Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan melanjutkan sidang kasus tes usap (swab test) RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Rabu (19/5/2021). “Agendanya pemeriksaan saksi meringankan dan ahli dari terdakwa atau penasihat hukum,” kata Humas PN Jakarta Timur, Alex Adam Faisal, dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021). Penasihat hukum Rizieq, Aziz Yanuar menyebut, pihaknya akan menghadirkan tiga ahli. “Tiga itu dari epidemiolog, ahli kesehatan, dan ahli (hukum) pidana,” kata Aziz kepada wartawan, Selasa.

Namun, Aziz enggan menyebut nama ketiga ahli tersebut. “Namanya nanti. Saya khawatir enggak jadi, ketuker sama yang lain,” tutur Aziz. PN Jakarta Timur menggelar sidang kasus tes usap RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari ini.

Sidang dimulai dengan pemeriksaan empat saksi fakta yang dihadirkan terdakwa atau penasihat hukum. Mereka adalah Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif, Petugas Rekam Medis RS Ummi Feni Mayasafa, serta dua tokoh agama asal Bogor, yakni Mahdi Assegaf dan Abdullah. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli. Dua ahli hadir yaitu Ahli Hukum Kesehatan M Nasser dan Ahli Sosiologi Musni Umar.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya pada hari ini menjadi saksi dalam perkara tes usap Rizieq Shihab di RS Ummi, Bogor. Bima mengungkapkan, alasan Satgas Penanganan Covid-19 memproses hukum kasus tes usap Rizieq Shihab di RS Ummi agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

Bima menegaskan, dia perlu mengambil langkah antisipatif karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat Kota Bogor terkait penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. “Jadi, apa yang saya lakukan itu tidak ada kaitannya dengan faktor politik, tidak ada faktor lain. Murni melindungi warga Bogor agar tidak terpapar. Jauh lah dari tekanan unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan,” ujarnya.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina melalui Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak melanggar aturan.

Luhut mengatakan bahwa TKA Cina datang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, memiliki visa kerja resmi dari kedutaan Besar Indonesia di Beijing.

“49 TKA itu mendapat visa 211 A pada 18 Januari, sebelum kita membuat larangan (warga negara) Tiongkok datang ke Indonesia,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Luhut membantah pemerintah membela kedatangan 49 TKA Cina. Saat tiba di Tanah Air, kata dia, para pekerja asal Negeri Tirai Bambu langsung dikarantina sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku di tengah pandemi virus corona.

“Sekarang mereka masih dikarantina di Kendari, biarkan saja dulu, nanti kami lihat lagi. Tidak ada pelanggaran prosedur atau ilegal dari hal ini, saya garis bawahi tidak ada,” tambah Luhut.

“Jangan terus merebutkan hal-hal yang tidak perlu, pemerintah tidak mau rakyat dapat bencana dari luar, kami tidak mau impor masalah, impor penyakit dari tempat lain kok,” himbau Luhut.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Tenggara, Sofyan membenarkan soal 49 TKA Cina yang masuk ke wilayahnya tanpa melalui proses karantina di Indonesia. Padahal idealnya, mereka harus menjalani karantina sesuai dengan Peraturan Menkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembatasan.

Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan bahwa angka positif Covid-19 di RI diprediksi 10 kali lipat lebih tinggi dari data harian yang dilaporkan.
Ia menambahkan bahwa Covid-19 di Indonesia sudah pada level mengkhawatirkan.

Corona di Indonesia memiliki banyak klaster yang tidak terdeteksi. Tak heran, jika dilakukan tes secara acak, contohnya pada kasus pemudik, sekitar 2/3 dari yang diperiksa ternyata positif.

Potensi terjadi ledakan kasus Corona seperti di India sangat mungkin terjadi. Terlebih di tengah masuknya sejumlah variant of concern (VOC) dan mobilitas yang tak kunjung dibatasi. Sangat riskan dan berbahaya melakukan perjalanan pada situasi saat ini. Mudik, kata dia, adalah salah satunya. Intinya membatasi mobilitas adalah solusinya.

“Kita dalam posisi sangat serius, karena bom waktu sudah dimana-mana, kita di level terburuk sudah hampir setahunan,” ujar Dicky.

Pembatasan mobilitas, kerumunan, hingga perilaku masyarakat soal penerapan protokol kesehatan disebut Dicky jadi kunci utama menuntaskan pandemi yang tak kunjung mereda, dibanding hanya bergantung pada vaksinasi COVID-19.

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi dibebastugaskan. TWK merupakan proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021, tanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri.

Dalam SK tersebut Pimpinan KPK menetapkan hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Ada 4 poin yang tercantum dalam SK tersebut yakni:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan.

Salinan keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, dan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terkait hal itu, Ketua Wadah KPK, Yudi Purnomo Harahap membenarkan bahwa sebagian besar pegawai KPK telah menerima SK tersebut.

“Benar SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat dan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsung. Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,”. kata Yudi, Selasa (11/5/2021).

Yudi menyatakan, pegawai KPK akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah yang akan diambil, sebab menurutnya berdasarkan keputusan MK, peralihan status tidak merugikan pegawai.

“Bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK menjadi ASN dan Ketua KPK harus mematuhi itu,” kata Yudi.

Sementara itu, Penyidik KPK, Novel Baswedan juga menentang keputusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Novel mengatakan tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil akan melihat surat keputusan yang dikeluarkan Firli untuk 75 pegawai tersebut.

“Karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian,” kata Novel, Selasa (11/5/2021).

Novel berpendapat TWK sebagai alih status pegawai KPK menjadi ASN bukan sebuah proses yang wajar. Menurutnya, tes tersebut dirancang untuk menyingkirkan pegawai KPK yang telah bekerja memberantas korupsi.

“Ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya, maka sikap kami jelas kami akan melawan,” ujarnya.

Selain Yudi dan Novel beberapa kalangan juga mengomentari hal tersebut.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, setelah mengobrak-abrik KPK dengan berbagai kebijakan kontroversi, akhirnya misi utama Pimpinan KPK berhasil, yakni menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas dan memiliki rekam jejak panjang selama bekerja di institusi antirasuah itu.

ICW meyakini motif di balik pemberhentian itu juga menyasar pada upaya Pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK tersebut, mulai dari korupsi bansos, suap benih lobster, KTP-Elektronik, Nurhadi, dll.

Jaringan GUSDURian juga mengecam pertanyaan dalam TWK pegawai KPK yang bermuatan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap HAM. Karena itu, GUSDURian meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi proses TWK dalam penyeleksian pegawai KPK.

“Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK,” kata Koordinator Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid Selasa (11/5/2021).

Merespon berbagai tanggapan dari berbagai kalangan tersebut, KPK mengaku secara resmi telah menyerahkan SK tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada 75 pegawai yang tak lolos. Namun, KPK menyebut para pegawai tersebut bukan nonaktif.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tidak dinonaktifkan.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” kata Ali Selasa (11/5/2021).

Ali menjelaskan, dalam surat tersebut pegawai yang tidak lolos TWK hanya diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

Hal tersebut, sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural.

“Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan,” katanya.

Saat ini KPK juga tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu,” kata Ali. (*)

Tes Wawasan Kebangsan Pegawai KPK Rawan Politisasi

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi dibebastugaskan. TWK merupakan proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021, tanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri.

Dalam SK tersebut Pimpinan KPK menetapkan hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Ada 4 poin yang tercantum dalam SK tersebut yakni:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan.

Salinan keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, dan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terkait hal itu, Ketua Wadah KPK, Yudi Purnomo Harahap membenarkan bahwa sebagian besar pegawai KPK telah menerima SK tersebut.

“Benar SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat dan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsung. Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,”. kata Yudi, Selasa (11/5/2021).

Yudi menyatakan, pegawai KPK akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah yang akan diambil, sebab menurutnya berdasarkan keputusan MK, peralihan status tidak merugikan pegawai.

“Bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK menjadi ASN dan Ketua KPK harus mematuhi itu,” kata Yudi.

Sementara itu, Penyidik KPK, Novel Baswedan juga menentang keputusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Novel mengatakan tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil akan melihat surat keputusan yang dikeluarkan Firli untuk 75 pegawai tersebut.

“Karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian,” kata Novel, Selasa (11/5/2021).

Novel berpendapat TWK sebagai alih status pegawai KPK menjadi ASN bukan sebuah proses yang wajar. Menurutnya, tes tersebut dirancang untuk menyingkirkan pegawai KPK yang telah bekerja memberantas korupsi.

“Ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya, maka sikap kami jelas kami akan melawan,” ujarnya.

Selain Yudi dan Novel beberapa kalangan juga mengomentari hal tersebut.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, setelah mengobrak-abrik KPK dengan berbagai kebijakan kontroversi, akhirnya misi utama Pimpinan KPK berhasil, yakni menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas dan memiliki rekam jejak panjang selama bekerja di institusi antirasuah itu.

ICW meyakini motif di balik pemberhentian itu juga menyasar pada upaya Pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK tersebut, mulai dari korupsi bansos, suap benih lobster, KTP-Elektronik, Nurhadi, dll.

Jaringan GUSDURian juga mengecam pertanyaan dalam TWK pegawai KPK yang bermuatan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap HAM. Karena itu, GUSDURian meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi proses TWK dalam penyeleksian pegawai KPK.

“Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK,” kata Koordinator Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid Selasa (11/5/2021).

Merespon berbagai tanggapan dari berbagai kalangan tersebut, KPK mengaku secara resmi telah menyerahkan SK tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada 75 pegawai yang tak lolos. Namun, KPK menyebut para pegawai tersebut bukan nonaktif.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tidak dinonaktifkan.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” kata Ali Selasa (11/5/2021).

Ali menjelaskan, dalam surat tersebut pegawai yang tidak lolos TWK hanya diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

Hal tersebut, sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural.

“Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan,” katanya.

Saat ini KPK juga tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu,” kata Ali. (*)

Kementerian Pertahanan meminta isu mafia alat utama sistem persenjataan (alutsista) berinisial M yang sempat disinggung oleh pengamat militer Connie Rahakundini Bakri dilaporkan ke KPK dan Polri. “Bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian. Jangan sampai sekedar menjadi rumor dan fitnah,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sebelumnya, pengamat militer Connie Rahakundini Bakri menyebut sosok berinisial M menjadi mafia bisnis dalam pengadaan alutsista TNI. Dia pun sempat menyinggung proyek kendaraan taktis (rantis) Maung. Selain soal sosok M, Dahnil melanjutkan pihaknya berharap Connie mengatakan soal industri pertahanan bayangan yang dikelola seorang jenderal di Kemhan.

“Termasuk yang dia sebut ada industri pertahanan bayangan, sebutkan saja Jenderal yang dia sebut-sebut bermain itu siapa,” cetus Dahnil. Dia menyayangkan pernyataan Connie yang sempat viral di sejumlah media itu. Connie disebutnya hanya melempar rumor namun tak membukanya secara utuh.

“Kasihan banyak jenderal yang baik-baik di Kemhan dan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dan menguatkan pertahanan RI, namun menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan oleh Bu Connie,” kata Dahnil. “Tradisi akademisi itu adalah jujur dan menyampaikan sesuatu didasari oleh fakta dan data bukan rumor apalagi fitnah. Akademisi bisa salah namun tak boleh berbohong,” jelas Dahnil.

Hal ini juga kata dia perlu dilakukan agar pemerintah khususnya Kemhan bisa fokus dalam memperbaiki atau memodernisasi alutsista. “Pak Prabowo Subianto selalu mewanti-wanti tidak ada tempat bagi siapa pun yang mau bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista karena ini terkait dengan eksistensi Indonesia sebagai bangsa, kewibawaan Indonesia sebagai negara,” katanya.

Sementara itu, Sejumlah anggota Komisi I DPR RI selaku mitra kerja Kemhan meminta agar Connie mengungkap sosok tersebut. “Saya nggak paham siapa yang dimaksud oleh Mbak Connie. Saya setuju dengan menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto). Kalau memang beliau tahu, sebaiknya diungkap dengan jelas supaya publik juga tahu,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mendukung Prabowo yang mendesak Connie mengungkap sosok ‘Mr M’. “Bongkar,” katanya kepada wartawan. “Ini isu bulan kemarin, kalau sudah masuk ke soal bisnisnya saya gelap tak tahu apa-apa,” ujar purnawirawan TNI itu.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan mengatakan, tidak pernah ada mafia alutsista dalam dokumen panja alutsista di Komisi I DPR RI. “Yang perlu dipastikan oleh Kemenhan: Apakah ada indikasi keberadaan pelaku pengadaan alutsista yang menunjukan monopoli dan pengaturan?,” kata Farhan.

Saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Connie enggan mengungkap ‘Mr M’. Menurut dia, yang penting bukan sosoknya, melainkan niat negara membuka dampak yang ditimbulkan alustsista dan latihan serta tugas operasional TNI. (*)