Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Sukma Violetta, mengungkapkan bahwa persidangan virtual Rizieq Shihab sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Meski demikian, hakim memiliki hak sepenuhnya apabila sidang akhirnya diubah menjadi secara langsung. Dirinya menyatakan persidangan dilakukan secara jarak jauh itu juga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

“Nah, di sana dalam peraturan Mahkamah Agung 4/2020 itu, itu memang disebutkan dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, majelis hakim karena jabatannya atau bisa juga karena permintaan dari JPU, karena permintaan dari terdakwa atau dari penasihat hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik,” ujar Sukma

Selain menyatakan bahwa majelis hakim sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara, Sukma juga menyatakan para majelis hakim juga sudah berperilaku sesuai dengan kode etik. Dalam artian, tuduhan tim kuasa hukum Rizieq tentang penzaliman dll sangat tidak beralasan, karena merekalah yang bermain drama seolah-olah tidak bersalah.

Pemantauan sidang Rizieq Shihab sudah dilakukan 3 kali, yakni tanggal 19, 23, dan 26 maret 2021. Dalam artian, Komisi Yudisial tidak asal-asalan dalam mengeluarkan pernyataan. Karena dari 3 sidang, majelis hakim sudah bertindak adil dengan memperbolehkan Rizieq membawa tim kuasa hukum untuk membelanya. Pernyataan Komisi Yudisial membalikkan tuduhan dari tim kuasa hukum dan pendukung Rizieq.

“Bagaimana bisa mereka ngotot membela dan meminta orang yang bersalah untuk dibebaskan? Jika semua hakim bisa dirayu seperti itu, maka tindak kejahatan akan terus berlangsung di Indonesia dan hukum akan mati perlahan-lahan”, tambah Sukma.

Kedatangan ratusan warga Negara China ke Indonesia yang bergelombang menghebohkan disaat Pemerintah tengah gencar melakukan pelarangan mudik kepada warganya serta penolakan masuknya warga Negara India akibat meningkatnya angka COVID-19. Salah satunya sebanyak 157 warga negara China yang menumpang pesawat China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ-387 tiba di Indonesia, melalui Bandara Soetta, Sabtu (8/5/2021). Berdasarkan sumber SINDOnews kini ke 157 warga Negara China tersebut diduga telah tiba di Morowali, Sulawesi Tengah.

Mereka akan berkerja sebagai tenaga kerja asing (TKA) China di perusahaan strategis multi nasional di Morowali, Sulawesi Tengah.

Sebelumnya sejumlah TKA asal China juga telah tiba di Morowali. Hal ini terlihat dari video amatir warga yang diunggah dalam aplikasi TikTok.

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara mengatakan,kedatangan 157 warga negara asing (WNA) asal China di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (8/5/2021) pukul 05.00 WIB hari ini sudah sesuai aturan.

“Dapat kami sampaikan bahwa seluruh WNA telah memenuhi aturan keimigrasian dengan jenis visa dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020, yaitu untuk kegiatan bekerja, bukan untuk kunjungan wisata,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara.

Dia mengatakan para WNA itu telah telah mengantongi rekomendasi dari instansi yang berwenang. “Sebelum dilakukan pemeriksaan keimigrasian, seluruh penumpang telah mendapatkan rekomendasi/clearence oleh pihak KKP Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan seluruh umat Islam untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Langkah ini, menurut Yaqut, perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama Lebaran.

“Karena masih pandemi, mari beribadah dan berlebaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” ujar Yaqut melalui keterangan tertulis, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (12/5/2021).

Yaqut mengapresiasi bentuk kesalehan sosial yang telah dilakukan semua pihak saat Ramadhan. Salah satunya berupa ketaatan menjaga protokol kesehatan serta kondusivitas dalam peribadatan di masa pandemi Covid-19.

“Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh agama dan masyarakat, alim ulama, ormas Islam, pengelola media, insan pers, para dermawan, TNI-Polri, hingga para tenaga medis yang terus berjuang menyelamatkan pasien Covid-19,” ujar Yaqut.

Senada, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. “Hari ini adalah hari terakhir ibadah puasa Ramadhan kita. Besok Insya Allah kita akan merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah,” ujar Retno, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/5/2021).

“Saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, saudara-saudaraku umat muslim. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya. Selain itu, Retno juga mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan rangkaian ibadah Idul Fitri. “Jangan lupa terus mematuhi protokol kesehatan,” kata Retno.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut ada tiga aspek cakupan tes wawasan kebangsaan (TWK): Integritas, Netralitas, dan Anti radikalisme.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, Paryono Sabtu (8/5/2021).

Menurut Paryono, integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.
Sementara netralitas, ditujukan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Adapun anti radikalisme dibuat untuk memastikan bahwa peserta: tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Pegawai KPK juga tak diperkenankan memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara.

“Ketiga aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3, PP No 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN,” kata Paryono.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK) bagi pegawai KPK berbeda dengan tes untuk CPNS.

“CPNS adalah entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan,” kata Paryono.

TWK untuk pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang telah menduduki jabatan senior sehingga perlu jenis tes berbeda. Tes berbeda itu ditujukan untuk mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatannya dalam proses berbangsa dan bernegara.

Soal independensi dalam melaksanakan proses asesmen TWK, BKN menggunakan pelaksanaan asesmen dengan metode assesment center. Metode tersebut dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor, yaitu: Multi-metode dan Multi-asesor.

Multi-metode, atau penggunaan lebih dari satu alat ukur adalah asesmen yang dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur, yaitu: tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB68), penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara.

Sedangkan Multi-asesor, adalah asesmen yang melibatkan asesor tidak hanya berasal dari BKN, namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan, seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.

“Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting,” katanya.

Menurut Paryono metode tersebut menjamin tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak. Hal itu untuk menjaga independensi.

“Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman secara video maupun audio untuk memastikan pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.” tandas Paryono. (*)

Dalam kesempatan dialog, Rumah Nusantara kembali mengangkat tema Gerakan Separatis Papua Merdeka, yang tengah mengancam kedaulatan NKRI. Gerakan separatis yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia tersebut dibahas di Best Western The Lagoon Hoten Manado.

Diskusi ini menghadirkan empat pembicara yakni Kepala Badan Kesbang Pol Sulut Evans Steven Liow, Guru Besar Ilmu Politik di Sulawesi Utara Prof Ishak Pulukadang, Akademisi Unsrat Jhony Peter Lengkong, dan Wakil Koordinator Rumah Nusantara Arcelinocent Emile Pengemanan.

Dialog ini bertujuan untuk menjamin wilayah Sulut agar menjadi tempat yang aman, damai serta terbuka bagi semua pihak. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dilindungi undang-undang, tetapi tidak ada ruang untuk hal-hal yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini ditegaskan karena ada kecenderungan dimanfaatkannya ratusan Mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Sulut untuk mengangkat ide yang dapat mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Pada 1 Desember sering dimanfaatkan untuk menggelar aksi-aksi yang mengarah ke disintegrasi bangsa Indonesia.

Kegiatan yang mengangkat studi kasus teror KKB/KKSB terhadap sesama bangsa menghasilkan kesepakatan bahwa di Sulut memang tak ada gerakan separatis tetapi landasan yang dilakukan oknum-oknum mahasiswa berlandaskan polarisasi gerakan separatis. Pernyataan tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Risat Sanger selaku Koordinator Rumah Nusantara.

Dalam keterangan pers-nya, Risat mengatakan bahwa negara tengah mengungkap fakta sejujurnya tentang penembakan terhadap salah satu tokoh agama. Tetapi masih ada dua kemungkinan, yakni diduga keterlibatan aparat dan diduga ada keterlibatan KKB/KKSB.

Risat menyampaikan apabila ada keterlibatan KKB/KKSB sebaiknya jangan dilindungi. Sebaiknya perlu melindungi mahasiswa Papua yang diduga diancam oleh oknum gerakan separatis untuk mengikuti unjuk rasa yang mengarah kepada disintegrasi bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah harus bergerak cepat dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan Mahasiswa Papua.

Pada kesempatan yang sama Wakil Koordinator Rumah Nusantara Arcelinocent Emile Pangemanan memaparkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa resolusi PBB menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah strategi pembangunan nasional. Ini sama saja dengan pemerintah Indonesia dianggap mampu membangun wilayah Papua.

Kini, dengan munculnya ancaman kejahatan transnasional rupanya telah dimanfaatkan oleh kelompok separatis seperti OPM untuk menyelundupkan senjata bagi mereka.

Menyikapi hal tersebut pemerintah tidak tinggal diam, namun menjalin kerjasama dengan sejumlah negara tetangga seperti yang ada di Asia Tenggara agar membatasi pergerakan separatis.

Ia juga menyampaikan bahwa, untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang, maka diperlukanlah peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat agar bisa menumpas habis radikalisme. Hal ini ditujukan supaya paham tersebut tidak memiliki ruang di Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Mantan Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw telah meminta kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih Jayapura untuk dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paulus mengingatkan kepada seluruh Mahasiswa untuk dapat mengikuti perkembangan dan situasi yang ada karena konflik Negara – Negara besar untuk saling membantai dan jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax yang berkembang.

Ia menyampaikan kepada para Mahasiswa, bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat besar. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya sampai ke Negeri China. Paulus mengaku bahwa dirinya juga ingin menambah ilmu dalam proses belar supaya dapat mengelola materi yang strategis.

Dirinya juga mengajak kepada para mahasiswa untuk tetap bersyukur karena masih memiliki orang tua dan harus bangga karena masih bisa menempuh perkuliahan sampai mencapai semester yang tinggi.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju agar acara perkumpulan untuk bertukar informasi digalakkan agar terwujud kemajuan anak-anak Papua. Apalagi dengan adanya pertukaran informasi tentu saja diharapkan akan muncul diskusi yang sehat dengan harapan muncul pula ide-ide brilian yang bisa diterapkan demi kemajuan Papua.

Persatuan yang terjaga tentu akan menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan dan kedamaian dalam bermasyarakat, apabila persatuan bisa terawat dengan baik, maka bukan tidak mungkin akselerasi pembangunan diwujudkan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dalam membangun Papua tentu diperlukan rasa persatuan dan kesatuan, bukan lantas ingin memisahkan diri hanya karena hasutan dari kelompok separatis. (*)

(Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Manado)

Oleh : Deka Prawira )*

Mutasi corona makin menggila dan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan lalai sedikitpun dalam menaati protokol kesehatan, jaga imunitas dan juga higienitas. Karena mutasi virus ini jauh lebih berbahaya dan menular dengan proses yang lebih cepat.

Pandemi masih menjadi mimpi buruk bagi warga dunia. Sementara di Wuhan, RRC, sudah berangsur-angsur normal, di India keadaannya super ekstrim karena kematian massal. Virus covid-19 bermutasi ganda sehingga menyebar dengan lebih cepat dan sporadis. Pasien covid berebut tabung oksigen dan ratusan orang meninggal dunia lalu dikremasi setiap hari.

Masyarakat Indonesia diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena jangan sampai terjadi situasi yang sama seperti di India. Ketika ada penyebaran virus hasil mutasi, maka akan terjadi gelombang dua penyebaran corona, dan akibatnya pandemi akan susah untuk selesai. Penyebabnya karena jumlah pasien covid makin meningkat.

Saat ini, menurut data tim satgas covid-19, jumlah pasien corona di Indonesia mencapai lebih dari 4.000 orang per harinya dan total ada 1,5 juta orang yang masih berjuang untuk sembuh. Angka kematian memang menurun, tetapi bukan berarti kita bisa bernapas lega. Karena jumlah pasien yang ribuan tentu menyesakkan dada.

Apalagi ketika ada mutasi virus covid-19. Setelah ada varian covid-19 B-117, maka mutasi ganda yang terjadi di India diklaim lebih ganas. Penyebabnya karena virus ini menyebar lebih cepat dan lebih ganas, sehingga dikahwatirkan akan berakhir dengan kematian di pihak pasien. Anda tentu tidak mau jadi korban berikutnya, bukan?

Menurut data dari tim satgas covid-19, sudah ada 2 orang pasien di Tangerang Selatan yang terkena corona jenis mutasi ganda (covid India). Mereka masih dipantau agar lekas pulih dan dijaga jangan sampai menularkan ke orang lain. Karena jika virus mutasi ganda sudah terlanjur tersebar, akan sangat sulit untuk tracking dan treatment, karena keganasannya.

Untuk mencegah penyebaran virus corona hasil mutasi ini, maka lagi-lagi kitalah yang harus berdisiplin. Pertama, harus inisiatif untuk melakukan tes swab walau biayanya cukup tinggi. Penyebabnya karena virus mutasi ganda tidak bisa terdeteksi oleh alat rapid test. Walau kita tidak menunjukkan gejala corona, tetapi sekarang semua orang bisa berstatus sebagai OTG.

Kedua, kita masih wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Selain menyetok masker kain dan masker disposable, gunakan masker maksimal 4 jam saja. Jadi bawa minimal 2 helai masker di dalam tas sebagai cadangan. Jangan pernah memakai masker kotor atau masker yang tidak berstandar WHO (misalnya masker buff dan scuba) karena tidak efektif dalam menangkal droplet.

Sedangkan yang ketiga, wajib membeli hand sanitizer saat belanja bulanan. Bawalah botol hand sanitizer saat keluar rumah, sebagai cadangan ketika tidak ada tempat cuci tangan di fasilitas umum. Namun ketika ada wastafel, sebaiknya Anda mencuci tangan di sana (dengan sabun antiseptik), karena hasilnya lebih bersih dan steril.

Botol lain yang wajib dibawa di dalam tas adalah cairan disinfektan. Semprotkan spray ini di kursi dan kubikel kantor serta benda lain yang sering dipegang banyak orang. Misalnya handle pintu, pegangan tangga, dll. Disinfektan ampuh membunuh tiap bakteri dan virus, termasuk corona. Harganya juga tidak terlalu mahal dan bisa dengan mudah didapatkan di online shop.

Jaga jarak juga wajib dilakukan dan jangan nekat membuat kerumunan, meski hanya acara arisan di rumah. Jangan sampai membuat klaster corona baru gara-gara ingin berkumpul, jadi wajib untuk tahan diri. Jagalah higienitas, imunitas, pakai masker, dan selalu ingat untuk cuci tangan. Semoga kita semua bebas corona dan waspadalah terhadap serangan covid gelombang 2. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok separatis yang ada di Papua sudah dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah. Penyebutan ini sudah sangat tepat, karena mereka memang bertindak seperti teroris, dengan menyerang masyarakat dan juga aparat. Ketika KKB disebut teroris, maka akan ada banyak bala bantuan untuk menangkapnya.

Kedamaian di Papua selama ini rusak gara-gara ulah KKB, yang merupakan preman bersenjata yang berada di bawah kendali OPM. Mereka menuntut kemerdekaan Papua dan menakut-nakuti masyarakat dengan senjata tajam. Bahkan belakangan kelakuan KKB makin menggila dengan membakar sekolah, menembak para guru, dan menyerang aparat dengan ganas.

Keberingasan KKB akhirnya membuat pemerintah memutuskan status mereka menjadi teroris. Hal ini ditegaskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.  Menurut Mahfud, usulan menjadikan KKB sebagai teroris sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Dalam artian, sebenarnya sudah banyak pihak yang merasa terganggu dengan keberadaan KKB di Papua.

Jika KKB dijadikan statusnya sebagai kelompok teroris, maka para anggota TNI akan mendapat bantuan dari Densus 88 antiteror. Mereka memang khusus menangkap para teroris dan diarap KKB akan segera tertangkap. Sehingga masyarakat di Bumi Cendrawasih akan merasa aman dan damai tanpa takut harus dipaksa mengibarkan bendera bintang kejora.

Sementara ini, pasukan yang datang ke Papua adalah Yonif 315/Garuda. Saking hebatnya, mereka sampai dijuluki dengan pasukan setan. Karena mereka memiliki keberanian di atas rata-rata dan strategi perang yang mumpuni. Setidaknya 400 prajurit pemberani diterbangkan ke Papua dan bergabung dengan tim TNI serta Polri, untuk menumpas KKB.

Tim gabungan ini langsung diterjunkan ke Kabupaten Puncak yang merupakan daerah rawan konflik. Kabarnya ada markas KKB di sana. Semoga dengan kerja sama antara seluruh pasukan, KKB akan segera diberantas dan masyarakat Papua bisa hidup dengan aman dan damai.

Syaifullah Tamliha, Anggota Komisi I DPR, menyatakan bahwa KKB sudah pantasmendapt predikat organisasi. Penyebabnya karena mereka sudah mengancam keamanan negara. Sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme. Yakni aksi teror yang mengancam keselamatan orang lain dan keamanan negara. 

Syaifullah melanjutkan, jika KKB dianggap sebagai organisasi teroris maka bisa diproses pidana dengan menggunakan UU terorisme. Dalam artian, mereka akan mendapat hukuman yang lebih berat saat tertangkap oleh prajurit TNI. Karena bukan hanya melakukan tindak kriminal, tetapi juga terorisme.

Perlu diketahui bahwa teroris bukan hanya kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Karena jika ada organisasi yang melakukan tindak kejahatan terstruktur dan meneror masyarakat, bisa dikategorikan sebagai teroris. Karena mereka sehari-hari memang membuat kehidupan warga sipil jadi ketakutan, dengan ancaman verbal dan non verbal.

Jangan ada yang memprotes bahwa KKB tidak pantas dijadikan organsasi teroris, karena faktanya mereka memang selalu meneror masyarakat, bukan? Jika ada yang protes, maka patut dipertanyakan. Karena buat apa membela kelompok separatis? Berarti sama saja ia menyetujui penghianat negara.

Masyarakat harus kompak dalam mendukung langkah pemerintah, yang langsung mengecap KKB sebagai organisasi teroris. Karena tingkah mereka sudah di luar batas, dengan membakar fasilitas umum, menembak seorang murid, dan juga 2 orang guru. Juga menyerang aparat dengan bantuan sniper.

Ketika KKB berstatus sebagai organisasi teroris, maka diharap pemberantasannya akan makin intensif. Karena ada bala bantuan dari Densus 88 antiteror, pasukan setan, dan pasukan lain. Sehingga penangkapan anggota KKB akan makin maksimal. Saat KKB dan OPM sudah raib dari muka bumi, maka masyarakat Papua akan hidup aman dan damai.

)* Penulis Papua tinggal di Bali

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB, UMKM terbilang signifikan mendorong  pembangunan ekonomi nasional. 

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, jumlah pelaku UMKM saat ini sebanyak 64,1 juta atau mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM mencapai 116 juta. 

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bertekad membawa produk-produk koperasi dan UKM yang memiliki daya saing tinggi agar dapat masuk dalam global value chain.

Untuk mewujudkan hal tersebut yang juga sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kemenkop UKM menyiapkan lima program strategis yang akan antar UMKM naik kelas.

Program pertama, memperbesar akses pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Nantinya dengan perbesaran akses tersebut tentunya tercipta peluang dan permintaan terhadap produk – produk UMKM.

Kedua, meningkatkan daya saing kapasitas dan kualitas produk dan jasa dari UMKM.  Lebih lanjut ia menyebut peningkatan produksi dan inovasi menjadi jurus tingkatkan daya saing produk UMKM.

Menteri Kemenkop UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa UMKM di dalm negeri harus naik kelas bukan cuma sertifikat misal  BPOM atau apa lainnya, tetapi sudah sertifikasi kelas dunia. UMKM jika melakukan kalau ekspor ke luar negeri, terkendala sertifikasi produk di negara tujuan ekspor. Sertifikat ini dipersyaratkan oleh negara-negara tujuan ekspor akan memberatkan UMKM. Maka pendekatan yang dilakukan Kemenkop dan UKM adalah  mendorong UMKM  untuk bermitra dengan eksportir yang sudah memiliki sertifikat .

UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. Tahun 2021 ditargetkan sebesar 62,36 persen dan tahun 2024 naik menjadi 65 persen.

Meningkatkan jumlah pengusaha UMKM menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk menciptakan sumber pendapatan baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.

UMKM nantinya berperan penting sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UMKM melibatkan banyak orang dan beragam usahanya.

Pemerintah juga ingin ada kesejajaran produk UMKM dengan produk impor terutama di pusat perbelanjaan besar di Indonesia maupun di negara lainnya, dengan menargetkan menumbuhkan usaha dan start up baru di kalangan anak muda dengan libatkan universitas dan pusat – pusat UKM.


OIeh karenanya, perlu adanya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung optimalisasi UMKM oleh pemerintah. Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Penulis: Gani Anggina (Mahasiswa Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia)

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Sebentar lagi ramadhan usai dan umat muslim salat Idul Fitri pada tanggal 1 syawal. Sayangnya saat ini masih pandemi, sehingga sangat riskan jika salat berjamaah di masjid raya atau lapangan. Lebih baik salat ied di rumah saja bersama keluarga inti, untuk mencegah terbentuknya klaster corona baru.

Idul fitri adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim karena bisa merayakannya bersama keluarga. Usai subuh, semua orang bersiap untuk salat ied lalu sungkeman dan bersalam-salaman untuk meminta maaf. Hari raya selalu meriah karena hanya ada sekali dalam setahun dan meja sudah dipenuhi dengan ketupat, opor ayam, rendang, dan kue-kue.

Salat ied saat idul fitri hanya dilakukan sekali setahun, tetapi tahun ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukannya di rumah saja. Pandemi yang masih melanda seluruh dunia membuat penyebaran corona makin meluas. Sehingga dikhawatirkan saat ada salat berjamaah di lapangan, akan terbentuk klaster baru.

Penyebab terbentuknya klaster baru karena saat salat berjamaah, safnya sangat rapat, sehingga menimbulkan kerumunan. Jika ada 1 orang saja yang jadi OTG, maka ia bisa menyebarkan virus ke seluruh jamaah. Kalau sudah begini, maka akan sangat susah karena penularan corona akan makin meluas, dan saat di-tracking juga sulit karena tidak ada data jamaah yang akurat.

Jangan lupakan fakta bahwa pasien corona masih membludak. Menurut data dari tim satgas covid-19, per hari ada lebih dari 4.000 pasien baru, sementara jumlah total pasien se-Indonesia ada sekitar 1,5 juta orang. Anda tentu tak mau jadi pasien corona berikutnya, bukan?

Kalaupun jamaah sudah mengenakan masker, mencuci tangan, membawa sajadah sendiri, tetapi agak susah untuk jaga jarak. Memang bisa diatur agar ada celah minimal 1 meter per orang. Namun jamaah salat ied selalu membludak, sehingga dikhawatirkan masjid raya atau lapangan tempat salat tidak cukup untuk menampung semua orang.

Salat idul fitri di rumah saja tetap sah, karena sudah memenuhi rukun-rukunnya: ada imam salat, jamaah, tempat yang bersih dan suci, dan dilaksanakan di waktu yang tepat. Jangan takut berdosa saat melewatkan kesempatan untuk salat di masjid raya, karena Allah maha penyayang dan pasti memberi toleransi karena saat ini masa darurat.

Imam besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar juga menganjurkan umat untuk melaksanakan salat idul fitri di rumah. Beliau menekankan wajibnya menjaga kesehatan diri dan keselamatan keluarga. Sedangkan salat di masjid itu hukumnya sunah. 

Dalam artian, kita harus mengutamakan yang wajib, baru yang sunah. Jangan yang sunah dulu baru wajib, karena hukumnya tidak seperti itu. Lagipula salat idul fitri di luar rumah juga memiliki resiko tinggi.

Untuk melaksanakan salat idul fitri di rumah, maka kita bisa menyiapkan tempat di ruang tamu, jika tidak punya musala keluarga. Tempatnya harus bersih dan kalau bisa dilapisi karpet. Sajadah digelar dan salat idul fitri dilaksanakan dengan ayah sebagai imam. Usai salat 2 rakaat, maka bisa langsung melaksanakan sungkeman lalu sarapan bersama.

Dengan salat idul fitri di rumah saja, maka selain menghindarkan dari resiko terkena virus covisd-19, akan merekatkan hubungan antar anggota keluarga. Sebelum salat, semua anggota keluarga kerja bakti untuk membersihkan ruang tamu, dan bertambah kompak.

Umat islam dianjurkan untuk salat idul fitri di rumah saja, sama seperti tahun lalu, karena kita masih didera pandemi covid-19. Sabarlah dan berusaha untuk menahan diri, untuk tidak salat di masjid raya atau lapangan seperti biasanya. Salat idul fitri di rumah saja tetap sah dan berpahala.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini