Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengatur tentang ibu kota negara ada di Jakarta. Pemerintah tidak bisa serta merta memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebelum ada perubahan UU tersebut.

Menyikapi hal tersebut, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“RUU IKN memang masuk Prolegnas Prioritas 2021. Namun, kami masih menunggu kelanjutan-nya,” ujar Guspardi.

Sementara itu, ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota merupakan sejarah baru bagi Indonesia.

“Bagi kita ini adalah pengamalan sejarah baru, mengganti dan memindahkan Ibu Kota, karena Amerika Serikat sebelumnya juga punya ibu kota yang baru. Pemindahan Ibu Kota ini sebenarnya sudah dalam tahap pembangunan, harapan pak Presiden itu bisa selesai pada tahun 2024” ucap Misbakhun.

“Berikutnya Jakarta akan menjadi Ibu Kota ekonomi, pemerintahnya saja pindah. Sama dengan Washington ke New York,” tambah Misbakhun.

Rizieq Shihab masih menjalani proses hukum akibat dari perbuatannya yang melawan beberapa aturan, seperti tidak mau karantina mandiri, mengundang massa, dan memalsukan hasil tes swab.

Persidangannya memang masih lama karena ia terjerat pasal berlapis. Masyarakat mendukung kelanjutan proses hukum Rizieq, agar ia benar-benar kapok dan tak lagi membuat kekacauan di Indonesia.

Dalam persidangan 28 April 2021, Ketua Forum Rakyat Padjajaran Bersatu (FRPB), Ahmad Suhadi, yang bersaksi dalam sidang Rizieq Shihab hari ini dicecar oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hapsoro.

Ketika dicecar, Ahmad mengaku baru membuat kelompok itu pada 30 November 2020, yaitu saat menggelar demo menolak Rizieq Shihab di Perumahan Mutiara Sentul The Nature, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Salah satu pendiri FRPB yang turut dihadirkan dalam sidang Rizieq Shihab, Ika Nurhakim, mengatakan organisasi itu dibuat untuk menanggapi pemberitaan Rizieq yang heboh di media sosial.

“Apakah setiap media massa heboh memberitakan sesuatu, kalian ikut tanggapi dengan buat organisasi semacam ini?” ujar hakim Hapsoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 28 April 2021.

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan penularan terutama pada klaster perkantoran. Kebijakan penutupan kantor pun dilakukan.

Penularan terjadi karena karyawan semakin abai dengan protokol kesehatan saat aktivitas di luar kantor seperti berbuka puasa bersama menjadi pemicunya.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Khadik Triyanto mengakui adanya lonjakan dari klaster perkantoran. Walaupun angka positif Covid – 19 yang diperoleh masih naik-turun.

Khadik menjelaskan kecenderungan naiknya angka positif Covid – 19 bukan di tempat kerja, tapi didapat dari luar kantor. Namun, secara kebetulan yang terkonfirmasi merupakan dari kalangan pekerja.

“Sanksi akan diberikan untuk perusahaan yang melanggar protokol kesehatan, bukan hanya dihentikan sementara unit usaha 3×24 jam juga sanksi administratif, tapi upaya kami terus dibina agar sadar,” katanya.

Meningkatnya Covid-19 di Jakarta tidak diiringi dengan penanganan yang baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI menilai negatif kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah sepekan terakhir. Kunjungan kerja itu terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ketahanan pangan.

“Lebih baik Pak Anies fokus bekerja di DKI Jakarta, mengingat jabatan beliau habis tahun depan namun belum ada satu pun janji beliau yang tuntas,” kata Wiliam melalui keterangan tertulis, Selasa (27/4/2021). William menilai kinerja yang baik sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memudahkan Anies menjadi calon presiden di tahun 2024.

Presiden Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pada Rabu (28/4/2021). Pengangkatan ini dilakukan usai perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Sebelumnya, pembentukan Kementerian Investasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil DPR Sufmi Dasco pada Jumat (9/4/2021).

Selain menyetujui pembentukan kementerian investasi, DPR RI juga merestui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Keputusan itu diambil setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Surat itu kemudian dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (8/4/2021).

Bahlil dipercaya menangani investasi di Indonesia sejak 23 Oktober 2019 lalu sebagai Kepala BKPM. Dibawah kepemimpinannya, capaian investasi terbilang cukup gemilang. Sepanjang 2020, realisasi investasi mencapai Rp826,3 triliun. Angka itu mencapai 101,1% dari target investasi tahun ini sebesar Rp817,2 triliun.

Sedangkan, realisasi investasi pada kuartal I 2021 sebesar Rp219,7 triliun, atau sekitar 25,66% dari target investasi tahun ini sebesar Rp856 triliun.

Angka itu tumbuh 2,3% secara kuartalan dibandingkan kuartal IV 2020 dan tumbuh 4,3% secara tahunan dari kuartal I 2020. Rinciannya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp108 triliun atau 49,2% dari total investasi dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun atau 50,8% dari total.

Realisasi PMDN minus 4,2% secara tahunan bila dibandingkan kuartal I 2020, namun tumbuh 4,2% secara kuartalan dari kuartal IV 2020. Sementara, realisasi PMA naik 14% secara tahunan dan naik 0,6 persen secara kuartalan.

Kementerian Investasi membidangi kerja pada bagian investasi nasional, baik dalam skala makro maupun mikro. Kementerian Investasi ditujukan untuk meningkatkan ekonomi nasional lebih efektif dan memperkuat kinerja pemulihan ekonomi. (*)

Polri mengungkapkan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman ditangkap karena terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Ansharut Daullah (JAD) atau ISIS Indonesia.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengky Haryadi mengemukakan bahwa Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memiliki alat bukti bahwa Munarman terlibat dengan jaringan teroris tersebut. “Jadi dia ditangkap di wilayah Tangerang Selatan terkait jaringan ISIS ya,” kata Hengky, Selasa (27/4/2021).

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Munarman terkait dengan jaringan teroris JAD Makassar dan JAD Jakarta. Penangkapan Munarman, kata Ramadhan, adalah pengembangan dari kasus terorisme sebelumnya yang telah diungkap Polri di wilayah Makassar dan Jakarta. “Jadi setelah mengembangkan kasus terorisme di Makassar dan Jakarta kemarin, akhirnya dia ini (Munarman) ditangkap ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan tim Densus 88 telah menangkap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman pada hari ini Selasa (27/4/2021) sekitar pukul 15.30 WIB di rumah pribadinya di Perumahan Modern Hills Cinangka-Pamulang, Tangerang Selatan.

Dia mengungkapkan Munarman ditangkap terkait kasus dugaan tindak pidana menginisiasi gerakan terorisme di Indonesia. Menurut Argo, Munarman diduga menggerakkan orang lain, bermufakat jahat dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Sementara itu, Tim kuasa hukum membantah Munarman terlibat jaringan teroris Islamic State of Irak and Suriah (ISIS). Munarman disebut membaiat seseorang di Makassar yang terafiliasi dengan ISIS.

“Bahwa terhadap tuduhan keterlibatan klien kami dengan ISIS, sejak awal klien kami dan ormas FPI telah secara jelas membantah keras,” kata tim kuasa hukum Munarman, Hariadi Nasution, dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 April 2021.

Menurut Hariadi, Munarman telah tegas menyatakan tindakan ISIS tidak sesuai dengan keyakinannya. Munarman justru memperingatkan masyarakat luas terkait bahaya situs-situs dan ajakan yang mengarah pada aksi terorisme.

Munarman ditangkap di kediamannya Perumahan Modern Hills, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, sekitar pukul 15.30 WIB, Selasa, 27 April 2021. Munarman diperiksa terkait kasus pembaiatan di beberapa lokasi.

Di antaranya, pembaiatan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Makassar, dan Medan. Penangkapan Munarman merupakan pengembangan dari penangkapan sejumlah teroris di Jakarta dan sekitarnya.

Munarman juga bakal dikorek soal potensi dugaan keterlibatan dengan jaringan teroris tertentu. Munarman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Selama penahanan, penyidik Densus 88 akan memeriksa Munarman secara intensif. (*)

Pembangunan infrastruktur dan Otonomi khusus menjadi salah satu program prioritas Pemerintah di Papua. Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Berbagai tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, turut mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) jilid 2 tersebut salah satunya adalah staf khusus Presiden dan lulusan Oxford University Billy Mambrasar.

Billy menceritakan dengan adanya Otsus Papua membuat banyak pemuda Papua mendapatkan beasiswa belajar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

“Banyak beasiswa pendidikan yang diberikan pemerintah seperti Afirmasi, Otsus dan LPDP. Karena Otsus dihadirkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua” ujar Billy dalam live podcast bersama Pemred Media KataIndonesia Hafyz Marshal (28/4) di Jakarta.

Bersama Billy Mambrasar

Billy pun menambahkan, bahwa anak muda Papua harus maju untuk Indonesia.

“Saya mengajak kepada pemuda Papua mari kita bersama-sama membangun Indonesia dari Papua,” tambah Billy.

Lebih lanjut, pandangan narasumber lainnya yaitu Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengungkapkan dukungannya terhadap Otsus, karena adanya Otsus Papua membuat peningkatan kesejahteraan ekonomi di Papua dan sektor lainnya.

“Saya mendukung keberlanjutan Otsus, karena telah memberi manfaat yang begitu besar untuk empat program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Karyono.

Acara live podcast dengan tema “Ayo Dukung Otsus Demi Papua Yang Maju dan Sejahtera” tersebut diselenggarakan oleh Media Kata Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan bersama berbagai kalangan milenial dalam ikut memajukan Papua.

“Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera” kata Hafyz.

Diharapkan hasil live podcast ini dapat meliterasi dan mengedukasi berbagai khalayak tentang kebermanfaatan otsus dan seputar isu otsus lainnya melalui tersebarnya konten-konten narasi positif  program Otsus terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Oleh : Zakaria )*

Di DKI Jakarta, terjadi kenaikan jumlah pasien corona dari klaster perkantoran. Hal ini sangat miris, karena menunjukkan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Seharusnya kita tetap tertib dan menaatinya, agar terhindar dari ganasnya corona.

Saat awal pandemi, perkantoran sempat di-off kan untuk sementara waktu. Namun ketika PSBB dimulai, kantor dibuka kembali. Pembukaannya tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pegawai masuk secara bergiliran agar tidak menyebabkan kerumunan. Semua ini demi keselamatan bersama dari bahaya corona.

Namun sayangnya beberapa minggu ini klaster corona baru dari perkantoran terbentuk kembali. Menurut data dari Tim Satgas Covid-19, pasien covid di wilayah DKI Jakarta naik 2 kali lipat, dari klaster perkantoran. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat ada setidaknya 177 kantor yang jadi klaster coron baru.

Pandu Riono, epidemiolog dari FKM UI menyatakan bahwa jangan ada euforia pasca vaksinasi corona di masyarakat. Persepsi bahwa pasca diinjeksi vaksin akan 100% bebas dari serangan virus covid-19 adalah salah besar. Dalam artian, setelah disuntik jangan langsung lepas masker, karena pandemi masih berjalan sehingga kita masih harus waspada.

Pandu menambahkan, edukasi tentang vaksinasi di masyarakat memang kurang, karena vaksinasi sebenarnya untuk pencegahan gejala berat corona, agar tidak dirawat di RS karena covid parah. Vaksinasi bukan untuk kekebalan, tetapi menurunkan risiko untuk mengalami kematian karena corona.

Hal ini menjadi pengingat bahwa masih ada pihak yang lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat pasca vaksinasi. Selain masih harus disiplin menjaga imunitas tubuh, pegawai yang telah divaksinasi (baik dari jalur vaksinasi nasional atau mandiri), masih harus mematuhi protokol kesehatan lainnya. Ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Masalahnya, ada yang memakai masker saat di perjalanan lalu melepasnya ketika sampai di kantor. Padahal di kantor masih beresiko terjadi penularan corona, karena menurut penelitian WHO, virus covid-19 bisa menular dari udara yang kotor dan pengap. Sementara di kantor ada AC yang kita tidak tahu bersih atau tidak, dan berpotensi menyebarkan virus dari rekan kerja yang OTG.

Selain rajin mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, benda yang sering dipegang oleh banyak pekerja di kantor juga harus sering disemprot cairan disinfektan. Misalnya handle pintu, tombol lift, meja dalam kubikel, dll. Jika perlu, tiap orang membawa botol kecil berisi cairan disinfektan sendiri, sehingga lebih higienis.

Klaster corona juga bisa terbentuk di kantin kantor, karena saat makan bersama, semua pasti melepas masker. Agar aman dari OTG yang gejalanya tidak tampak, maka lebih baik kita membawa bekal makanan sendiri (saat bukan di bulan Ramadhan). Membawa makanan dan alat makan sendiri membuat kita aman dari droplet virus yang tak kasat mata.

Mengapa klaster perkantoran wajib dikendalikan agar jadi 0%? Karena klaster ini bahaya, bisa menyebabkan klaster keluarga. Jika ayah sebagai pencari nafkah utama tertular dari kantor, maka istri dan anak-anaknya bisa terinfeksi viris covid-19 juga. Maka penyebaran corona tidak akan pernah usai karena tiap hari ada pasien baru.

Perkantoran yang sudah terkena klaster wajib ditutup selama 14 hari dan disemprot disinfektan. Sehingga pegawai benar-benar aman saat akan masuk kerja. Sementara itu, mereka bisa work from home sehingga kinerja tetap terjaga.

Jangan lengah sedikitpun menghadapi corona. Cegah meluasnya klaster perkantoran dengan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, dan wajib pakai masker walau ada di dalam kantor. Rajinlah cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan jangan sentuh rekan kerja untuk sementara untuk menjaga jarak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis Papua (KSP) makin mengganas, karena melakukan serentetan tindak kejahatan yang sampai mengancam nyawa orang lain. Kekejian KKB membuatnya pantas untuk dibasmi, tujuannya agar masyarakat Papua bisa melangsungkan hidup dengan aman tanpa teror. Aparat bekerja keras untuk mencari sisa anggota KSP, agar mereka musnah dari Bumi Cendrawasih.

KSP adalah personel penjaga di bawah perintah OPM (organisasi Papua Merdeka). Mereka bertugas untuk mensukseskan cita-cita OPM, demi kejayaan Papua Barat. Keinginan gila mereka untuk memerdekakan Papua berubah menjadi ambisi berbisa, sehingga KKB berubah seperti monster yang mengerikan dan mengerahkan segala cara agar Republik Federal Papua Barat berdiri dan lepas dari Indonesia.

Salah satu korban kekejian KSP adalah Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, Kepala BIN Daerah Papua. Saat melintas dengan sepeda motor di Kampung Dambet, Distrik Beoga, ia ditembak oleh anggota KKB. Pada baku tembak itu, anggotanya selamat, sementara Brigjen Putu kehilangan nyawa, tepat pada pukul 15:30 WITA.

Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata di bawah perintah Lekagak Telengan. Saat ini jenazah alm Brigjen Putu masih berada di Beoga dan rencananya baru besok akan dibawa ke Timika.

Meninggalnya Brigjen Putu membuat masyarakat geram, karena KKB berani menembak aparat. Mereka terbukti berani melawan aparat, dan sudah berkali-kali terjadi. Mereka juga pernah baku tembak dengan anggota TNI dan Polri. Sehingga wajib dibinasakan, karena sudah melanggar peraturan dan tidak menghormati mereka sebagai aparat.

KSP sudah bertindak di luar batas dengan menembak anggota BIN. Untuk apa mereka menyerang duluan? Sepertinya KSP sudah paranoid dengan semua aparat negara, baik dari BIN, Polri, maupun TNI. Sehingga memilih untuk menembak terlebih dahulu daripada tertangkap.

Bisa jadi bagi KSP, aparat adalah representasi dari pemerintah Indonesia, sehingga wajib diserang terlebih dahulu. Jika mereka berpikiran seperti itu, maka sudah jelas otaknya error. Karena tugas aparat adalah menjaga kedaulatan negara dan ketertiban di suatu wilayah. Namun malah diancam sampai terenggut nyawanya.

Ketika ada aparat yang jadi korban, maka pemberantasan KSP dilakukan lebih gencar lagi. Jangan sampai kejadian ini berulang sehingga mengancam nyawa mereka. Aparat adalah penjaga rakyat dan tugasnya sangat mulia. Sehingga KSP harus dibinasakan, agar tidak ada lagi aparat yang berkorban nyawa.

Bukan kali ini saja KSP melakukan tindak kejahatan. Masyarakat sipil juga jadi korban dari kekejaman mereka. Beberapa saat lalu mereka menembak 2 orang guru di Kabupaten Puncak, juga melemparkan timah panas ke seorang murid SMA. Alasannya, guru dan murid dicurigai sebagai intelijen, padahal kenyataannya adalah warga sipil biasa.

Selain itu, KSP juga ketahuan memperkosa gadis-gadis di wilayah Kabupaten Puncak, Beoga. Sudah terlalu panjang daftar kejahatan yang dilakukan oleh KKB. Sehingga bisa dijerat pidana terorisme, UU nomor 15 tahun 2003. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Tugiman, pengamat sosial politik dari Universitas Pasundan Bandung.

Jika KSP dinyatakan sebagai teroris, maka akan ada bantuan dari Densus 88 untuk pemberantasannya. Sehingga mereka bisa merancang strategi untuk penangkapannya dan diharap bisa 100% dicokok. KSP akan musnah dari Bumi Cendrawasih dan tak lagi-lagi mengganggu ketenangan warga dan kinerja aparat.

Kebrutalan KSP sudah tidak dapat diampuni. Mereka patut diberantas hingga ke akarnya, karena sudah melakukan tindak kejahatan yang dosanya terlalu besar. Pengejaran anggota KKB terus dilakukan, agar mereka tidak lagi mengancam rakyat dan membawa korban selanjutnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di yogyakarta

JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada tahun 2021 ini tetap berlangsung secara abnormal ditengah pandemi Covid-19 pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Meski sebelumnya sempat ditunda bahwa pelaksanaan PON XX di Papua sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 yang menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah. Saat ini persiapan terus dikebut oleh Panitia Nasional PON di Papua dan Jakarta.

Untuk suksenya pelaksanaan PON XX di Papua tersebut sejumlah tokoh dan selebritis tanah air menyampaikan dukungannya untuk PON XX Papua. Seperti Andy Hendra Suryaka, Kepala Bandara Letung Kepulauan Anabas yang merupakan daerah terluar Pulau di NKRI itu mendukung penuh PON di Papua.

“Kami sebagai insan penerbangan mendukung penuh PON XX di Papua sebagai wujud koneksitas antar daerah dan persatuan dan kesatuan, Indonesia bisa Papua bisa,” ucap Andy saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).

Senada putri asli Papua, Meilanie Osok menyampaikan bahwa sudah sepantasnya Papua bangkit dan bersatu dibawah NKRI dimomen PON XX Papua.

“Torang bisa, Indonesia Maju,” ucap Meilanie.

Bonny Mandolang, JPKP Papua juga menyampaikan dukungannya secara penuh atas PON XX di Papua pada Oktober mendatang.

“Aman dan sukses, Torang Bisa, NKRI,” ucap Bonny.

Sekretaris Jenderal PWRI, Supriyanto Jagad menegaskan tanah Papua yang diberkahi sumber daya alam agar perlu dijaga dan tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan NKRI.

Oleh karenanya kata Supriyanto dengan momen PON XX di Papua sudah selayaknya bumi cendrawasih maju ekonomi nya, maju masyarakatnya atau sumber daya manusianya.

Tak hanya mereka sejumlah selebriti tanah air senior sampai dengan jebolan kontes dangdut pun turut mendukung suksesnya PON di Papua seperti Ike Nurjanah, Risty Tagor, Dedy Dukun, Dul Djaelani, Lia Pecut, Sandy Pas Band, Rizal Jibran dan lainnya yang terangkum dalam video podcasts di akun kanal YouTube ICF TV dan SMI TV. []

Oleh : Firza Ahmad )*

Bekas Sekretaris Umum FPI Munarman akhirnya ditangkap polisi karena terlibat terorisme pada selasa (27/4). Aksi Polisi ini dianggap sudah tepat sebagai bentuk implementasi pemberantasan paham radikal dan teror.

Eks Sekretaris Umum (sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman, telah diamankan oleh pihak kepolisian, ditangkapnya Munarman tersebut rupanya terkait dengan tindak pidana terorisme. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kapolsek Tanah Abang, AKBP Singgih Hermawan.

Sebelumnya Munarman sempat muncul ketika ada temuan benda yang mencurigakan, benda tersebut bertuliskan ‘FPI Munarman’ ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok Jawa Barat.

Benda mencurigakan tersebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan, tim gegana dikerahkan untuk langsung bergerak cepat ke lokasi dan melakukan pengecekan.

Munarman berkilah. Ia mengatakan tidak berkaitan dengan benda mencurigakan yang bertuliskan ‘FPI Munarman’.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menuturkan, bahwa mantan Sekum FPI tersebut ditangkap sebagai seorang tersangka atas dugaan keterlibatan tindak pidana terorisme.

Ia menuturkan, bahwa saat ini Polres Jakarta Pusat dibantu aparat TNI tengah memberikan bantuan pengamanan terhadap tim Densus 88 yang tengah melakukan penggeledahan di sekitar markas FPI yang berada di Petamburan.

Sementara itu, Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, mantan Sekretaris umum FPI tersebut akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

Ramadhan menjelaskan, alasan ditangkapnya Munarman adalah karena dugaan keterlibatan kasus Baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Selain itu, Munarman juga terlibat dalam kasus Baiat di Makassar dan Medan.

Dirinya melanjutkan, pihak kepolisian juga telah mengungkap sejumlah barang bukti berupa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror di bekas markas FPI.

Penggeledahan ini dilakukan berkaitan dengan penangkapan eks Sekretaris Umum FPI Munarman terkait dengan kasus kegiatan baiat kepada Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar dan Medan.

Dalam kesempatan konferensi pers, Ramadhan mengatakan bahwa pihak kepolisian menemukan beberapa tabung berisi serbuk yang dimasukkan dalam botol, dimana serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. Kemudian ditemukan pula beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP (triacetone triperoxide).

Pihak Kepolisian juga mengatakan bahwa TATP merupakan bahan kimia yang sangat mudah terbakar. Bahan peledak yang menggunakan cairan kimia tersebut tergolong sebagai “high explosive” atau berdaya ledak tinggi.

Ramadhan menilai, temuan sejumlah bahan peledak ini mirip dengan barang bukti yang disita ketika polisi melakukan penangkapan teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahan peledak tersebut nantinya akan didalami oleh penyidik dari Densus 88 Polri.

Selain bahan-bahan peledak, eks markas FPI tersebut juga didapati menyimpan beberapa atribut organisasi masyarakat, lalu ada pula sejumlah dokumen.

Pihak kepolisian juga telah membawa tiga kotak berwarna putih berukuran besar untuk kemudian dibawa dari Sekretariat Markas FPI dengan menggunakan sebuah minibus menuju Mabes Polri. Sejumlah aparat kepolisian pun terlihat mengawalnya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Munarman diduga telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Sebelumnya, pada awal Februari 2021 lalu, pihak kepolisian telah mengatakan, jika Munarman terbukti terlibat dalam pembaiatan massal kepada ISIS, maka jangan harap Munarman bisa lari dari hukum.

Dugaan keterlibatan Munarman juga diperkuat oleh salah satu terduga teroris dari Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang juga merupakan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Aulia mengatakan, bahwa ada pimpinan FPI pusat yang hadir dalam baiat massal kepada ISIS.

Ahmad mengatakan, dirinya berbaiat kepada Daulatul Islam memimpin Daulatul Islam Abu Bakar Al Baghdadi. Saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015 dirinya berbaiat pada saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI.

Ia mengaku, bahwa baiat massal ini dilaksanakan di Markas FPI yang berada di Makassar Sulawesi Selatan. Dirinya juga mengklaim bahwa Munarman hadir pada pembaiatan masal tersebut.

Keputusan untuk menangkap Munarman tentu keputusan yang tepat, apalagi setelah adanya pengakuan dari eks anggota FPI dan telah ditemukannya bahan peledak di markas eks FPI.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor