Oleh: Moses Waker )*

Pemerintah berencana untuk terus menaikan dana Otsus Papua. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari rakyat karena telah memperkuat integrasi di wilayah Papua sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat baik di Papua atau Papua Barat.

Otsus adalah berkah bagi Papua. Kebijakan yang diterapkan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini faktanya memang sudah memberikan banyak manfaat. Dimana selama 20 tahun pelaksanaan, besaran dana otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun. Dana tersebut akan difokuskan sebesar 30 untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan dan gizi. Besaran dana Otsus tersebut tentu menunjukkan betapa pemerintah memiliki keinginan untuk pembangunan Papua.

Melalui Otsus, masyarakat Papua memiliki peran dalam pembangunan di tempat tinggalnya, juga diutamakan berdasarkan pada pasal 12 pada UU Nomor 21 Tahun 2001, Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, adalah wajib orang asli Papua (OAP).

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, sejak awal, kehadiran Otsus Papua merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurutnya dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar.

Dirinya menjelaskan, anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari 2000 hingga 2020, dari sisi besaran dana terus meningkat, juga difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.

Sementara itu, Perwakilan para Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Cornelis Usili mengatakan, terkait hal tersebut, sejumlah kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat mendukung pelaksanaan dana Otsus dilanjutkan.

Mereka mengaku, merasakan dampak positif yang didapat setelah otsus berjalan selama 20 tahun terakhir. Mereka sangat menantikan kelanjutan Otsus Jilid II. Mereka kompak menyatakan Otsus sangat dibutuhkan masyarakat asli Papua.

Cornelis menegaskan, bahwa pihaknya yang merupakan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Sorong Raya mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda asli Papua.

Para pimpinan LMA se-Sorong Raya menghimbau agar semua masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para stakeholder terkait diharapkan segera memastikan kelanjutan Otsus tersebut.

Pada kesempatan berbeda, dukungan serupa juga dikatakan oleh Ketua LMA Kabupaten Lanny Jaya, Papua Yele Wenda dan Perwakilan LMA Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Fabianus Valentinus Kabes. Fabianus menekankan agar Otsus tetap memihak masyarakat asli Papua.
Mahfud MD selaku Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana otsus.

Dirinya menjelaskan dalam perpanjangan dana otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam undang-undang (UU) Otonomi Khusus Provinsi Papua. Menurutnya, draft revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR.

Sebagai realisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah juga mengeluarkan Kepres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana otsus Papua dan Papua Barat.

Dirinya menyebutkan, bahwa sejauh ini pemerintah menilai, pembangunan di Papua masih belum efektif, penyebabnya antara lain seperti situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Dirinya berharap, agar ke depannya pemeriksaan BPK dapat lebih terukur karena dana otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat, dan kerja sama antara pemerintah dengan BPK sangat penting. Sementara itu, Gerakan Merah Putih Papua Barat juga mendukung penuh keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid-2.

Imanuel Yenu selaku Plt. Gerakan Merah Putih Papua Barat, mengatakan kehadiran Otsus selama 20 tahun sejak ditetapkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, bertujuan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Otsus Papua Jilid 2 memang harus tetap berlanjut dengan tetap melakukan perbaikan sistem, sehingga apabila terdapat kekurangan, tentu hal tersebut dapat dievaluasi agar keberadaan otsus dapat dinikmati masyarakat Papua dan Papua Barat.

Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah selalu berkomitmen untuk memenuhi kesejahteraan pekerja atau buruh. Diantara komitmen tersebut adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang hari raya Idul Fitri 2021.

Sebagai regulator, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan THR Lebaran 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerjanya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.05/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Menteri Ida menegaskan, THR adalah nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. SE ini dikeluarkan sebagai komitmen pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja secara penuh dan tepat waktu.

Ida mengakui, pandemi covid-19 memang mempengaruhi pendapatan para pengusaha. Namun, pemerintah sudah memberi dukungan dalam berbagai bentuk untuk pengusaha mengatasi pandemi-19. Tujuan dukungan itu agar roda perekonomian tetap berjalan.

Meski SE mewajibkan pengusaha membayar THR penuh dan tepat waktu, pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 sesuai waktu yang ditetapkan. Perusahaan dengan kategori ini bisa membayar THR maksimal H-1 Lebaran. Hal itu berlaku dengan catatan, manajemen melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan.
Syaratnya, perusahaan transparan menjelaskan laporan keuangan selama dua tahun terakhir kepada pekerja.
Hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja dengan syarat itu harus dibuat tertulis dan diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan ini diwajibkan lapor sebelum H-7 Lebaran.

Supaya regulasi berjalan dengan baik, Kemenaker membuka posko aduan masyarakat terkait THR. Kemenaker berjanji laporan aduan yang diterima langsung ditinjaklanjuti atau diproses.

Menurut catatan Menaker Ida, selama kurun waktu 20-23 April 2021, Posko THR mendapat 194 laporan. Jumlah itu terbagi dari 119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR. Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

Kemenaker membentuk Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah meliputi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Agar lebih efektif, Posko THR 2021 juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha. Keduanya duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.

Sudah jelas bukan, bahwa pemerintah serius melindungi hak pekerja atau buruh terkait THR. Tak perlu lagi meragukan komitmen pemerintah terhadap para pekerja atau buruh. Pemerintah akan selalu ada dan hadir untuk rakyat Indonesia.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh : Ahmad Baiquni )*

Pandemi covid-19 tidak menghalangi kita untuk tetap berpuasa ramadhan. Namun, ada beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah yang lain. Misalnya salat tarawih dan berbuka puasa bersama. Sebaiknya salat di rumah saja dan buka bersama dengan keluarga inti di dalam rumah sendiri.

Di bulan ramadhan, kuantitas dan kualitas ibadah ditingkatkan. Kita jadi beramai-ramai salat wajib dan sunnah, bersedekah dan mengeluarkan zakat, serta ibadah-ibadah lain. semarak ramadhan makin bertambah ketika semua orang seakan berlomba-lomba untuk mengantarkan takjil ke tetangga dan saudara.

Pandemi covid-19 yang masih melanda dunia membuat suasana ramadhan agak berbeda. Memang kita tetap puasa seperti biasa, tetapi ada beberapa perubahan dalam beribadah, dan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Tujuannya agar kita tetap bisa mendekat kepada-Nya tanpa takut akan resiko penularan corona.

Penyesuaian yang pertama adalah salat tarawih berjamaah di masjid. Sebaiknya salat ini dilakukan di rumah saja, karena jamaah di masjid bisa menimbulkan kerumunan dan ada potensi menularkan corona. Walau sudah banyak yang pakai masker, tetapi kita tidak bisa menjamin siapa yang melepasnya di dalam masjid. Ketika ternyata ia OTG, akan ada penularan dan jangan sampai wassalam alias berakhir di pemakaman.

Pemerintah bukannya melarang umat muslim untuk salat, tetapi imbauan ini untuk memproteksi mereka dari bahaya penularan corona. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Lagipula, salat tarawih yang dilakukan di rumah bersama keluarga inti juga tetap sah dan berpahala. Janganlah memaksakan diri karena melindungi tubuh dari corona jauh lebih penting.

Selain imbauan untuk salat tarawih di rumah saja, ibadah lain yang ada penyesuaian adalah buka puasa. Sudah umum dilakukan buka puasa bersama rekan kerja, bersama keluarga besar, maupun buka puasa sekaligus reuni teman sekolah/kuliah. Namun jangan sampai buka puasa berakhir dengan bencana karena menimbulkan klaster baru.

Memang kurva pasien corona belakangan agak melandai, tetapi kita masih harus waspada, salah satunya dengan menahan diri untuk tidak mengadakan buka puasa bersama. Saat makan bersama di waktu maghrib, otomatis semua orang membuka masker untuk memasukkan makanan dan minuman. Saat itulah corona bisa mengintai, karena droplet akan tersebar dari salah satu atau banyak peserta buka bersama yang jadi OTG.

Jika ada 1 saja yang jadi OTG maka seluruh pengunjung rumah makan yang jadi tempat buka bersama bisa tertular corona. Korbannya bisa dari konsumen rumah makan tersebut, maupun pegawainya. Apakah Anda mau makan-makan dan buka bersama selama 2 jam tetapi merana selama 14 hari saat isolasi di Rumah Sakit? Jawabannya tentu tidak, bukan?

Selain buka puasa bersama dan salat tarawih di masjid, penyesuaian yang lain adalah ketika sahur. Jika dulu kita bisa sahur sambil berdonasi nasi kotak keliling ke kaum dhuafa alias sahur on the street, maka sekarang jangan lakukan. Bukannya pelit, tetapi mobilitas banyak orang akan membuat penularan corona makin ganas, walau hanya pergerakan di dalam kota.

Jika ingin berdonasi, maka bisa diganti dengan menyumbang ke panti asuhan atau lembaga amil zakat dan sedekah yang terpercaya. Masih banyak cara untuk menambah pahala tanpa harus beresiko kena corona. Sabar saja dan tunggu pandemi usai, baru adakan acara sahur keliling seperti dulu.

Penyesuaian pada beberapa ibadah saat ramadhan seperti salat tarawih di masjid, sahur on the street, dan buka puasa bersama, wajib dilakukan. Lebih baik sahur, berbuka puasa, dan salat tarawih di rumah saja. Tetap berpahala dan mematuhi protokol kesehatan sehingga bebas dari penularan corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aldia Putra )*

Seluruh pegawai KPK harus menjalani tes wawasan kebangsaan sebelum diangkat jadi aparatur sipil negara. Tes ini dirasa sesuai dengan mereka, karena merupakan ujian wajib bagi seseorang yang akan diangkat jadi pegawai negeri. Sebagai pekerja negara, mereka memang harus setia pada negara.

Ketika pemerintah menerbitkan PP tentang peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai negeri, maka mereka wajib menjalani tes wawasan kebangsaan. Ujian ini sangat krusial karena harus lolos, jika ingin diangkat jadi ASN. Mengapa harus tes wawasan kebangsaan? Karena tiap penyidik dan pegawai KPK harus pancasilais dan menunjukkan rasa nasionalisme.

Ada bocoran isi tes wawasan kebangsaan, dan soal-soalnya menanyakan hal berikut ini. Pertama, apakah mereka merasakan kebencian pada etnis tertentu? Kedua, apakah mereka sudah memahami hakikat pluralisme di Indonesia? Juga apakah mereka mampu menghargai perbedaan yang ada di masyarakat? Serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang, separatisme, dan terorisme?

Ketua KPK Firli Bahri menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan merupakan amanat Undang-Undang. Dalam artian, isi tes ini memang sesuai dengan UUD 1945 dan pancasila. Di mana tiap orang harus taat hukum, mencintai negaranya, dan tidak berkhianat dengan menjadi anggota ormas terlarang atau sayap kiri.

Tiap ASN memang harus menunjukkan rasa patriotisme dan nasionalisme, jadi tes wawasan kebangsaan adalah seleksi yang menunjukkan kesetiaan mereka pada NKRI. Mereka akan diangkat jadi pegawai negeri, oleh karena itu akan menurut pada aturan pemerintah. Bagaimana bisa seseorang yang tidak mencintai negaranya diperbolehkan jadi ASN?

Jangan sampai ada pegawai KPK yang akhirnya jadi ASN dan ternyata merupakan simpatisan kelompok teroris atau organisasi terlarang. Karena ia bisa menyalahgunakan fasilitas dan kedudukannya di KPK. Oleh karena itu, tes wawasan kebangsaan memang sebuah seleksi ampuh untuk memfilter apakah ia benar-benar tidak terlibat dengan ormas yang berafiliasi dengan terorisme.

Firli melanjutkan, tes ini bukanlah cara untuk mengusir pihak tertentu. Karena tidak ada kepentingan pribadi untuk menyingkirkan pihak tertentu. Semua keputusan yang ada di KPK adalah keputusan kelompok, bukan perintah dia pribadi. Dalam artian, tidak ada sentimen terhadap pegawai tertentu, dan publik juga jangan menyangkut-pautkan dengan penyidik KPK tertentu.

Tes ini juga bukan sebuah metode untuk menjungkirkan seseorang yang diprediksi melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan, karena tes wawasan kebangsaan juga dilakukan oleh CPNS lain. Ketika seseorang melakukan ujian di Kementrian atau lembaga negara, atau kampus negeri, maka ia juga wajib melakukannya. Memang sudah standarnya dan bukan mengada-ada.

Lantas bagaimana dengan nasib pegawai KPK yang tidak lolos tes? Mereka tidak akan dipecat atau disuruh pensiun dini, melainkan akan mendapatkan pembinaan. Tujuannya agar memiliki rasa nasionalisme yang lebih besar dan memahami esensi dari pancasila dan UUD 1945. Pemerintah tentu tidak akan bertindak kejam dan memecat orang sembarangan.

Hal ini adalah solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Mereka yang tidak tersaring dalam ujian akan tetap diangkat jadi ASN, dengan syarat lolos tes wawasan kebangsaan pada periode selanjutnya. Sementara itu, yang sudah lolos tes tinggal menunggu pengangkatan pada tanggal 1 juni 2021, tepat di hari kesaktian pancasila.

Tes wawasan kebangsaan bukanlah ujian yang menjebloskan pegawai KPK tertentu yang mencurigakan, melainkan sudah sesuai untuk calon aparatur negara. Karena tiap orang yang mau jadi CPNS juga wajib mengikutinya. Tes ini menguji apakah seseorang mencintai Indonesia dan tidak terlibat dalam terorisme, radikalisme, ekstrimisme, dan berafiliasi pada ormas terlarang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Rizieq Shihab didakwa menyiarkan berita bohong dalam kasus hasil tes usapnya di RS Ummi. Kasus bermula ketika Rizieq meminta pendampingan dan pemeriksaan kesehatan ke Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) pada 12 November 2020.

Pada 23 November 2020, tim dokter MER-C memeriksa Rizieq. Ketika ditanya oleh tim dokter, Rizieq mengaku merasa kurang enak badan dan lelah karena kecapekan. Ternyata, setelah dilakukan swab test antigen, Rizieq dan istrinya reaktif Covid-19.

Esoknya, 24 November 2020, Rizieq dan istrinya masuk ke RS Ummi tanpa melalui IGD atas permintaan terdakwa. Dokter penanggung jawab pasien pun melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap Rizieq.

Kemudian pada tanggal 26 November 2020, Hanif Alatas mengirim video lewat WhatsApp mengenai testimoni Rizieq terkait pelayanan RS Ummi. Video itu yang diunggah ke kanal YouTube milik RS Ummi. Dalam video tersebut Rizieq mengaku hasil pemeriksaannya baik dan akan pulang dari RS Ummi atas permintaannya sendiri.

Menurut jaksa, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hasil tes yang menunjukkan bahwa Rizieq telah dinyatakan positif Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, jaksa bertanya kepada saksi ahli Sosiolog Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Jaksa bertanya mengenai Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu salah satu yang didakwakan kepada Rizieq dalam kasus tes usap RS Ummi. Adapun, Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi: “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

“Karena keterangan saya tadi diketahui orang, saya sakit, ada orang lain mengetahui, lalu ada yang keberatan. Apakah itu melanggar norma, apakah itu bagian dari pasal Pasal 14 ayat 1. Karena ada yang keberatan?” tanya jaksa.
“Itu semua baik yang kategorinya protes maupun menerima berita itu, atau yang menyatakan keberatan atau bersaksi bahwa itu bohong adalah bagian dari proses, fakta-fakta itu menguat. Artinya bahwa fakta itu betul, maka kemudian di situlah persoalan Pasal 14 ayat 1 terpenuhi,” jawab Trubus.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengimbau kepada seluruh kalangan agar penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara komunal dan kolektif, terutama menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. “Ini harus ada upaya bersama dari seluruh pihak, jangan lelah untuk mengingatkan seluruh orang agar terus disiplin. Disiplin ini harus komunal dan kolektif,” ujar Doni pada Forum Merdeka Barat 9, di Jakarta, Rabu (5/5).

Doni menegaskan memang tidak ada jaminan orang yang disiplin protokol kesehatan tidak akan terpapar Covid-19. Seperti halnya dirinya yang terpapar virus SARS-CoV-2 saat menangani gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Namun ia mengingatkan transmisi Covid-19 dapat berpotensi terjadi di tempat-tempat keramaian seperti di transportasi umum, terminal bus dan bandara.

Selain itu, sumber penularan tidak hanya dari penularan langsung secara fisik dari manusia ke manusia. Oleh karenanya, membatasi jarak sosial juga membatasi pertemuan-pertemuan orang menurut Doni adalah langkah yang paling efektif untuk terhindarnya Covid-19.

Sayangnya, penerapan protokol kesehatan tersebut dinilai Doni masih belum optimal. Bukan hanya terjadi di Indonesia namun bahkan di banyak negara negara maju masih banyak yang tidak percaya Covid-19.

Doni memaparkan Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, 17 persen dari seluruh penduduk Indonesia, diperkirakan sekitar 40 juta orang tidak percaya Covid-19. Padahal Covid-19 telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia, dan banyak warga Indonesia menjadi korban. Bahkan, persentase kematian orang yang terpapar Covid-19 meninggal sekitar 80 persen merupakan pasien dengan usia di atas 47 tahun.

Doni mengatakan dasar hukum penegakan protokol kesehatan serta larangan mudik yang pertama dari aspek global yakni Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan hukum agama yang mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Doni mengatakan, silaturahmi liburan dan aktivitas lainnya sifatnya adalah sunnah. Sementara yang wajib adalah menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan jiwa.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa pegawai ATR/BPN dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021. “Kita belum terbebas dari pandemi Covid-19. Larangan mudik ini tentunya diambil dengan pertimbangan matang oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran Covid-19,” ujarnya, Jumat (7/5).

Namun, kata dia, pelarangan bepergian keluar daerah ini dikecualikan apabila pegawai melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting. Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Ingatkan Pekerja Patuhi Larangan Mudik Lebaran Selain itu, kata dia, harus terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat eselon II atau kepala kantor satuan kerja.

Senadaa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik lebaran 2021. Larang itu berlaku dari 6 Mei-17 Mei 2021, yang dituangkan dalam surat Edaran Nomor 440/40120, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 27 April 2021.

Bagi ASN yang melanggar akan mendapat sanksi tegas sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK serta dengan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sekda Sleman, Harda Kiswaya mengatakan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 bagi ASN ini mengacu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjadi Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa sebaiknya KPK mematuhi regulasi yang sah dari negara terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Memang sebaiknya, kita mematuhi regulasi yang sah dari negara, begitu pula UU KPK tentang alih status pegawai KPK yang jadi ASN, sehingga secara hukum tetap memiliki legitimasi sepanjang tidak diputuskan sebaliknya,” papar Indriyanto Seno dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Seno, alih tugas pegawai KPK menjadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Hal itu dikarenakan UU KPK sudah menegaskan posisi independensi kelembagaannya dalam menjalankan tupoksi penegakan hukum yang berlaku. “Dengan UU KPK yang baru pun, KPK tetap independen dalam tupoksinya termasuk misalnya OTT terhadap pejabat tinggi/menteri yang lalu,” ujarnya.

“Jadi polemik alih status pegawai sebagai sesuatu yang wajar tapi dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku menurut UU,” tambahnya.

Adanya keberatan terhadap keputusan, kata Seno, dapat disalurkan melalui aturan yang berlakuSebelumnya, KPK menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sementara itu, Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai, alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan hal yang wajar. Yenti mengatakan jika pegawai KPK jadi ASN, tidak ada bedanya dengan penyidik Kejaksaan Agung.
“Dengan dijadikannya pegawai KPK menjadi ASN, akan membuat sistem lebih tertata,” kata Yenti Garnasih melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Yenti mengatakan KPK merupakan lembaga yang berdiri sendiri, mandiri, dan di bawah presiden, serta anggarannya pun dari negara. Dengan demikian, sebetulnya sistem penggajiannya diatur oleh Pemerintah.

Eks pansel lembaga antirasuah tersebut membandingkan bila pegawai KPK jadi ASN, tidak ada bedanya dengan penyidik Kejaksaan Agung yang juga ASN. “Apa bedanya penyidik KPK dan penyidik Kejaksaan Agung, kerjanya sama. Malah kerjanya lebih banyak Kejaksaan Agung,” katanya. Yenti juga menganggap keberadaan wadah pegawai KPK tak jelas. Oleh sebab itu, akan lebih tersistem bila para pegawai menjadi ASN. “Jadi, supaya ada suatu sistem kepegawaian yang sama,” ujarnya.

Lagi pula, lanjut dia, wadah KPK juga tidak dikenal, termasuk soal posisi nomenklatur.Terkait dengan independensi yang dianggap akan berkurang di tubuh KPK bila para pegawai menjadi ASN, dia ragu akan hal tersebut. Menurutnya, meskipun para pegawai KPK menjadi ASN, tetap diberikan ruang untuk independen dalam memberantas korupsi di Tanah Air. “Saya tidak setuju ada istilah kalau jadi ASN menjadi tidak independen, sementara penyidik korupsi itu ada di kepolisian dan kejaksaan,” katanya.

Ia berharap Firli Bahuri bisa membuktikan profesionalitas dan independensi dari konsekuensi Undang-Undang KPK yang baru, termasuk para pegawai KPK akan menjadi ASN. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik.Sebelumnya, KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan alih status pegawai KPK menjadi ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tes wawasan kebangsaan merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS. (*)

Pemerintah telah resmi menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi teroris, namun Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris.

Akan tetapi berbagai pihak, segenap komponen bangsa setuju bahwa KKB Papua dilabeli sebagai Kelompok Separatis Teroris. Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Luqman Hakim, bahkan mengkritik tanggung jawab Lukas Enembe sebagai pemimpin terkait persoalan di Papua selama ini.

“Dari apa yang disampaikan Gubernur Papua, tidak terlihat di mana Pemprov Papua mengambil tanggung jawab atas gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok teroris separatis di Papua,” kata Luqman Jumat (30/4/2021).

Luqman mengatakan selama ini Lukas Enembe hanya melemparkan seluruh masalah di Papua terkait KKB ke pemerintah pusat. Dia menyayangkan sikap Lukas Enembe yang dianggapnya tidak pernah memberi terobosan.

Lebih lanjut, Luqman menanggapi tindakan Lukas Enembe yang justru membawa persoalan Papua ke forum PBB. Menurutnya, persoalan di Papua seharusnya diselesaikan sendiri.

“Gangguan keamanan ataupun ancaman terhadap kedaulatan NKRI oleh siapa pun, harus kita sendiri yang memutuskan kebijakannya sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Nasib bangsa dan negara ini tidak boleh kita serahkan kepada pihak lain, termasuk kepada PBB,”.

Luqman menegaskan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua seharusnya mendukung keputusan pemerintah pusat menciptakan keamanan di Papua.

Senada dengan Luqman, Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana sepakat dengan label teroris yang disematkan kepada KKB Papua. Hikmahanto menyatakan langkah Pemerintah menerapkan UU Terorisme untuk KKB di Papua sudah tepat. Ia menilai dunia memahami situasi Indonesia dalam menyelesaikan teroris di Papua.

“Pemberlakuan ini sudah tepat,” kata Hikmahanto Jumat (30/3/2021).

Hikmahanto mengatakan, label teroris yang disematkan kepada KKB sudah tepat, sebab tindakan kekerasan yang dilakukan KKB sudah mengarah pada terorisme.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral menegaskan bahwa label teroris bagi KKB adalah bentuk perlindungan terhadap seluruh warga Papua.

“Masyarakat Papua tidak perlu khawatir, baik yang ada di Papua maupun yang ada di perantauan. Pemerintah melabelisasi ini justru untuk melindungi seluruh masyarakat Papua yang selama ini merasa terancam oleh kekerasan yang dilakukan kelompok separatis teroris ini yang tentu saja perlu segera diatasi,” kata Donny Jumat (30/4/2021).

Donny menyebut penetapan label teroris yang selama ini disebut KKB sudah sesuai UU No.5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di situ, kata Donny, dicantumkan ciri-ciri satu kelompok disebut teroris.

“Adapun ciri-ciri itu pertama tentu saja ada organisasinya, kedua ada motif politik, yang jelas di situ motif politiknya adalah memisahkan diri dari NKRI, separatisme, dan ketiga menggunakan kekerasan untuk menciptakan rasa takut secara luas di masyarakat,” kata Donny.

Donny menyebut KKB Papua terbukti teroris karena bukan hanya menyerang aparat penegak hukum atau TNI dan Polri, tetapi juga sasaran sipil, tukang ojek, guru, dan pendeta,

Donny menjelaskan labelisasi tidak menyasar seluruh masyarakat Papua, melainkan hanya terhadap kelompok spesifik yang mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah.

Terkait Hak Asasi Manusia (HAM), Donny menyebut operasi penegakan hukum tetap menjunjung tinggi HAM.

Sebelumnya, Menko Polhukan, Mahfud Md mengatakan keputusan ini merupakan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 2018,” kata Mahfud Kamis (29/4/2021).

Dua ormas besar Muhammadiyah dan NU juga mendukung pelabelan KKB sebagai kelompok teroris.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Selasa (27/4/2021).mengatakan istilah teroris lebih tepat daripada KKB. Abdul menilai KKB selama ini meresahkan masyarakat Papua. Terlebih lagi, KKB memiliki tujuan ingin mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI.

“Sesuai UU Terorisme, apa yang dilakukan KKB sudah dapat dikategorikan sebagai terorisme,”.

Menurutnya dengan pelabelan itu, maka teroris tidak lagi dipersepsikan hanya terkait agama tertentu.

“Penyebutan KKB sebagai teroris juga menunjukkan bahwa teroris dan terorisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, seperti yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat,”.

Hal sama dikatakan Ketua PBNU, Marsudi Suhud bahwa pihaknya mendukung KKB Papua dikategorikan sebagai teroris maupun pemberontak. Sebab kelompok tersebut pada tujuan akhirnya sama-sama ingin melawan dan menjadi musuh negara.

“Mau sebutannya apa saja, apa teroris, apa pemberontak, atau yang terkait itu, semua itu namanya musuh negara. Ketika disebut pemberontak atau teroris ya tidak lain judulnya itu adalah musuh negara,” kata Marsudi. (*)

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Program Vaksinasi tetap berlanjut saat bulan Ramadhan khususnya terhadap para petugas pelayanan publik. Masyarakat pun mendukung program vaksinasi di bulan Ramadhan karena merupakan diharapkan dapat mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas.

Majelis Ulama Indonasia (MUI) telah menyatakan bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa.. Hal tersebut telah disepakati oleh Ahli Patologi Klinik Universitas Sebelas Maret Tonang Dwi Ardyanto yang mengatakan bahwa vaksinasi merupakan bagian ikhtiar untuk menangani pandemi. Secara prinsip, masyarakat tidak perlu ragu untuk menerima vaksinasi pada siang hari saat menjalankan ibadah puasa.

            Tonang menuturkan, dirinya mengajak kepada masyarakat agar vaksinasi ini diniatkan dengan baik, semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT, sehingga nantinya dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi. Yang paling penting kita harus meyakini bahwa kita harus fit. Jika nanti saat puasa sudah waktunya mendapatkan vaksinasi, maka beristirahatlah yang cukup dan tidak lupa untuk santap sahur.

            Masyarakat yang memiliki komorbid (penyakit penyerta) dapat menjalani vaksinasi selama menuruti petunjuk menjalankan puasa.

            Tonang juga menyarankan agar para lansia tidak ragu dalam berkonsultasi dengan dokter demi kenyamanan masing-masing lebih lajut, ia menghimbau agar masyarakat dapat mendukung lansia sebagai sasaran vaksin.

            Selama proses skriningnya lolos, maka pemberian vaksin tentu tidak masalah, kita juga harus membantu para lansia agar mendapatkan kemudahan dalam mengakses lokasi vaksinasi, tutur Tonang.

            Pada kesempatan berbeda, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Soedjatmiko mengungkapkan, dukungan lingkungan sangat diperlukan agar program vaksinasi untuk lansia berjalan lancar. Menurutnya, masih banyak lansia yang tidak mengetahui lokasi layanan vaksinasi, atau keluarga-keluarga yang ragu karena lansia di rumah memiliki komorbid.

            Dirinya juga mengusulkan agar pengurus RT/RW dibantu warga relawan seperti guru, dapat memberikan edukasi ke rumah-rumah para lansia untuk menjelaskan tentang manfaat vaksinasi Covid-19. Jika perlu, para lansia tersebut diantar ke lokasi vaksinasi dan dibantu proses pendaftarannya.

            Pemerintah juga mendorong agar vaksinasi Covid-19 selama satu bulan ke depan diprioritaskan untuk para lanjut usia  (lansia) karena kelompok tersebut sangat rentan tertular Covid-19 dan memiliki risiko yang tinggi apabila tertular Covid-19.

            Pada kesempatan berbeda, Tokoh Lintas Agama di Semarang juga mendukung akan pelaksanaan vaksinasi.

            Sekretaris Jenderal Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Ustaz Abu Choir menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah. NU Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, sembari melakukan pendataan tokoh pesantren untuk dapat terlibat dalam vaksinasi termasuk kepada para santri.

            Ust Choir juga mengingatkan kepada masyarakat untuk percaya pada informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi hoaks. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti Aman dan halal, maka jangan menolak vaksin agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

            Selain itu, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

            Selain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EUA) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 halal untuk digunakan. Status halal ini juga berlaku untuk vaksin Sinovac.

            Proses untuk menetapkan status kehalalan vaksin juga membutuhkan waktu yang panjang. Dimana sejak Oktober 2020, tim MUI yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MU beserta tim lainnya mengunjungi pabrik di China dan melakukan investigasi.

            Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menerima kedatangan enam juta bul (bahan baku) vaksin Covid-19 dari Sinovac. Dengan tambahan enam juta bulk vaksin itu, maka Indonesia telah menerima sebanyak 59,5 juta bulk vaksin dari total 140 juta bulk vaksin.

            Selanjutnya, vaksin tersebut akan diproses di fasilitas produksi vaksin Covid-19 milik PT Bio Farma. Diharapkan melalui kedatangan vaksin tersebut, program vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia pada bulan Mei dan April 2021 dapat berjalan lancar.

            Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar untuk terbebas dari pandemi Covid-19, ikhtiar ini juga harus didukung dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini