Oleh: Shania S (Warganet Kota Tangerang)

Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, tentunya kita ingin merayakannya bersama keluarga. Namun demikian, situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul di tengah pandemi menjadi hal yang menyakitkan bagi mereka yang berada di perantauan yang jauh dari keluarga.

Terbilang telah dua kali kita menjalankan puasa di tengah pandemi dan kasus positif Covid-19 masih saja terjadi. Padahal, berbagai peraturan demi menekan angka penyebaran virus ini telah dilakukan pemerintah dengan larangan mudik, bahkan terus dilakukan sosialisasi dasar protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

Aturan larangan mudik 2021 telah berlaku sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021) atau selama 12 hari. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga telah meminta untuk ditiadakan mudik lokal. Sebelumnya, pemerintah juga memberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan berlaku mulai 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman penyebaran Covid-19.

Larangan tentang peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, namun banyak menuai kontroversi khususnya bagi mereka yang ingin pulang kampung. Pro dan kontra terus terjadi di tengah masyarakat. Padahal larangan mudik tersebut menjadi suatu hal yang positif demi menjaga kesehatan penduduk Indonesia yang berada di desa agar tidak terjangkit Virus Corona.

Seperti yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 dapat terjadi karena adanya penularan interaksi antarmanusia. Momen lebaran menjadi tempat berkumpul kerabat dekat, namun kegiatan didalamnya disertai dengan salam-salaman dan sebagainya. Hal tersebut yang dikhawatirkan menjadi penyebab penularan Covid-19.

Di sisi lain, bulan penuh mulia ini juga banyak masjid yang melakukan salat tarawih. Tidak menjadi masalah jika pelaksanaannya tetap disiplin protokol kesehatan, terutama menjaga jarak aman. Ibadah Ramadan kali ini sebenarnya dapat tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan, termasuk metode 5M.

Sementara itu, sejumlah aparat juga telah dikerahkan demi menertibkan tempat-tempat umum yang dinilai dapat menyebabkan kerumunan. Seluruh ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tentunya dilakukan dengan niat baik untuk tetap mencegah penularan Covid-19 demi menjaga diri sendiri maupun kerabat dekat.

Bersama kita cegah penyebaran Covid-19 dengan disiplin prokes 5M dan berpartisipasi aktif dalam vaksinasi serta jangan ragu, niatkan vaksinasi sebagai ibadah di bulan Suci Ramadan.

Oleh : Muhammad Yasin )*

Kata bipang menjadi viral setelah Presiden Jokowi menyatakannya sebagai oleh-oleh lebaran. Masyarakat langsung kaget karena ternyata artinya adalah makanan non halal. Banyak pihak yang membela Presiden, karena beliau mengira itu adalah jenis makanan ringan. Sehingga pernyataan beliau tidak salah.

Setiap pidato dan pernyataan Presiden selalu disimak baik-baik oleh masyarakat. Penyebabnya karena Presiden Jokowi adalah pemimpin kesayangan semua orang. Sehingga tiap ucapannya dinanti oleh banyak pihak.

Namun publik sangat shock ketika beredar video pendek saat Presiden mempromosikan kuliner di acara bangga dengan produk lokal. Beliau berpesan untuk tidak mudik lebaran, tetapi kita bisa memesan berbagai makanan khas daerah yang biasa dijadikan oleh-olah, untuk memesannya secara online. Salah satu yang disebut adalah bipang.

Menurut juru bicara Presiden Fadjroel Rahman, yang dimaksud dengan bipang adalah makanan ringan yang rasanya manis, yang terbuat dari beras dan dicampur dengan gula cair. Di pasaran, orang-orang sudah mengetahui bahwa bipang adalah makanan kecil yang sudah lama eksis. Makanan tradisional ini rasanya manis dan nikmat.

Mari kita soroti bipang yang merupakan oleh-oleh khas Pasuruan, Jawa Timur. Makanan ini bisa ditemui di toko Bipang Jangkar, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan. Ada bipang dengan berbagai varian dan ukuran yang bisa dipilih oleh pembeli. Ketika tidak bisa mudik, maka kita bisa memesan bipang ini via online shop.

Bipang Jangkar Pasuruan sudah ada sejak 1940. Berarti makanan ini melegenda karena tetap eksis dari sekarang. Bipang ini mungkin yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, jadi jangan negative thinking dulu.
Kita memang lebih akrab dengan sebutan bipang untuk snack. Sehingga bisa saja Presiden mengira bipang Ambawang adalah salah satu varian jajanan baru.
Pernyataan ini bukan sebuah blunder, melainkan kesalahpahaman yang harus diluruskan. Bisa saja Presiden mengira bipang yang ada di pidato itu adalah bipang snack, bukan makanan non halal. Karena tidak pernah mengkonsumsinya, dengan alasan non halal.

Apalagi pidato ini dibawakan di acara yang mempromosikan kuliner lokal. Jadi yang ditekankan adalah usaha untuk membuat masyarakat cinta produk-produk lokal yang beragam di Indonesia. Selain itu, durasi video yang beredar juga sudah diperpendek, sehingga konteksnya berbeda, dan membuat masyarakat jadi salah paham. Bisa jadi ada yang sengaja menyebarkannya dengan alasan politis.

Pernyataan bipang bisa ‘digoreng’ oleh oposisi, sehingga masyarakat diharap jangan bersumbu pendek. Harap melihatnya dengan bijak, karena Presiden sedang berusaha membuat seluruh WNI mencintai produk-produk Indonesia dan tidak brand minded dan impor minded.

Yang jelas, sejak video pidato ini viral, maka menunjukkan bahwa semua orang masih menyimak baik-baik ucapan Presiden. Jadi dugaan bahwa penggemar beliau menurun itu tidak benar. Karena rakyat masih mencintai pemimpinnya.

Sudahi saja polemik bipang, karena bisa jadi yang terpikir sebelum membaca teks pidato adalah bipang yang makanan ringan. Kita wajib berpikir positif dan tidak menghujat sembarangan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Deka Prawira )*

Kedatangan warga negara asing ke Indonesia di masa pandemi agak mengejutkan, karena kita memang harus waspada pada seluruh orang yang datang dari luar negeri, karena dikhawatirkan OTG. Selain itu, kedatangan mereka juga dipolitisir, karena berasal dari RRC. Padahal pekerja dari negeri tirai bambu itu akan ditempatkan di proyek strategi nasional.

Publik langsung heboh saat ada berita tentang 157 warga negara asing yang mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Mereka yang berasal dari RRC langsung dicurigai oleh beberapa pihak, karena pertama masih masa pandemi, sehingga takut akan menularkan corona.
Padahal mereka yang datang sudah memenuhi syarat, karena sudah punya surat bebas corona dari negaranya.
Saat masuk ke Indonesia akan dikarantina mandiri di sebuah penginapan khusus. Sehingga kita tidak usah khawatir berlebihan. Memang corona berasal dari Wuhan, RRC, tetapi keadaan di sana sudah aman terkendali.

Kedua, muncul tuduhan mengapa WNA asing dilarang masuk untuk berwisata, sedangkan yang dari RRC malah diperbolehkan? Tuduhan kedua ini tentu tidak berdasarkan fakta, karena para WNA dari RRC datang untuk bekerja di proyek strategis nasional. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting.

Lagipula, mereka sudah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait. Jadi, sudah fix bahwa WNA datang untuk bekerja, bukan untuk berwisata. Karena proyek strategis nasional butuh banyak pekerja, sehingga membutuhkan banyak bantuan dari tenaga kerja asing.

Pemerintah sedang menggenjot proyek strategis nasional agar mengatasi dampak negatif pandemi. Diharap, semua proyek ini akan berhasil, sehingga kondisi finansial negara bangkit lagi dan bisa keluar dari ancaman resesi. Proyek strategis nasional akan dilakukan tak hanya di Jawa, tetapi juga di pulau lainnya. Jadi kedatangan WNA untuk bekerja di proyek jangan dilihat sebagai hal yang negatif.

Mereka juga membawa KITAS sebagai surat yang membuktikan bahwa ingin tinggal di Indonesia untuk bekerja, sehingga kedatangannya sudah legal. KITAS juga hanya berfungsi selama beberapa bulan, bukan untuk selamanya. Sehingga tuduhan bahwa pemerintah Indonesia ‘memelihara’ WNA dari RRC salah besar.
Karena mereka hanya tinggal sampai masa aktif KITAS habis dan sudah mengikuti prosedur yang berlaku.
Semenjak tahun 2014 ada isu kejam bahwa pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi sangat melindungi WNA asing, terutama yang berasal dari RRC. Karena pada beberapa proyek, ada pegawai asing yang ikut bekerja di sana. Apalagi pemerintah Indonesia juga membina hubungan baik dengan pemerintah RRC.

Menurut pengamat politik Ade Armando, semua ini hanya hoaks. Karena faktanya WNA dari RRC yang masuk ke Indonesia tidak sampai 12 juta orang. Para pekerja asing tidak akan menggeser pekerja pribumi, apalagi ada penjajahan terselubung. Mudik untuk WNI dilarang untuk penyebaran corona, tetap kedatangan WNA bukanlah ketidak-adilan, karena mereka tiba untuk bekerja, bukan bersenang-senang.

Hal ini adalah fitnah yang kejam, karena buktinya WNA memang boleh bekerja di Indonesia, tetapi jumlahnya tak sampai 10%. Lagipula mereka harus memiliki skill khusus dan tidak bekerja sebagai buruh kasar. Logikanya, jika ada proyek strategis nasional dan alat-alatnya didatangkan dari RRC (karena harganya relatif terjangkau), maka para WNA yang akan menjelaskan ke pegawai lokal untuk cara pengoperasiannya.

Isu masuknya WNA asing adalah isu SARA dan jangan sampai kita percaya dan menjadi sosok xenophobia (ketakutan terhadap orang asing). Apa salahnya jika ada orang asing masuk ke Indonesia untuk bekerja? Karena mereka memiliki skill yang belum kita miliki. Mari kita lihat kedatangan WNA dengan pikiran yang positif.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah akhirnya menyatakan bahwa kelompok separatis di Papua adalah teroris. Masyarakat menilai pelabelan ini sudah tepat, karena mereka memang sudah melakukan tindak kejahatan dan mengganggu ketentraman banyak orang. Persis seperti kelakuan para teroris.

Salah satu masalah pelik di Papua adalah keberadaan kelompok separatis. Mereka makin mengkhawatirkan karena sudah mengganggu ketentraman masyarakat, dengan menembak murid sekaligus guru, membakar sekolah, sampai membunuh aparat dengan sniper. Kesalahan sebanyak itu mereka lakukan tanpa merasa berdosa sama sekali.

Karena KKB sudah melanggar banyak sekali peraturan di Indonesia, dan terakhir membunuh Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, maka mereka mendapatkan status sebagai organisasi teroris. Pemerintah akhirnya menyematkan label itu sejak bulan april 2021.

Penetapan ini sangat dinanti masyarakat karena mereka malah senang, karena mereka sudah muak dengan aksi KKB. Kelompok teroris ini selalu playing victim dan menjungkirbalikkan fakta bahwa mereka yang diserang, padahal merekalah yang menyerang duluan. Bahkan mengutus penembak jarak jauh demi menyelesaikan misinya.

Ahli hukum pidana dari UI Chudry Sitompul menyatakan bahwa KKB sudah memenuhi syarat sebagai kelompok teroris. Penyebabnya karena banyak warga sipil yang jadi korban. Ia menyebutkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Di mana definisi teroris adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman, menimbulkan teror atau rasa takut yang meluas.

Selama ini KKB memang sudah meneror masyarakat. Di antaranya peristiwa ketika ada pekerja di sebuah perusahaan swasta yang ditembak tanpa sebab. Ada pula tukang ojek yang tiba-tiba dibunuh, karena ia dituduh sebagai mata-mata polisi. Padahal ia adalah warga sipil biasa.

Peristiwa serupa terjadi ketika ada murid yang ditembak hingga ia kehilangan nyawa. Anak yang bernama Ali Mom ini menjadi korban keganasan KKB dan ia meninggal karena dituduh juga sebagai mata-mata. Penyebabnya karena Ali sering datang ke markas TNI. Padahal ia datang ke sana untuk bertanya, bagaimana mencapai cita-citanya sebagai aparat.

Oleh karena itu pemberantasan KKB wajib dilakukan. Setelah adal label teroris, maka ada banyak bantuan pasukan yang datang dari Jawa. Mereka sudah mendarat di Papua dan bergabung untuk mencari anggota KKB di daerah Kabupaten Puncak. Di sana memang sudah sering ada serangan dari kelompok separatis, sehingga diduga ada markas KKB.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan agar pemerintah mengesampingkan HAM dalam pemberantasan KKB. Dalam artian, pencarian anggota kelompok teroris lebih penting daripada kekhawatiran akan pelanggaran HAM. Jadi tidak usah kahwatir akan ada selentingan dari oknum yang ada di dalam maupun luar negeri, bahwa pemerintah melanggar hak asazi rakyatnya.

Justru ketika KKB menembak warga sipil sembarangan, merekalah yang melanggar HAM. Oleh karena itu, memang diperbolehkan untuk menyerang KKB lebih dahulu. Karena mereka melanggar kedaulatan negara dan mengancam keamanan masyarakat. Pilihannya adalah menembak atau tertembak, seperti di medan perang, dan aparat memang diperbolehkan untuk melakukannya.

Selama ini justru anggota KKB yang melakukan tindak kriminal dengan menyerang aparat terlebih dahulu, baik dengan senjata tajam atau senjata api. Jadi ketika ada tindakan tegas terukur pada mereka, tidak akan tersangkut kasus HAM. Karena ini adalah murni untuk pemberantasan kasus kriminal.

Penyebutan KKB sebagai teroris sudah sangat cocok, karena mereka melakukan tindak kejahatan dan pengancaman, persis seperti kelompok teroris lain. Masyarakat juga mendukung penyebutan ini, karena mereka juga tidak suka pada KKB. Pemberantasan KKB wajib dilakukan agar tidak ada lagi yang mengancam keamanan rakyat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Zainudin Zidan )*

Larangan mudik jelang lebaran tahun 2021 mungkin agak membuat shock karena sama dengan tahun lalu. Masyarakat diminta untuk lebih bersabar karena tidak pulang kampung, karena mobilitas massal bisa meningkatkan penularan corona. Jangan nekat mudik, karena justru dengan menahan diri, Anda menyayangi keluarga di kampung, karena memutus mata rantai penyebaran corona.

Keputusan pemerintah untuk melarang mudik hingga tanggal 16 mei 2021 membuat geger masyarakat, karena mereka mengira tahun ini akan lebih longgar. Pasalnya, tahun lalu sudah ada larangan keras mudik. Ketika lagi-lagi masyarakat dilarang untuk pulang kampung, banyak yang akhirnya gigit jari.

Larangan mudik harap dilihat sebagai sesuatu yang positif, karena tidak berlebaran di kampung justru untuk melindungi keluarga di sana. Ketika nekat pulang kampung dan ternyata Anda seorang OTG, maka akan langsung menular ke orang tua. Mereka yang telah renta lebih mudah untuk tertular corona dan resiko tertingginya adalah sakit parah yang berujung kematian.

Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa larangan mudik lebaran tahun 2021 bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Jangan sampai pasca pulang kampung ada serangan gelombang corona baru.

Pemerintah melarang untuk mudik karena berkaca dari beberapa liburan sebelumnya. Saat ada long weekend, maka jumlah pasien corona melonjak drastis, hingga 2 kali lipat. Penyebabnya karena mobilitas masyarakat membuat penyebaran virus covid-19 makin melebar, apalagi ketika bermukim atau mengunjungi wilayah dengan zona merah.

Raden Pardede melanjutkan, mudik diperbolehkan ketika keadaan sudah mulai aman. Walau belum mengatakan kapan, karena belum ada penurunan jumlah pasien corona secara drastis, tetapi hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah ingin agar rakyatnya bahagia dengan berlebaran seperti biasa. Namun karena masih pandemi, maka mereka belum diperbolehkan untuk mudik.

Pandemi sudah berlangsung selama 14 bulan dan masyarakat mulai jenuh dengan corona. Meski bosan, tetapi tidak boleh melewatkan fakta bahwa jumlah pasien covid masih tinggi, yakni lebih dari 4.000 orang per harinya. Jika semua orang diperbolehkan mudik, maka dikhawatirkan jumlah pasien akan meroket dan terjadi kasus corona massal.

Kita harus berkaca dari kasus di India saat ada kerumunan dan masyarakatnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya ada ratusan orang yang meninggal setiap harinya. Dikhawatirkan, ketika mudik tidak dilarang, akan terjadi hal yang serupa. Kita tentu masih sayang nyawa, bukan?

Apalagi tujuan mudik adalah rumah orang tua di kampung. Jika memang Anda bukan OTG, tetapi bisa beresiko kena corona di perjalanan, entah di rest area atau tempat lain. Ketika mudik, maka anda membawa oleh-oleh tak hanya makanan dan pakaian, tetapi juga virus covid-19.

Selain orang tua yang bisa terkena corona, maka tetangga dan saudara sekampung juga bisa terjangkit penyakit berbahaya ini. Maukah Anda dicap sebagai penyebar virus dan membuat banyak orang merana karena menderita dan harus dirawat selama minimal 2 minggu di Rumah Sakit? Jawabannya tidak, bukan?

Tahanlah keinginan untuk mudik dan berlebaran di rumah saja. Saat ini sudah ada teknologi, bisa dengan telepon, video call, atau meeting online via Zoom. Orang tua Anda bisa memanfaatkannya juga dan melepas rindu walau hanya di dunia maya.

Larangan mudik bukanlah sebuah arogansi pemerintah, melainkan justru bentuk perhtian terhadap rakyatnya. Jangan sampai banyak orang yang pulang kampung lalu menyebarkan corona. Saat banyak yang sakit, maka efek negatifnya adalah pandemi akan terus berlanjut dan kita akan makin menderita di masa depan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Terkait kerumunan dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya Rizieq Shihab, Wali Kota Jakarta Pusat hingga pihak kepolisian menyatakan telah mengingatkan Rizieq Shihab. Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara, mengatakan telah memberikan peringatan secara lisan melalui panitia acara.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, Bayu Meghantara telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada Terdakwa melalui Haris Ubaidillah dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan. Selain itu ia juga telah memberikan peringatan secara tertulis. Peringatan ini berisi imbauan pelaksanaan protokol kesehatan, dengan cara membatasi jumlah peserta yang hadir hingga penyediaan sarana dan prasarana pencegahan COVID-19.

Selain itu, Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat, Ferguson, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Heru Novianto, juga telah memberikan imbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung. Tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan tahlil dan diarahkan bertemu dengan Maman Suryadi selaku penanggung jawab keamanan acara.

Menyikapi hal tersebut, Jaksa penuntut umum (JPU), menyebut bahwa Rizieq Shihab telah memicu pandemik COVID-19 di Jakarta memburuk. Rizieq telah menghasut masyarakat untuk berkerumun saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

Akibat kerumunan itu, kasus COVID-19 di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sekitarnya melonjak. Hal tersebut dibuktikan dengan 33 positif peserta acara dan 226 lainnya negatif, dari data yang dikirimkan Puskesmas Tanah Abang.

“Dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut memperberat kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemik COVID-19 meningkat,” ungkap JPU.

Kedatangan puluhan warga negara China ke Indonesia di tengah pandemi Corona menjadi sorotan. Imigrasi memastikan para WNA yang tiba memenuhi aturan serta untuk tujuan pekerjaan.

“Penanganan setiap warga negara asing yang datang ke Indonesia telah mengikuti aturan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Petugas Imigrasi tidak akan memberikan izin masuk jika para WNA tidak lulus pemeriksaan kesehatan oleh petugas,” kata Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting.

Aturan yang dimaksud Jhoni ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dia menegaskan aturan pelarangan masuk bagi WNA selama masa pandemi COVID-19 masih berlaku. Kedatangan para WNA ke Indonesia hanya diizinkan untuk tujuan esensial seperti bekerja di proyek strategis nasional dan objek vital, penyatuan keluarga, bantuan medis dan kemanusiaan, serta kru alat angkut.

“Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata,” ungkap Jhoni.

Hingga saat ini, pelarangan masih berlaku untuk WNA yang ingin datang dengan tujuan wisata. Pemerintah juga telah menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan serta Visa On Arrival (VOA) sejak awal Maret 2020 untuk mencegah lonjakan penyebaran COVID-19.

Diungkapkan oleh Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, varian baru COVID-19 yang ditemukan di wilayah Indonesia itu antara lain B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, dan B1617 dari India.

B1617 merupakan varian mutasi ganda yang menyebabkan India dilanda tsunami Corona. “Varian B117 diketahui memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi sekitar 36 sampai 75% dibandingkan dengan jenis virus yang beredar sebelumnya,” sebut Siti Nadia Tarmizi,

Siti Nadia Tarmizi memastikan bahwa tiga varian baru COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia. Bahkan, Kemenkes telah memperoleh hasil pemeriksaan terkait penyebaran mutasi tiga varian Corona jenis baru itu di beberapa daerah hingga akhir April 2021 lalu.

”Jadi dengan surveilans kita mewaspadai penambahan kasus B117 dan B1351 serta B1617 yang sudah masuk ke Indonesia. Hasil akhir ini sudah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan per tanggal 30 April 2021,” kata Siti Nadia Tarmizi. Diketahui, penularan COVID-19 jenis B117 (dari Inggris) ditemukan di Sumatera Utara (2 kasus), Sumatera Selatan (1 kasus), Banten (1 kasus), Jawa Barat (5 kasus), Jawa Timur (1 kasus), Bali (1 kasus), dan Kalimantan Timur (1 kasus).

Sedangkan untuk varian B1351 (dari Afrika Selatan) baru ditemukan 1 kasus di Bali. Adapun untuk jenis B1617 (dari India), menurut penelitian Kemenkes RI, telah ditemukan di Kepulauan Riau (1 kasus) dan DKI Jakarta (1 kasus).

Pro kontra hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlanjut. Pro kontra tersebut berawal dari adanya informasi yang “bocor” beredar di masyarakat bahwa terdapat 75 pegawai KPK yang tidak lulus. Kemudian banyak yang menuding pegawai yang tidak lulus itu memang sengaja “disingkirkan” . Padahal sudah ada penjelasan resmi baik dari KPK sendiri maupun BKN yang menjelaskan bahwa proses tahapan alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

Terkait hal ini, Pengamat Intelijen, Ridwan Habib pada Sabtu (8/5/2021) menilai materi soal yang digunakan sudah sesuai, terlebih untuk menjaring pegawai KPK yang ideologinya tegak lurus pada NKRI.

“KPK sebagai sebuah lembaga yang dibiayai APBN jangan sampai tersusupi oleh individu yang mempunyai agenda pribadi maupun agenda kelompok,” kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan, BIN, BAIS, BNPT dan Pusat Intelijen TNI AD terlibat dalam tes wawasan kebangsaan itu, sehingga parameter yang digunakan pasti sudah teruji.
“Institusi intelijen punya metode baku yang valid puluhan tahun,” katanya.

Menurutnya, mekanisme tes sebagai syarat alih status ASN juga sudah sesuai dengan UU KPK. Karena itu, dia menilai bila ada yang protes karena tidak lolos maka semakin menunjukkan kepribadian aslinya. Apalagi, sampai membocorkan materi tes ke media.

“Lantas kalau mereka jadi pegawai KPK, apa jaminannya mereka tidak membocorkan ke luar materi penyidikan? Bahaya sekali,” katanya.

Lebih lanjut Ridwan berharap Dewan Pengawas KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang membocorkan materi tes ke media massa.

“Hasil pemeriksaan itu juga wajib diumumkan ke publik nama-namanya supaya masyarakat jadi tahu siapa di KPK yang punya agenda pribadi,”.

Sebelumnya, politikus PKPI, Teddy Gusnaidi juga turut bicara melalui akun twitternya @TeddyGusnaidi pada Jumat (7/5/2021).

“@novelbaswedan itu hanya karyawan KPK, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau dalam test dia tidak lulus, artinya dia tidak kompeten,” tulisnya .

Lantas, ia menyoroti pihak yang menyebut ketidaklulusan Novel sebagai bagian untuk melemahkan KPK.

“Lalu urusan dengan melemahkan KPK apa? Wong selama ada dia KPK lemah kok, makanya dicari yang kompeten agar KPK tidak lemah. Apalagi ini perintah UU,” katanya.

Novel dinilai wawasannya soal kebangsaan rendah. Sebab isu dirinya ini justru membuat Novel mengkritik.

“Dengan merengek ke publik, maunya di luluskan walaupun wawasannya rendah? Kalau begini, tujuannya bukan untuk memberantas korupsi, tapi menyelamatkan periuk nasi,” ujarnya.

Teddy pun mengibaratkannya seperti ‘Buruk wajah cermin dibelah’ atau ‘Karena tak pandai menari, lalu lantai disalahkan’.

“@novelbaswedan wawasan kebangsaannya rendah, tapi dia salahkan pihak lain dengan alasan ingin menyingkirkan orang baik dan berintegritas. Seolah-olah mau klaim dia orang baik dan berintegritas,” paparnya.

Menurut Teddy, selama ini KPK adalah lembaga yang sangat lemah. Kasus besar banyak, tapi gak mampu mereka tangani.

“Dana untuk KPK dibanding dengan hasil kerja KPK bagaikan langit dan bumi. Artinya apa? Artinya orang-orang di dalam KPK kebanyakan orang-orang yang tidak kompeten,” ujarnya.
Maka, pilihan KPK hanya ada dua, dibubarkan karena menjadi lembaga mubazir atau reformasi KPK.

“Kalau reformasi KPK, maka harus mulai di saring, mana orang-orang yang punya integritas dan mana yang tidak punya. Yang tidak punya integritas, ya tendang dari KPK! @novelbaswedan,” katanya.

Kata Teddy, Novel adalah salah satu karyawan KPK yang akan dikeluarkan karena tidak lulus test, maka Novel harus menerimanya.

“Ya terima saja, jangan malah merengek dan buat framing, seolah-olah selama ini dia hebat. Dia gak hebat dan KPK juga gak hebat, jadi harus di isi oleh orang-orang hebat,” ujarnya.
Ia pun lantas mengingatkan agar jangan sampai KPK akhirnya mengalah hanya karena framing dan rengekan Novel.

“Sudah KPK nya lemah, ditambah lagi jika mempertahankan orang-orang yang kurang punya wawasan. Ya mau tidak mau KPK harus dibubarkan. So.. mari bersih-bersih @KPK_RI, jangan beri sedikitpun ruang bagi para karyawan yang kurang berwawasan dan kurang memiliki integritas ada di dalamnya. Bisa jadi KPK lemah selama ini karena memiliki karyawan yang kurang punya wawasan dan kurang punya integritas,”.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menerima hasil TWK tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/4/2021).

Adapun tes yang merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS itu tidak meloloskan 75 pegawai KPK. Salah satu yang dikabarkan tidak lolos dalam tes tersebut yakni, Penyidik Senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

Kendati demikian, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa tidak ada pegawai KPK yang dipecat. Pihaknya akan berkoordinasi lebih dulu dengan Kemenpan RB dan BKN soal 75 pegawai yang tidak lolos TWK. (*)

Kasus intoleransi di lingkungan pendidikan akhir-akhir semakin meresahkan. Masalah ini mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu perlu pendekatan baru dalam mencegah berkembangnya intoleransi di lingkungan pendidikan.

“Saya kira sudah cukup banyak riset menemukan bahwa ada ada tren meningkatnya intoleransi atau radikalisme di sekolah atau kampus. Ini suatu warning bagi kita semua, baik pendidik, pemerintah, masyarakat untuk mewaspadai atau hati-hati terhadap tren seperti ini,” ujar Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM) M Najib Azca.

Najib mengatakan harus segera dilakukan program mengikis penyebaran intoleransi di lingkungan sekolah tersebut. Salah satunya bergerak dengan pelibatan komunitas kaum muda seperti siswa SMP, SMA, dan mahasiswa.

“Karena mereka sendiri yang harus mampu mengenali, mengidentifikasi gejala-gejala, misalnya menguatkan intoleransi di lingkungannya. Dan itu bisa dilakukan bila mereka terlibat langsung dan proaktif untuk melakukan aktivitas ini. Misalnya terjadinya gejala radikalisasi di lingkungannya teman sebayanya,” ungkap Najib.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah mengembangkan program pendekatan dengan membangun sekolah damai berbasis siswa sebaya. Dengan program itu, mereka (siswa dan mahasiswa) sendiri yang melihat dan mengamati, lalu mencoba mengembangkan upaya-upaya untuk membina damai di lingkungannya.

Ia juga menyarankan agar upaya mengikis intoleransi di sekolah itu jangan terkesan top down atau dari atas ke atas.

“Kita harus mampu menyemai teman-teman muda untuk proaktif merawat toleransi, perdamaian di lingkungannya dengan cara-cara yang sesuai dengan mereka. Soalnya kalau menggunakan cara orangtua, kadang-kadang enggak cocok,” tutur Dosen Sosiologi UGM ini.

Misalnya, Najib memberi contoh, dengan menggunakan platform TikTok atau Podcast. Menurutnya, penggunaan media baru dalam membangun toleransi di kalangan muda ini sangat penting ketika sasarannya adalah anak muda. Sementara cara-cara lama dinilainya tidak akan menyambung karena frekuensinya beda.

“Kita harus belajar juga dari anak-anak muda terutama dalam mengemas pesan-pesan damai, pesan-pesan kontra ekstremisme dengan cara-cara anak muda. Itu akan lebih muda cepat diterima dengan melalui proses dialog dan diskusi dengan mereka. Kita perlu mendengar juga dari anak muda sendiri apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan, dan mereka inginkan. Dari situ kita rumuskan agenda kolaboratifnya,” paparnya.

Najib menegaskan perlu adanya kombinasi mengatasi masalah ini. Artinya, kalau dari level sekolah, pendidik memang sangat penting karena pada dasarnya sekolah masih menghargai senioritas dan secara hirarkiah ada guru sebagai pendidik yang memiliki otoritas. Tapi itu tidak cukup, sehingga siswa harus dilibatkan secara langsung, baru setelah itu pemerintah yang wajib terlibat.

Selain itu, ia melihat pelibatan tokoh agama dan organisasi masyarakat juga penting seperti dengan NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, dan lain-lain, sehingga dari titik ini program itu juga dianggap sebagai agenda komunitas agama juga. Dengan begitu, ia yakin efek dari program itu akan sangat kuat dibandingkan seolah-olah agenda ini hanya program pemerintah saja.

Penting lagi, imbuh Najib, dilakukannya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan sekolah. Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan itu satu paket lengkap dalam upaya meningkatkan pendekatan keagamaan moderat. Seperti cara pendekatan yang dilakukan NU dengan Islam Nusantaranya, yaitu pendekatan agama berbasis kebudayaan dan adat.

“Itu sekaligus untuk mengokohkan identitas kebangsaan kita, karena agama dan budaya adalah bagian kolektif kita sebagai bangsa. Kalau itu bisa kita solidkan, maka sebagian persoalan bangsa yang sekarang ini terjadi akan terkikis,” pungkasnya. (*)