Rizieq Shihab mengakui bahwa acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 telah menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.Hal itu ia katakan saat diperiksa sebagai terdakwa di lanjutan sidang perkara Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/5).

Lebih lanjut Rizieq menjelaskan bahwa pihaknya telah diberi sanksi oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp50 juta selang sehari usai acara. Meski demikian, Rizieq menerima sanksi tersebut dan tak pernah mengingkarinya.

“Lalu saya buat rekaman video. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta. Kita tak protes, yang saya protes kenapa dipidanakan?” kata Rizieq.

Rizieq juga bercerita bahwa inisiasi digelarnya acara Maulid Nabi SAW di Petamburan sudah didengar sejak ia masih berada di Arab Saudi. Kala itu, ia mendapatkan laporan dari eks Ketum FPI Shabri Lubis bahwa kerabatnya di Indonesia ingin menggelar Maulid setibanya ia di Indonesia.

“Rencana digelar Maulid saya dapat laporan. Tapi panitianya belum dibentuk dan belum tahu tanggal berapa,” tambahnya.

Pemerintah masih menunggu waktu terbaik untuk memulai proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi membuat pemerintah berhitung cermat dan tidak gegabah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa.

“Kami menghitung dengan cermat, keadaan seperti apa. Kemudian, apakah pandemi ini kami mampu mengatasi atau tidak. Dan apakah terjadi flattening pandemic curve (meratakan kurva pandemi) atau tidak. Itu semua, kami perhitungkan,” ungkapnya dikutip dari akun Instagram resminya @suharsomonoarfa.

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka mengurangi beban berat dalam berbagai bidang di wilayah DKI Jakarta saat ini.

”Hal ini semata mata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Dari sisi ekologis Jakarta punya masalah yang tidak ringan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih seperti dilansir dari Antara di Jakarta.

Dia mengingatkan bahwa aspek lingkungan hidup di Jakarta kian hari kian kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan. Selain itu, potensi kebencanaan Jakarta pun cukup tinggi mengingat posisinya di Pulau Jawa di sesar atau patahan tubuh bumi yang mengalami pergerakan.

Jakarta, menurut dia, sudah menanggung beban sebagai ibu kota negara, pusat birokrasi, juga sebagai pusat perputaran ekonomi, pusat perdagangan, dan pusat-pusat yang lain. Hal tersebut, membuat Jakarta tak lagi punya langkah gesit untuk mengejar infrastruktur demi mengimbangi populasi yang berkembang amat cepat.

”Melihat juga beban kondisi Jakarta, daya tampung Jakarta juga sudah berat. Kita tahu saat ini banjir, tanah turun, potensi air juga kurang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai ibu kota negara yang baru,” pungkasnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta aturan larangan mudik Lebaran 2021 tidak dinarasikan dan ditafsirkan macam-macam. Menurut Doni, keputusan itu sudah mutlak diambil oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia.

“Komando Bapak Presiden jelas, yaitu larangan mudik. Jangan lagi dinarasikan aneh-aneh. Jangan pula ditafsir macam-macam. Dilarang artinya ya dilarang, tidak boleh mudik,” kata Doni saat mengunjungi Kota Palembang untuk memantau penaggulangan arus mudik dan penyebaran virus corona dalam keterangan tertulis, Kamis (6/5/2021).

Doni menjelaskan saat ini Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah yang mengalami peningkatan kasus penularan Covid-19. Berdasarkan data 4 Mei 2021, jumlah kasus aktif di Sumatera Selatan mencapai 1.417 kasus atau sebesar 6,78 persen.

Angka itu berada di atas kasus aktif nasional yang sebesar 5,88 persen. Selain itu angka kesembuhan di Sumatera Selatan juga leih rendah dari angka kesembuhan nasional.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat untuk mewaspadai varian virus corona B.1617 dari India yang telah masuk ke Indonesia. Kendati begitu, dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar tak terpapar virus corona.

“Saya meminta masyarakat untuk tidak panik. Hal yang paling penting dan harus dilakukan oleh masyarakat adalah mematuhi protokol Kesehatan sebagai bentuk perlindungan diri dari penularan Covid -19,” jelas Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (4/5/2021).

Dia mengatakan, pemerintah telah mengetatkan pengawasan di pintu-pintu kedatangan terhadap warga negara asing (WNA) yang berdomisili di India dan memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun 14 hari. Pemerintah juga mewajibkan WNA yang masuk ke Indonesia untuk melakukan karantina.

Lembaga Setara Institute menilai kabar tentang tidak lolosnya pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN tidak perlu menjadi polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (5/5/2021), mengatakan kabar sejumlah pegawai KPK tidak lolos itu, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan tak perlu memantik perdebatan.

“Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan,” kata Hendardi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dianggap menjadi solusi menjadi lembaga antirasuah tetap independen, namun sejumlah pasal di dalam UU KPK yang baru itu menjadi polemik.

Adalah Pasal 24 UU KPK yang baru dimana menetapkan status kepegawaian lembaga harus aparatur sipil negara (ASN). Pasal ini dianggap bisa menjadikan integritas pegawai KPK menjadi melemah karena akan dikontrol oleh pemerintah.

Namun Ketua Setara Institute Hendardi mengungkapkan tak sepakat dengan itu. Hendardi menyebut alih status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi perdebatan.

Hendardi yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya.

Adapun perkara uji materi UU KPK yang diajukan eks pimpinan KPK sejak akhir 2019, rencananya diputus oleh MK, Rabu 5 Mei 2021.

Disisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan sejumlah lembaga dalam pelaksanaan asesmen atau tes wawancara kebangsaan (TWK) kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi BKN Paryono mengatakan, sejumlah lembaga lain yang ikut antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS), hingga Dinas Psikologi Angkatan Darat (PsiAD).

“Terkait dengan pelaksanaan, BKN bekerja sama dengan beberapa instansi seperti BIN, BNPT, BAIS, Dinas Psi AD,” katanya. (*)

Keberadaan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua kian mengancam keamanan warga. Aksi kekejaman mereka kian brutal dan bahkan hingga menewaskan Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny, pada Minggu 25 April 2021. Danny gugur saat turun langsung dan hendak mengobservasi lapangan, guna mempercepat pemulihan keamanan di sana.

Menyusul insiden tersebut, Presiden RI Jokowi memerintahkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus berupaya menangkap seluruh anggota Kelompok Separatis Teroris

Presiden Jokowi juga menegaskan tidak ada tempat bagi Kelompok Separatis Teroris di wilayah Tanah Air Indonesia, termasuk Papua.

Sehubungan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai keberadaan Kelompok Separatis Teroris di Papua harus ditumpas karena mengancam keamanan negara.

Tindakan Kelompok Separatis Teroris di Papua sudah tidak bisa ditolerir, keamanan dan kelangsungan hidup warga pun semakin terancam.

“Kelompok Separatis Teroris dalam menjalankan aksinya sudah keterlaluan dan mengancam keamanan berbangsa kita, karena itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Kelompok Separatis Teroris harus ditangkap seluruhnya sampai ke akar-akarnya,” kata Sahroni.

Menurut Sahroni pembunuhan perwira tinggi TNI, dan anggota Brimob Polri merupakan provokasi perang sehingga TNI-Polri harus pintar-pintar untuk menumpas Kelompok Separatis Teroris.

Kelompok Separatis Teroris bukan hanya menyasar para warga sipil, namun perlawanannya gencar terhadap siapapun. Maka dari itu, dibutuhkan upaya secara menyeluruh dalam menindak aksi tersebut.

Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Ali Kabiay berharap TNI segera menindak Kelompok Separatis Teroris di Papua.

Kabiay mengatakan bahwa Kelompok Separatis Teroris sudah begitu keterlaluan dan bertindak sangat keji terhadap warga setempat. Sebelumnya, dua orang guru, satu tukang ojek dan seorang anak sekolah meninggal dunia akibat ditembak.

Tak hanya itu, ada banyak kekejaman lain KKB yang tidak banyak orang tahu terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak, selain itu bangunan sekolah dan helikopter juga ikut dibakar, serta gadis- gadis desa diperkosa,” kata Kabiay Selasa (27/4/2021).

“Sebagai anak Papua dan mewakili seluruh elemen Pemuda Papua, saya menyatakan mendukung TNI-Polri untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum kepada Kelompok Separatis Teroris di Kabupaten Puncak,”. (*)