Oleh : Rebecca Marian )*

Papua berubah drastis dari daerah yang berisi hutan melulu, menjadi wilayah yang super modern. Kemajuan di Bumi Cendrawasih terjadi karena pembangunan infrastruktur yang diperbanyak di era pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat juga senang karena merekalah yang menikmati manfaat dari infrastruktur tersebut.

Apa yang Anda pikirkan tentang Papua? Wilayah ini identik dengan tempat yang terpencil dengan masyarakatnya yang masih mengolah sagu dan ubi dengan cara tradisional. Image Papua sebenarnya kurang baik, karena yang dibayangkan banyak orang hanya hutan belantara, pegunungan, dan masyarakat yang masih memakai koteka.

Padahal sebenarnya mereka salah besar. Papua sudah berubah menjadi wilayah modern dan setara dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Bahkan di Mimika keadaanya diklaim mirip dengan San Fansisco, saking majunya. Modernitas Papua adalah hasil kerja keras pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi, yang menginginkan kesetaraan antara Indonesia barat dan timur.

Pembangunan infrastruktur di Papua dibuat dengan dana APBD dan otonomi khusus. Sejak 2001, otsus memang dibuat khusus bagi masyarakat Papua agar mereka makin maju. Bahkan sekarang sudah ada bukti nyatanya, yakni Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, Jalan Trans Papua, GOR Lukas Enembe, dll.

Dana yang digelontorkan memang tidak main-main. Bahkan pada otsus jilid 2, pemerintah pusat memberi sampai lebih dari 1 trilyun rupiah demi kemajuan Papua. Ditambahnya dana untuk pembangunan Bumi Cendrawasih ini karena sebagian juga untuk biaya penyelenggaraan PON XX Papua yang dilaksanakan akhir tahun 2021.

Dana ini masih ditambah dengan uang sebanyak 9 trilyun rupiah yang akan dikelola oleh Kementrian PUPR. Uang sebanyak ini akan dibagi menjadi beberapa proyek. Pertama untuk membebaskan masyarakat dari daerah yang terisolir, dengan membangun Jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa. Sehingga mobilitas warga akan makin lancar.

Proyek kedua adalah pembangunan kapasitas SDM. Jadi, nanti para pekerja proyek mulai dari yang kasar hingga petinggi proyek akan diprioritaskan dari warga asli Papua. Hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka mendapatkan honor dari proyek ini. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri dan mendapat kepercayaan yang besar.

Sedangkan yang ketiga, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, yakni di wilayah Skouw dan Merauke. Pos lintas batas negara akan dipercantik, sehingga bisa sekaligus jadi tujuan wisata. Jika banyak turis maka pemerintah daerah mendapat devisa dan masyarakat sipil bisa berjualan suvenir khas Papua.

Selain pembangunan infastruktur ada program pendamping yakni PKT alias padat karya tunai. Dana program ini bahkan lebih besar daripada tahun lalu, yakni lebih dari 700 milyar. Dengan uang sebanyak ini, maka akan dijadikan 19 kegiatan dan menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Masyarakat sipil tak perlu bingung karena bisa mengikuti program ini dan mendapatkan mata pencaharian kembali.

Dengan dibangunnya gedung, jalan, bandara, dan infrastruktur lain di Papua, maka masyarakat akan makin maju. Pertama, mobilitas diperlancar, sehingga hemat waktu dan tenaga. Kedua, kemudahan akses jalan akan menarik turis asing yang akan berwisata ke Papua pasca pandemi, karena mereka suka dengan eksotisme alam Papua yang tiada duanya.

Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi hal positif karena menguntungkan masyarakat. Mereka bisa menikmati akses jalan yang bagus dan mulus, bukan jalan makadam atau jalan setapak yang susah dilewati oleh kendaraan bermotor. Selain itu, modernitas Papua juga menarik wisatawan asing, yang akan berlibur tanpa takut melewati jalan yang rusak.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh: Herlina Upi (Warganet Jakarta)

Ledakan kasus Covid-19 di India bisa menjadi cermin terang bagi negeri kita dalam menghadapi momen Lebaran 2021 kali ini. Tentu saja kebijakan pelarangan mudik dan pembatasan mobilisasi adalah kebijakan yang sangat tepat. Kita perlu punya sikap untuk menjaga keselamatan diri dan tentu orang terdekat kita, yaitu keluarga yang kita cintai.

Mari kita menyimak India, yang kini menjadi sorotan keprihatinan dunia. Negeri dengan penduduk 1,393 miliar ini dalam masalah besar. Banyak warganya yang terjangkit Virus Corona, bahkan virus yang menyerang bukan Corona biasa, melainkan jauh lebih ganas dan sulit ditangani.

India memulai vaksinasi pada 16 Januari 2021 dan sampai awal Maret 2021 sudah mencakup sekitar 18 juta warga yang disuntik. Namun siapa sangka, setelah perayaan keagamaan “Mandi Bersama” di Sungai Gangga India, justru menjadi pemicu ledakan penularan Covid-19.

Hal ini perlu disadari pemikiran yang optimis untuk menumbuhkan kesadaran tiap-tiap lapisan masyarakat dalam melawan Covid-19. Khususnya untuk segera memutus mata rantai penularan di negara yang kita cintai ini, salah satunya dengan tidak mudik ke kampung halaman hanya untuk sementara waktu.

Jika kita mencintai mereka, para keluarga atau kerabat yang ada di rumah, tentu kita harus memiliki kesadaran untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19 ini. Semata-mata bukan karena kita tidak peduli kepada mereka yang ada di rumah, akan tetapi ini satu bentuk kasih sayang kita kepada mereka demi melindunginya dari ancaman Virus Corona.

Berjuang melawan pandemi dengan melindungi orang-orang yang kita sayangi berawal dari sebuah pemikiran bagaimana menumbuhkan rasa solidaritas, kesadaran, dan partisipasi aktif dalam melawan Covid-19 di momen Lebaran kali ini, yakni kesadaran bersama untuk tidak mudik.

Memang setiap orang ketika lama tidak bertemu dengan keluarga dan kerabat, karena merantau seperti bekerja, menuntut ilmu dan kesibukan lainnya yang mengharuskan untuk tinggal di daerah lain, tentu telah menjadi keharusan untuk mudik (pulang kampung). Hal itu juga bisa mengobati rasa rindu selama berpisah karena jarak. Hasrat untuk berkumpul bersama dengan seluruh keluarga yang disayangi merupakan sesuatu yang normal bagi para perantau.

Tetapi coba kita pikirkan matang-matang. Jika kita mudik dan ternyata kita positif Covid-19 atau bahkan disaat kita melakukan perjalanan dan terinfeksi oleh virus tersebut. Lalu kita bertemu dengan keluarga dan melakukan kebiasaan para perantau bisanya seperti salam-salaman dan aktivitas lainnya yang secara kontak fisik kita lakukan bersama keluarga. Maka virus yang kita bawa akan menyebar ke seluruh keluarga. Niscaya keluarga yang kita sayangi akan tertular virus mematikan ini.

Mari kita menjadi pahlawan untuk melindungi diri dan menyelamatkan keluarga, tetangga, dan seluruh kerabat kita yang ada di rumah. Agar terhindar dari Covid-19, maka saatnya tumbuhkan perlawanan dalam pikiran dengan tidak mudik demi mencegah gelombang kedua penularan Covid-19.

Oleh: Dyah Hanindya (Warganet Kota Bogor)

Pemerintah resmi melarang mudik terhitung sejak 6-17 Mei. Tujuannya demi menekan penularan Covid-19 semakin luas. Sementara itu, belajar dari meledaknya kasus positif Covid-19 di India, para buruh juga sebaiknya tidak pergi mudik.

Larangan mudik diharapkan dilihat sebagai sesuatu yang positif, karena tidak berlebaran di kampung justru untuk melindungi keluarga di sana. Ketika memaksa untuk pulang kampung dan ternyata Anda termasuk OTG, maka akan sangat berbahaya bagi orang tua maupun keluarga kita yang lain.

Penyularan bisa saja terjadi dengan cepat dan tanpa disadari. Mereka yang telah renta lebih mudah untuk tertular Covid-19 dan resiko tertingginya adalah sakit parah yang berujung kematian.

Kita harus berkaca dari kasus di India saat ada kerumunan dan masyarakatnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya ada ratusan orang yang meninggal setiap harinya. Dikhawatirkan, ketika mudik tidak dilarang, akan terjadi hal yang serupa. Kita tentu harus bermuhasabah menghadapi kondisi pandemi di bulan suci ini.

Memutuskan mata rantai penularan Covid-19 adalah harga mati. Oleh karena itu, imbauan pemerintah agar menunda mudik perlu diperhatikan. Mereka yang sudah telanjur mudik, wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Selama rentang waktu itu, mereka tidak boleh berkontak fisik dengan siapa pun, termasuk keluarga.

Larangan mudik bukanlah sebuah arogansi pemerintah, melainkan justru bentuk perhatian terhadap rakyat dan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi semua elemen bangsa.

Sayangi keluarga di kampung halaman dengan tidak mudik, mari bersama kita tingkatkan optimisme mewujudkan percepatan penanganan Covid-19 dengan ikut membagi informasi positif bagi seluruh masyarakat.

Oleh : Putu Prawira )*

Ketika pegawai KPK akan dialihkan statusnya menjadi ASN, maka ia wajib melewati ujian bernama tes wawasan kebangsaan. Tes ini harus dilalui sebelum ia diangkat jadi ASN, pada 1 juni 2021. Ujian ini sudah sesuai karena sebagai calon pegawai negeri, ia harus menunjukkan integritas dan rasa cinta pada negara.

Keberadaan tes wawasan kebangsaan sempat jadi berita heboh, karena tiap pegawai KPK harus menjalaninya. Tes itu sangat krusial, karena jadi penentu sebelum ia diresmikan jadi aparatur sipil negara. Karena tiap pegawai negeri harus menunjukkan rasa cinta tanah air, bukan?

Pengamat intelijen Ridlwan Habib menyatakan bahwa materi tes wawasan kebangsaan sudah sesuai. Terlebih untuk menjaring pegawai KPK yang ideologinya tegak lurus pada NKRI. Dalam artian, walau sebelum diangkat ASN, pegawai KPK seharusnya juga setia pada negara, dan tes wawasan kebangsaan hanya salah satu cara untuk mengujinya.

Tes ini memang sangat krusial, karena jangan sampai calon ASN menjadi sosok yang menggerogoti negara atau menjadi penghianat, karena diam-diam menjadi penyokong kelompok teroris. Kesetiaan pada NKRI nomor 1, karena sebagai ASN memang harus memperlihatkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

Ridlwan melanjutkan, KPK adalah negara yang dibiayai oleh APBN. Jangan sampai tersusupi oleh individu yang punya agenda pribadi maupun agenda kelompok. Karena KPK berada di bawah negara, sehingga tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan negara dari dalam.

Sempat ada yang protes mengapa tes wawasan kebangsaan materinya berbeda dengan tes serupa pada saat ujian CPNS di lembaga atau kementrian lain. Bisa jadi memang ujian ini disesuaikan dengan isu terkini. Tujuannya agar tidak ada pegawai KPK yang terindikasi terlibat jaringan terorisme, radikalisme, atau organisasi terlarang.

Misalnya jika kita lihat dari contoh soal tes. Pertama, apakah mereka intoleran terhadap umat dengan keyakinan lain? Kedua, apakah mendukung pimpinan ormas terlarang yang selama ini vokal terhadap pemerintah? Atau mereka ternyata tersangkut dengan kelompok LGBT. Sehingga harus diperingatkan agar tidak melenceng dari jalur yang benar.

Terlebih, pada penyusunan tes wawasan kebangsaan, banyak pihak yang terlibat. Mulai dari pusat intelijen TNI AD, Badan Nasional Pemberantasan Teroris, Badan Intelijen Nasional, sampai Badan Intelijen Strategis. Rdlwan menerangkan, institusi intelijen memiliki metode yang valid selama puluhan tahun. Dalam artian, keampuhan tes ini tidak perlu diragukan lagi.

Sehingga materi tes benar-benar dibuat untuk menyeleksi seberapa besar integritas pegawai KPK terhadap negara dan tidak pernah bersentuhan dengan tindak pidana terorisme. Jika ada pegawai yang ternyata terbukti bersentuhan dengan ormas terlarang, maka akan diadakan pembinaan yang intensif.

Tes wawasan kebangsaan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara, dan dipastikan sangat objektif dan hasilnya valid. Tidak betul jika ada selentingan yang mengatakan bahwa ujian ini diadakan agar menyingkirkan penyidik tertentu yang dicurigai berhubungan dengan ormas terlarang, padahal ia adalah pegawai yang berintegritas.

Dari hasil tes, dikabarkan ada 75 orang yang tidak lulus. Padahal pegawai KPK ada lebih dari 3.000 orang. Sementara ini, para pegawai yang tak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan tidak akan dipecat begitu saja atau dipaksa untuk mengundurkan diri, bahkan pensiun dini. Karena belum ada keterangan resmi dari Ketua KPK.

Tes wawasan kebangsaan wajib dilakukan oleh tiap pegawai KPK sebelum mereka diresmikan jadi aparatur sipil negara. Ujian ini mampu menyeleksi apakah di antara mereka yang terlibat ormas terlarang, separatisme, atau gerakan sayap kiri. Tes ini sudah sangat sesuai bagi calon ASN, karena mereka memang harus menunjukkan kesetiaan pada negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Proses Pemindahan Ibu Kota negara ini telah melakukan kajian panjang. Pemindahan Ibukota tersebut nantinya akan berdampak pada kemajuan di wilayah yang baru dan pemerataan pembangunan di wilayah lain di Indonesia.

Perlu diketahui juga bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dimulai pada tahun 2024. Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan masih terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini juga menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Suharso menuturkan, dengan adanya pembangunan dan pemindahan IKN tersebut, akan mengerek pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan hingga 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Dirinya berujar, pemerintah akan menunggu herd immunity selama 15 bulan atau pada Maret 2022. Maka didapatkan kira kira berapa yang harus dilakukan vaksinasi untuk dipercepat agar menggerakkan mobilisasi. Dengan demikian, kita berani untuk memulai pemindahan ini.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN. Sehingga perkampungan di lahan tersebut akan diperbaiki dan menjadi bagian dari ibu kota negara.

Pemerintah juga terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Presiden RI Joko Widodo memiliki harapan ingin membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan manusia Indonesia yang berkualitas serta memiliki daya saing.

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara tentu bukanlah gagasan kemarin sore dan bukan pula rencana dadakan. Presiden pertama RI Ir. Soekarno, sebelumnya juga pernah mengemukakan gagasan tersebut dan telah dilakukan kajian oleh Bappenas mengenai dampak pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga mendorong pemerataan pembangunan, dimulai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya yang bakal memberikan dampak ekonomi positif luar biasa bagi bangsa melalui jalur investasi dan perdagangan akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut.

Pemindahan IKN juga menjadi bukti bahwa pemerintah saat ini berupaya untuk membangun negara secara Indonesia Sentris.

Apalagi dengan keadaan di pulau Jawa yang semakin padat dan Kemacetan di Jakarta sudah menjadi sebuah pertanda bahwa Kota Jakarta sudah sangat padat, bahkan bantaran sungai saja bisa menjadi pemukiman yang hampir tiap tahun didatangi banjir.

Untuk itu, Pemerintah pusat berupaya untuk mencari pengganti kawasan ibu kota negara, selain lebih aman dari bencana, ibu kota baru juga dianggap sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.
Jika nanti Jakarta bukan Ibu Kota Negara Indonesia lagi, bukan berarti intensitas bisnis di Jakarta akan lesu, karena pemindahan Ibu kota hanya untuk urusan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sementara urusan bisnis tetap di Jakarta.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo menuturkan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan upaya penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Rencana Pemindahan Ibu Kota juga mendapatkan dukungan dari Forum Pegiat Media Sosial Independent (FPMSI). Menurut Hafyz selaku koordinator FPMSI, pemindahan ibu kota Indonesia akan menadi bagian dari percepatan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Pemindahan Ibukota memang hal yang tepat untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Sehingga upaya ini patut didukung agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Status tersangka didapatkan oleh Rizieq pasca 3 kali pemanggilan polisi, dan sebelumnya ia hanya berstatus saksi. Namun, ke depan awak media Rizieq mengatakan bahwa prosesnya tidak sesuai dengan hukum, Jika masih ngotot, maka membuktikan bahwa sebenarnya ia yang tidak mengerti hukum dan peraturan di Indonesia.

Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi saksi dalam perkara tes usap Rizieq Shihab di RS Ummi, Bogor. Bima mengungkapkan, alasan Satgas Penanganan Covid-19 memproses hukum kasus tes usap Rizieq Shihab di RS Ummi agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Kemudian, ketika dilakukan langkah hukum itu atas kesepakatan satgas dan agar semua jelas jadi pembelajaran semua. Kalau semua jelas sesuai aturan, kan enggak masalah yang penting ada kejelasan proses di situ,” kata Bima Arya seusai menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bima menegaskan, dia perlu mengambil langkah antisipatif karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat Kota Bogor terkait penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. “Jadi, apa yang saya lakukan itu tidak ada kaitannya dengan faktor politik, tidak ada faktor lain. Murni melindungi warga Bogor agar tidak terpapar. Jauh lah dari tekanan unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan,” ujarnya.

MENJELANG Idul Fitri 1442 Hijriah, mobilitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyak orang belanja kebutuhan hari raya, maka artinya protokol kesehatan secara ketat harus diterapkan agar tetap aman saat belanja dan jangan sampai terpapar covid-19. Berikut ini adalah beberapa cara guna mengantisipasi dan mengeliminir resiko beraktifitas guna persiapan Idul Fitri dimasa pandemi.

Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau membawa hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60 persen, menjaga jarak fisik dengan orang lain, serta hindari menyentuh bagian wajah merupakan protokol wajib yang harus dijalani selama beraktifitas dimasa perayaan Idul fitri.

Usahakan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, termasuk saat mengantre untuk membayar di kasir. Para ahli menekankan bahwa virus ditularkan terutama dari orang ke orang melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, itulah sebabnya jarak sosial adalah alat yang sangat penting untuk membantu menghentikan persebaran covid-19. Maka itu, ikuti titik masuk atau keluar yang ditandai dan ikuti tanda arah atau tanda di lantai yang dirancang untuk menjaga jarak orang setidaknya bisa berjauhan 2 meter.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melarang ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN, Karyawan swasta dan seluruh masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran. Dirinya memaparkan alasan pemerintah melarang mudik lebaran di tengah pandemi virus corona adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas.

“Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga momentum bersama, momentum yang sangat baik, untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.

Pemerintah membahas sejumlah langkah antisipasi guna menanggulangi potensi berkembangnya wabah virus corona atau Covid-19 dimasa perayaan Idul Fitri. Beberapa kebijakan yang telah dijaki adalah melarang mudik Lebaran di tahun 2020 serta silahturahmi secara online (Daring).

Walaupun seperti diketahui, bahwa silaturahmi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Riset akademis membuktikan bahwa dengan menjalin interaksi dengan orang lain dapat menimbulkan rasa aman dan bahagia. Namun, saat wabah Covid-19, setiap orang mesti menjaga jarak atau self distancing dan self isolate di rumah.

Berikut cara agar tetap bisa silaturahmi dalam perayaan Idul Fitri di tengah virus corona: 1. Telepon dan video call. Di zaman serba internet saat ini, sosialisasi bisa dilakukan secara daring (online). Jangan sungkan untuk mengucapkan selamat lebaran melalui telepon atau video call kepada teman dan keluarga saat wabah berlangsung.
Atur atau siapkan waktu untuk bersosialisasi bersama teman dan keluarga. Saat menelepon, jangan hanya membahas situasi atau kondisi terkini, ceritakan pula hal yang lucu. Tertawa dapat meningkatkan suasana hati dan baik untuk kesehatan mental.

  1. Kegiatan secara daring, Jika tidak bisa berkumpul bersama keluarga guna merayakan Idul Fitri disaat wabah corona, lakukan kegiatan tersebut secara daring. Ada banyak aplikasi yang memungkinkan video call dilakukan oleh banyak orang sekaligus. Saat melakukan video call, setiap orang bisa menyiapkan makanan dan minuman lalu menikmatinya secara virtual. Anda juga bisa menonton film rohani bersama secara daring dengan memanfaatkan sejumlah aplikasi yang tersedia.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa masyarakat bisa tetap bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman secara daring melalui berbagai aplikasi. Ia berharap masyarakat bisa memahami larangan mudik Lebaran 2021 sebagai bentuk pengorbanan demi kehidupan yang lebih baik.

“Inilah bagian dari pengorbanan kita untuk masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Masyarakat yang ingin berlebaran tidak boleh bersalaman, tidak tatap muka dan berkerumun. Tapi silaturahmi lebaran bisa dilaksanakan dengan media online,” Ujar Ahmad.

Di tengah polemik tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis siaran pers terkait pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN , Paryono dalam siaran pers BKN, Sabtu (8/5/2021) menjelaskan bahwa persyaratan pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU. BKN juga menyebutkan bahwa TWK yang dilakukan bagi pegawai KPK berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS. Hal ini untuk mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara.

Berikut siaran pers BKN:

  1. Bahwa berdasarkan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, telah ditentukan bahwa pegawai KPK akan dialihkan menjadi ASN.
  2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, telah ditentukan persyaratan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, antara lain sbb:

a. Setia dan Taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah

b. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan

c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik

  1. Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
  2. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS. CPNS adalah entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.
    Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll) sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara.
  3. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menjaga independensi, maka dalam melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dimaksud, digunakan metode Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor, yaitu:

a. Multi-metode (penggunaan lebih dari satu alat ukur). Dalam asesmen ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB- 68), penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara.

b. Multi-Asesor, dalam asesmen ini asesor yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.

  1. Selain itu, dalam setiap tahapan proses asesmen ini juga dilakukan observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN akan tetapi juga dari Instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting.

Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

  1. Dalam melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan ini yang diukur mencakup 3 aspek yaitu integritas, netralitas ASN dan anti radikalisme:

a. Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara.

b. Netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun; dan

c. Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta: tidak menganut paham radikalisme negative, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara.

  1. Ke 3 aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3, PP No.41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
  2. Bahwa asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Persiapan yang dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.1 tahun 2021 pada tanggal 27 Februari 2021;

b. Pelaksanaan tes Indek Moderasi Bernegara (IMB-68) dan integritas dilaksanakan pada tanggal 9 sd 10 Maret 2021, dan bagi yang berhalangan hadir dilakukan tes susulaan pada tanggal 16 Maret 2021 (Susulan I) dan 8 April 2021 (Susulan II), tes IMB dan Integritas ini dikoordir oleh Tim dari DisPsiAD; tes wawancara dilaksanakan pada 18 Maret sd. 9 April 2021

  1. Hasil pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan:

a. Dari jumlah peserta yang diusulkan untuk mengikuti asesmen sejumlah 1.357 peserta yang hadir 1.349 peserta, dan yang tidak hadir 8 peserta. Rincian 8 peserta yang tidak hadir sbb: 3 peserta sedang tugas belajar di luar negeri; 1 peserta telah pensiun; 2 peserta mengundurkan diri; 1 peserta diberhentikan sebagai pegawai KPK; dan 1 peserta tanpa keterangan.

b. Dari hasil asesmen Test Wawasan Kebangsaan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.274 peserta, dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 75 peserta.

Penyerahan hasil, telah diserahkan langsung oleh Kepala BKN kepada Sekjen KPK pada 27 April 2021 di Kantor Kementerian PAN dan RB yang antara lain disaksikan oleh Menteri PAN dan RB, Ketua KPK dan Para Wakil Ketua serta Dewas KPK, Ketua KASN, dan para JPT Madya dari KemenpanRB, BKN, LAN dan ANRI. (*)

Pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai bukan menjadi jalan pintas guna mengakhiri bara konflik Papua. Sebaliknya, pelabelan ini diyakini menjadi bukti konkret jika pemerintah sudah menemui titik buntu dalam menyelesaikan siklus kekerasan di Bumi Cendrawasih. “Langkah yang diambil pemerintah melalui pelebelan tersebut sejatinya menunjukkan kegagapan dan kebuntuan ide pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Papua,” ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, sebagai perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan dalam keterangan tertulisnya.

Dalam upaya penyelesaian itu, kata Araf, pelabelan tersebut justru semakin mempertegas pendekatan keamanan (state-security), alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua secara damai dan bermartabat. Tak hanya itu, pelabelan itu juga mengabaikan pendekatan keamanan manusia (human security) yang sejatinya dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Papua. Sejalan dengan itu, kebijakan penetapan KKB sebagai teroris diyakini sama sekali tidak menyentuh akar masalah konflik Papua.

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipublikasikan dalam Papua Road Map (2008), setidaknya terdapat empat sumber konflik Papua. Antara lain, (a) sejarah integrasi, status dan integritas politik, (b) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (c) kegagalan pembangunan, dan (d) marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus. Mengacu kepada kompleksitas akar permasalahan tersebut, lanjut Araf, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan menyeluruh dalam penyelesaian konflik Papua.

Araf menyatakan bahwa kebijakan yang hanya mengedepankan pendekatan keamanan atau pendekatan ekonomi tidak akan menyentuh akar permasalahan. “Justru akan berpotensi membentuk gejolak sosial-politik yang terus berulang di masa depan,” tegas dia. Araf menambahkan, pelabelan teroris terhadap KKB juga membuka jalan terbentuknya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum. Hal ini dapat dimungkinkan mengingat ketidakjelasan definisi “KKB” serta siapa saja yang termasuk di dalamnya.

Fakta tersebut pun dapat memungkinkan akan semakin menyakiti perasaan masyarakat Papua, memperkuat stigma, mengikis rasa percaya masyarakat Papua kepada pemerintah yang merupakan prasyarat penting bagi upaya penyelesaian konflik secara damai. “Serta justru menghambat operasi keamanan yang sejatinya membutuhkan dukungan dan kepercayaan rakyat setempat,” imbuh dia.

Penyelesaian konflik Papua dinilai perlu melalui pendekatan kolaboratif. Mengingat, betapa kompleksitas permasalahan permasalahan Papua sehingga memerlukan upaya kerja bersama. “Penyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan holistik. Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas,” terang Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo.

Karyono mengatakan, persoalan di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal. Berdasarkan data penyelesaian konflik wilayah, kata Karyono, persoalan di Papua tergolong sulit diselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama. Pendekatan kolaboratif pun dianggap dapat menjadi terobosan baru. Ia berpendapat, model pendekatan seperti itu memungkinkan untuk menjadi jalan keluar atas konflik di Papua.

“Inilah yang perlu dikaji lebih dalam. Ini memacu kita untuk kembali mengidentifikasi persoalan yang menjadi penyebab konflik. Identifikasi akar persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian secara kolaboratif, komprehensif dan holistik,” ucapnya. Amnesty International Indonesia mencatat ada 19 dugaan pembunuhan yang dilakukan aparat keamanan di Papua dan Papua Barat sepanjang 2020. Selain itu, Amnesty International Indonesia pernah merilis laporan investigasi terkait peristiwa kekerasan di Papua.

Berdasarkan laporan tersebut terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Mayoritas kasus kekerasan yang terjadi tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau tuntutan referendum Papua. Artinya, kasus kekerasan di Papua oleh aparat keamanan umumnya dipicu oleh adanya insiden kecil.

Dari 69 kasus kekerasan dalam rentang 8 tahun, hanya 28 kasus pembunuhan di luar hukum yang terkait aktivitas politik. Sedangkan sebanyak 41 kasus tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan. Selain itu, investigasi terhadap laporan pembunuhan di luar hukum jarang terjadi. Dengan banyaknya kekerasan di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengedepankan dialog damai untuk mengakhiri siklus kekerasan ini. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pendekatan dialog akan membuka berbagai persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. “Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya,” ujar Beka.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai, pelabelan teroris terhadap KKB diyakini tidak akan menimbulkan masalah di dunia internasional. Sebaliknya, Bobby mengklaim pelabelan tersebut justru akan mendapat dukungan dunia internasional seiring kian sulitnya KKB mengantongi dukungan dari luar negeri. “Justru teroris-teroris ini sudah mati kutu lah. Dia mau ke Jenewa juga enggak bisa. Ke New York juga enggak bisa,” kata Bobby.

Bobby menyebut, pelabelan ini juga menandakan KKB bukan kelompok separatis. Menurutnya, kelompok separatis berbeda dengan teroris. Pasalnya, kelompok separatis masih dapat didengar suaranya di dunia internasional. “Ini bukan separatis. Kalau separatis, kita bisa represif militer, tetapi suara mereka didengar di internasional. Ini (teroris) tidak bisa,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta masyarakat tak perlu khawatir soal pelabelan tersebut. Jaleswari mengatakan, keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang. “Diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah,” kata Jaleswari melalui keterangan tertulis. Menurut dia, keputusan itu juga didasarkan pada fakta mengenai tindakan kekerasan oleh KKB yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, termasuk pelajar, guru, hingga tokoh adat. Berdasarkan data Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM, selama 2010-2020 terdapat 118 kasus kekerasan yang pelakunya merupakan KKB.

Kemudian, korban jiwa dari kasus kekerasan mencapai 356 orang, terdiri dari 93 persen masyarakat sipil dan TNI-Polri. Sisanya merupakan anggota KKB. Menurut Jaleswari, penyebutan organisasi/individu teroris di Papua ini secara limitatif, hanya dilekatkan pada organisasi atau orang yang melakukan perbuatan serta motif sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Antara lain perbuatan kekerasan, menimbulkan teror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan,” tutur dia.

Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris dimaksudkan untuk mengefektifkan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap KKB. Kendati demikian, Jaleswari menyebut, pemerintah akan memastikan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat tidak eksesif dan berdampak negatif pada masyarakat. “Kami mengharapkan agar organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku,” kata Jaleswari. (*)