Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme-Universitas Indonesia, Inspektur Jenderal (Purn) Benny Mamoto, mengatakan bahwa Sebanyak 37 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang jadi teroris telah ditangkap.

Benny yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mengatakan bahwa data tersebut dapat diakses publik dengan mudah melalui rekam jejak putusan pengadilan.

“Kami mengumpulkan data para pelaku teror berikut latar belakangnya untuk bahan analisa. Data tersebut diambil dari putusan pengadilan. Jadi kalau ditelusuri di laman pengadilan setempat maka akan menemukan data tersebut, termasuk berapa lama vonisnya. Ini supaya clear, jangan sampai dikira asal-asalan sumbernya,” ujar Benny.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Ikatan Alumni IMASOSDEM, Tulus J. Maha, mengatakan bahwa pemerintah urgent untuk mengusut tuntas keterlibatan eks elit FPI dalam jaringan terorisme. Hal ini guna menjaga iklim berdemokrasi di negeri ini. Selain itu, supremasi hukum juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan capital yang miliki. Dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka akan menjamin keberlangsungan aktifitas ekonomi makro dan mikro.

“Urgent bagi pemerintah untuk mengusut tuntas kegiatan eks elit FPI dalam jaringan terorisme. Pengusutan tersebut berguna untuk menjaga iklim demokrasi di negara ini. Dengan adanya supremasi hukum, maka hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan capital yang dimiliki. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka akan menjamin keberlangsungan aktifitas ekonomi makro dan mikro”, ujar Tulus.

Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mengatakan, bahwa penunjukan direksi dan komisaris BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN itu kewenangan dari pemegang saham lewat RUPS,” kata Ananta Wahana, di Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

Oleh karena itu, imbuh Ananta, Komisi VI DPR RI tidak mencampuri urusan penunjukan direksi dan komisaris BUMN, meskipun perusahaan negara itu menjadi mitra kerjanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, untuk merombak direksi dan komisaris tentu memiliki mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan terkait BUMN. Diantaranya untuk mengangkat direksi sudah melalui uji kelayakan dan kepatutan, serta telah memenuhi kriteria yang disyaratkan.

“Jadi, Komisi VI DPR RI tidak dalam kapasitas melakukan penilaian layak tidaknya seseorang menduduki direksi ataupun komisaris BUMN. Karena itu menjadi urusannya pemegang saham,” ujar Ananta Wahana.

Terkait perombakan direksi dan komisaris PT Telkom Indonesia (persero) Tbk, yang salah satunya menempatkan Gitaris Grup Band Slank Abdi Negara Nurdin atau populer Abdee Slank menjadi Komisaris Independen, Ananta menyatakan pada perinsipnya siapapun yang ditunjuk mengisi jabatan tersebut adalah menjadi kewenangan pemegang saham.

“Sekali lagi, itu kewenangan pemegang saham PT Telkom. Komisi VI DPR belum bisa mengkritisi direksi dan komisaris baru itu. Kan mereka belum terlihat hasil kerjanya,” ucap Ananta.

Dia berharap, direksi dan komisaris hasil rombakan itu dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan PT Telkom kedepannya, sehingga perusahaan pelat merah itu dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Gitaris Grup Band Slank Abdi Negara Nurdin diangkat menjadi Komisaris Independen PT Telkom pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2020, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Grup Band Slank adalah pendukung Jokowi dalam dua Pemilu Presiden, pada 2014 Gitaris Abdee Slank merupakan inisiator Konser Salam 2 Jari.

Sedangkan pada Pemilu Presiden 2019, Slank kembali mendukung Jokowi dengan menggelar Konser “Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju” di GBK.

Selain gitaris Abdee Slank, RUPST itu juga mengangkat Bono Daru Adji sebagai Komisaris Independen, serta Arya Mahendra Sinulingga menjadi komisaris yang merupakan Staf Khusus III Menteri BUMN.

Telkom juga mengangkat mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama/Independen menggantikan Rhenald Kasali.

Pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, masih belum menujukkan tanda-tanda berakhir. Namun, berbagai cara telah dilakukan untuk mengakhiri pandemi COVID-19.

Satu di antara cara mengatasi pandemi adalah dengan program vaksinasi secara masif. Diharapkan dengan cara tersebut, kondisi dunia bisa segera pulih.

Selama satu tahun lebih pandemi COVID-19, segala aspek kehidupan termasuk, aspek kesehatan dan ekonomi, sangat terpukul.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan aspek ekonomi dan kesehatan sulit untuk dikorbankan dan dipisahkan. Keduanya harus tetap berjalan seiringan.

Itulah mengapa, program vaksinasi COVID-19 secara mandiri oleh beberapa perusahaan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, sekaligus mengendalikan penularan virus COVID-19.

“Ekonomi dan kesehatan itu seperti sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Makanya vaksin gotong royong ini menjadi satu di antara cara agar ekonomi kembali bangkit,” ujar Hasbullah dalam diskusi virtual Protokol Jalan, Ekonomi Jalan, yang disiarkan FMB9ID_IKP, Jumat (28/5/2021).

Guru Besar dengan gelar Prof dr ini mengkalkukasikan pengeluaran setiap orang dalam sekali vaksin sekitar Rp900 ribu. Sementara vaksinasi COVID-19 minimal dua kali suntikan dengan jeda waktu tertentu sehingga untuk mendapatkan vaksin tahap 1 dan 2, setiap orang setidaknya mengeluarkan Rp1,8 juta.

Sementara, jika orang terinfeksi COVID-19, pengeluaran yang harus dikeluarkan lebih besar.

“Kalau kita kena COVID, taruhlah 10 hari, kalau kita sudah divaksin kita aman, peluangnya kecil kita dirawat. Kalau kita bisa bekerja, kita bisa dapat Rp5 juta, kalau kita tidak divaksin, kita terpaksa berada di rumah sakit hilang penghasilan Rp5 juta. Mendingan kita keluar Rp1,9 juta untuk vaksin. Ini ekonomi kesehatan,” tambahnya.

Meski bukan metode penanggulan pandemi COVID-19 yang murah, Hasbullah menilai keuntungan yang diperoleh dengan vaksinasi jauh lebih besar. Penilaian tersebut dilihat dari manfaat dan dampak vaksinasi secara menyeluruh.

Partai Amanat Nasional (PAN) tak menutup kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan partai akan bangga jika kadernya sendirilah yang diusung.

“Apakah dalam hal ini PAN akan mengusung kadernya di tahun 2024? Tentu kita tidak mau menutup pintu untuk itu, tetapi kita juga ingin melihat perkembangan yang ada saat ini,” ujar Eddy saat webinar bertajuk ‘Capres 2024: Saling Intip Partai Politik’ Sabtu (8/5/2021).

Meski demikian, Eddy mengatakan PAN tetap akan melihat perkembangan politik yang ada dan tetap realistis sebelum memutuskan capres yang akan diusung. Pasalnya ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh setiap partai politik, salah satunya elektabilitas kader yang ingin diusung.

Selain itu, sejumlah lembaga survei memaparkan temuannya bahwa tiga nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi tidak berasal dari kader PAN. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Oleh karenanya, Eddy menegaskan PAN akan terus mengamati situasi dan kondisi politik ke depan.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto juga disebut-sebut berpeluang menjadi capres pada pilpres 2024. Hasil survei nasional Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), memunculkan sejumlah nama dari berbagai klaster sumber kepemimpinan antara lain ketum parpol, TNI, Polri, menteri, kepala daerah dan perempuan.

Dari klaster pimpinan partai, dua nama yang konsisten yakni Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Kapasitas Airlangga sebagai Menko Perekonomian yang menangani berbagai isu pandemi dan pemulihan ekonomi nasional menjadi suatu hal menarik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago Minggu (30/5/2021) memprediksi bakal ada tiga poros potensial pilpres 2024.

Poros pertama, koalisi PDIP-Gerindra-PKB dengan simulasi mengusung pasangan capres Prabowo-Puan.

Poros kedua, koalisi partai Nasdem-PKS-Demokrat dengan simulasi pasangan capres Anies-AHY.

Poros ketiga, koalisi alternatif partai Golkar-PPP-PAN dengan simulasi pasangan bisa nama-nama seperti Airlangga, Erick Tohir.

“Terlepas dari partai mana yang nanti meminangnya menjadi capres termasuk nama Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil,” katanya.

Lebih lanjut Pangi mengatakan adanya presidential threshold 20%, elektabilitas dan popularitas terkadang tak punya korelasi linear terhadap proses pencapresan, kalau pun ia tapi tidak menjadi faktor mutlak, itu bisa jadi bonus.

Menurutnya, elektabilitas itu bukan kunci untuk mendapatkan “tiket” pencapresan. Nama-nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil walaupun tinggi elektabilitasnya tetapi nama-nama yang bakal keluar dari saku kantong, mutlak pada partai yang menentukan,” tuturnya.

Pangi juga mengajak untuk mendorong agar pilpres diikuti lebih dari dua pasang capres, karena berdasarkan hasil survei Voxpol Center menunjukkan 40,6% menginginkan Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasang capres/cawapres.

Terkait capres 2024, Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa mengungkapkan, partainya akan menggunakaan sarana konvensi calon presiden untuk mencari tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, Nasdem masih belum memiliki calon yang akan diusung dalam Pilpres mendatang.

“Jadi sekali lagi Konvensi sebagai sarana yang akan digunakan oleh Nasdem dalam rekrutmen calon presiden supaya nanti ada transparansi dan akuntabilitasnya itu menjadi hal yang penting,” kata Saan dalam acara bertajuk “Sumber Kepemimpinan Nasional: Menuju 2024”, Sabtu (22/5/2021).

Saan menjelaskan, Konvensi Capres merupakan salah satu keputusan partainya sebagai sarana mencari capres. Nantinya, tidak hanya kader internal yang diberi kesempatan untuk mengikuti Konvensi Capres, namun juga dibuka untuk kandidat dari eksternal partai, seperti yang muncul dalam survei, seperti TNI, Polisi, Birokrasi dan sebagainya.

Sedangkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu terkait capres 2024, mengatakan akan mengutamakan kader partai.

“Sesuai amanah munas, kami diamanahi mengupayakan semaksimal mungkin capres cawapres kader sendiri,” kata Syaikhu (20 Mei 2021).

Syaikhu mengungkapkan, PKS saat ini mendorong para kadernya untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitias. Harapannya, para kader tersebut dapat menjadi kandidat capres 2024 dan cawapres 2024.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan, jika ambang batas pencalonan presiden nol persen, partainya dipastikan akan mengusung kader sendiri dalam Pilpres 2024.

“Jelas calon kita harga mati akan muncul,” katanya. Namun, karena ambang batas pencalonan 20 persen, maka PKS pun mempertimbangkan dinamika sebelum memutuskan tokoh yang akan diusung. (*).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan menjadikan tanggal 1 Juni 2021 sebagai hari pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ghufron menyebut, pimpinan KPK memilih pelantikan yang bertepatan pada hari lahir Pancasila itu sebagai simbol bahwa pegawai KPK adalah seorang Pancasilais. “Untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila, sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

Kendati demikian, Ghufron mengatakan, pimpinan KPK juga akan mempertimbangkan usulan pegawai yang meminta dilakukan penundaan terkait pelantikan tersebut. Sebelumnya, sejumlah pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) telah menyurati pimpinan untuk menunda pelantikan itu karena dinilai bermasalah. Ia menilai, solidaritas pegawai KPK tersebut juga merupakan pengamalan Sila Pancaila tentang persatuan.

Dengan adanya surat tersebut, Ghufron mengatakan bahwa pimpinan akan mengadakan rapat perihal usulan itu pada hari ini, Senin (3/5/2021). “Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai,” kata Ghufron “Kami apresiasi, sehingga rencananya akan kami bahas Senin, hasilnya kami kabarkan selanjutnya,” ucap dia. Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Direktorat Penyelidikan mengirimkan surat terbuka kepada pimpinan KPK.

Surat tersebut terkait adanya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Surat terbuka untuk para pimpinan ini juga dibagikan kepada para awak media pada Kamis (27/5/2021). Adapun dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali. Atas kebijakan pimpinan KPK itu, sejumlah pegawai KPK yang lolos membuat lima poin permintaan.

Pertama, mereka meminta dilakukan penundaan pelantikan yang direncanakan tanggal 1 Juni 2021, hingga ada kejelasan mengenai pelaksanaan peralihan pegawai KPK telah sesuai dengan aturan, prinsip hukum, dan arahan dari Presiden Joko Widodo. “Hal ini agar lebih dahulu memperbaiki pelaksanaan peralihan pegawai KPK, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru secara materiil maupun formil”.

Kedua, meminta agar pimpinan menjamin seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan arahan Presiden Joko Widodo.

Ketiga, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, mereka pun tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai atau segala bentuk yang berakibat tidak beralihnya pegawai KPK sebagai ASN.

Keempat, mereka juga meminta agar hasil tes (lengkap berikut kertas kerja) dapat dibuka, sesuai dengan perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 ayat 2, yaitu berdasarkan Persetujuan Tertulis dari masing-masing pegawai.

“Kelima, kami berharap agar dapat diberikan kesempatan berdialog dengan pimpinan selaku orang tua mereka di KPK, secara langsung, baik itu dalam forum kecil atau melalui sarana prasarana sesuai protokol kesehatan, untuk bersama-sama menyepakati solusi atas keresahan ini sebelum tanggal 1Juni 2021,” tulis mereka dalam permintaanya. (*)

Penulis : Irfan Kamil*)

Oleh : Robert Krei )*

Beredar kabar bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua kini semakin lemah, baik dari segi posisi dan jumlah kekuatannya, apalagi ada beberapa anggota KST yang mengaku menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena merasa dirinya ditipu oleh kelompok separatis tersebut.

Pengejaran terhadap KST di Papua terus dioptimalkan. Aparat keamanan gabungan TNI-Polri mengklaim bahwa pihaknya telah menguasai camp-camp yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok teroris KST Papua. Camp tersebut kini telah diduduki dan dijaga oleh personel TNI-Polri.

Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudusy, menyampaikan bahwa sebagian daerah yang telah dikuasai aparat antara lain di Kabupaten Puncak, Papua.

Dirinya menyampaikan bahwa pihaknya juga masih tengah fokus untuk menyisir kelompok-kelompok teroris KST Papua. Pencarian juga akan difokuskan di wilayah zona mini (Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Ilaga). Pihaknya juga memberikan bantuan sosial di beberapa titik di zona mini dan tidak lupa memberikan trauma healing bagi masyarakat terutama anak-anak pasca kontak tembak.

Sebelumnya, setidaknya terdapat 9 kelompok teroris KST Papua yang masih menjadi target operasi. Total, anggotanya diperkirakan mencapai 150 orang.

Ia menyampaikan kelompok teroris KST tersebut tidak terpusat di suatu titik persembunyian. Lokasi persembunyian KST Papua tersebut tersebar di sejumlah daerah di Papua.

Mereka dibagi menjadi 7 sampai 9 kelompok yang terpencar di berbagai daerah. Dipetakan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri bahwa mereka sudah dapat diidentifikasi kelompok-kelompoknya. Termasuk pimpinan-pimpinannya.

Selain itu, Ahmad juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah memetakan kekuatan persenjataan di setiap masing-masing kelompok tersebut.

Namun, dirinya tidak menampik bahwa ada sejumlah kendala yang dialami oleh aparat, seperti medan lokasi persembunyian pelaku yang berada di pegunungan hingga hutan.

Kelompok ini bersembunyi di medan yang luas untuk dapat menyembunyikan jejaknya. Termasuk hutan yang lebat dan berbukit-bukit.

Teroris kelompok kriminal bersenjata (KST) Papua pimpinan Lekagak Telenggen disebut kian terdesak dengan pasukan TNI-Polri dari Satgas Nemangkawi di Ilaga. Mereka kemudian berupaya melarikan diri dari Ilaga. Mereka kemudian berupaya melarikan diri dari Ilaga untuk menghindar dari kejaran personel TNI-Polri.

Menurut Fakhiri, wilayah terdekat yang dapat digunakan Lekagak dan anak buahnya untuk melarikan diri dari Ilaga ialah wilayah Kuyawage atau Balingga, Kabupaten Lanny Jaya atau bisa juga bisa ke kabupaten Puncak Jaya yang jaraknya relatif lebih dekat. Wilayah tersebut dinilai paling gampang digunakan mereka untuk melarikan diri.

Dijelaskan pula bahwa kelompok Lekagak Telenggen hanya menjadi tamu di Ilaga, sementara pemilik wilayah tersebut oleh ialah kelompok Militer Murib. Sedangkan wilayah Kabupaten Lanny Jaya adalah kelompok Puron Wenda.

Ada kemungkinan kecil Lekagak beserta anak buahnya kabur menuju Intan Jaya, karena mereka paham bahwa keberadaan aparat keamanan cukup banyak. Fakhiri lalu meminta jajaran Polri di berbagai wilayah di kawasan pegunungan senantiasa siaga dan waspada.

KST yang sudah memahami kondisi alam tentu dapat lari kemana saja, sehingga aparat keamanan TNI-Polri harus tetap siaga dan waspada.

KST diperkirakan memiliki sekitar 70 senjata api yang diduga hasil dari merampas dari TNI/Polri. Oleh karena itu pihaknya senantiasa mengingatkan personelnya untuk selalu waspada dan bertindak sesuai dengan SOP, terarah dan terukur, guna menghindari jatuhnya korban yang berujung pada perampasan senpi dan amunisi.

Sementara itu, TNI Polri terus melakukan upaya memberantas teroris KST yang menginginkan tanah Papua lepas dari kedaulatan Indonesia. Aksi terbaru, Satgas Nemangkawi telah berhasil menembak mati anggota KST.

Dua orang anggota kelompok Lekagak tewas dalam kontak tembak. Kemudian ada satu orang yang melarikan diri dengan kondisi tertembak.

Setelah kontak tembak berakhir, Satgas Nemangkawi melakukan penyisiran. Mereka menemukan sejumlah barang bukti, berupa 1 pucuk senjata organik, 1 buah HT, 17 butor amunisi, 4 selongsong peluru, 1 bendera bintang kejora, hingga uang sebesar Rp 14,4 juta.

Semakin terpojoknya KST tentu menjadi bukti bahwa TNI-Polri tidak main-main dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Zakaria )*

Kedisiplinan masyarakat untuk pencegahan corona akhir-akhir ini mulai menurun. Oleh sebab itu, pemerintah akan melaksanakan PPKM mikro lagi, per 1 juni 2021. Juga menginstruksikan kepada semua WNI untuk menaati protokol kesehatan 5M. Tujuannya agar tidak ada yang tertular virus covid-19 dan pandemi bisa segera berakhir.

Tidak ada yang mau terkena corona karena jika sudah tertular, harus isolasi mandiri minimal 2 minggu dan meminum obat berbutir-butir. Namun sayangnya, banyak orang yang tahu keberadaan virus covid-19 tetapi mereka seenaknya sendiri dan melepas masker, karena merasa keadaan sudah aman. Juga mengabaikan protokol kesehatan lain seperti membuat kerumunan dengan sengaja.

Masalah ini masih ditambah dengan kenekatan sebagian pihak yang mudik lebaran secara diam-diam. Hasilnya, angka pasien corona naik, dari 4.000 orang menjadi lebih dari 5.000 orang per harinya. Sedangkan total pasien covid se-Indonesia adalah 1,7 juta orang. Kenaikan ini tentu menyedihkan, karena sudah dilarang mudik tetap dilanggar, dan mereka tak mematuhi protokol kesehatan lainnya.

Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito menyatakan bahwa strategi untuk membatasi penyebaran virus dan menekan angka penyebaran adalah dengan melanjutkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro lagi. Juga meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3T (tracing, testing, and treatment).

Ganip melanjutkan, penerapan PPKM mikro efektif untuk menekan angka penyabaran corona. Karena virus tersebut disebar oleh manusia sehingga yang paling penting adalah membatasi mobilitas banyak orang. Dalam artian, diharap masyarakat bekerja sama dan menaati PPKM mikro, karena semua ini demi kebaikan mereka sendiri.

PPKM mikro yang akan berlaku sejak 1 hingga 14 juni 2021 memiliki aturan seperti ini: pertama, ada pembatasan waktu kerja, dalam artian para pegawai masuk kantor hanya 50% dan sisanya work from home. Sehingga pegawai akan masuk kerja bergantian dan mereka tak membuat kerumunan. Kedua, kerumunan di rumah ibadah juga dihindari, dengan maksimal jamaah hanya 50% yang boleh masuk.

Sedangkan yang ketiga, proses pembelajaran para murid masih sistem online dan kombinasi dengan tatap muka, alias masuk sekolah tidak setiap hari. Sedangkan kakak-kakaknya yang kuliah mulai bisa belajar di kampus dan pembukaan kelasnya akan dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, di pusat perbelanjaan juga dibatasi jam bukanya, yakni sampai pukul 9 malam. Untuk restoran masih boleh melakukan layanan delivery order sesuai dengan jam bukanya, dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk kapasitas restoran juga masih dibatasi, yakni maksimal 50%, untuk menghindari kerumunan.

Selain menerapkan PPKM mikro di 30 provinsi di Indonesia, pemerintah juga memnta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, tak hanya 3M tetapi juga 5M. Serta menerapkan 3T untuk mencegah penularan virus covid-19. Pasalnya, kenaikan pasien corona menggelisahkan, dan memang kita lebih baik mencegah daripada mengobati.

Tak hanya tim satga covid yang menerapkan 3T (treatment, tracing, and testing) tetapi warga sipil juga bisa melakukannya. Jika curiga kena gejala corona, maka lakukan testing dengan tes swab mandiri, karena hasilnya lebih akurat daripada rapid. Ketika betul hasilnya reaktif, segera umumkan pada publik, lakukan tracing dengan bantuan orang lain, baru treatment (pengobatan).

Sedangkan protokol kesehatan terbaru, yakni 5M, terdiri dari memakai masker, mencuci tangan (atau memakai hand sanitizer), menjaga jarak, dan ditambah dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jangan keluar kota kecuali jika ada urusan penting, dan jangan pula sengaja membuat kerumunan misalnya resepsi pernikahan dengan tamu ribuan orang. Karena jelas melanggar dan bisa ditindak oleh tim satgas covid.

Jangan ada yang keberatan dengan PPKM mikro dan penerapan protokol kesehatan 5M. Karena semua ini demi keselamatan bersama. Jika ada banyak yang melanggarnya, maka jumlah pasien corona akan bertambah, kita berpotensi tertular corona, dan akan menderita sendiri.

)*Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Zainudin Zidan )*

Ketika ada data yang bocor, maka masyarakat sempat panik. Kebocoran data penduduk adalah sesuatu yang berbahaya, karena bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggungjawab. Pemerintah menginvestigasi kasus ini dengan optimal, agar tak terulang lagi ke depannya.

Data-data milik 279 juta penduduk Indonesia bisa diakses dengan mudah di sebuah situs. Parahnya, situs itu tidak privat alias terbuka untuk publik. Hal ini membuat masyarakat takut datanya akan disalahgunakan oleh orang lain, karena nyaris semua terpampang nyata. Mulai dari nama lengkap, alamat, NIK, dan data-data penting yang lain.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak agar Kementrian Komunikasi dan Informatika, Bareskrim Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengusut kasus kebocoran data ini. Penyebabnya karena kasus ini bukan persoalan main-main alias sanagt serius. Di era teknologi, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga.

Bambang melanjutkan, kedaulatan terhadap data turut menunjukkan kedaulatan bangsa. Bahkan Presiden Jokowi menyebut bahwa data merupakan new oil yang lebih berharga daripada minyak. Ketika ada kebooran data, maka tak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga keamanan pribadi warga negara.

Data memang sangat berharga, karena bagaikan emas baru di dunia maya. Dalam artian, ketika seseorang mengalami kebocoran data, dan disalahgunakan, maka nyaris tamat riwayatnya. Misalnya saat KTP dan nomor HP-nya bocor karena diretas. Maka bisa disalahgunakan oleh penipu untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir, dan pemilik KTP yang harus membayarnya. Padahal ia tak tahu apa-apa.

Contoh lain adalah ketika data seseorang bocor lalu digunakan untuk membuat akun media sosial. Penipu akan membuat status palsu lalu berpura-pura butuh pinjaman uang karena keadaan mendesak. Semua temannya akan iba lalu mentransfer uang atau pulsa, padahal itu semua tidak benar. Pemilik data asli mendapat malu sementara penipu melenggang dengan bebas.

Kebocoran data menunjukkan perangkat hukum cyber security kita belum kuat. Buktinya per november 2020, ada 4.200 laporan kebocoran data, karena di-hack atau sebab yang lain. Pemilik data tentu ketar-ketir karena takut KTP dan lain-lain akan disalahgunakan, dan semoga setelah melapor mereka akan mendapatkan solusinya.

Masih ada dugaan data yang bocor adalah milik para pengguna kartu lembaga.
Pemerintah mengadakan penyelidikan lebih lanjut, mengapa di lembaga sebesar itu ternyata sistem IT-nya lemah. Sehingga data para pengguna kartunya bisa diretas dan berpotensi disalahgunakan oleh hacker.

Dari kasus kebocoran data ini kita bisa melakukan evaluasi. Pertama, walau sudah banyak yang melek teknologi, tetap belum semua instansi memiliki keamanan di bidang IT. Bisa jadi karena isinya adalah pegawai-pegawai yang sudah hampir pensiun sehingga kurang familiar dengan teknologi. Solusinya adalah menambah pekerja (walau statusnya pegawai harian) untuk membenahi masalah IT itu.

Kedua, pemerintah perlu menggandeng generasi muda yang lebih pintar dalam bidang IT. Kementrian Riset dan Teknologi memang sudah dilebur dengan Kemendikbud. Namun masalah riset dan teknologi jangan dikesampingkan. Jika perlu ada tim baru yang berisi generasi muda, untuk mengatasi kebocoran data tersebut.

Mengapa generasi muda? Karena mereka lebih cepat belajar dan memang menyukai teknologi terkini. Ambil saja lulusan kampus IT terkenal atau mahasiswa berprestasi, yang bisa menemukan bug dan kelemahan data di banyak instansi penting. Mereka juga bisa diajak untuk berperang melawan hacker nakal pencuri data.

Kasus kebocoran data penduduk Indonesia sangat perlu penindakan lebih lanjut, agar tidak ada penyalahgunaan KTP dan kartu-kartu lain. Pemerintah menyelidiki siapa pelaku sebenarnya, dan yang paling penting adalah mengatasinya. Perlu dibentuk tim IT khusus untuk menyelesaikan kasus ini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Muhamad Yasin )*

Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dirumahkan dengan hormat. Mereka diberhentikan karena ketahuan memiliki agenda politik dan diduga punya keterkaitan dengan organisasi terlarang. Sehingga wajar jika dipersilakan mundur, agar tak mencemari kinerja KPK.

Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara, mereka harus melalui 1 ujian, yakni tes wawasan kebangsaan. Sayang sekali dari banyak pegawai, ada 75 orang yang tak lolos, sehingga peluang untuk jadi ASN nyaris kecil. sebanyak 24 orang dari mereka masih bisa diangkat, dengan syarat harus mengikuti kedinasan tentang wawasan kebangsaan, sementara yang lain harus mundur teratur.

Ke-51 pegawai KPK tidak bisa diangkat jadi ASN, tetapi masih boleh bekerja sampai oktober 2021. Setelah itu mereka harus mundur atau pensiun dini, karena tidak lolos TWK dengan skor yang sangat rendah. Mereka diharap ikhlas untuk melepas pekerjaannya, karena kenyataannya gagal menjadi pegawai negeri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa 51 pegawai tersebut gagal jadi ASN karena tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Hal ini berdasarkan penilaian asesor. Dalam artian, keputusannya sangat obyektif dan valid. Karena asesor pasti sudah mempertimbangkannya secara matang dan prosesnya cukup lama.

Pernyataan dari Alexander Marwata menunjukkan bahwa penilaian tes wawasan kebangsaan sangat objektif. Apalagi soal tes tidak dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara. Sehingga mustahil jika KPK campur tangan dalam pembuatannya. Juga, tidak ada subjektivitas dalam penilaian tes karena motif dendam pribadi dari salah satu petinggi KPK.

Alexander menambahkan, proses seleksi dari 75 orang jadi hanya 21 orang melalui pembicaraan yang berlapis-lapis. Dalam artian, tentu ada dilema tersendiri dari para petinggi KPK, karena bagaimanapun pegawai yang terpaksa dirumahkan adalah rekan kerja mereka juga. Namun mereka harus bekerja secara profesional sehingga dengan berat hati memutuskan hal itu.

Sebanyak 54 orang pegawai KPK yang tidak lolos memang terpaksa dirumahkan dan mereka harus legowo untuk menerima keputusan ini. Karena buktinya jika tidak lolos tes wawasan kebangsaan, berarti rasa cinta mereka kepada Indonesia masih kurang. Sehingga tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara.

Sebaiknya mereka melakukan evaluasi mengapa sampai tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bisa jadi terseret arus pergaulan sehingga ikut-ikutan bergaul dengan orang yang ternyata simpatisan anggota organisasi teroris, atau ternyata memang dia diam-diam jadi penyandang dana organisasi terlarang.

Kemudian, bisa jadi penilaian pada 51 pegawai KPK yang tidak lolos itu berdasarkan media sosial mereka. Karena saat ini sangat mudah untuk membuat status atau tweet, dan jika mereka ketahuan sering memaki keputusan pemerintah atau bahkan me re-tweet akun buzzer politik, akan memberatkan penilaiannya. Mereka dianggap tidak setia pada negara dan bagai meludahi sumur sendiri, karena menghina negara yang memberi gaji.

Para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak usah kecewa berat lalu depresi, karena mereka masih berada di usia produktif. Cari saja pekerjaan baru di tempat lain, yang sesuai dengan ijazah dan skill mereka. Atau bisa saja banting setir jadi pengusaha dan malah menolong orang lain karena bisa membuka lapangan kerja baru.

Saat 51 pegawai KPK tidak diangkat jadi aparatur sipil negara, maka mereka tidak usah berkecil hati. Mereka harus mengundurkan diri dengan hormat, karena memang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Setelah itu, masih bisa bekerja sampai oktober 2021 dan purna tugas jadi pegawai KPK, dan melanjutkan kerjanya di tempat lain.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Faldiaz Anggayana )*

Pada 1 Juni 2021 nanti, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu saja kita patut mengapresiasi kepada mereka yang telah lulus ujian tes wawasan kebangsaan. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa mereka telah terbukti memiliki kesetiaan pada Pancasila dan NKRI.

Seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Sebagai lembaga independen, KPK telah berhasil menjalankan operasi tangkap tangan. Mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Bahkan KPK juga tidak pandang bulu terhadap pemimpin daerah dari kalangan partai yang dekat dengan partai penguasa, penangkapan terhadap mantan Bupati Purbalingga Tasdi dimana aksi penangkapan berjalan seperti film fast 2 furious.

Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyatakan bahwa ia akan terus menjalin komunikasi, baik di level pimpinan maupun Sekjen sebagai pejabat pembina kepegawaian terkait tindak lanjut hasil tes wawasan kebangsaan. Pelantikan tersebut tentu akan menjadikan pegawai KPK menjadi bagian dari ASN.

Dirinya juga berharap agar seremoni pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tersebut dapat berjalan lancar tanpa kendala, baik dari segi cuaca atau oknum yang nekat menggelar demonstrasi untuk mengacaukan keputusan pemerintah dalam mengangkat mereka menjadi bagian dari ASN.

Ribuan pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan tentu telah membuktikan, bahwa dirinya memiliki semangat nasionalisme dan literasi tentang pancasila yang baik, tidak sekadar ungkapan kata-kata.

Ketika mereka sudah mampu mengerjakan ujian artinya mereka layak mendapatkan amanah sebagai bagian dari KPK dan juga memiliki integritas. Karena tes ini juga menguji kejujuran orang yang mengerjakannya, sementara aspek kejujuran merupakan sesuatu yang utama pada lembaga sekelas KPK.

Dengan diangkat menjadi ASN, maka pegawai KPK akan mengalami beberapa perubahan, tentu saja dalam konteks yang cukup tinggi serta berbagai tunjangan, maka mereka juga akan mendapat penghasilan saat nanti pensiun, ketika nanti sudah purna tugas. Sehingga keamanan finansial di masa tua nanti akan membuat mereka semakin bersemangat untuk bekerja.

Lalu bagaimana nantinya nasib pegawai lembaga anti rasuah yang tidak lolos tersebut? Tentu saja mereka tidak dapat diberhentikan secara sepihak, namun mereka harus menjalani diklat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan agar memiliki rasa dan pengetahuan terhadap pancasila. Selain itu mereka juga harus membuktikan bahwa dirinya tidak tersangkut organisasi terlarang di Indonesia.

Atas dasar ini, tentu saja alih status pegawai KPK bukanlah upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, namun untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Dalam UU KPK telah jelas disebutkan bahwa KPK akan tetap berjalan secara independen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu, terdapat anggapan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN adalah salah satu kebijakan yang didesain untuk melemahkan KPK.

Bahkan sempat muncul kabar pula bahwa penyidik senior KPK, dikabarkan akan diberhentikan dari KPK karena dirinya termasuk ke dalam salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Menjawab tudingan yang dilancarkan oleh Kurnia tersebut, Presiden Jokowi telah secara tegas mengatakan bahwa hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut secara tegas mengatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN haruslah menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Adapun hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK beberapa waktu lalu, diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan di tubuh KPK tersebut.

Sementara itu, Dr. Johanes Tuban Helan, SH MHum selaku Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uang tidak lolos TWK tidak perlu dipersoalkan.

Di Hadapan hukum, semua warga negara sama, jadi terima saja jika sudah ditetapkan dan tidak perlu dipersoalkan, tutur Johanes.
Jika ada 1.351 pegawai yang ikut tes dan 75 orang tidak lolos, Johanes menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau 90 persen peserta tes tidak lolos, mungkin perlu dipertanyakan.

Selain itu, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga sudah sesuai dengan undang-undang, sehingga perlu diapresiasi karana hal ini tentu tidak melanggar konstitusi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara