Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus yang akan diperpanjang tahun 2021, menjadi sorotan publik. Pasalnya, dana otsus akan naik drastis menjadi 5,8 Trilyun rupiah. Sehingga pengawasannya akan diperketat, agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Penggunaan dana otsus harus optimal, agar bisa terserap demi kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Otsus adalah program khusus untuk rakyat Papua yang dimulai sejak 2001. Program ini dibuat untuk mensejahterakan rakyat di Bumi Cendrawasih dan meratakan pembangunan di Indonesia Timur. Perpanjangan otsus terjadi tahun 2021 dan rakyat menantikan momen istimewa ini. Karena otsus jilid 2 diharapkan bisa memberi lebih banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dana otsus jilid 2 dianggarkan sebesar 5,8 Trilyun rupiah. Nominal ini jauh lebih besar daripada otsus jilid 1, karena ada inflasi dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, dana otsus juga dipergunakan untuk menyelenggarakan acara PON XX di Papua, yang tentu membutuhkan modal yang sangat besar. Sehingga kenaikan ini dapat dimaklumi.

Akan tetapi, dana otsus tidak diberikan begitu saja, karena ada pengawasan ketat dalam penggunannya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana otsus yang nominalnya naik drastis. Tugas ini akan diemban oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Mengapa perlu ada pengawasan? Bukannya tidak percaya, tetapi uang sebanyak itu bisa membuat oknum tergiur untuk menilepnya. Padahal otsus diberikan untuk rakyat, dan oknum petugas yang ingin korupsi sama saja dengan mencuri uang rakyat. Jangan sampai ada oknum yang berani KKN, karena sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri.

Mahfud melanjutkan, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 20 tahun 2020 sebagai realisasi Inpres nomor 9 tahun 2020. Kepres ini tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraa di Papua dan Papua Barat. Juga ada pembentukan tim hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana otsus.

Kepres ini dibuat karena tingkat korupsi di Papua masih cukup tinggi. Sehingga BPK dan KPK bekerja sama agar tidak ada lagi oknum yang berani menilep dana otsus. Jika ada yang nekat korupsi, maka bagaimana masa depan anak-anak Papua? Mereka bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa otsus, karena jatahnya dikurangi oleh koruptor yang licik.

Selain masalah korupsi, pembangunan di Papua dengan dana otsus juga masih terhalang oleh situasi keamanan. Seperti yang sudah kita ketahui, masih ada saja ancaman dari OPM dan KKB untuk menghalangi modernisasi Papua. Mungkin mereka takut hutan dan gunung yang jadi tempat sembunyi akan dijadikan infrastruktur, sehingga keberadaan mereka akan terungkap dan berakhir di bui.

Oleh karena itu, KKB akan diredifinisi jadi teroris. Sehingga pemerintah daerah Papua bisa menerjunkan Densus 88 antiteror untuk menangkap mereka. Jika KKB dan OPM sudah hancur, maka keamanan di Papua akan tercipta. Pembangunan bisa dilanjutkan karena tidak ada lagi kelompok separatis yang menghalang-halanginya. Penyerapan dana otsus akan makin maksimal.

Penggunaan dana otsus diharap akan lebih bisa terserap bagi seluruh rakyat. Konsentrasi pada otsus jilid 2 bukan membangun infrastruktur seperti gedung dan jembatan, tetapi untuk program-program dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Misalnya pemberian beasiswa yang lebih banyak, peminjaman modal usaha, pelatihan marketing, dll.

Otonomi khusus dibuat untuk seluruh rakyat Papua. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan prosedur. Begitu juga dengan pengawasannya, harus dengan ketat dan teliti, sehingga tidak ada celah untuk korupsi walau 1 rupiah pun. Dana otsus adalah amanat dari pemerintah untuk rakyat Papua, jangan sampai ada oknum nakal yang mengambilnya untuk kepentingan pribadi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengatur tentang ibu kota negara ada di Jakarta. Pemerintah tidak bisa serta merta memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebelum ada perubahan UU tersebut.

Menyikapi hal tersebut, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“RUU IKN memang masuk Prolegnas Prioritas 2021. Namun, kami masih menunggu kelanjutan-nya,” ujar Guspardi.

Sementara itu, ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota merupakan sejarah baru bagi Indonesia.

“Bagi kita ini adalah pengamalan sejarah baru, mengganti dan memindahkan Ibu Kota, karena Amerika Serikat sebelumnya juga punya ibu kota yang baru. Pemindahan Ibu Kota ini sebenarnya sudah dalam tahap pembangunan, harapan pak Presiden itu bisa selesai pada tahun 2024” ucap Misbakhun.

“Berikutnya Jakarta akan menjadi Ibu Kota ekonomi, pemerintahnya saja pindah. Sama dengan Washington ke New York,” tambah Misbakhun.

Rizieq Shihab masih menjalani proses hukum akibat dari perbuatannya yang melawan beberapa aturan, seperti tidak mau karantina mandiri, mengundang massa, dan memalsukan hasil tes swab.

Persidangannya memang masih lama karena ia terjerat pasal berlapis. Masyarakat mendukung kelanjutan proses hukum Rizieq, agar ia benar-benar kapok dan tak lagi membuat kekacauan di Indonesia.

Dalam persidangan 28 April 2021, Ketua Forum Rakyat Padjajaran Bersatu (FRPB), Ahmad Suhadi, yang bersaksi dalam sidang Rizieq Shihab hari ini dicecar oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hapsoro.

Ketika dicecar, Ahmad mengaku baru membuat kelompok itu pada 30 November 2020, yaitu saat menggelar demo menolak Rizieq Shihab di Perumahan Mutiara Sentul The Nature, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Salah satu pendiri FRPB yang turut dihadirkan dalam sidang Rizieq Shihab, Ika Nurhakim, mengatakan organisasi itu dibuat untuk menanggapi pemberitaan Rizieq yang heboh di media sosial.

“Apakah setiap media massa heboh memberitakan sesuatu, kalian ikut tanggapi dengan buat organisasi semacam ini?” ujar hakim Hapsoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 28 April 2021.

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan penularan terutama pada klaster perkantoran. Kebijakan penutupan kantor pun dilakukan.

Penularan terjadi karena karyawan semakin abai dengan protokol kesehatan saat aktivitas di luar kantor seperti berbuka puasa bersama menjadi pemicunya.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Khadik Triyanto mengakui adanya lonjakan dari klaster perkantoran. Walaupun angka positif Covid – 19 yang diperoleh masih naik-turun.

Khadik menjelaskan kecenderungan naiknya angka positif Covid – 19 bukan di tempat kerja, tapi didapat dari luar kantor. Namun, secara kebetulan yang terkonfirmasi merupakan dari kalangan pekerja.

“Sanksi akan diberikan untuk perusahaan yang melanggar protokol kesehatan, bukan hanya dihentikan sementara unit usaha 3×24 jam juga sanksi administratif, tapi upaya kami terus dibina agar sadar,” katanya.

Meningkatnya Covid-19 di Jakarta tidak diiringi dengan penanganan yang baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI menilai negatif kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah sepekan terakhir. Kunjungan kerja itu terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ketahanan pangan.

“Lebih baik Pak Anies fokus bekerja di DKI Jakarta, mengingat jabatan beliau habis tahun depan namun belum ada satu pun janji beliau yang tuntas,” kata Wiliam melalui keterangan tertulis, Selasa (27/4/2021). William menilai kinerja yang baik sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memudahkan Anies menjadi calon presiden di tahun 2024.

Presiden Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pada Rabu (28/4/2021). Pengangkatan ini dilakukan usai perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Sebelumnya, pembentukan Kementerian Investasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil DPR Sufmi Dasco pada Jumat (9/4/2021).

Selain menyetujui pembentukan kementerian investasi, DPR RI juga merestui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Keputusan itu diambil setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Surat itu kemudian dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (8/4/2021).

Bahlil dipercaya menangani investasi di Indonesia sejak 23 Oktober 2019 lalu sebagai Kepala BKPM. Dibawah kepemimpinannya, capaian investasi terbilang cukup gemilang. Sepanjang 2020, realisasi investasi mencapai Rp826,3 triliun. Angka itu mencapai 101,1% dari target investasi tahun ini sebesar Rp817,2 triliun.

Sedangkan, realisasi investasi pada kuartal I 2021 sebesar Rp219,7 triliun, atau sekitar 25,66% dari target investasi tahun ini sebesar Rp856 triliun.

Angka itu tumbuh 2,3% secara kuartalan dibandingkan kuartal IV 2020 dan tumbuh 4,3% secara tahunan dari kuartal I 2020. Rinciannya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp108 triliun atau 49,2% dari total investasi dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun atau 50,8% dari total.

Realisasi PMDN minus 4,2% secara tahunan bila dibandingkan kuartal I 2020, namun tumbuh 4,2% secara kuartalan dari kuartal IV 2020. Sementara, realisasi PMA naik 14% secara tahunan dan naik 0,6 persen secara kuartalan.

Kementerian Investasi membidangi kerja pada bagian investasi nasional, baik dalam skala makro maupun mikro. Kementerian Investasi ditujukan untuk meningkatkan ekonomi nasional lebih efektif dan memperkuat kinerja pemulihan ekonomi. (*)

Polri mengungkapkan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman ditangkap karena terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Ansharut Daullah (JAD) atau ISIS Indonesia.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengky Haryadi mengemukakan bahwa Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memiliki alat bukti bahwa Munarman terlibat dengan jaringan teroris tersebut. “Jadi dia ditangkap di wilayah Tangerang Selatan terkait jaringan ISIS ya,” kata Hengky, Selasa (27/4/2021).

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Munarman terkait dengan jaringan teroris JAD Makassar dan JAD Jakarta. Penangkapan Munarman, kata Ramadhan, adalah pengembangan dari kasus terorisme sebelumnya yang telah diungkap Polri di wilayah Makassar dan Jakarta. “Jadi setelah mengembangkan kasus terorisme di Makassar dan Jakarta kemarin, akhirnya dia ini (Munarman) ditangkap ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan tim Densus 88 telah menangkap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman pada hari ini Selasa (27/4/2021) sekitar pukul 15.30 WIB di rumah pribadinya di Perumahan Modern Hills Cinangka-Pamulang, Tangerang Selatan.

Dia mengungkapkan Munarman ditangkap terkait kasus dugaan tindak pidana menginisiasi gerakan terorisme di Indonesia. Menurut Argo, Munarman diduga menggerakkan orang lain, bermufakat jahat dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Sementara itu, Tim kuasa hukum membantah Munarman terlibat jaringan teroris Islamic State of Irak and Suriah (ISIS). Munarman disebut membaiat seseorang di Makassar yang terafiliasi dengan ISIS.

“Bahwa terhadap tuduhan keterlibatan klien kami dengan ISIS, sejak awal klien kami dan ormas FPI telah secara jelas membantah keras,” kata tim kuasa hukum Munarman, Hariadi Nasution, dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 April 2021.

Menurut Hariadi, Munarman telah tegas menyatakan tindakan ISIS tidak sesuai dengan keyakinannya. Munarman justru memperingatkan masyarakat luas terkait bahaya situs-situs dan ajakan yang mengarah pada aksi terorisme.

Munarman ditangkap di kediamannya Perumahan Modern Hills, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, sekitar pukul 15.30 WIB, Selasa, 27 April 2021. Munarman diperiksa terkait kasus pembaiatan di beberapa lokasi.

Di antaranya, pembaiatan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Makassar, dan Medan. Penangkapan Munarman merupakan pengembangan dari penangkapan sejumlah teroris di Jakarta dan sekitarnya.

Munarman juga bakal dikorek soal potensi dugaan keterlibatan dengan jaringan teroris tertentu. Munarman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Selama penahanan, penyidik Densus 88 akan memeriksa Munarman secara intensif. (*)

Pembangunan infrastruktur dan Otonomi khusus menjadi salah satu program prioritas Pemerintah di Papua. Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Berbagai tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, turut mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) jilid 2 tersebut salah satunya adalah staf khusus Presiden dan lulusan Oxford University Billy Mambrasar.

Billy menceritakan dengan adanya Otsus Papua membuat banyak pemuda Papua mendapatkan beasiswa belajar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

“Banyak beasiswa pendidikan yang diberikan pemerintah seperti Afirmasi, Otsus dan LPDP. Karena Otsus dihadirkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua” ujar Billy dalam live podcast bersama Pemred Media KataIndonesia Hafyz Marshal (28/4) di Jakarta.

Bersama Billy Mambrasar

Billy pun menambahkan, bahwa anak muda Papua harus maju untuk Indonesia.

“Saya mengajak kepada pemuda Papua mari kita bersama-sama membangun Indonesia dari Papua,” tambah Billy.

Lebih lanjut, pandangan narasumber lainnya yaitu Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengungkapkan dukungannya terhadap Otsus, karena adanya Otsus Papua membuat peningkatan kesejahteraan ekonomi di Papua dan sektor lainnya.

“Saya mendukung keberlanjutan Otsus, karena telah memberi manfaat yang begitu besar untuk empat program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Karyono.

Acara live podcast dengan tema “Ayo Dukung Otsus Demi Papua Yang Maju dan Sejahtera” tersebut diselenggarakan oleh Media Kata Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan bersama berbagai kalangan milenial dalam ikut memajukan Papua.

“Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera” kata Hafyz.

Diharapkan hasil live podcast ini dapat meliterasi dan mengedukasi berbagai khalayak tentang kebermanfaatan otsus dan seputar isu otsus lainnya melalui tersebarnya konten-konten narasi positif  program Otsus terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.