior sampai dengan jebolan kontes dangdut pun turut mendukung suksesnya PON di Papua seperti Ike Nurjanah, Risty Tagor, Dedy Dukun, Dul Djaelani, Lia Pecut, Sandy Pas Band, Rizal Jibran dan lainnya yang terangkum dalam video podcasts di akun kanal YouTube ICF TV dan SMI TV. []

Oleh : Firza Ahmad )*

Bekas Sekretaris Umum FPI Munarman akhirnya ditangkap polisi karena terlibat terorisme pada selasa (27/4). Aksi Polisi ini dianggap sudah tepat sebagai bentuk implementasi pemberantasan paham radikal dan teror.

Eks Sekretaris Umum (sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman, telah diamankan oleh pihak kepolisian, ditangkapnya Munarman tersebut rupanya terkait dengan tindak pidana terorisme. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kapolsek Tanah Abang, AKBP Singgih Hermawan.

Sebelumnya Munarman sempat muncul ketika ada temuan benda yang mencurigakan, benda tersebut bertuliskan ‘FPI Munarman’ ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok Jawa Barat.

Benda mencurigakan tersebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan, tim gegana dikerahkan untuk langsung bergerak cepat ke lokasi dan melakukan pengecekan.

Munarman berkilah. Ia mengatakan tidak berkaitan dengan benda mencurigakan yang bertuliskan ‘FPI Munarman’.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menuturkan, bahwa mantan Sekum FPI tersebut ditangkap sebagai seorang tersangka atas dugaan keterlibatan tindak pidana terorisme.

Ia menuturkan, bahwa saat ini Polres Jakarta Pusat dibantu aparat TNI tengah memberikan bantuan pengamanan terhadap tim Densus 88 yang tengah melakukan penggeledahan di sekitar markas FPI yang berada di Petamburan.

Sementara itu, Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, mantan Sekretaris umum FPI tersebut akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

Ramadhan menjelaskan, alasan ditangkapnya Munarman adalah karena dugaan keterlibatan kasus Baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Selain itu, Munarman juga terlibat dalam kasus Baiat di Makassar dan Medan.

Dirinya melanjutkan, pihak kepolisian juga telah mengungkap sejumlah barang bukti berupa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror di bekas markas FPI.

Penggeledahan ini dilakukan berkaitan dengan penangkapan eks Sekretaris Umum FPI Munarman terkait dengan kasus kegiatan baiat kepada Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar dan Medan.

Dalam kesempatan konferensi pers, Ramadhan mengatakan bahwa pihak kepolisian menemukan beberapa tabung berisi serbuk yang dimasukkan dalam botol, dimana serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. Kemudian ditemukan pula beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP (triacetone triperoxide).

Pihak Kepolisian juga mengatakan bahwa TATP merupakan bahan kimia yang sangat mudah terbakar. Bahan peledak yang menggunakan cairan kimia tersebut tergolong sebagai “high explosive” atau berdaya ledak tinggi.

Ramadhan menilai, temuan sejumlah bahan peledak ini mirip dengan barang bukti yang disita ketika polisi melakukan penangkapan teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahan peledak tersebut nantinya akan didalami oleh penyidik dari Densus 88 Polri.

Selain bahan-bahan peledak, eks markas FPI tersebut juga didapati menyimpan beberapa atribut organisasi masyarakat, lalu ada pula sejumlah dokumen.

Pihak kepolisian juga telah membawa tiga kotak berwarna putih berukuran besar untuk kemudian dibawa dari Sekretariat Markas FPI dengan menggunakan sebuah minibus menuju Mabes Polri. Sejumlah aparat kepolisian pun terlihat mengawalnya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Munarman diduga telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Sebelumnya, pada awal Februari 2021 lalu, pihak kepolisian telah mengatakan, jika Munarman terbukti terlibat dalam pembaiatan massal kepada ISIS, maka jangan harap Munarman bisa lari dari hukum.

Dugaan keterlibatan Munarman juga diperkuat oleh salah satu terduga teroris dari Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang juga merupakan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Aulia mengatakan, bahwa ada pimpinan FPI pusat yang hadir dalam baiat massal kepada ISIS.

Ahmad mengatakan, dirinya berbaiat kepada Daulatul Islam memimpin Daulatul Islam Abu Bakar Al Baghdadi. Saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015 dirinya berbaiat pada saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI.

Ia mengaku, bahwa baiat massal ini dilaksanakan di Markas FPI yang berada di Makassar Sulawesi Selatan. Dirinya juga mengklaim bahwa Munarman hadir pada pembaiatan masal tersebut.

Keputusan untuk menangkap Munarman tentu keputusan yang tepat, apalagi setelah adanya pengakuan dari eks anggota FPI dan telah ditemukannya bahan peledak di markas eks FPI.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Eno Rahmawati )*

Pemerintah terus mendorong perusahaan agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Pasalnya, Pemerintah telah memberikan banyak insentif bagi dunia usaha, sehingga pembayaran THR sesuai jadwal diharapkan dapat menjaga daya tahan perekonomian rakyat.

THR (Tunjangan Hari Raya) merupakan hak bagi setiap karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan di Indonesia, tak terkecuali untuk karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) atau karyawan kontrak.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada perusahaan di Jawa Timur untuk tidak mencicil pembayaran THR. Dirinya meminta perusahaan untuk jujur apabila tidak mampu membayar THR sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur akan membahas dengan pekerja secara terbuka.

Keadaan pandemi Covid-19 tentu membuat perusahaan terpukul. Meski demikian, perusahaan harus tetap transparan terhadap pegawainya. Dirinya juga menegaskan, bahwa THR harus dibayarkan pada minggu terakhir bulan Ramadhan atau satu minggu sebelum hari raya.

Sementara itu, pemerintah pusat juga mendorong kepada perusahaan swasta untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menuturkan, bahwa perusahaan harus membayar THR karena pemerintah telah memfasilitasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk perusahaan. Selain itu, terjadi pula kenaikan penjualan kendaraan hingga 143 persen pada bulan Maret.

Tak hanya itu, menurutnya, PPN yang ditanggung oleh pemerintah selama pandemi menyebabkan kenaikan penjualan oleh masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 10%, menengah 20% dan tinggi 10%.

Airlangga mengatakan bahwa penyaluran THR merupakan salah satu siasat penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Seperti diketahui, konsumsi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang sempat minus di sepanjang 2020 lalu.

Pemerintah tentu memiliki alasan tersendiri mengapa THR sudah semestinya dibayarkan secara tepat waktu oleh perusahaan kepada karyawan. Airlangga menyebutkan, sejumlah insentif untuk kemudahan usaha telah diberikan sebaga stimulus pandemi sejak tahun lalu. Hal ini menurutnya sudah semestinya membantu keuangan perusahaan dan kemampuan untuk membayar THR.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat konferensi pers daring mengatakan, bahwa jadwal pencairan THR 2021 untuk pekerja swasta paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Aturan pemberian THR bagi pekerja dan buruh tersebut, tertuang dalam surat edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Dalam aturan tersebut, Ida meminta agar THR 2021 wajib dibayarkan secara penuh kepada pekerja dan buruh. Sebab, pada tahun 2020, pengusaha telah diberi kelonggaran pemberian THR dengan alasan kelangsungan usaha. Ida menilai, kini ekonomi sudah lebih membaik, maka THR wajib dibayar penuh.

Berikut ini adalah ketentuan besaran THR tahun 2021.

  1. THR harus diberikan kepada semua pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
  2. Besaran THR juga tergantung dari masa kerjanya, misalnya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah.
  3. Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan.
  4. Lalu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
  5. Jika tidak bisa memberikan THR kepada karyawan, maka pengusaha akan dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Besaran denda adalah 5% dari total THR yang harus dibayarkan.
  6. Untuk sanksi administratif, Ida menjelaskan bagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja dalam waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari keagamaan, akan dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2
  7. Bentuk sanksi bisa berupa teguran, tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi.

THR merupakan bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap hak karyawan, sehingga pemberian tunjangan tersebut tentu saja wajib dilakukan mengingat situasi ekonomi sudah kian membaik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia kembali bergulir menjadi isu yang hangat dalam beberapa pekan terakhir. Setelah rencana tersebut sempat simpang siur pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tahun ini rencana pembangunan IKN mulai kembali digerakan.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, groundbeaking pembangunan IKN akan dilakukan pada tahun 2021 ini, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Istana Negara yang baru. Hal tersebut menimbulkan beragam komentar dari masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang melesu akibat pandemi Covid-19. Pembangunan IKN yang tentu memakan biaya tidak sedikit menjadi hal yang perlu dipertanyakan secara objektif.

Staf Khusus (stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang.

“Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” pungkasnya.

Kemenag Kabupaten Bogor mengatakan jika pesantren milik Rizieq Shihab, Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, belum terdaftar di Kementrian Agama Kabupaten Bogor.

Diketahui, dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor 13 November 2020 lalu.

Hal ini disampaikan Sihabudin, Kasi Pendidikan dan Ponpes Kementerian Agama Kabupaten Bogor, ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (26/4).

Awalnya jaksa menanyakan kepada Sihabudin terkait dengan perizinan berdirinya pondok pesantren di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia pun menjawab, ponpes harus terdaftar dan harus punya legalitas.

“Ponpes bisa diizinkan terkait dengan tadi administrasi, kedua juga tadi ada pemenuhan kelembagaan ada pimpinan ponpes, ada sanksi minimal 15, ada asrama, ada kitab yang dikaji, ada masjid,” ujar Sihabudin

Berbagai penembakan yang dialami oleh Apkam di Puncak Jaya semakin menambah daftar panjang aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/OPM. Kelompok civil society berpendapat bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi dan bukan melalui pendekatan hard method.

Menyikapi hal tersebut, Anggota MPR RI, Yan Permenas Mandenas, mengatakan bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Yan mengatakan, beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya, juga sangat berharap dialog akan menuntaskan permasalahan ini.

“Kalau di Aceh berhasil, kenapa di Papua tidak dilakukan pola yang sama. Saya pikir, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola itu dilakukan kembali. Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua. Dalam dialog itu, semua pihak terutama KKB akan menyepakati untuk tidak lagi melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Tinggal semua memiliki keinginan kuat dengan hati terbuka untuk melakukannya,” ujar Yan.

Ditempat terpisah, Pengamat resolusi konflik dari Universitas Parahyangan, I Nyoman Sudira, mempertanyakan kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Terutama, Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara. Dirinya menilai, selama ini kontribusi Benny Wenda tak terlihat bagi Papua. Dia juga mempertanyakan rekam jejak Benny Wenda di Papua.

“Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalah kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh,” ujar I Nyoman.

Peningkatan kasus COVID-19 di India yang sangat tinggi menjadi sorotan dunia. Hingga Selasa, (27/4/2021), tercatat ada 147,5 juta kasus COVID-19 di dunia, dan 17,3 juta terjadi di India.

Berdasarkan data Johns Hopkins University, India memang tak menempati posisi pertama kasus virus Corona tertinggi di dunia. Urutan pertama ditempati Amerika Serikat dengan 32,1 juta kasus. Namun, kasus harian COVID-19 di India telah tembus 350 ribu dan total kematian 3,1 juta kasus. Sementara di Amerika Serikat kasus harian sedang melandai ke level 30 ribu kasus per 25 April 2021.

Lonjakan kasus COVID-19 di dunia, terutama di India mendapat sorotan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dalam konferensi pers di awal pekan ini bahwa situasi di India sangat memilukan.

Tedros mengungkapkan bahwa WHO telah mengerahkan bantuan untuk India, termasuk peralatan penting, ribuan konsentrator oksigen, rumah sakit lapangan bergerak prefabrikasi, serta suplai laboratorium.

WHO juga mengirim lebih dari 2.600 staf untuk mendukung respon di lapangan, memberikan dukungan pengawasan, saran teknis, dan upaya vaksinasi COVID-19.

Di Indonesia, kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di India juga ikut meningkat. Utamanya usai diketahui ada 127 warga negara India masuk ke Indonesia menggunakan pesawat charter pada Rabu (21/4/ 2021). Hasil tes PCR terhadap WNA tersebut menunjukkan, 12 orang di antaranya positif COVID-19.

“Dari 127 WN India yang dilakukan tes COVID-19 sudah semua. Sampai saat ini, sudah 12 penumpang di antaranya positif COVID-19,” kata Menkes, Budi Gunadi Sadikin pada Jumat (23/4/2021).

Tindak lanjut dari temuan tersebut dilakukan karantina dan pengurutan genom guna mengetahui ada tidaknya varian baru lain virus Corona di Indonesia dan tengah menunggu hasil. Sementara 32 orang lainnya dipulangkan pada 25 April 2021 dini hari.
Dalam keterangan pers di Kantor Presiden pada Senin (26/4/ 2021), Menkes Budi mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari kondisi pandemi COVID-19 di India. Menurutnya, melonjaknya kasus COVID-19 di India disebabkan dua hal utama.

Pertama, adalah mutasi baru yang masuk B117 dan ada mutasi lokal B1617 di sana.
Kedua, adalah tidak konsistennya menjalankan prokes.

Jadi karena merasa jumlah kasusnya sudah turun dan vaksinasi di India itu tinggi dan cepat sekali, sehingga menjadi lengah, lalai, dan tidak waspada, oleh karena masyarakat harus waspada.

Menkes Budi juga mengatakan varian COVID-19 di India sudah ditemukan di Indonesia. Ada 10 orang di Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan telah terinfeksi.

Hal sama dikatakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi M.Epid pada Selasa (27/4/2021) bahwa varian baru yang menginfeksi 10 orang di Indonesia adalah B117.

“Semua yang positif terinfeksi varian virus Corona B117 sudah di genom sekuensing, dan saat ini semua sudah negatif,” kata Nadia.

“Antisipasi ke depan di mana ada 6 dari 10 kasus itu transmisi lokal maka spesimen positif yang digenom sekuensing diperbanyak,”.

Nadia meminta seluruh masyarakat tetap disiplin prokes. Pastikan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito pada Selasa, (27/4/2021) mengatakan tes genom ke-12 WNA India positif Corona belum selesai.

Pemeriksaan whole genome sequencing digunakan untuk mendeteksi jenis varian virus Corona. Langkah ini diperlukan mengingat beberapa varian virus Corona tengah menyebar di India, seperti B117 yang juga sudah terdeteksi di Indonesia, kemudian varian lokal B1617.

Di waktu yang sama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Tjandra Yoga Aditama pada Selasa (27/4/2021) menjelaskan mengenai sejumlah varian virus Corona yang menyebar di India. Bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kenaikan kasus COVID-19 di India.

“India sudah melaporkan adanya jenis Variant of Concern (VOC), yang sudah dikenal luas,”.
Varian, B.1.1.7 yang pertama kali dideteksi di Inggris pada 20 September 2020 dan kini sudah ada di 130 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Tjandra salah satu upaya yang dapat dilakukan guna membentengi negara dari kasus impor adalah pemeriksaan PCR ulang bagi pendatang setibanya di Indonesia.

“Perkembangan mutasi virus COVID-19 di India dan mungkin nanti juga di negara lain membuat kita harus terus waspada. Bila ada pesawat dari luar negeri, sebaiknya dilakukan pemeriksaan PCR setibanya di negara kita,”.

“Walaupun hasilnya negatif tetap harus dikarantina sesuai masa inkubasinya, dan kalau positif harus ditangani, diisolasi dan diperiksa whole genome sequencing-nya, sehingga dapat diantisipasi berbagai varian dan mutan baru COVID-19,” katanya.

Terkait langkah antisipasi menghadapi varian virus Corona yang ditemukan di India, epidemiolog, Masdalina Pane Selasa, (27/4/2021) menegaskan, karantina bagi para pelaku perjalanan dari negara tersebut harus 14 hari. Karantina tersebut berlaku untuk orang yang punya riwayat berkunjung dan transit di India, sebelum masuk ke Indonesia.

Prosedur karantina 14 hari ini pun tidak hanya berlaku dalam menghadapi varian virus Corona dari India, melainkan apapun jenis varian virusnya. Adapun varian virus Corona yang berkembang di India dan harus diwaspadai Indonesia, di antaranya B117 yang sudah terdeteksi di Indonesia, lalu varian lokal India B1617 yang hingga kini belum terdeteksi.

“Apapun jenis strain virus harus melalui karantina 14 hari. 14 hari, bukan 5 hari. Karena jangka waktu tersebut merupakan masa inkubasi terpanjang virus Sars-CoV-2 penyebab COVID-19,” kata Masdalina.

“Orang yang memiliki daya tahan tubuh baik, kadang pada hari ke-14 baru muncul gejala. Jadi, setelah satu kali dites PCR di pintu masuk kedatangan, seperti airport, kemudian mereka masuk karantina, dan itu harus 14 hari.”

“Selain itu penghentian sementara visa dari India. Itu adalah tahapan yang diakukan, walaupun terlambat. Kenapa terlambat? Kalau kita lihat, Hong Kong, Singapura sudah beberapa pekan lalu menghentikan visa (India),” kata Masdalina.

Sementara itu, guna mengantisipasi penularan virus Corona yang lebih luas, epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman juga mengatakan agar lebih disiplin menegakkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) dan 3T (testing, tracing, treatment).

Pesan penting masuknya varian baru virus Corona ke Indonesia adalah perlunya pemerintah melakukan pengetatan pintu masuk.

Dicky menyarankan untuk orang yang memasuki Indonesia dari negara-negara dengan varian virus Corona baru yang berpotensi berbahaya seperti India, Afrika Selatan, Brasil agar masa karantina lebih dari 14 hari. (*)

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat hari ini menghadapi sidang perdana agenda pembacaan surat dakwaan atas kasus ujaran kebencian. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Iya benar Kamis 21 Januari sidang pembacaan dakwaan Jumhur Hidayat selaku aktivis KAMI yang menolak UU omnibus law Cipta Kerja,” ujar pengacara Jumhur, Nelson Nikodemus saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2021) malam.

Sidang rencananya dimulai pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Jumhur diketahui ditetapkan tersangka karena dugaan ujaran kebencian melalui akun Twitter pribadinya terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

Sebagai informasi, kepolisian menetapkan Jumhur dan Syahganda sebagai tersangka pada 14 Oktober 2020. Mereka dituding telah merencanakan untuk menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian berdasar SARA melalui Twitter. Hasutan tersebut kemudian dinilai menjadi pemicu terjadinya aksi anarkis saat unjuk rasa UU Cipta Kerja berlangsung.

Atas perbuatannya, Jumhur dan Syahganda disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.

Disisi lain, Elite PKB Abdul Kadir Karding menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bentukan Din Syamsuddin sebagai wadah bagi para tokoh yang kontra Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. KAMI dinilainya sebagai bagian dari dendam lama kepada Jokowi.

Menanggapi deklarasi KAMI beberapa waktu yang lalu dan dihadiri beberapa tokoh yang notabene sebenarnya sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat Pilpres, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini tidak siap kalah, dan tidak siap menang,” ujar Abdul Kadir Karding.

Karding pun menilai pembentukan KAMI dilakukan atas dasar kekecewaan hasil Pilpres 2019. Ini karena tokoh-tokoh yang ada di dalam KAMI merupakan tokoh-tokoh kontra Jokowi. Adapun yang hadir pada deklarasai KAMI di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani. “Kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu,” sebut Karding.

Sebelummnya, ada pernyataan yang mengatakan bahwa Gatot Nurmantyo dan KAMI Melempem, Kurang Gereget. Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo, yang memuji Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dipertanyakan. Pasalnya, pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut dipublikasikan setelah rekan-rekannya seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana ditahan Bareskrim Polri.

Director Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyampaikan bahwa Gatot Nurmantyo dan KAMI yang digadang menjadi simb
ol perlawanan kritis terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Di awal lantang memberi applause kepada para demonstran, tetapi belakangan tidak muncul pernyataaan atau pembelaan kepada para aktivis dan mahasiswa yang sudah turun ke jalan, bahkan berbalik badan,” tuturnya. (*)