Marco Soares )*

Pembangunan di Papua merupakan salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan, melalui pembangunan di wilayah paling timur tersebut, masyarakat Bumi Cenderawasih mengalami peningkatan kualitas hidup, hal tersebut ditandai dengan menurunnya angka pengangguran.

Lima Program Utama Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat resmi dikenalkan oleh staf khusus (stafsus) Presiden RI Billy Mambrasar dalam kesempatan webinar “untukmu Indonesiaku – Membangun Indonesia secara Berkelanjutan dari Timur”.Program yang akan digerakkan oleh anak-anak muda Orang Asli Papua (OAP) ini merupakan bentuk perwujudan Asli Papua (OAP) ini merupakan bentuk perwujudan dari instruksi Presiden No. 9 tahun 2020.

Dalam rilisnya Billy mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk memajukan Papua, oleh sebab itu, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, di mana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut. Program bertajuk BAPER yang merupakan akronim dari Bawa Perubahan, diharapkan akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat, khususnya dalam kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

Program tersebut diantaranya,
Pertama, menciptakan wirausahawan muda Papua melalui pembangunan Papua youth creative Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI). Program ini akan dipantau langsung oleh Presiden dan diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua dan Papua Barat alam sektor UMKM, start up, bahkan industri kreatif.

Kedua, menciptakan 100 ribu petani Milenial yang saat ini sudah dijalankan di sepuluh provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Program dari Kementerian Pertanian ini diharapkan akan menghasilkan 20 ribu petani di dua provinsi paling timur Indonesia, dan 80 ribu petani di delapan provinsi yang lain. Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Ketiga, meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP) yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Mereka akan diberikan pelatihan secara berkelanjutan dan dihubungkan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan. MTP ini akan dikelola langsung di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Keempat, pembangunan pusat-pusat pembelajaran non-formal untuk memberikan akses pendidikan. Diharapkan pada pusat pembelajaran ini dapat diperoleh keahlian untuk dapat bertahan hidup yang disesuaikan dengan konteks lokal di wilayah Papua dan Papua Barat. Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan entitas pengampunya.

Kelima, meluncurkan sebuah aplikasi dan website untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda, bernama “Policy Bootcamp untuk Papua”. Website ini diharapkan akan dikelola oleh Desk Papua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dalam koordinasi langsung dengan Kantor Staf Presiden.

Hal tersebut bertujuan agar masukan-masukan dari masyarakat dapat langsung diimplementasikan dalam program kerja lintas kementerian/lembaga. Pihaknya berharap agar intervensi dari program ini akan menciptakan ribuan pekerjaan baru bagi anak-anak asli Papua dan mereka akan menciptakan dampak positif berganda secara ekonomi di Papua dan Papua Barat.
Dampak positif tersebut diantaranya adalah, turunnya angka pengangguran, turunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal tersebut tentu dampak positif yang harus diakui.

Billy meyakini hal ini akan memberikan dampak besar kepada masyarakat untuk turut membangun Indonesia yang berkelanjut Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat. Wilayah timur Indonesia memang telah bertahun-tahun mengalami keterisolasian karena medan yang sulit dilalui, sehingga sangat sulit bagi masyarakat Papua untuk menjangkau ke berbagai desa yang lain.

Sehingga pembangunan infrastruktur harus terus digalakkan, agar nantinya lahir konektifitas yang menjadi arus perputaran uang. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat tentu patut diapresiasi, sehingga nantinya impian pemerintah untuk membangun pemerataan Indonesia dapat terwujud.

)* Mahasiswa Hubungan Internasionl Unps Bandung

Oleh : Deka Prawira )*

Jelang lebaran, sejumlah pusat perbelanjaan dipadati oleh pengunjung. Lonjakan pembeli ini tentu mengkhawatirkan karena bisa membuat klaster corona baru. Untuk mengatur agar kerumunan tidak terjadi, ada rekayasa lalu lintas, pembatasan pengunjung, dan pengawasan dari Satpol PP yang lebih ketat.

Membeli baju baru sebelum lebaran adalah tradisi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Mereka merayakan idul fitri dengan mengenakan pakaian paling bagus dan paling gress. Tak heran, Mall, pasar, dan pusat perbelanjaan lain selalu dipadati oleh pengunjung di bulan puasa.

Kerumunan orang yang akan berbelanja juga terjadi di Pasar Tanah Abang dan pusat perbelanjan lainnya. Mereka sengaja belanja di sana karena dikenal menjual baju dengan harga miring. Sayangnya di masa pandemi, lonjakan pengunjung amat berbahaya karena tidak bisa menjaga jarak. Bahkan tercatat ada lebih dari 100.000 pengunjung per harinya di Pasar Tanah Abang.

Untuk mengatasi kerumunan ini, maka dilakukan rekayasa lalu lintas di seputar Pasar Tanah Abang. Selain itu, kereta KRL sore di Stasiun Tanah Abang juga ditiadakan. Pengaturan ini sengaja dibuat agar akses ke dalam Pasar Tanah Abang dipersulit, sehingga mengurangi kerumunan pengunjung.

Sementara di dalam pasar ada banyak Satpol PP yang berjaga dan mengingatkan pengunjung untuk menjaga jarak, melalui pengeras suara. Pengawasan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hengky Haryadi.

Pengunjung Pasar Tanah Abang juga diatur agar tidak menimbulkan kerumunan. Maksimal yang bisa masuk hanya 50% dari kapasitas pasar. Selain itu, mereka juga dihimbau untuk berbelanja di pasar lain. Karena masih banyak tempat yang menawarkan koleksi baju lebaran selain di Tanah Abang.

Lagipula, apa nikmatnya belanja sambil berdesak-desakan seperti ini? Tidak bisa menikmati sesi shopping, harus buru-buru membeli, dan ada resiko kena copet. Bukankah saat ini sudah banyak online shop dan marketplace yang menawarkan baju dengan harga terjangkau? Tinggal belanja via gadget dan paket akan sampai di rumah 2 hari kemudian. Praktis dan tak usah berkeringat keliling pasar.

Mengapa aturan ini dibuat dengan begitu ketat? Penyebabnya karena kerumunan bisa menyebabkan klaster corona baru. Meskipun pengunjung mengenakan masker, tetapi tidak menjamin. Pertama, bisa jadi ada yang kegerahan lalu melepas masker. Ketika ia ternyata berstatus OTG, maka bisa menularkan corona melalui droplet.

Kedua, menurut dokter Reisa Brotoasmoro, efektivitas pemakaian masker hanya terjadi saat minimal ada 75% orang yang mengenakannya di dalam 1 tempat. Ketika di pasar, kita tidak tahu berapa persen yang memakai masker dengan benar. Sehingga amat rawan dalam penularan corona.

Sedangkan yang ketiga, memakai masker tetapi tidak menjaga jarak juga percuma. Karena virus covid-19 bisa menular lewat udara yang kotor dan pengap. Persis seperti situasi di dalam pasar yang pengunjungnya membludak. Lebih baik kita mencegah penularan penyakit berbahaya ini, daripada berlebaran di Rumah Sakit dan merana karena corona.

Ingatlah pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik menahan diri untuk tidak belanja ke pasar, daripada kena resiko untuk tertular virus covid-19. Baju lebaran ada bertumpuk-tumpuk di toko, dan bisa dibeli via online. Namun nyawa Anda hanya ada satu dan jangan sampai melayang karena euforia belanja baju lebaran.

Klaster perbelanjaan sangat berbahaya karena kerumunan yang padat dan pengap, dan berpotensi menyebarkan corona dengan cepat. Tracking juga amat sulit karena Tim Satgas tidak tahu data setiap pengunjung pasar. Jangan sampai kita ikut andil dalam penyebaran corona, hanya gara-gara ingin membeli baju lebaran.

)* Penulis adalah kontriburot Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok Separatis Papua pantas dihukum berat setelah dilabeli sebagai teroris. Penyebabnya adalah mereka selalu menyerang masyarakat , aparat, hingga menggunakan senjata api tanpa izin. Masyarakat mendukung pemerintah menindak tegas Kelompok Separatis Teroris Papua , agar tidak mengacaukan perdamaian di Papua.

Keputusan pemerintah yang menyebutkan bahwa KKB adalah organisasi teroris disambut baik oleh masyarakat. Mereka lega karena akhirnya ada tindakan lebih tegas untuk memberantas kelompok separatis bersenjata ini. Karena memang selama ini KKB sudah sangat meresahkan dan jika dibiarkan saja akan mengganggu kedaulatan negara, karena ngotot untuk membentuk Republik Federal Papua Barat.

Setelah dicap sebagai teroris, maka pemburuan terhadap tiap anggota Kelompok Separatis Teroris Papua makin intensif. Pasukan gabungan TNI dan Polri sudah diberangkatkan ke Kabupaten Puncak yang merupakan daerah rawan konflik, karena sering ada serangan dari Kelompok separatis dan teroris Diharap para anggota kelompok teroris Papua akan tertangkap satu-persatu sehingga oganisasi ini bubar dengan sendirinya.

Saat sudah tertangkap, maka anggota Kelompok separatis dan teroris (KST) sudah ditunggu oleh berbagai kasus. Pertama, mereka menggunakan senjata api tanpa izin dan mendapatkannya dari pasar gelap, dan menurut pasal 1 ayat 1 UU darurat nomor 12 tahun 1951, hukumannya adalah 10 tahun penjara.

Kurungan selama itu dianggap sepadan, karena jika masyarakat sipil memegang senapan tanpa izin akan sangat berbahaya dan bisa digunakan untuk tindak kejahatan. Buktinya mereka menggunakan senjata api bukan sekadar untuk pamer atau menakut-nakuti waga sipil, tetapi sampai menghilangkan nyawa banyak orang.

Sedangkan yang kedua, anggota KST juga bisa dikenakan pasal 212 KUHP karena melawan petugas yang sedang bekerja, dan ancamannya adalah kurungan 1 tahun 4 bulan. Saat akan ditangkap, mereka sengaja melawan dengan cara melancarkan serangan dan menembak dengan membabi-buta. Hukuman ini setimpal karena tiap WNI memang dilarang melawan aparat karena ia sedang menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia.

Yang ketiga, angota KST juga bisa didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mereka mendapat ancaman maksimal hukuman mati jika tertangkap. Anggota KKB bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana karena sudah merencanakan penyerangan terhadap aparat dengan strategi khusus dan menggunakan sniper sebagai eksekutor.

Ancaman seberat ini memang sepadan, karena nyawa harus dibayar nyawa. Apalagi yang mereka bunuh bukan hanya aparat, melainkan juga warga sipil. Masyarakat sipil tentu tidak bisa melawan saat akan ditembak, karena mereka tidak membawa senjata sebagai alat perlindugan diri. Sehingga mereka langsung meninggal dunia dengan tragis.

Apalagi KST menembak tak hanya masyarakat biasa, tetapi juga para guru. Penangkapan terhadap tersangkanya harus dilakukan secepat mungkin, karena membunuh guru sama saja dengan mematikan harapan bagi paa murid, karena tidak ada lagi yang rela mengajar para siswa yang haus ilmu. KKB juga membiarkan anak-anak Papua berselimuti ketakutan, karena juga membakar gedung sekolah.

Ancaman-ancaman hukuman pada anggota KST memang karena mereka terlalu sering melanggar hukum yang ada di Indonesia. Hukuman yang paling berat seperti hukuman mati sudah sangat pantas, karena mereka membunuh warga sipil dan aparat secara ngawur. Tindak kejahatan seperti ini tidak bisa diampuni.

Apalagi setelah penetapan KKB sebagai teroris, ada ancaman baru yakni dengan melakukan sweeping kepada warga yang bukan orang asli Papua (OAP). KSTmulai bermain rasis dan mengancam keamanan masyarakat pendatang. Sehingga mereka harus secepatnya ditangkap, karena sudah mengobarkan bendera perang.

KST wajib dihukum dengan berat karena sudah berkali-kali melakukan tindak kriminal, mulai dari membeli senjata api secara ilegal, menembak waga sipil, sampai membunuh aparat. Penangkapan KST wajib dilakukan sesegera mungkin agar tercipta perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Deka Prawira )*

Pegawai KPK diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Perubahan ini dirasa sangat tepat karena Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga ad hoc negara, sehingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk penghargaan negara kepada pegawai yang menjalankan tujuan negara dalam mewujudkan clean govement.

Aparatur sipil negara adalah pegawai yang bekerja pada negara. Oleh karena itu, seluruh pekerja di KPK dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri alias aparatur sipil negara. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Masyarakat menilai peralihan status ini sudah tepat. Pertama, KPK adalah lembaga resmi di bawah negara bukan lembaga swasta. Jadi wajar jika pekerjanya menjadi ASN. Karena mereka memang bekerja dan mengabdi kepada negara.

Proses alih status ini tidak otomatis, karena mereka harus melewati ujian. Materinya berupa tes asesmen yang menguji wawasan kebangsaan. Ujian ini dirasa pantas, karena tiap pegawai negeri harus memiliki wawasan kebangsaan dan setia kepada negara, serta menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi.

Kepala KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa 1.362 pegawai KPK sudah melewati ujian menjadi ASN dan akan dilantik pada pertengahan tahun 2021. Seluruh pegawai KPK baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap, wajib mengikuti ujian ini. Menurutnya, asesmen kebangsaan dirasa perlu karena menjadi syarat mutlak menjadi ASN.

Dalam artian, asesmen kebangsaan memang menjadi ujian penentu apakah seseorang layak menjadi pegawai negeri. Ujian ini tidak hanya khusus untuk pegawai KPK, tetapi juga untuk seluruh peserta tes CPNS. Jadi tidak ada yang bisa menuduh bahwa negara asal tebang pilih dalam menyeleksi ASN di lembaga sekelas KPK.

Mengapa harus ada asesmen wawasan kebangsaan? Ini adalah ujian paling penting untuk menunjukkan integritas tiap pegawai untuk setia kepada pancasila, UUD 1945, dan pemerintah. Jangan sampai ada pekerja di KPK yang tidak Pancasilais dan diam-diam bersimpati pada komunisme, marxisme, khilafah hingga terafiliasi dengan Ormas terlarang

Asesmen kebangsaan sangat diperlukan karena setiap pekerja KPK harus setia pada negara. Jangan sampai ada pegawai KPK yang ternyata diam-diam menyalahkan pemerintah di media sosial, menjadi buzzer politik sayap kiri, bahkan menjadi anggota teroris. Sungguh mengerikan. Karena jika ini terjadi, sama saja dengan memelihara musuh dalam selimut.

Dari seluruh pegawai KPK yang mengikuti ujian, ada 75 orang yang sayangnya tidak lolos. Namun belum ada keterangan resmi mengapa mereka tidak lolos, apakah dari faktor kurangnya wawasan kebangsaan atau yang lain. Nasib mereka juga belum ditentukan, tetapi negara tentu akan bertindak bijak dengan memberi keputusan yang terbaik.

Salah satu pegawai KPK yang tidak lolos ujian wawasan kebangsaan adalah Novel Baswedan. Mungkin publik langsung shock karena ia adalah penyidik senior. Tetapi bagaimana lagi jika memang ia tidak lulus dalam tes paling penting? Karena KPK adalah pusat kejujuran dan ia tak bisa menuduh bahwa ada kecurangan, serta harus menerima keputusan itu dengan ikhlas.

Ujian wawasan kebangsaan bukanlah trik untuk menjegal kiprah Novel Baswedan, karena asesmen ini ditujukan agar semua pegawai lembaga di bawah pemerintah mencintai NKRI dan tegak lurus dengan Pancasila. Tidak ada maksud untuk mengeluarkannya secara halus. Karena pemerintah yang sekarang sangat fair, anti KKN, dan berprinsip teguh.

Saat ada asesmen wawasan kebangsaan di KPK, maka seluruh pegawai baik yang tetap maupun kontrak wajib mengikutinya. Mereka yang lolos akan diangkat sebagai aparatur sipil negara dan ada penyesuaian jabatan, posisi, dan juga gaji. Ujian wawasan kebangsaan ini sangat diperlukan agar seluruh pegawai KPK setia kepada negara, Pancasila, dan UUD 1945.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Habib Rizieq Shihab memberikan pernyataan mengejutkan. Dia mengakui telah melanggar protokol kesehatan (prokes) sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Rizieq dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Rizieq mengakui soal kerumunan yang terjadi dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anaknya.

“Kami mengaku ada kerumunan, ada pelanggaran prokes tetapi saya yakin panitia di luar kesengajaan, tidak punya niat melanggar prokes,” ujar Rizieq

Dia mengklaim bila sebelumnya semua tertib dan sesuai prokes. Namun semakin lama menurutnya kerumunan tidak terkendali.

“Pada saat itu, saya tegur panitia, melalui mic supaya jaraknya dikembalikan dan sebagainya. Untuk supaya prokes tidak dilanggar. Bahkan saya sampaikan ke panitia, kalau tidak bisa diatur juga, ya kita jangan sampai lewat tengah malam,” ucapnya.

“Sebaiknya kita pertimbangkan, kalau ngga bisa diatur juga, ya kita bubarkan saja,” imbuh Rizieq.

Namun kerumunan itu tak terhindarkan. Rizieq mengklaim marah besar ke panitia.

“Karena saat ada yang melanggar prokes, saya yang pertama kali marah kepada mereka. Walaupun itu pun saya juga marah, saya marah besar kepada panitia.

“Kenapa ini terjadi pelanggaran prokes semacam ini,” ucap Rizieq.

“Dan ternyata betul, besok paginya, kami mendapatkan surat dari Pemprov DKI dan kena denda Rp 50 juta. Kami terima denda itu karena kami mengakui, pelanggaran prokes itu memang terjadi. Kami tidak pernah mengingkari. Bahkan kami di situ saya buat rekaman, video, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta dan nggak sampai di situ, kami batalkan semua acara,” imbuhnya.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa rencana pembangunan Istana Presiden akan dilaksanakan pada tahun ini. Dirinya juga menginformasikan terkait dukungan dari 5 gubernur terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

“Pernyataan sikap lima gubernur di Pulau Kalimantan untuk mendukung Ibu Kota negara baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur” ujar Fadjroel.

Adapun pernyataan sikap atau deklarasi lima gubernur tersebut memuat 3 (tiga) poin utama, yakni:

Pertama; Kami masyarakat Pulau Kalimantan tetap dan terus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua; Kami masyarakat Pulau Kalimantan mendukung perpindahan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan.

Ketiga; Kami masyarakat Pulau Kalimantan senantiasa mendukung segala upaya untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan titik nol pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan lokasi Istana Negara. Daerah yang dipilih oleh Bappenas adalah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kesiapan Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia (NTMC) Korps Lalu Lintas (Korlantas) mendukung kebijakan pemerintah melarang mudik warga pada 6-17 Mei 2021.

Bambang menginformasikan bahwa Korlantas telah mendirikan 333 titik penyekatan dari Lampung hingga Bali, lebih besar dari tahun lalu yang hanya sekitar 146 titik penyekatan.

“Dari mulai jalur tol, jalur arteri non-tol, hingga jalur alternatif dan jalan tikus sudah dideteksi oleh Korlantas. Karenanya masyarakat tidak perlu memaksakan diri untuk mudik,” Ujar Bambang Soesatyo.

Bambang melihat bahwa kebijakan pelarangan mudik selain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, juga dimaksudkan agar orang tua dan keluarga di kampung tidak tertular Covid-19, yang bisa membawa efek buruk. Ia menjelaskan, sejak keluar aturan larangan mudik, Korlantas Polri juga sudah merespons dengan berbagai kegiatan.

“Korlantas Polri juga telah melakukan operasi kegiatan pendisiplinan lalu lintas. Termasuk menertibkan berbagai kegiatan seperti sahur on the road, balap liar, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pendapatnya mengenai alih status pegawai KPK di UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK yang digugat uji materi ke MK. MK menegaskan alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK dengan alasan apapun.

“Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun di luar desain yang telah ditentukan tersebut,” kata Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, di sidang uji materi UU KPK, yang disiarkan di YouTube MK RI, Selasa (4/5/2021).

“Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan,” katanya.
Hal tersebut terungkap saat Mahkamah menggelar sidang putusan uji materi UU KPK No 19/2019 nomor perkara70/PUU-XVII/2019 yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid dkk.

Pertimbangan hakim MK ini merespons poin gugatan mengenai persoalan usia pegawai KPK. Dalam gugatan, pemohon menyampaikan dalil bahwa sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun.

MK menyatakan, syarat sebagai ASN yang tercantum dalam UU ASN, seperti maksimal berusia 35 tahun tak berlaku bagi pegawai KPK.

Pasalnya, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan seperti UU 19/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Argumen MK ini muncul di saat isu puluhan pegawai KPK tak lolos tes alih status sebagai ASN. Disebutkan, ada 75 pegawai yang tak lolos ujian dan terancam diberhentikan bekerja dari KPK.

Mereka yang tak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai (WP) KPK, hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sementara itu Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN masih tersegel.

KPK telah menerima hasil asesmen TWK pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada (27/4/2021). Penyerahan hasil tes tersebut dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebanyak 1.349 pegawai KPK mengikuti tes untuk alih status menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. KPK akan mengumumkan informasi resmi terkait hasil ini dalam waktu dekat.

“Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK,” ujar Cahya. (*)

DPR mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara. Terbaru, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Selasa (27/4).

Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.

Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. “Kami dukung sikap Presiden,” kata Bobby.

Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. “Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up skill atau diperbanyak personel militernya atau memang perlu ditambah secara total,” tegas Bobby.

Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. “Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional,” kata Hillary.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa.

“Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur,” kata Christina Aryani.

Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua. “Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi,” ujar Christina.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta mengatakan, kehadiran BIN di daerah rawan menunjukkan bahwa BIN sangat serius dalam menjalankan tugas deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman, terutama ancaman dari KSB Papua.

“Kehadiran Kepala BIN Daerah Papua ke lokasi tersebut yang notabene daerah sangat rawan, menunjukkan keseriusan BIN dalam melaksanakan tugas,” kata Stanislaus Riyanta dalam keterangannya, Senin (26/04/2021). “Meskipun perwira tinggi terbaiknya gugur tertembak oleh kelompok separatis teroris, saya yakin BIN, TNI dan Polri tetap akan menumpas kelompok teroris separatis tersebut,” sambungnya.

Lebih lanjut, Stanislaus berharap, gugurnya Brigjen Denny menjadi titik balik bagi pemerintah untuk benar-benar tegas menumpas KSB atau yang kini dilabeli sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. “TNI Polri, dan BIN, dengan perannya masing-masing harus didukung untuk melakukan penumpasan kelompok separatis dan teroris Papua,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Stanislaus, secara berlanjut pemerintah juga harus tetap melakukan pendekatan dan menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Papua. “Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat dan tidak celah bagi kelompok separatis untuk mempengaruhi masyarakat,” pungkasnya. (*)