Oleh Humas Sekretariat Kabinet
Dipublikasikan pada 30 April 2021

Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Billy Mambrasar memperkenalkan lima Program Utama Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam webinar “Untukmu Indonesiaku – Membangun Indonesia Secara Berkelanjutan dari Timur” di Jakarta, Kamis (29/04/2021).

Program yang akan digerakkan oleh anak-anak muda Orang Asli Papua (OAP) ini merupakan bentuk perwujudan dari Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020.

“Komitmen Pak Jokowi untuk memajukan Papua, untuk memajukan orang Papua, tidak berubah. Oleh sebab itu, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, di mana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut,” ungkap Billy dalam rilisnya.

Program yang diberi nama Bawa Perubahan atau BAPER, diharapkan akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat, khususnya dalam kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

Kelima program tersebut, pertama, menciptakan wirausahawan muda Papua melalui pembangunan Papua Youth Creative Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI).

Program ini akan dipantau langsung oleh Presiden dan diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua dan Papua Barat dalam sektor UMKM, startup, bahkan industri kreatif.

Kedua, menciptakan seratus ribu Petani Milenial yang saat ini sudah dijalankan di sepuluh provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Program dari Kementerian Pertanian ini diharapkan akan menghasilkan 20 ribu petani di dua provinsi paling timur Indonesia, dan 80 ribu petani di delapan provinsi yang lain.

Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Ketiga, meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP) yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Mereka akan diberikan pelatihan secara berkelanjutan dan dihubungkan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan.

MTP ini akan dikelola langsung di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri, Derektur Jenderal Otonomi Daerah.

Keempat, pembangunan pusat-pusat pembelajaran non-formal untuk memberikan akses pendidikan. Diharapkan pada pusat pembelajaran ini dapat diperoleh keahlian untuk dapat bertahan hidup yang disesuaikan dengan konteks lokal di wilayah Papua dan Papua Barat.

Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai entitas pengampunya.

Kelima, peluncuran sebuah aplikasi dan website untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda, bernama “Policy Bootcamp untuk Papua”.

Website ini diharapkan akan dikelola oleh Desk Papua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dalam koordinasi langsung dengan Kantor Staf Presiden RI.

Hal tersebut bertujuan agar masukan-masukan dari masyarakat dapat langsung diimplementasikan dalam program kerja lintas kementerian/lembaga.

“Kami berharap bahwa intervensi dari program ini akan menciptakan ribuan pekerjaan baru bagi anak-anak asli Papua, dan mereka akan menciptakan dampak positif berganda secara ekonomi di Papua dan Papua Barat,” kata Billy.

Dampak positif tersebut di antaranya, menurunnya tingkat pengangguran, berkurangnya angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat

Ia meyakini, webinar “Untukmu Indonesiaku” ini akan memberikan dampak besar kepada masyarakat untuk turut membangun Indonesia yang berkelanjutan.

“Mari kita wujudkan Indonesia Emas sebelum 2045 untuk kemajuan pembangunan dari Aceh sampai Papua,” ajak Billy yang juga merupakan Duta Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas.

Webinar yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani secara fisik di Jakarta. Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara virtual. 

Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar memperkenalkan 5 Program Utama percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, yang akan digerakkan oleh anak-anak muda orang asli Papua (OAP), dalam sebuah acara seminar paduan (Hybrid) antara daring dan luring, yang bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Selatan (29/04/2021).

Sebagai bagian dari Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, 5 Program ini akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua, khususnya dalam kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

Hadir dalam acara tersebut: Menteri PPN / Kepala Bappenas: Suharso Manoarfa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat: Muhammad Lakotani, secara fisik di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, dan ikut memberikan sambutan secara virtual: Menteri Pertanian, Yasin Limpo, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Uno.

Acara tersebut diikuti oleh kurang lebih 9,200 orang secara daring, melalui kanal youtube Kompas TV secara Langsung, dan dihadiri oleh 250 peserta secara daring melalui aplikasi zoom. Sementara itu, tamu undangan dari Lintas Kementerian dan Lembaga yang hadir di tempat acara adalah kurang lebih sekitar 50 orang, yang telah mengikuti protokol kesehatan ketat, dengan mengikuti tes Antigen sebelum memasuki ruangan.

“Komitmen Pak Jokowi untuk memajukan Papua, untuk memajukan orang Papua, tidak berubah. Oleh sebab itu, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dimana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut. Beliau berkomitmen penuh untuk itu”, Jelas Billy dalam rilis yang diberikan.

Webinar yang bertajuk: “Untukmu Indonesiaku – Membangun Indonesia dari Timur” ini merupakan inisiasi program dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI) yang bekerjasama dengan Sekretariat Nasional SDG’s Indonesia dan PT Delegasi Konsultan Indonesia.

Billy menamakan 5 Program Percepatan pembangunan tersebut sebagai: “BAPER”, atau adalah singkatan dari: Bawa Perubahan. Program pertama, yakni menciptakan wirausahawan muda Papua, melalui pembangunan Papua Youth Creativy Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI). Program ini, dipantau langsung oleh Presiden RI, diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua, dalam sektor UMKM, start up, atau bahkan industri kreatif.

Program Kedua, adalah program dari Kementerian Pertanian, untuk menciptakan 100.000 Petani Milenial yang sedang berjalan di 10 Provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Program ini diharapkan akan menghasilkan 20,000 Petani di 2 Provinsi Paling timur Indonesia ini, dan 80,000 petani di 8 Provinsi yang lain. Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Program Ketiga, yakni meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP), yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Mereka kemudian akan di berikan pelatihan secara berkelanjutan, dan dihubungkan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan. MTP ini akan di kelola langsung di bahwa supervisi Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah.

Program keempat, adalah program pembangunan pusat-pusat pembelajaran non-formal untuk memberikan akses pendidikan guna memperoleh keahlian untuk dapat bertahan hidup, sesuai dengan konteks lokal di wilayah Papua dan Papua Barat. Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai entitas pengampunya.

Program kelima, yakni meluncurkan sebuah aplikasi dan website untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak Muda. Website ini dinamakan: “Policy Bootcamp untuk Papua”. Web ini diharapkan akan dikelola oleh Desk Papua, Kementerian PPN/Bappenas, dalam kordinasi lagsung dengan Kantor Staf Presiden RI, sehingga masukan-masukan dari masyarakat tersebut dapat langsung diimplementasikan dalam program kerja lintas kementerian / lembaga.

“Kami berharap bahwa intervensi dari program ini akan menciptakan ribuan pekerjaan baru bagi anak-anak asli Papua, dan mereka akan menciptakan dampak positif berganda secara ekonomi di Papua dan Papua Barat. Dampak tersebut adalah: menurunnya tingkat pengangguran, berkurangnya angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat” Jelas Stafsus Presiden asal Papua ini.

Billy Mambrasar juga adalah seorang Duta Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Bappenas, yang aktif mempromosikan pemerataan pembangunan di Seluruh Indonesia. Billy Mambrasar berharap dengan adanya acara ini, akan juga memberikan pemahaman kepada pada peserta tentang strategi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable development goals) yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Saya percaya dengan Webinar Untukmu Indonesiaku, akan memberikan dampak besar kepada masyarakat untuk turut membangun Indonesia yang berkelanjutan. Mari kita wujudkan Indonesia Emas sebelum 2045 untuk kemajuan pembangunan dari Aceh sampai Papua” tuturnya. (Tim Humas / Eveerth Joumilena)

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR Tahuna nggaran 2021 untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun. Anggaran ini digunakan untuk bidang SDA sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.

Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Guna mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua; Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT); Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km,” ujar Basuki.

Tim gabungan Polsek Bandara Sultan Hasanuddin dan satuan Reskrim Polres Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) meringkus Endi (32), pelaku utama pembuatan dokumen atau surat keterangan swab test PCR dan rapid antigen palsu untuk calon penumpang pesawat, Minggu (31/1).

Endi yang tidak lain adalah sekretaris sekaligus driver salah satu rumah sakit swasta di Makassar itu jalani pemeriksaan intensif di Mapolres Maros.

Sebelumnya, di bandara internasional Sultan Hasanuddin, selama dua hari berturut-turut yakni Kamis-Jumat (28/29) ditemukan dua kasus yakni 18 calon penumpang pesawat Lion Air tujuan Bali menggunakan surat keterangan rapid antigen palsu yang berkop surat salah satu Rumah Sakit swasta di Makassar, dan kasus kedua calon penumpang pesawat Citilink tujuan Jakarta menggunakan surat keterangan swab test palsu berkop surat Dinas Kesehatan Makassar.

Total penumpang 20 orang terpaksa batal terbang karena harus menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bandara, sekaligus untuk mengejar pelaku utamanya.

Seseorang yang diduga bekerja sebagai protokoler PT Angkasa Pura (AP) II membantu lima warga negara (WN) India agar tidak mengikuti karantina kesehatan saat tiba di Indonesia. Seorang protokoler itu, AS, telah ditangkap kepolisian bersama dengan tiga warga negara Indonesia (WNI) lain yang juga membantu lima WN India itu lolos karantina kesehatan.

Adapun lima WN India tersebut juga telah ditangkap polisi. “Dia kerja sebagai protokoler, makanya sekarang kami masih koordinasikan soal pas bandara yang dipunyai AS,” kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Adi Ferdian, Rabu (28/4/2021).

Hingga saat ini total sebanyak 8.382.400 dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi (vial) telah diterima Indonesia dari sejumlah produsen dunia. Dalam catatan Bisnis, total sekitar 8,38 juta dosis vaksin yang diterima Indonesia ini didatangkan dalam beberapa tahapan. Perinciannya, 3 juta dosis dari Sinovac didatangkan ke Tanah Air pada Desember 2020.

Kemudian, 4,95 juta dosis vaksin AstraZeneca tiba pada 8 dan 26 April 2021, dan 482.400 dosis vaksin Sinopharm yang hari ini tiba, Jumat (30/4/2021). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan bahwa kedatangan vaksin pada hari ini merupakan bentuk konsistensi Pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri, di tengah situasi di mana negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

“Vaksinasi nasional adalah salah satu upaya kita dalam mencari atau mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity,” kata Johnny dalam konferensi pers. Meski program vaksinasi telah dilakukan, tetapi pemerintah memastikan akan terus melakukan 3T yaitu testing, tracing, treatment.

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya melakukan penyekatan di check point Bundaran Mall City of Tomorrow (Cito) atau Bundaran Waru di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (29/4/2021). Penyekatan di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini mulai dilakukan sejak pukul 11.30 WIB.

Seluruh kendaraan roda empat dan roda yang masuk ke Surabaya, selain pelat nomor polisi L dan W, diperiksa. Pantauan Kompas.com di lokasi, terdapat beberapa kendaraan roda empat yang diminta putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat dan tujuan masuk ke Surabaya. “Saat ini anda memasuki check point larangan mudik Lebaran.

Bagi kendaraan roda empat silakan membuka kaca untuk mempermudah pemeriksaan, kurangi kecepatan,” kata salah seorang polisi menggunakan pengeras suara, Iptu Bagus di lokasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak akan dicabut, sebab menurutnya UU ITE masih sangat diperlukan di Indonesia.

Keputusan tersebut setelah Tim Kajian UU ITE selesai menggelar pengkajian yang dilakukan dengan cara mendengarkan aspirasi seluruh pihak.

Selanjutnya pemerintah akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian dan lembaga terkait pedoman teknis penggunaan UU ITE itu.

Tiga kementerian lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan Agung dan Kapolri. SKB itu nantinya akan berbentuk pedoman seperti buku saku yang bisa digunakan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Hal ini dilakukan agar tak ada lagi salah tafsir dalam penggunaan undang-undang yang sering menjerat masyarakat dengan pasal karet.

“Untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketidaksamaan penerapan maka dibuatlah pedoman teknis dan kriteria implementasi yang akan diputuskan dalam bentuk SKB tiga kementerian,” kata Mahfud saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/4/2021).

Menkopolhukam Mahfud menegaskan, intinya pemerintah yang tidak akan mencabut UU ITE karena masih diperlukan di era digital saat ini.

“UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi, bukan menghukum, yakni menghukumi dunia digital. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan UU ITE,”.

Meski begitu Mahfud tak menampik revisi UU ITE akan dilakukan, namun revisi yang dilakukan bukan revisi besar-besaran melainkan revisi semantik atau perubahan pada kalimat yang sangat terbatas.

“Bisa berupa penambahan frasa atau perubahan frasa dan berupa penambahan penjelasan, pasal 45c, seperti misalnya pada kata penistaan, fitnah, dan keonaran. Jadi tidak sembarangan orang berdebat lalu dianggap onar dan sebagainya,” katanya. (*)

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurut Dave, sebelum pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) melabelkan KBB sebagai kelompok separatis teroris (KST), aksi Tentara Pembebasan Nasional/Operasi Papua Merdeka (TPN/OPM) telah mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri.

“OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Sekolah dibakar, guru tewas ditembak. Itu adalah pelanggaran pidana. Kepada kombatannya memang tegas, maka military approach (pendekatan militer) dibutuhkan,” ujar Dave, dalam diskusi daring bertajuk ‘KKB Teroris atau Bukan?’, Kamis (29/4/2021). Menurut politikus Partai Golkar ini, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya gerakan TPN/OPM sudah semakin terorganisir, dengan dukungan persenjataan dari pihak luar.

Aksi kelompok ini juga menurutnya semakin menguat karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat. “Ini juga menjadi kelemahan pemerintah, dukungan masyarakat terhadap KKB dan aliran dana luar biasa kuat,” jelas Dave.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris. Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.
Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Mahfud menjelakan definisi teroris berdasarkan UU teesebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

Tidak hanya KKB, kata Mahfud, pemerintah juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KKB juga termasuk ke dalam tindakan teroris. “Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Disisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengarahkan bahwa pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan dalam menyelesaikan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan, tapi itu hanya berlaku sebagai the last resort, sebagai upaya terakhir yang boleh dilakukan dengan standar operasional yang terukur dan akuntabel.

“Persoalan Papua itu sangat kompleks. Bukan hanya persoalan kesejahteraan saja, juga soal keamanan. Apakah tindakan anarkhis yang merusak fasilitas umum dan berpotensi kekerasan atau penghilangan nyawa sesorang akan dibiarkan? Nanti kalau dibiarkan, negara akan dituduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus diletakkan sesuai konteksnya dan diletakkan secara proporsional,” kata Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM KSP Jaleswari Pramodhawardhani, beberapa waktu yang lalu. (*)

Oleh : Reza Pahlevi )*

Rizieq Shihab tidak bisa mengelak lagi, karena dari saksi-saksi, ia terbukti menimbulkan kerumunan di Petamburan dan membawa puluhan orang jadi kena corona. Kesalahannya yang fatal adalah mengadakan acara pesta besar-besaran di tengah pandemi, dan mengundang puluhan ribu orang. Kini ia tinggal menunggu keputusan berapa lama masa hukumannya.

Pasca datang di Indonesia Rizieq Shihab langsung melanggar banyak aturan. Mulai dari menolak tes swab, ogah isolasi mandiri, sampai mengadakan pesta pernikahan dengan mengundang 10.000 orang. Pria tua ini seakan amnesia bahwa saat ini masih pandemi, sehingga amat rawan jika ada kerumunan. Publik juga berkomentar ‘kapok’ saat ia akhirnya kena corona.

Rizieq akhirnya menyerahkan diri dan menjadi tersangka kasus kerumunan dan penghasutan. Sidang kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung diadakan lagi dan menghadirkan beberapa saksi. Di antaranya mantan kepala KUA Tanah Abang Sukana dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti yang menjadi saksi kasus di Petamburan.

Sementara untuk kasus kerumunan di Megamendung Bogor, saksi-saksinya adalah Sundoyo, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI, Sihabudin, Kepala Subbag Tata Usaha Kemenag Kab Bogor, Adang Mulyana, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab Bogor, Ramli Randan, Kepala Puskesmas Kec Megamendung, dan Aiptu Dadang Sudiana, Bhabimkamtibmas Polsek Megamendung.

Keterangan saksi yang memberatkan Rizieq adalah Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti. Ia menyatakan bahwa setelah acara keramaian di Petamburan, ada penambahan 50 kasus corona di Kelurahan tersebut. Data ini didapatkan dari 67 lab yang ada di DKI Jakarta.

Penurutan Kepala Dinas Kesehatan tentu makin memojokkan posisi Rizieq sebagai tersangka, karena ia terbukti bersalah karena mengadakan pesta di tengah pandemi. Padahal aturannya hanya boleh mengundang maksimal 35 tamu, termasuk keluarga sendiri. Namun ia malah terang-terangan mengundang banyak orang agar datang ke pesta pernikahan putrinya.

Ketika ada 50 orang yang positif corona, apakah Rizieq mau menanggung biaya pengobatan mereka? Mengingat yang dijamin oleh pemerintah hanya pemegang kartu BPJS, dan ketika tak punya harus gigit jari, karena harus membayar puluhan juta rupiah. Semua gara-gara Rizieq yang begitu datang langsung mengacau. Sungguh terlalu.

Sementara itu, Sukana sebagai Kepala KUA mengaku takut saat melihat kerumunan di pesta pernikahan putri Rizieq. Ia ketakutan bukan karena diancam oleh anggota ormas yang jadi tamu, melainkan takut karena ada pelanggaran protokol kesehatan. Dalam artian, saat ada kerumunan maka prediksinya benar, karena acara itu berbuntut puluhan orang kena corona.

Padahal menurut Sukana, ia sudah memperingatkan Rizieq sebelum acara dimulai, agar mematuhi protokol kesehatan. Namun peringatannya bagaikan angin lalu, karena akhirnya pesta tetap dibanjiri oleh pengunjung yang mayoritas tak memakai masker. Selain itu, mereka duduk merapat sehingga tidak menerapkan physical distancing.

Dari mana para korban ketularan corona? Kemungkinannya dari OTG yang datang di acara pesta atau mereka terinfeksi virus covid-19 dari droplet yang disebarkan oleh Rizieq sendiri. Mengingat ia baru datang dari luar negeri dan menolak tes swab, sehingga diduga kena corona. Terlebih ketika hasil tesnya diumumkan bahwa ternyata ia terinfeksi virus covid-19, meski tak jelas dibawa dari luar negeri atau dari acara di Petamburan.

Dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada, maka patutlah jika Rizieq dihukum seberat-beratnya, karena melanggar protokol kesehatan. Ia juga bersalah karena menyebabkan 50 orang kena corona dengan sengaja. Bagaimana jika di antara mereka ada yang meninggal dunia karena penyakit ganas itu? Tentu akan rugi karena kehilangan nyawa akibat terlalu cinta Rizieq dan melanggar protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Moses Waker )*

Papua akan dimekarkan menjadi 6 provisi. Pemekaran ini dilakukan untuk masyarakat di Bumi Cendrawasih, karena jika provinsinya ditambah, pelayanan terhadap rakyat juga maksimal. Masyarakat di Papua juga mendukung adanya penambahan provinsi, karena sangat bermanfaat bagi mereka.

Di zaman orde baru, hanya ada 1 provinsi di Papua, yang dulu bernama Irian Jaya. Namun tahun 2007, ada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Pemekaran ini dilakukan karena wilayah Papua sangat luas (420.500 KM2) sehingga jika hanya ada 1 provinsi akan kesulitan untuk mengatur rakyatnya, sehingga pelayanan akan kurang maksimal.

Setelah ada 2 provinsi, maka rencananya akan ditambah lagi jumlah provinsi yang ada di Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua memang jadi wacana yang serius. Rencananya, provinsi baru tersebut adalah Papua Barat Daya, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Tabi Sarieri.

Pemekaran wilayah masih dibicarakan, karena hal ini bukan hanya wewenang dari pemerintah pusat, tetapi harus ada pendapat dari rakyat Papua yang diwakili oleh MRP dan DPP. Keberadaan MRP dan DPRP memang diperhitungkan dalam pemekaran provinsi, karena dalam otonomi khusus, mereka diberi kewenangan dalam mengatur Papua.

Tito melanjutkan, pemekaran wilayah tergantung dari kesiapan keuangan di Papua. Dalam artian, untuk menambah provinsi, otomatis butuh kantor pemerintahan yang baru, dan juga pegawai negeri untuk mengatur administrasi dan segala urusan di sana. Sehingga masalah pendanaan harus diperhitungkan.

Meski pemekaran wilayah di Papua masih dalam tahap pembicaraan, tetapi sudah pasti mendapat restu dari Presiden Jokowi. Pertama, pemekaran wilayah berdampak positif pada masyarakat Papua, karena mereka dimudahkan dalam urusan administrasi. Saat Provinsinya ada banyak tentu kantor pemerintah daerah makin dekat, sehingga tidak usah kecapekan saat mengurus surat-surat penting karena perjalanannya jauh.

Ketika mereka mau tertib mengurus administrasi, tentu pemerintah daerah yang diuntungkan. Karena data penduduk akan didapatkan dengan mudah. Sehingga saat ada sensus, pembagian dana bansos, BLT, dll, akan gampang untuk melihat ke data yang berdasarkan realita di masyarakat.

Kedua, pemekaran wilayah sangat bermanfaat bagi rakyat Papua karena jika ada penambahan provinsi, otomatis ada penambahan dana APBD. Uang ini bisa digunakan untuk memaksimalkan pembangunan di Papua, agar masyarakatnya makin maju. Sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi dan sosial antara Indonesia bagian barat dan timur.

Uang dari dana APBD bisa untuk membangun berbagai fasilitas di Papua, misalnya klinik, puskesmas, gedung sekolah yang lengkap dengan perpustakaan yang representatif, dll. Sehingga masyarakatlah yang diuntungkan, karena mereka mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih dekat dan lengkap.

Sedangkan yang ketiga, pemekaran wilayah akan bermanfaat karena jika ada penambahan provinsi, otomatis jumlah gubernur akan bertambah. Menurut otonomi khusus, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Sehingga mereka bisa membangun wilayahnya sendiri dengan lebih maksimal, karena memahami rakyatnya dari segi sosiologis dan kultural.

Pemekaran wilayah di Papua sebentar lagi bisa terwujud karena sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan ada yang berpikir bahwa penambahan provinsi ini adalah sebuah proyek yang hanya menguntungkan pemerintah. Karena kenyataannya, justru pemekaran ini menguntungkan bagi rakyat, dan pemerintah pusat maupun daerah tidak mengutip serupiah pun.

Masyarakat menanti perwujudan pemekaran wilayah di Papua, karena program ini sangat bermanfaat bagi mereka. Jika ada penambahan provinsi, maka administrasi akan dipermudah. Selain itu, dana APBD akan bertambah, sehingga akan dibuat untuk membangun Papua sampai ke wilayah pelosok.)* Penulis adalah warganet tinggal di Gorontalo