Mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI), Munarman, ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan Munarman disebut terkait kegiatan baiat terhadap Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS/ISIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar, dan Medan. Munarman kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut.

”Jadi, terkait dengan kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan. Jadi, ada tiga hal tersebut,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.

Kuasa hukum Munarman, Azis Yanuar, mengatakan, tuduhan polisi bahwa Munarman terlibat terorisme terlalu dini. Bahkan merupakan fitnah. Menurut Azis, selama ini pihak kepolisian tidak pernah melakukan pemanggilan pada Munarman terkait dugaan tindak pidana terorisme.

“Karena dari pembuktian beliau belum pernah dipanggil untuk permasalahan apa pun,” kata dia. Polisi temukan bahan-bahan peledak Saat Munarman dibawa ke Mapolda Metro Jaya, Densus 88 Antiteror kemudian melakukan penggeledahan di rumah Munarman serta bekas markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta.

Dari Petamburan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bahan-bahan peledak. Bahan yang ditemukan di antaranya botol-botol berisi serbuk dan cairan peledak TATP. Menurut keterangan kepolisian, TATP adalah bahan kimia yang sangat mudah terbakar.

Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota baru itu akan dilakukan pada 2024 mendatang.

Sejak pengumuman wilayah ibu kota baru oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019, pemerintah seakan gencar nmelakukan literasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Bahkan, pemerintah melakukan kompetisi untuk desain ibu kota baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan panjang. Dirinya menekankan bahwa pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.

“Sebagai negara besar menyongsong kompetisi global ketika kita sepakat menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis?” ujar Presiden Jokowi.

Secara resmi Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Pelarangan tersebut diperketat dengan dikeluarkanya Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut. Pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Setiap pelanggar terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal tersebut, Menko PMK, Muhadjir, mengatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat yang telah dikonsultasikan dengan presiden. Larangan mudik berlaku untuk semua orang, mulai dari ASN, karyawan BUMN, hingga karyawan swasta.

“Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” ujar Muhadjir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Rabu (5/5/2021).

Konferensi pers dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri ditemani Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Indriyanto Seno Adji dan Sekjen KPK, Cahya Harefa.
Firli Bahuri bicara soal polemik terkait hasil tes alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ia menyatakan tak ada niat mengusir pegawai dari KPK melalui tes itu.

Firli juga menyayangkan isu seputar tes ASN tersebut, dan mengatakan ada pihak yang mengaku memiliki info dan membocorkan hasil tes tanpa menunggu pengumuman resmi.

“Ada pihak-pihak yang telah mengambil suatu sikap dan telah menjadikan korban pihak yang mengaku memiliki informasi dan telah membocorkan informasi tanpa menunggu pengumuman resmi dari lembaga KPK yang sama-sama kita cintai,” kata Firli,.

Lebih lanjut, Firli menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memprioritaskan pegawai KPK menjadi ASN, karena banyak tenaga honorer yang belum diangkat sebagai ASN.

“KPK ingin menegaskan tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi, kita sama-sama lembaga sebagai penegak UU. Pimpinan KPK adalah kolektif kolegial, sehingga seluruh keputusan yang diambil adalah bulat dan kita bertanggung jawab secara bersama-sama,” kata Firli.

Sementara itu Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan bahwa pelaksanaan asesmen TWK merupakan amanat UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan landasan hukum tersebut maka, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK untuk menjadi ASN adalah:

a. Setia dan Taat pada Pancasila, UUD1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah

b. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan

c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Adapun aspek yang diukur pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lainya adalah:

a. Aspek Integritas yakni konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara, serta bersikap jujur

b. Aspek Netralitas ASN yakni tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

c. Anti Radikalisme yakni tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas.

Adapun hasil asesmen terhadap 1.351 pegawai KPK, sebanyak 1274 orang Memenuhi Syarat (MS), 75 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 2 orang tidak hadir.

Rangkaian asesmen diyakini akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK.

Menanggapi soal alih status pegawai KPK menjadi ASN, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, yang juga pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih menilai alih status tersebut merupakan hal yang wajar.

“Dengan dijadikannya pegawai KPK menjadi ASN, akan membuat sistem lebih tertata,” kata Yenti Garnasih di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Yeni mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang berdiri sendiri, mandiri, dan di bawah presiden, serta anggarannya pun dari negara. Dengan demikian, sebetulnya sistem penggajiannya diatur oleh Pemerintah.

Eks pansel lembaga antirasuah tersebut membandingkan bahwa pegawai KPK menjadi ASN, tidak ada bedanya dengan penyidik Kejaksaan Agung yang juga ASN.

“Apa bedanya penyidik KPK dan penyidik Kejaksaan Agung, kerjanya sama. Malah kerjanya lebih banyak Kejaksaan Agung,” katanya.

Yenti menilai keberadaan wadah pegawai KPK tak jelas, oleh sebab itu, akan lebih tersistem bila para pegawai menjadi ASN.

“Jadi, supaya ada suatu sistem kepegawaian yang sama, lagi pula wadah KPK juga tidak dikenal, termasuk soal posisi nomen klatur”.

Terkait dengan independensi yang dianggap akan berkurang di tubuh KPK bila para pegawai menjadi ASN, Yeni ragu akan hal tersebut. Menurutnya, meskipun para pegawai KPK menjadi ASN, tetap diberikan ruang untuk independen dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

“Saya tidak setuju ada istilah kalau jadi ASN menjadi tidak independen, sementara penyidik korupsi itu ada di kepolisian dan kejaksaan,”.

Ia berharap Ketua KPK, Firli Bahuri bisa membuktikan profesionalitas dan independensi dari konsekuensi UU KPK yang baru, termasuk para pegawai KPK akan menjadi ASN. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik. (*)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan di Papua. Peristiwa itu terjadi akibat ulah dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Komnas HAM pernah menemukan tindakan kekerasan yang sangat brutal.

“Berikutnya saya tambahkan tentang penanganan Papua ada kasus kekerasan yang terjadi. Kami Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dari OPM bahkan kadang-kadang sangat brutal,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Ahmad pun mencontohkan satu peristiwa kekerasan yang cukup parah yang terjadi di Wamena sebagai buntut dari aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Ketika itu, Ahmad mengatakan Komnas HAM merasa sangat khawatir bila terjadi konflik horizontal antar masyarakat di Tanah Cenderawasih akibat kejadian tersebut.

“Seperti peristiwa Wamena dan kota lain, demonstrasi setelah isu rasisme di Surabaya kami catat ada aksi kekerasan separatisme OPM itu. Bahkan saya ketemu Kapolda dan Pangdam saya katakan jangan dipublikasikan karena sangat sadis, khawatir ada serangan balik dari kelompok masyarakat yang marah,” ujar Ahmad.

Oleh sebab itu, Ahmad menyebut Komnas HAM telah meminta kepada pemerintah untuk diberikan keleluasaan melakukan pendekatan dialog kepada tokoh masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan di Papua di masa mendatang.

Oleh sebab itu, Ahmad menyebut Komnas HAM telah meminta kepada pemerintah untuk diberikan keleluasaan melakukan pendekatan dialog kepada tokoh masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan di Papua di masa mendatang.

Disisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza mengatakan mengatakan, OPM sudah layak dikatakan sebagai teroris karena aksi-aksi brutal mereka selama ini. “OPM selama ini jelas-jelas menolak secara tegas Otonomi Khusus (otsus) Papua dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia,” kata Efriza.

Selain menyerang warga dan anggota TNI-Polri yang bertugas, tindakan dari kelompok-kelompok pro separatis tersebut baru-baru ini, membakar pesawat MAF pada 6 Januari lalu di Kabupaten Intan jaya, Papua. “Kekejaman kelompok pro OPM ini juga menembaki helikopter milik TNI yang membawa logistik untuk bantuan dan keperluan masyarakat,” ujarnya. (*)

Oleh Aditya Akbar )*

Pandemi Covid-19 belum berakhir, Covid-19 juga masih ganas, sehingga tak ada pilihan lain selain menerapkan protokol kesehatan dan menunda mudik lebaran tahun 2021. Tak henti-hentinya Doni Monardo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 mengingatkan kepada masyarakat soal larangan mudik Lebaran 2021.

Pada tanggal 1 Mei 2021 lalu, Doni telah melakukan peninjauan di lokasi pos penyekatan di Gerbang Tol Palimanan untuk memantau warga yang mudik. Doni juga meminta kepada para petugas untuk menjaga ketat setiap kendaraan yang lewat. Secara tegas, Doni mengatakan bahwa adanya pengetatan mudik Lebaran tahun 2021 ini, bertujuan untuk mencegah penularan virus Corona yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia.Dirinya juga meminta agar menjaga tren baik yang sudah ada dalam menangani pandemi. Doni juga mewanti-wanti agar petugas pos penyekatan mudik yang berjaga dapat diatur dengan baik. Ia berpesan jangan sampai ada posko yang kosong dan harus dijaga selama 24 jam.

Satgas Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 beserta adendumnya mengenai pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021 dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dirinya meminta agar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang berada di negara-negara penempatan untuk menunda mudik pada Lebaran tahun ini. Ida mengatakan, tentu banyak PMI yang ingin mudik karena rindu dengan keluarga, ibu, bapak, anak dan kerabat lainnya di kampung halaman. Dirinya juga berharap agar niat PMI untuk mudik, bisa ditunda terlebih dahulu.Ida menuturkan, walaupun langkah dalam mengatasi pandemi Covid-19 terus digalakkan dan program vaksinasi masih terus berjalan, tetapi situasi Tanah Air belum sepenuhnya kondusif.

Selain itu, perjalanan yang memakan waktu dari negara penempatan ke Indonesia akan meningkatkan potensi penularan Covid-19 kepada para PMI. Jika mudik telah usai, akan ada kemungkinan negara penempatan tidak memperbolehkan para pekerja Indonesia untuk masuk kembali. Jika diperbolehkan untuk lolos, tentu saja harus mengantongi persyaratan yang sangat ketat, seperti melakukan tes PCR dan karantina selama beberapa pekan.

Karena itu, Ida meminta kepada para pekerja migran untuk tetap bersabar dan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga di ruang virtual untuk merayakan Idul Fitri 2021. Seperti halnya Satgas, Menaker juga telah mengeluarkan edaran No. M/7/HK.04/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah bagi Pekerja/Buruh dan PMI dalam Upaya Pengendalian Penyebaran virus corona.

Dalam edaran yang ditujukan kepada para Gubernur dan berbagai pihak terkait itu, Menaker menghimbau agar pekerja swasta dan PMI tidak melakukan mudik selama periode 6-17 Mei 2021. Hal itu sesuai dengan larangan yang telah dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan, bahwa tidak mudik lebaran pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang sama dengan berjihad untuk kemanusiaan.

Ia mengatakan bahwa dalam keadaan pandemi seperti saat ini, orang-orang menghadapi dua risiko, yaitu menularkan virus atau tertular virus, dan keduanya adalah hal yang sama-sama berbahaya bagi keselamatan manusia.        Zainut menuturkan, tidak mudik lebih baik, karena mudik akan membahayakan saudara dan keluarga. Dirinya menututurkan, bahwa peningkatan mobilitas warga pada masa libur panjang, termasuk pada masa mudik, biasanya diikuti dengan peningkatan kasus penilaran Covid-19. Oleh karena itulah, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan mudik, guna mencegah terjadinya lonjakan penurunan virus corona.

Pada kesempatan berbeda, Haedar Natsir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa menunda mudik adalah wujud empati terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang masih berjuang di rumah sakit dan para relawan dalam menghadapi Covid-19. Dirinya justru berkata, bahwa memilih untuk tidak mudik pada masa pandemi Covid-19 adalah bagian dari kesalehan. Regulasi tentang pelarangan mudik telah diterbitkan melalui surat edaran, terbitnya surat ini tentu saja menjadi pertanda bahwa pandemi belum berakhir, sehingga kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan menunda untuk mudik.)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok separatis Papua telah resmi dikategorikan sebagai gerakan teror. Masyarakat mendukung keputusan tersebut karena faktanya kelompok tersebut tidak saja tega membunuh TNI/Polri, namun juga rakyat tidak berdosa. 

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai bahwa sikap pemerintah disebut sudah tepat berdasarkan UU terorisme.

 Hikmahanto juga menilai, tindak kekerasan hingga upaya menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh KKB di Papua sudah tergolong tindakan terorisme.

            Ia menyebut, setidaknya terdapat 3 kategori tindak kekerasan yang dilakukan KKB di Papua. Pertama yaitu penggunaan kekerasan dalam bentuk KKB. Namun kekerasan yang digunakan pihak ini tidak bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatisme.

            Kedua yakni kategori penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI. Tindakan seperti Ini tentu saja termasuk dalam separatisme bersenjata. Di mana KKB merupakan pihak-pihak yang menggunakan kekerasan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI.

            Hikmahanto menyatakan, bahwa target kelompok separatis bersenjata tersebut adalah instalasi militer atau pemerintahan, bukan penduduk sipil.

            Terakhir, adanya penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan suasana teror. Dalam pasal 6 UU Terorisme menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut.

            Dirinya juga mengatakan, dengan adanya label teroris tersebut, TNI bisa lebih berperan sesuai UU Terorisme. Ia juga meminta TNI-Polri bertinak tegas sesuai hukum agar KKB tak lagi menciptakan teror.

            Hikmahanto juga meyakini bahwa keputusan pemerintah melabeli KKB sebagai teroris dapat dipahami oleh masyarakat internasional. Sebab label tersebut hanya disematkan kepada KKB, bukan rakyat Papua secara umum.

            Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengungkap fakta serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke sekolah hingga puskesmas di Ilaga, Kabupaten Puncak. Aksi teror itu dilakukan KKB sejak Minggu 2 Mei hingga 3 Mei 2021.

            Mathius mengatakan, KKB menyerang sekolah dan puskesmas karena menduga markas TNI-Polri berada di sana.

            Dirinya juga mengajak kepada masyarakat untuk melawan aksi KKB. Pasalnya, KKB melibatkan simpatisan dalam penyerangan dan pengerusakan fasilitas publik.

            Sebagaimana diketahui, KKB kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung SD, puskesmas dan rumah dinas guru di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

            Kelompok tersebut ternyata juga kembali menyebarkan teror ke masyarakat di Papua. Bahkan mereka juga secara terang-terangan mengincar kelompok suku Jawa di Papua.

            Terkait hal itu, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, TNI-Polri berkewajiban memastikan keamanan masyarakat Papua dari ancaman kelompok teroris.

            Rusdi menuturkan, TNI-Polri di Papua selalu berusaha menciptakan keamanan dan kedamaian. Pihaknya juga sudah mengantisipasi segala bentuk ancaman.

            Sementara itu, pemberian label teroris terhadap KKB tentu saja bukanlah hal yang berlebihan, mengingat bahwa gerakan mereka didukung oleh persenjataan yang dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka.

            Direktur Penegakkan hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengungkapkan, bahwa label teroris untuk kelompok bersenjata di Papua diberikan untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan.

            Menurut Eddy, hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah tentu dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah aksi teror.

            Sehingga, peluang-peluang yang selama ini tidak tersentuh yang dilakukan KKB in diharapkan dengan kerangka UU Nomor 5/2018, itu mempersempit gerakan.

            Dia menuturkan, bahwa selama ini upaya pemerintah untuk mencegah aksi KKB di Papua terbatas. Pemerintah hanya bisa mengatasi aksi-aksi KKB lewat peradilan tindak pidana khusus.

            Menurutnya, UU Nomor 5/2018 akan memberi hak bagi pemerintah dalam mencegah aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Pencegahan aksi teror seperti diatur dalam UU Nomor 5/2018 yang dibagi menjadi tiga, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi.

            Melalui 3 kewenangan itu, pemerintah tentu saja dapat memblokir akses pendanaan terhadap sebuah kelompok teror. Eddy meyakini, organisasi Papua Merdeka selama ini mendapat pendanaan untuk melaksanakan kegiatan.         

            Jika status KKB telah menjadi organisasi teroris, tentu saja apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi yang berfiliasi dengan organisasi tersebut, adalah tindakan teroris.)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta