Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa kasus yang menjerat Rizieq Shihab dan Bahar Smith bukan kriminalisasi ulama. Menurutnya, keduanya harus menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana yang telah diatur Undang-undang.

“Mereka yang dihukum itu karena tindak pidana, bukan karena ulama. Masa melakukan kejahatan tidak dihukum?,” ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa Rizieq Shihab menjadi tersangka dan ditahan bukan karena alasan politik, melainkan karena pelanggaran tindak pidana umum berupa dugaan perbuatan menghasut orang lain untuk berkerumun di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Sebab, selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulama-lah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia,” tambah Mahfud.

Sementara itu, peneliti SMRC Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad, mengatakan bahwa Survei yang telah dilakukan oleh SMRC mendapati bahwa 60 persen responden beragama Islam mengaku tidak percaya pada isu kriminalisasi ulama. Meskipun, ada banyak pihak yang masih percaya isu ini.

“Ada opini yang berkembang bahwa pemerintah mengkriminalisasi ulama. Terhadap opini ini 60 persen dari umat Islam tidak setuju. Tapi cukup banyak yang setuju, ada 27 persen,” ungkap Saidiman.

Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ini sempat menjadi pro-kontra. Namun pemerintah memastikan bahwa ketika ibu kota dipindah, berarti akan ada pemerataan pembangunan. Karena yang akan mendapat fasilitas dan infrastruktur tak hanya rakyat di Jawa, tetapi juga di Kalimantan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia yang ‘menganga’.

“Memindahkan ibu kota bukan sesuatu yang baru dan itu jadi kebutuhan. Di konteks ini, penting untuk membangun Indonesiasentris, tidak hanya Jawasentris, bahkan Jakartasentris,” ujar Yustinus dalam diskusi yang diselenggarakan Narasi Institute secara virtual, Jumat (16/4).

Pasalnya, menurut Yustinus, tingkat ketimpangan di dalam negeri cukup tinggi. Salah satunya tercermin dari kondisi simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) bank yang mencapai Rp6.737 triliun.

Dari jumlah sebanyak itu, sekitar Rp6.150 triliun atau 91 persennya ada di Jakarta. Sisanya, baru tersebar di 33 provinsi lain di tanah air.

“91 persen DPK ada di Jakarta, ini sangat timpang,” katanya.

Bukan cuma masalah uang, dari sisi produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi pun sekitar 80 persen diantaranya ada di Pulau Jawa. Baru sisanya 20 persen tersebar di pulau-pulau lain.

“Nah ini kalau tidak segera kita atasi dengan kebijakan dan terobosan afirmatif bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” pungkasnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan mutasi baru virus corona seperti di India kini telah masuk Indonesia. Bahkan, sudah 10 orang terkonfirmasi positif strain ini yang tersebar di sejumlah wilayah.

“Virus itu sudah masuk ke Indonesia. Ada 10 orang yang terkena virus tersebut,” kata Budi saat jumpa pers secara virtual dari Kantor Presiden, Jakarta.

Budi mengatakan, dari 10 orang yang sudah tertular tersebut, enam di antaranya imported case atau kasus impor dari luar negeri. Sementara empat lainnya berasal dari transmisi lokal. Dua orang berada di Sumatra, satu di Jawa Barat, dan satu lagi di Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, di Jawa Barat, di Kalimantan, kita akan menjadi lebih sangat hati-hati untuk selalu mengontrol apakah ada mutasi baru tersebut atau tidak,” kata Budi.

Dia mengatakan, lonjakan drastis kasus virus corona di India disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena ada varian baru virus corona B117 dan ada mutasi lokal B1617. Kedua, melemahnya protokol kesehatan di sana meski vaksinasi sudah berlangsung.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh bupati dan walikota di bumi cenderawasih, agar mampu mengeloa sumber daya alam (SDA) setempat, untuk seluass-luasnya dipergunakan mensejahterakan masyarakat. Lukas berharap SDA yang dikelola itu, akan mampu membiayai program pembangunan pemerintah setempat, berkenaan dengan akan habisnya masa berlaku UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

“Dana Otsus ini berakhir sisa 6 tahu lalu. Karena itu, saya minta bupati dan walikota harus mulai berpikir untuk memanfaatkan SDA maupun potensi daerahnya masing-masing. Bupati dan walikoa harus mulai berpikir untuk megantisipasi minimnya anggaran pembangunan”. “Apalagi jika UU Otsus berakhir, sehingga saya harap SDA kita dimanfaatan untuk kelola dan sejahterakan masyarakat,” terang Lukas di Jayapura, baru-baru ini.

Menurut dia, saat ini APBD kabupaten dan kota masih mendapat sokongan 80 persen dana Otsus yang diturunkan ke seluruh Papua. Sementara Provinsi Papua hanya mengelola 20 persen sisa dana Otsus, yang sebelumnya dipotong 10 persen untuk pendanaan bagi lembaga keagamaan.

Kebijakan memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota, lanjut Lukas, merupakan sebuah keputusan yang diambil agar dapat mempercepat pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

Oleh karenanya, dia berharap seluruh kabupaten dan kota dapat memaksimalkan 80 persen dana Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebelum masa berlaku UU itu habis sekitar enam tahun mendatang. “Kita tak tahu apakah nanti UU Otsus ini diperpanjang atau sudah ditiadakan sama sekali, ini tentunya menjadi keputusan pemerintah pusat. Pun begitu, saya minta semua kepala daerah wajib bersiap diri”.

“Diantaranya dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam kita. Sehingga kekayaan alam ini bisa dipergunakan seluas-luasnya untuk membantu program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya,” harapnya. Lukas menambahkan, dengan menurunkan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota, ada banyak capaian yang terwujud. Diantaraya dengan telah turunnya angka kemiskinan. Diharapkan angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Dewan Redaksi Berita Satu Media Holdings Theo L Sambuaga menyampaikan, Selama 20 tahun berlakunya Otsus, pembangunan masyarakat dan daerah Provinsi Papua dan Papua Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Dukungan dana pemerintah pusat sebesar Rp 137 triliun yang terdiri dari dana Otsus Rp 94 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp 43 triliun, memungkinkan terselenggaranya pembangunan di Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota, serta Provinsi Papua Barat dengan 13 kabupaten/kota.

Tetapi di sisi lain, harus pula diakui bahwa kemajuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Malahan di beberapa sektor atau bidang terjadi penurunan. Hal ini jika dibandingkan dengan perhatian besar pemerintah pusat dan dukungan dana yang dikucurkan.

Oleh karena itu DPR RI dan pemerintah yang saat ini sedang membahas perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, perlu mendengar masukan dari masyarakat dengan mempertimbangkan sejumlah hal.

Pertama, agar Dana Otsus 2% dari DAU nasional yang menurut ketentuan UU No 21/2001 berlaku 20 tahun, supaya diperpanjang 20 tahun lagi. Sedangkan ketentuan Pasal 34 ayat 3 huruf b tentang Dana Bagi Hasil dalam rangka Otsus yang menetapkan bahwa sesudah 25 tahun berlakunya UU, porsi Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten/kota untuk sumber daya minyak bumi 70% dan untuk pertambangan gas alam 70%, diturunkan menjadi masing-masing 50%, supaya diubah menjadi sesudah 40 tahun.

Selanjutnya, kedua, perlu digenjot pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan yang masih sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengawal proses pembangunan dalam segala bidang.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus menjangkau sampai ke kampung- kampung pelosok wilayah Papua yang sangat luas. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur transportasi harus memprioritaskan jalan darat dan laut yang dapat menjangkau kampung di pelosok sehingga masyarakatnya tidak terisolasi lagi.

Dengan pendidikan dan latihan yang memadai, perlu ditingkatkan pembangunan usaha mikro dan kecil serta birokrasi distrik, kota, kabupaten khususnya bagi pelaku dari kalangan penduduk asli. Jangan terjebak pada stigma bahwa penduduk asli Papua tidak bisa bekerja di pemerintahan dan bisnis. Justru dengan pendidikan dan kesehatan, prestasi harus diraih setinggi-tingginya di lapangan pengabdian manapun.

Sejalan dengan tujuan otonomi khusus, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu berjalan seiring dengan upaya membangun kehidupan bersama masyarakat yang rukun, harmonis, tertib, dan produktif berdasarkan hukum, keamanan, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. (*)

Memasuki pekan ketiga Ramadhan, kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai dipadati pengunjung. Sayangnya, banyaknya pengunjung ini tidak mengindahkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Terkait hal itu Pemprov DKI menuai protes dari berbagai pihak.

Netizen di media sosial berkomentar terkait hal tersebut, mereka berpendapat jika di psara Tanah Abang telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam foto yang diunggah akun Instagram @jktinfo terlihat hiruk pikuk masyarakat yang mondar-mandir mencari barang yang diinginkan di Pasar Tanah Abang. Jalan pun semakin sempit karena menumpuknya parkiran motor dan pedagang PKL di sepanjang jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

“Mau kesini tapi takut penuh banget Tanah Abang padahal tinggal jalan kaki dikit doank dari kostan nyampe,” tulis akun @mrozaljonte.
“Corona di pause dulu, baju lebaran lebih penting,” sahut akun @mutiazr8.
“Corona menangis ngeliat ini,” tulis akun@maunkzz.”
“Apa ga matilah mereka kan Corona,” ujar akun @loveis.blind12.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR fraksi PDIP, Rahmad Handoyo pada Minggu (2/5/2021) mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menilai Pemprov DKI tak siap dengan kerumunan Tanah Abang.

“Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah.” kata Rahmad.

Rahmad menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus bergerak cepat untuk mencegah kerumunan. Dia berharap tak ada lagi penumpukan pengunjung di Pasar Tanah Abang.

“Kita harus segera konsolidasi, Gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari,” katanya.

Menurut Rahmad keramaian itu mestinya bisa diantisipasi. Salah satunya dilakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pemprov DKI juga dinilai perlu berkolaborasi dengan warga Jakarta memerangi pandemi COVID-19. Pemprov, menurut Rahmad tidak boleh lelah mengedukasi, mensosialisasikan masyarakat soal protokol kesehatan.

“Jangan sampai kerumunan itu terjadi lagi. Ingat, yang paling efektif itu adalah menetapkan prokes. Kita juga himbau warga masyarakat jangan paksakan untuk ke pasar Tanah Abang, atau pasar lain yang sangat ramai,”.

Politikus Ferdinand Hutahaean juga mengkritik Gubernur Anies Baswedan terkait kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Ferdinand Hutahaean mengatakan seharusnya sudah dilakukan langkah antisipasi kerumunan Pasar Tanah Abang.

Dia mengkritik Anies Baswedan dengan mengkaitkan sebuah berita berjudul “Anies: Pengunjung Pasar Tanah Abang Kemarin Melonjak 87 Ribu, Tak Terduga” di akun twitternya @FerdinandHaean3.

” ’Tak terduga’ Sebuah rangkaian kata utk menyelamatkan diri dari fakta tidak mampu bekerja. Jangankan Gubernur, Lurah pun harusnya tau kalau hari-hari menjelang Lebaran tiba, pasar-pasar pasti akan ramai,” demikian cuitan Ferdinand Hutahaean, Minggu (2/5/2021).

Ferdinand mengatakan seharusnya hal tersebut dapat diantisipasi. “Mestinya ada antisipasi soal ini krn sdh tradisi,” cuitnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, Minggu (2/5/2021) juga mengkritik Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai terjadinya kerumunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, Anies sedang tidak fokus mengurus Jakarta.

“Saya melihat kesan memang fokus gubernur sedang tidak di DKI, tapi fokus ke yang lain,” kata Gilbert.

Menurutnya, seharusnya Anies dapat mencegah kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, karena, setiap tahun Pasar Tanah Abang menjadi magnet warga jelang Lebaran untuk berbelanja.

“Setiap tahun sebelum pandemi Tanah Abang selalu penuh, jadi sudah harus diantisipasi sejak klaster perkantoran naik. Berjubelnya juga sejak awal sudah terlihat bahwa parkiran tidak sesuai protokol diisi 50% dan pengunjung penuh krn tidak diawasi, seharusnya sudah harus ditutup pintu masuk dan parkiran,”.

“Tetapi karena kesannya pengarahan dan pengawasan dari pemprov tidak ada, sehingga hal ini terjadi. Sepatutnya ada permintaan maaf karena mengorbankan keselamatan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta agar tidak terjadi lagi kerumunan tanpa protokol kesehatan (prokes) di pusat-pusat perbelanjaan seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ia mengingatkan kejadian seperti itu bisa menimbulkan klaster baru Covid-19.

“Kemudian juga mulai ramainya pusat-pusat perbelanjaan di sejumlah kota-kota besar, tolong ini jangan sampai ini nanti akan menjadi klaster baru. Karena kita lihat di Jakarta, pusat perbelanjaan penuh,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual, Minggu (2/5/2021).

Doni meminta agar ada kepedulian bersama antar pimpinan pemerintah daerah dengan dukungan TNI/Polri mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kerumunan seperti di Tanah Abang. (*)