Marco Soares )*

KKB sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Keputusan ini dinilai sangat tepat, karena KKB sudah menyakiti masyarakat dan meneror dengan berbagai cara, sehingga bisa dikategorikan sebagai teroris. Dengan label baru, maka diharap pemberantasan KKB makin efektif dan semoga mereka cepat dihapus dari Bumi Cendrawasih.

Kedamaian di Papua selalu dirusak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka sudah berkali-kali membuat onar dengan menakuti warga sipil, membakar sekolah, bahkan membunuh masyarakat dan juga aparat. Kelakuan mereka yang di luar batas tentu makin membuat banyak orang antipati, bukan hanya yang bermukim di Papua tetapi juga di wilayah lain.

Pemerintah bertindak tegas dengan menetapkan KKB sebagai kelompok separatis. Menko Polhukan Mahfud MD menyatakan bahwa penetapan ini berdasarkan usulan banyak pihak dan sudah ada sejak tahun 2019. Dalam artian, ini bukan keputusan yang mendadak akibat banyaknya aparat yang jadi korban kekejaman KKB.

Jika KKB ditetapkan sebagai kelompok separatis, maka pengejaran terhadap mereka menjadi lebih intensif, karena ada bala bantuan dari Densus 88 antiteror. Jika Densus yang maju, maka diharap akan menggertak KKB sehingga mereka ketakutan dan akan menyerahkan diri. Serta tak lagi berani mengutus sniper untuk menyerang aparat maupun warga sipil.

Selain Densus, maka ada bantuan lain yang sudah sampai ke Papua, yakni pasukan dari Yonif 315/Garuda. Tim yang diberangkatkan oleh Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wuryanto ini dijuluki pasukan setan, saking ganasnya dalam menyerang musuh. Mereka memiliki skill di atas rata-rata dalam menembak dan strategi perang, serta bisa mengendus keberadaan musuh.

Dengan datangnya bantuan ini, maka diharap pemberantasan KKB akan lebih intensif. Mereka bisa digabung dengan tim dari TNI dan Polri, yang diberangkatkan langsung ke Kabupaten Puncak yang rawan konflik. Karena dikabarkan ada salah satu markas KKB di daerah itu.

Pemberantasan KKB wajib dilakukan, demi keamanan warga sipil Papua. Jangan sampai ada korban selanjutnya, baik luka-luka maupun korban jiwa. Jika KKB tidak dihapus dari Bumi Cendrawasih, dikhawatirkan mereka akan lebih menggila dan membakar lebih banyak sekolah di Papua.

Pengamat Intelejen Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa penetapan KKB sebagai kelompok teroris berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Dalam UU itu disebut bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang luas. Juga korbannya massal dan menimbulkan kerusakan pada objek vital yang strategis.

Jika ditilik dari UU itu, maka memang betul bahwa KKB adalah kelompok teroris, karena mereka sudah berkali-kali membuat kerusuhan di Papua, terutama jelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember. Saat itu, KKB memaksa masyarakat untuk mengibarkan bendera bintang kejora sebagai bendera kebangsaan OPM.
Padahal warga sipil menolaknya karena cinta NKRI.
Jika ada warga yang menolak untuk menruti KKB, maka mereka menakut-nakutii dengan senjata api, bahkan nekat membunuh masyarakat sipil. Mereka juga menembak aparat dengan sengaja. Penembakan dan pembunuhan ini tentu sebuah tindakan kriminal.

Ketika KKB hobi meneror, bukankah sudah pantas dikategorikan sebagai organisasi teroris? Karena mereka membuat kekacauan agar OPM berjaya dan Papua merdeka. Padahal Papua tidak sedang dijajah oleh Indonesia dan mereka salah besar mengenai definisi kemerdekaan dan penjajahan.

Penyebutan KKB sebagai kelompok teroris sudah akurat, karena mereka memang melakukan tindakan teror yang membahayakan keselamatan masyarakat. Diharap dengan status baru ini, pemberantasan KKB akan makin efektif dan cepat. Sehingga mereka bisa dihapus sampai ke akar-akarnya.

)* Mahasiswa Hubungan Internasional Unps Bandung

Oleh : Abner Wanggai )*

Pemerintahan Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Papua melalui berbagai pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang komprehensif tersebut, maka kesejahteraan rakyat Papua akan segera terwujud.

Ketika Presiden Joko Widodo terpilih pada 2014 lalu, beliau menjelaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Dirinya yakin bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan tol dan lain sebagainyam akan meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil.

Jika kita berfokus pada pembangunan secara menyeluruh, tentu saja salah satu yang patut diprioritaskan adalah pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat. Meski kedua provinsi paling timur tersebut kaya akan sumber daya alam, kedua wilayah tersebut rupanya tertinggal dari provinsi lain.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat.

Tentu saja Papua bukanlah satu-satunya prioritas pembangunan infrastruktur. Semua daerah perbatasan, semua daerah tertingga sekarang menjadi prioritas. Papua merupakan salah satunya.

Lalu timbul pertanyaan, mengapa Papua menjadi prioritas pembangunan infrastruktur? Nyatanya, Infrastruktur dibutuhkan untuk Papua.

Wilayah timur Indonesia tersebut telah bertahun-tahun mengalami keterisolasian karena medan yang sulit dilalui, sehingga sangat sulit bagi masyarakat Papua untuk menjangkau ke berbagai desa yang lain.

Sehingga pembangunan infrastruktur harus terus digalakkan, agar nantinya lahir konektifitas yang menjadi arus perputaran uang.

Misalnya, pembangunan jalan Trans Papua Merauke-Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah. Karena, infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan ditegaskan kembalu melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pada awal tahun 2021, sebagian jalan trans Papua sudah mulai selesai dan mampu menghubungkan antar wilayah, salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Wamena-Jayapura.

Sebelum jalan trans Papua dibangun, akses menuju kedua wilayah ini, moda transportasi yang digunakan adalah pesawat dengan biaya yang cukup besar, kini dengan adanya jalan trans Papua yang telah menghubungkan kedua wilayah tersebut, transportasi darat menjadi semakin mudah diakses.

Di lain kesempatan, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti, meminta kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan di tanah Papua.

Dirinya mengatakan, bahwa pemerintah tentu telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Namun masih ada masalah yang mengikutinya seperti diplomasi dan administrasi.

Perlu kita sadari bahwa akar persoalan dari masalah tersebut adalah kesejahteraan dan keadilan. Itulah yang mendasari terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, sehingga sudah sangat tepat dan perlu kita implementasikan bersama. Karena Inpres yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut menitikberatkan kepada pendekatan kesejahteraan.

Oleh sebab itu, mantan ketua umum Kadin Jawa Timur tersebut menginginkan semua pola pendekatan pembangunan di Papua dapat melibatkan hampir semua kementerian dan lembaga, wajib mengedepankan semangat pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat.

La Nyala mengatakan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2020 menjadi era baru bagi Papua yang wajib didukung dan dikawal.

Dari kacamata daerah, Papua dihadapkan pada tangantan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Angka kemiskinan di Papua yakni sebesar 26,55% dan Papua Barat 21,51 atau merupakan angka kemiskinan tertinggi se-Indonesia. IPM pada 2019 adalah 60,84 atau terendah se-Indonesia, lemahnya manajemen pelaksanaan otonomi khusus, kesenjangan ekonomi antar wilayah di Pantai dan di pegunungan di Papua, masalah keamanan di wilayah pegunungan dan tuntutan dialog dengan Jakarta.

Agar program pembangunan semakin optimal, tentu saja diperlukan situasi politik, hukum dan keamanan yang kondusif.

Sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua.

Akan ada dampak dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga pemerintah perlu melakukan dialog dengan masyarakat agar pembangunan dapat berlangsung seiring dengan situasi sosial di Papua agar semakin kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Zakaria )*

Mantan Eks Sekum FPI, Munarman berhasil dibekuk aparat kepolisian yang diduga terkait terorisme. Sebelumnya, Polisi juga telah menahan eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab karena terbukti melanggar Prokes di masa pandemi Covid—19. Masyakarat mendukung pengusutan hukum terhadap para mantan elit FPI tersebut sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Densus 88 akhirnya menangkap Munarman karena terlibat dalam pembaiatan ISIS. Pihak Densus 88 juga tengah mengumpulkan bukti-bukti hubungan antara teror yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air dengan peran Munarman. Meski demikian masih terlalu dini untuk disampaikan.

Munarman sendiri diduga menggerakkan orang lain, untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pengamat terorisme Ridwan Habib, meyakini bahwa Munarman tidak mungkin ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa adanya pertimbangan yang matang. Ia menuturkan bahwa Densus 88 selalu menangkap orang dengan bukti yang kuat, belum pernah ada tersangka yang bebas di pengadilan.

Ia menilai, penangkapan Munarman merupakan bagian dari usaha Densus 88 dalam memenuhi tugasnya di bidang penanggulangan teror di Tanah Air. Publik diminta menunggu status apa yang nantinya disematkan kepada Munarman setelah proses pemeriksaan. Dalam UU No 5 Tahun 2018, Densus 88 memiliki waktu 14 hari pemeriksaan untuk menentukan status Munarman.

Selain itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, juga yakni bahwa Densus memiliki bukti yang cukup dalam menangkap Munarman.

Menurut dia, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada penyidik untuk memeriksa Munarman dalam 7 kali 24 jam.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat politik Prof Dr Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa pihak kepolisian harus menelusuri adanya anggota dan mantan anggota FPI yang terlibat jaringan terorisme. Upaya penelusuran diharapkan dapat mencegah agar terorisme tidak semakin meluas dan bertambah.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus dapat menelusuri dan kemudian memotong jalur-jalurnya, termasuk jalur dana.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia yang merupakan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny Mamoto, mengungkap ada sekitar 37 anggota FPI yang pernah tersangkut kasus terorisme. Mereka tergabung dalam kelompok jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Kiki mengingatkan agar pemerintah tidak lengah. Dirinya meminta agar pemerintah dapat segera melakukan kajian, apakah ormas tersebut masuk jaringan terorisme, dan apabila terbukti maka patut dibubarkan.

Kiki prihatin, karena semestinya pemerintah bisa mencegah agar jangan sampai FPI menjadi organisasi teroris. Hal tersebut bisa dilakukan jika kita mempunyai ‘road map’ yang jelas.

Kiki mengatakan, saat ini terjadi perang narasi, terutama yang berkembang di media sosial. Sehingga Pemerintah harus serius dalam menangani hal ini, jangan sampai kalah di medan perang dunia maya.

Sebelumnya, Benny Mamoto mengungkapkan terdapat 37 nama teroris yang memiliki latar belakang anggota FPI atau pernah bergabung dengan FPI. Benny menyebut bahwa salah satu dari daftar nama tersebut terlibat dalam kasus bom bunuh diri di masjid Polresta Cirebon.

Ada juga yang terlibat kelompok teroris JAD, ada pula yang terlibat kelompok teroris MIT Poso. Kemudian ada juga teroris yang mendapatkan senjata dari Filipina selatan.

Jika tidak segera ditindak, tentu saja jaringan ini akan semakin menyebarkan ideologinya kepada masyarakat, agar semakin banyak masyarakat yang mendukung aksi terorisme.

Sebagaimana diberitakan, puluhan tersangka teroris yang masuk dalam jaringan jamaah Ansharut Daulah (JAD) telah bawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut.

Tak lama setelah itu, muncul video salah satu tersangka teroris bernama Ahmad Aulia. Ia blak-blakan mengatakan bahwa dirinya adalah anggota FPI Makassar.

Ia juga memberi keterangan bahwa pada tahun 2015 silam, dirinya dan ratusan anggota FPI lainnya berbaiat kepada ISIS.

Ahmad Aulia juga mengatakan, dalam pembaiatan tersebut, hadir pula Munarman yang merupakan petinggi dari pengurus FPI Pusat.

Aksi tersebut tentu tidak mungkin terjadi apabila tidak ada rencana yang terstruktur, sehingga pengusutaan harus dilakukan untuk mengetahui akar masalah dan keterlibatan dukungan FPI terhadap aksi teror di Indonesia. Tentu kita semua sudah tahu, bahwa FPI pernah menyegel rumah Ibadah, padahal bukan hak mereka melakukan penyegelan tersebut.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh Aditya Akbar)*

Serangan corona makin menggila dan masyarakat diminta untuk makin waspada, karena makin banyak cluster bermunculan. Mulai dari cluster perkantoran hingga cluster pasar, semua sangat berbahaya. Karena masyarakat seolah amnesia bahwa saat ini masih masa pandemi, sehingga melupakan protokol kesehatan dan mengabaikan physical distancing.

Selama setahun kita dibayang-bayangi mimpi buruk bernama pandemi covid-19. Selama pandemi belum usai, virus ini malah bermutasi menjadi lebih ganas. Anehnya di tengah pemberitaan mutasi virus, masyarakat malah dengan sengaja melanggar protokol kesehatan, sehingga membentuk cluster corona baru.

Siti Nadia Tirmizi dari Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa terbentuknya cluster corona baru karena masyarakat abai pada protokol kesehatan. Dalam artian, protokol bukanlah sebuah peraturan di atas kertas, melainkan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada yang mau kena corona, bukan?

Cluster yang pertama adalah cluster perkantoran. Menurut data tim satgas covid-19 DKI Jakarta, sebanyak lebih dari 70 perkantoran menjadi cluster corona baru dan jumlah pasiennya 2 kali lipat daripada bulan lalu. Masyarakat tentu kaget karena baru saja work from home diakhiri dan mereka kembali masuk kantor, malah ada cluster baru yang terbentuk.

Cluster perkantoran tentu amat berbahaya karena bisa merembet jadi cluster keluarga, karena pekerja yang tertular dari OTG akan membawa virus ke anak dan istrinya. Oleh karena itu, cluster perkantoran harus dibabat, dengan menutup kantor selama 14 hari dan disemprot disinfektan.

Setelah itu, pegawai tidak boleh full masuk semua, melainkan maksimal 50%, agar ada physical distancing. Sisa pegawai melakukan pekerjaan di rumah alias work from home, lalu minggu berikutnya dirotasi jadi work from office. Mereka yang ngantor juga wajib pakai masker dan tidak boleh dilepas sama sekali, kecuali saat makan. Pencegahan ini harus dilakukan agar tidak ada korban berikutnya.

Cluster baru yang juga terbentuk adalah cluster buka bersama. Di bulan puasa, acara buka bersama sudah umum dilakukan di masyarakat. Namun mereka lupa bahwa saat ini pandemi, dan tamu yang diundang untuk makan-makan bisa jadi berstatus OTG. Ketika mereka berbuka, maka akan otomatis melepas masker dan menyebarkan droplet, sehingga menyebarkan virus covid-19.

Apalagi jika buka bersama dilakukan di tempat umum seperti rumah makan, penyebaran corona akan makin meluas. Karena korbannya bukan hanya pengunjung yang makan di sana, melainkan juga pelayan, kasir, dan pegawai rumah makan. Mereka yang tidak tahu jika terjangkit virus covid-19, lalu tidak sengaja menularkannya ke keluarga di rumah.

Cluster yang juga mengkhawatirkan adalah cluster pasar. Seperti yang kita tahu, jelang lebaran banyak yang berburu baju baru dan asesorisnya di pasar seperti Tanah Abang. Setelah THR turun, mereka langsung menuju pasar dan memborong busana muslim, kerudung, mukena, sepatu, dll.

Sayangnya pengunjung terlalu bersemangat untuk shopping sampai rela berdesak-desakan di pasar. Tentu hal ini melanggar protokol kesehatan physical disctancing. Untuk mencegah meluasnya cluster, maka akan dibuat pembatasan pengunjung pasar sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Cluster corona baru ini tentu sama-sama mengenaskan karena menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk pakai masker, bukan hanya karena takut ditangkap oleh aparat. Juga selalu cuci tangan dan membawa hand sanitizer serta jaga jarak minimal 1 meter.

Lebih baik mencegah daripada mengobati. Janganlah kita masuk ke dalam cluster corona baru dan usahakan agar selalu menati protokol kesehatan. Hindari kerumunan dan tahan diri untuk tidak shopping ke pasar, karena saat ini sudah banyak online shop yang menawarkan koleksi fashion yang lengkap dan harganya terjangkau.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Persidangan kasus kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Rizieq Shihab kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (22/4/2021) pagi. Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal menjelaskan bahwa sidang itu rencananya beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Akan ada 4 orang saksi yang dihadirkan,” ujarnya.

Alex menjelaskan selain perkara 221 tentang kasus kerumunan Petamburan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga akan menggelar sidang untuk kasus 222 dan 226 pada sore harinya. Kasus nomor 226 adalah kasus kerumunan Megamendung, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Sementara itu, perkara nomor 222 merupakan kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan untuk lima terdakwa eks pentolan FPI, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Shabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Alhabsy, dan Maman Suryadi.

Pada sidang yang digelar pekan lalu, pihak JPU menghadirkan 11 saksi untuk kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu kedua kubu saling mencecar saksi untuk menggali keterangan soal kasus kerumunan yang menjerat eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Sementara, Densus 88 Antiteror Polri masih memeriksa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme.

“Penyidik densus 88 Antiteror Polri masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan tentunya terkait keterlibatan aksi aksi terorisme yang dilakukan oleh Munarman di beberapa wilayah di Indonesia,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri

Pemerintah telah merancang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berada pada lahan seluas 256.142 Hektare (Ha). Pengembangan kawasan ini pun nantinya akan mengusung konsep forest city yang ramah lingkungan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata, mengatakan bahwa Ibu kota negara nanti akan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT seperti energi air, angin, atau matahari. Sebab, dalam konsep mengenai green city yang sustainable, efisiensi mengenai konservasi energi memang harus bisa dipastikan.

Selain itu, nantinya juga akan dilengkapi sistem bangunan yang green desain, serta circular water management system yang akan memanfaatkan air secara optimal.

“Jadi semuanya seoptimal mungkin kita memanfaatkan EBT,” jelas Rudy.

Rudi menambahkan bahwa 50 persen dari luas ibu kota baru nantinya merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Kita ingin memastikan penerapan forest city. Jadi di daerah yang saya bilang seperti Manhattan kecil, itu Paling tidak 50 persennya akan tetap sebagai RTH,” tambah Rudi.

Secara resmi Pemerintah telah melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona, yang kasusnya umum naik saat libur panjang.

Adapun, larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Namun larangan mudik Lebaran ini memiliki pengecualian, seperti masyarakat tertentu baik yang memiliki tugas atau kepentingan mendesak. Mereka adalah: 1. kendaraan distribusi logistik 2. kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik yakni bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang dan epentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Ia menegaskan, sebelum dan sesudah waktu tersebut masyarakat diimbau tidak pergi ke mana-mana.

“Larangan mudik akan mulai pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu,” ujar Muhadjir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar asesmen wawasan kebangsaan terhadap seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap, beberapa waktu yang lalu. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, asesmen tersebut merupakan salah satu rangkaian proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Asesmen dibagi dalam empat kelompok yang dilaksanakan selama dua hari pada 9 Maret hingga 10 Maret 2021 bertempat di Gedung II BKN, Jakarta Timur,” kata Ali.

Pemberian asesmen merupakan hasil kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Ali menyebut materi dalam asesmen wawasan kebangsaan itu yakni integritas berbangsa untuk menilai konsistensi perilaku pegawai apakah sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, ada juga netralitas ASN untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh dari siapa pun.

Kemudian, anti-radikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. “Materi tersebut penting untuk dilakukan asesmen, mengingat dalam proses rekrutmen awal menjadi pegawai KPK belum dilakukan asesmen terhadap ketiga materi tersebut,” ucap Ali, KPK berharap seluruh pegawai dapat lulus dan melaksanakan seluruh rangkaian alih status menjadi ASN tersebut dengan baik. “Terima kasih kepada BKN dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung rangkaian proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sehingga dapat berjalan dengan lancar,” kata Ali.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan tersebut ditandangani oleh Jokowi pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020. Total ada empat bagian dan 12 pasal yang termaktub dalam aturan tersebut. Perubahan status tersebut mencakup pegawai tetap dan tidak tetap KPK, sesuai ketentuan Pasal 2. Pengalihan status itu akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyesuaian jabatan di KPK dengan jabatan ASN Identifikasi jenis dan jumlah pegawai Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi Melakukan pelaksanaan dan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu, proses pengalihan ini juga memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Pasal 5 juga menyebutkan tentang penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada KPK yang meliputi: Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan PPK, Deputi merupakan JPT Madya, Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama, Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator, Kepala Sub-bagian atau Sub-bidang merupakan Jabatan Pengawas. (*)

Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman pada Senin (3/5/2021) mengingatkan bahaya klaster penyebaran virus corona dari pusat perbelanjaan. Dicky mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk waspada sebab Covid-19 pertama kali menyebar diduga dari sebuah pasar di Wuhan, China.

“Klaster pusat perbelanjaan atau pasar bukan hal yang aneh, kita ingat pandemi mulai sari klaster pasar di Wuhan sana,” kata Dicky.

Menurutnya, klaster ini berbahaya karena pasar didatangi oleh banyak orang dari berbagai wilayah. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak adanya ventilasi yang membuat sirkulasi udara bergerak, maka sangat mungkin pasar jadi tempat penyebaran virus Covid-19 yang masif.

“Yang berpotensi membuat situasi menjadi buruk adalah adanya strain virus baru yang lebih cepat menular. Kalau orang abai, tidak menjaga jarak, tidak pakai masker, ventilasi buruk, kapasitas pengunjung tidak dibatasi ya (pasar) jadi tempat yang ideal sekali untuk virus ini menyebar,” katanya.

Dicky menyebut jika pemerintah tidak tegas lakukan kebijakan di pusat perbelanjaan atau pasar maka lonjakan kasus sangat mungkin meledak.

Sebab saat ini kerumunan di pasar bisa menjadi salah satu penyebab virus corona merebak. Jika tidak melakukan deteksi pada potensi-potensi penyebaran virus tersebut, ledakan kasus hanya tinggal menunggu waktu.

“Kalau tidak dicegah kita hanya menunggu bom waktu lonjakan kasus covid-19 saja ini. Maka pemerintah harus mengantisipasi dengan meredam potensi-potensi kerumunan yang dapat menjadi trigger penyebaran itu,”.

Jika pemerintah kesulitan melakukan testing untuk meredam lonjakan kasus dari klaster pasar ini, Dicky menyarankan agar fokus pada isolasi mandiri. Artinya masyarakat yang terindikasi memiliki gejala setelah bepergian ke pasar langsung disarankan untuk melakukan karantina.

Dicky juga menyarankan agar proses vaksinasi dapat makin diperbanyak untuk menahan laju pertambahan kasus penularan.

“Selain itu gencarkan juga proses vaksinasinya. Sebab vaksinasi bisa menjadi tembok penahan, jika lonjakan kasus meledak,”.

Sebagai informasi, Satgas Covid-19 menyebut angka kunjungan ke pusat perbelanjaan di 29 provinsi dalam periode 20-27 April 2021. Menurut Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Penanganan Covid-18, Dewi Nur Aisyah mobilitas ke pusat perbelanjaan secara total mengalami peningkatan mencapai 14,82%. Berdasarkan data tersebut Satgas Covid-19 menduga dalam 10 hari kedepan mobilitas ke pusat perbelanjaan akan semakin meningkat. (*)

Oleh : Firza Ahmad )*

Sejumlah terduga pelaku teror terindikasi terkait dengan Ormas terlarang FPI. Masyarakat mendukung pengusutan tuntas keterlibatan FPI dengan jaringan teror tersebut.

Front Pembela Islam telah menjadi ormas yang tidak lagi memiliki izin, artinya secara de jure ormas ini sudah tidak terdaftar. Meski demikian ideologi yang dianut masih tersisa dan tidak menutup kemungkinan, eks anggota FPI akan mengulang kebrutalan seperti tahun tahun sebelumnya.

Pengamat politik Prof Dr Hermawan Sulistyo mengatakan kepolisian harus menelusuri adanya anggota dan mantan anggota FPI yang terlibat jaringan terorisme. Upaya penelusuran ini tentu saja bertujuan untuk mencegah agar terorisme tidak semakin meluas dan bertambah.

Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia yang juga merupakan ketua harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny Mamoto mengungkap ada sekitar 37 anggota FPI yang pernah tersangkut terorisme. Mereka tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Melihat banyaknya anggota dan mantan anggota FPI yang terlibat terorisme, tentu saja pemerintah tidak boleh lengah dan harus segera melakukan kajian, apakah FPI tersebut masuk ke dalam jaringan terorisme dan apabila terbukti, tentu saja patut untuk tidak mendapatkan izin operasional.

Dugaan keterlibatan FPI terhadap kelompok teroris memang tidak bisa dianggap sepele. Apalagi setelah muncul pengakuan dari Syaiful Basri seorang teroris yang mengaku sebagai mantan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 1998. S

Dirinya juga mengetahui rencana pembuatan bom yang dilakukan Husein Hasni dan Zulaimi Agus. Mantan anak buah Habib Rizieq tersebut mengaku ingin ledakkan SPBU karena penangkapan terhadap Rizieq Shihab.

Selain itu, Syaiful juga ikut dalam acara sumpah ikrar setia kepada para ulama dan tidak berkhianat kepada kelompok Habib Husein Hasni yang dilakukan di salah satu mushola dekat UIN Tangerang Selatan, Banten.

Kemudian, Syaiful membeli dan menyiapkan bahan campuran peledak berupa arang bersama Naufal atas perintah Bambang Setiono. Adapun, tujuan pembuatan bahan peledak sasarannya adalah pom bensin Pertamina milik Cina pipa gas di Jalan Raya Bogor.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk teror agar negara merasa rugi sebagai wujud proses ditangkapnya Rizieq Shihab

Bahkan, dirinya turut serta dalam kegiatan survei di lokasi sasaran peledakan yaitu pipa gas daerah jalan raya bogor bersama bambang dan naufal.

Selain Syaiful, berapa terduga teroris yang ditangkap di Jakarta jua mengaku sebagai simpatisan FPI. Pihak Densus 88 Antiteror akan mengalami pengakuan tersebut.

Brigjen Rusdi Hartono selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri mengatakan, Densus 88 akan menyelesaikan masalah terorisme tersebut.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror telah menangkap sejumlah teroris pasca bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makasar, Sulawesi Selatan. Penangkapan itu dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di Jakarta, Bekasi dan Tangerang Selatan.

Setidaknya ada lima orang yang ditangkap terkait jaringan teroris. Setelah diperiksa polisi, empat teroris tersebut membuat pengakuan yang mengejutkan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus menyampaikan, keterkaitan antara terduga teroris dengan FPI masih ditelusuri juga lewat barang bukti, yang didapatkan saat operasi penangkapan.

Penyidik juga menelusuri keterkaitan para terduga teroris dengan bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Pasalnya, di kediaman terduga teroris sendiri, ditemukan lima bom aktif dengan jenis daya ledak yang besar.

Selain itu, salah seorang tersangka teroris bernama Ahmad Junaidi, mengatakan bahwa dirinya aktif mengikuti pengajian-pengajian dari mantan pimpinan FPI.

Kemudian, terduga teroris lain bernama Bambang Setiono, mengatakan bahwa dirinya telah menjadi simpatisan FPI sejak desember 2020 lalu. Bambang mengaku membuat bahan peledak dari sukabumi dan merencanakan penyerangan ke SPBU dengan bom molotov.

Rencana ini tentu saja terlewat berani, apalagi yang diserang adalah SPBU yang notabene menyediakan bahan pokok berupa bahan bakar..

Mungkin, tidak ada kaitan antara FPI secara organisasi dengan kelompok terorist, meski demikian keduanya sama-sama kerap menjadikan suasana bangsa menjadi runyam.

Tentu saja siapapun yang membuat bom untuk membuat onar hingga mencari perhatian pemerintah, tak lain dan tak bukan, dirinya adalah teroris yang tengah kesepian dan mencari anggota baru. )* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor