Rizieq Shihab mengakui pihaknya melanggar protokol kesehatan dan adanya kerumunan di acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan anaknya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Hal ini ia sampaikan di persidangan 6 orang terdakwa kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung di PN Jakarta Timur pada Senin, 3 Mei 2021.

“Kami mengaku ada kerumunan, ada pelanggaran prokes, tetapi saya yakin panitia di luar kesengajaan, tidak punya niat melanggar prokes,” ujar Rizieq dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (3/5/2021).

Sementara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengumpulkan uang Rp 1,45 juta setelah menindak pelanggar protokol kesehatan saat acara Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Hal itu diungkapkan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin ketika dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) JakartaTimur, Kamis (22/4/2021). “Sebanyak 36 orang yang kami tindak,” kata Arifin kepada jaksa. Arifin memerinci, sebanyak 19 orang di antaranya dikenakan sanksi sosial, sedangkan 17 orang lainnya dikenakan sanksi denda. “Sehingga, sanksi dendanya ada Rp 1.450.000,” kata Arifin.

Menko Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi polemik terkait masuknya puluhan tenaga kerja asing China beberapa waktu lalu.
Dirinya mengatakan bahwa ke 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara merupakan warga negara asing yang legal.
Banyak informasi yang kurang benar soal 49 orang ini.

Lebih lanjut Luhut mengatakan bahwa 49 tenaga kerja asing tersebut secara legal memiliki visa 211-A yang keluar pada tanggal 4 Januari 2020. Tepatnya sebelum Indonesia memberikan larangan perjalanan ke China.

“Ya tadi baru rapat mengenai ini jangan besar besarkan dulu kita luruskan secara proporsional, jadi 49 TKA itu dapat visa 211-A pada tanggal 4 Januari. Jauh sebelum ada larangan Tiongkok datang ke Indonesia, jadi tidak ada yang dilanggar,” ujar Luhut.

Ia menambahkan bahwa tidak ada prosedur ilegal yang dilakukan 49 orang tersebut. Mereka pun menurut Luhut sudah mengajukan visa secara legal Kedutaan Besar Indonesia di Beijing.

“Saya tegaskan, tidak ada prosedur ilegal. Mereka ajukan visa legal ke kedutaan kita di Beijing. Ini cuma masalah teknis visa 211-A dan 211-B,” tambahnya.

Pasca lebaran tahun ini, terdapat 8 daerah memiliki potensi kasus Covid-19 dengan angka kasus melonjak, diantaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikatakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pada keterangannya awal pekan ini.

Berkaca pada tren lonjakan kasus Covid-19 pasca libur panjang, Kementerian Kesehatan meminta 8 daerah ini beri tambahan ketersediaan ruang perawatan Covid-19.

“Beberapa provinsi jauh lebih tinggi kasusnya, ini yang harus menjadi perhatian kami Pemerintah Pusat dan harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota tolong ini dijaga,” ujar Budi Gunadi.

Secara keseluruhan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 390 ribu unit, dengan rincian 70 ribu diantaranya digunakan untuk pelayanan Covid-19.

Saat ini tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 sekitar 23 ribuan, sementara untuk ruang ICU, secara nasional ada sekitar 22 ribu, yang diperuntukkan untuk Covid-19 sebanyak 7.500 unit. Dengan tingkat keterisian ICU sekitar 2.500.

Hingga kini masih ramai dan menjadi polemik di masyarakat terkait Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK yang “menonaktifkan“ 75 pegawainya. Beredar opini di masyarakat bahwa penonaktifan pegawai tersebut dinilai sebagai upaya melemahkan KPK dari pemberantasan korupsi.

Terkait hal itu KPK membantah dan meluruskan bahwa KPK tidak menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK hanya meminta kepada pegawai yang tidak lulus TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan Salinan SK tentang Hasil Asesmen TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam Surat Keputusan Tentang Asesmen TWK tersebut, ke-75 pegawai yang tidak lolos itu diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

“Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural,” kata Ali Selasa (11/5/2021).

Ali mengatakan penyerahan tugas ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan untuk menghindari permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” katanya.

Ali menjelaskan, pelaksanaan tugas ke-75 pegawai tersebut untuk selanjutnya berdasarkan arahan atasan langsung yang ditunjuk. KPK. Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kempan RB terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK.

“KPK berharap semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu,” kata Ali.

Sebagaimana diketahui sebelumnya ramai diberitakan media, beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Tes tersebut menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. SK tertanggal 7 Mei 2021 itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri, dan untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.(*)

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mendukung pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris. “Istilah teroris lebih tepat daripada KKB,” kata Abdul. Beliau menilai kegiatan KKB selama ini meresahkan masyarakat Papua. Terlebih lagi, KKB memiliki tujuan ingin mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI.

“Sesuai UU Terorisme, apa yang dilakukan KKB sudah dapat dikategorikan sebagai terorisme,” kata dia. Dia mengatakan dengan pelabelan itu, maka teroris tidak lagi dipersepsikan hanya terkait agama tertentu. “Penyebutan KKB sebagai teroris juga menunjukkan bahwa teroris dan terorisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, seperti yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat,” kata Abdul.

Senada, Ketua PBNU Marsudi Suhud turut mendukung apabila KKB Papua dikategorikan sebagai teroris maupun pemberontak. Sebab, kelompok tersebut pada tujuan akhirnya sama-sama ingin melawan dan menjadi musuh negara. “Mau sebutannya apa saja, apa teroris, apa pemberontak, atau yang terkait itu, semua itu namanya musuh negara. Ketika disebut pemberontak atau teroris ya tidak lain judulnya itu adalah musuh negara,” kata Marsudi.

Marsudi lantas mempertanyakan upaya negara melawan dan meredam kelompok KKB Papua bila sudah dilabeli sebagai teroris. Menurutnya, selama ini negara memiliki dua cara pendekatan yang sempat dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.Pertama, Marsudi mengatakan Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid kerap menggunakan cara humanisme atau dialog untuk meredam kelompok kekerasan di Papua saat menjabat.

Sementara cara kedua, yakni penyelesaian melalui pendekatan kekerasan yang kerap dilakukan di bawah rezim Orde Baru.”Sekarang kan, KKB muncul terus. Tetap bawa bedil juga. Mau sebutannya apa tinggal bagaimana upayakan cara penanganannya? Ini cara penyelesaiannya bisa pakai Soeharto pakai kekerasan atau Gus Dur pakai humanisme, atau yang lain,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, telah memberikan label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurut Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Eddy Hartono, ada beberapa pertimbangan mengapa KKB di ‘Bumi Cenderawasih’ dilabeli teroris.

Di antaranya meningkatnya eskalasi kekerasan pascapenembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Papua Mayjen Anumerta I Gusti Danny Karya Nugraha. Ketika KKB telah dilabeli terorisme, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat digunakan. Sebab, KKB biasanya dijatuhi hukum secara individu di pengadilan Nabire, Biak, dan Manokwari, dengan hanya dijerat pasal 104, 106, 107, 160, 170, 187, serta 340 KUHP.

KUHP tidak dapat menjerat KKB yang terorganisir. Kejahatan korporasi hanya dapat dijerat dengan UU No.32/2009 tentang Lingkungan Hidup, UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No.5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Keputusan tersebut telah melewati berbagai kajian yang cukup panjang dan berhati-hati,” ujar Eddy. Pelabelan teroris terhadap KKB, juga memungkinkan penggunaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (*)

Oleh : Reza Pahlevi )*

Tahun ini pemerintah menyarankan masyarakat untuk berlebaran di rumah saja. akan tetapi, masih ada yang bandel dan nekat untuk mudik. Padahal pergerakan massa seperti saat pulang kampung amat berbahaya karena bisa meningkatkan jumlah pasien corona. Dari pemudik yang dites massal, ketahuan sebagian dari mereka positif covid. Kita harus ekstra hati-hati agar tak tertular.

Kita sudah melewati 2 kali ramadhan dan lebaran di tengah pandemi, dan rasanya menyesakkan dada karena tidak bisa pulang ke kampung halaman. Akan tetapi, larangan pemerintah untuk tidak mudik harap dilihat sebagai sesuatu yang positif, karena serangan corona masih menggila. Daripada menularkan virus covid-19 ke orang tua di kampung, lebih baik sabar dan berlebaran di rumah saja.

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang nekat untuk pulang kampung. Tim satgas covid-19 memperkirakan ada 7% warga sipil yang memilih untuk berlebaran di rumah orang tuanya. Ketika ada larangan mudik dan penyekatan jalan, mereka nekat beramai-ramai pergi dengan sepeda motor dan menerabas pembatas, dan tidak menghiraukan peringatan dari aparat yang berjaga.

Kenekatan para pemudik ini yang harus kita waspadai, karena pergerakan massa bisa menyebabkan klaster corona baru. Apalagi jika mereka berasal dari wilayah zona merah, akan bisa membawa bibit virus covid-19 dan menularkannya di kampung. Jika ada banyak pasien corona baru, kapan pandemi akan berakhir?

Teori ini terbukti ketika ada pengetesan rapid massal kepada para pengendara yang nekat untuk mudik. Sebanyak 4.000 orang positif corona dan harus isolasi mandiri. Jika mereka marah saat dicegat petugas, maka sebenarnya malah diselamatkan. Karena ketahuan kena corona sejak awal dan bisa diobati agar lekas sembuh.

Para pemudik yang positif corona tidak merasakan gejala apa-apa alias jadi OTG. Bayangkan jika mereka tidak dites secara acak lalu menularkan corona pada orang tuanya. Maka penularan akan makin menghebat dan mereka yang sudah sepuh bisa dengan mudah drop, lalu kemungkinan terburuknya adalah meninggal dunia. Karena rata-rata orang tua sudah punya penyakit bawaan.

Untuk mencegah ledakan covid, selain taat untuk berlebaran di rumah saja, kita juga harus tegas dalam menolak kedatangan tamu. Walau tetangga sendiri, maka umumkan dengan ketulusan hati bahwa tahun ini tidak ada open house, karena takut menimbulkan kerumunan dan tak bisa menjaga jarak. Lebih baik mencegah penularan corona dari lingkungan terdekat daripada mengobatinya.

Untuk menggantikan silaturahmi, maka selain video call, kita juga bisa mengirim parcell atau hantaran makanan kepada tetangga, rekan kerja, atau saudara. Mereka akan sangat senang karena mendapatkan kejutan manis. Dengan cara ini, maka tali silaturahmi masih terjaga dan juga berpahala karena membuat orang lain bahagia.

Cara lain untuk mencegah penularan corona saat libur lebaran adalah dengan berdisiplin untuk di rumah saja. Meski ada restoran, Mall, dan tempat umum lain yang buka, tetapi kapan-kapan sajalah pergi ke sana atau menunggu pandemi selesai. Karena di tempat seramai itu, kita tidak bisa menjamin apakah ada OTG. Selain itu, hal ini termasuk protokol kesehatan 5M yakni menghindari keramaian.

Mencegah penularan corona dengan tidak makan bersama di restoran wajib ditaati. Karena saat mengkonsumsi nasi dan kawan-kawan, otomatis akan melepas masker. Jika ada 1 saja OTG di sana, apa mau tertular virus covid-19? Jadi lebih baik delivery order daripada dine in.

Ingatlah bahwa jumlah pasien corona di Indonesia masih 1,7 orang dan jangan sampai Anda jadi pasien berikutnya. Sayangilah nyawa satu-satunya dengan menaati aturan: tidak pulang kampung, tidak mengadakan open house, dan mengurangi bepergian keluar rumah. Taatilah protokol kesehatan dan semoga kita semua bebas corona. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh Danisha Nadia )*

Pandemi Covid-19 tidak saja mengancam keselamatan rakyat, namun juga menciptakan instabilitas perekonomian. Pemerintah pun terus genca menangani Pandemi Covid-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai solusi kebangkitan bangsa.

            Sejak kasus pertama Covid-19 terdeteksi pada bulan maret 2020 Indonesia, berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami stagnansi secara bertahap di beberapa wilayah di Indonesia. Dampak yang dihasilkan akibat pandemi Covid-19 ini benar-benar luar biasa terasa di hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari Kesehatan, Sosial, Pendidikan, juga Ekonomi sebagai titik vital roda kehidupan masyarakat sebuah negara. Layaknya efek domino, ketika pandemi Covid-19 hadir, seketika itu pula kesehatan masyarakat terganggu dan menyebabkan krisis kesehatan karena obat dan vaksin belum ditemukan. Dampak Kesehatan ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang mengalami pembatasan secara ketat agar upaya flattening the curve (pelandaian kurva) cepatnya penularan dapat teratasi. Pembatasan-pembatasan lingkungan pendidikan, pekerjaan, bahkan perdagangan baik makro maupun mikro jelas menganggu sektor utama lainnya yaitu ekonomi.

            Dampak yang paling terasa di sektor ekonomi adalah produksi dan konsumsi terganggu yang mengakibatkan tidak stabilnya permintaan barang/jasa terhadap penjualan. Hal tersebut juga berdampak pada investasi yang menurun baik nasional maupun internasional, sektor pariwisata terganggu, juga impor-ekspor barang yang akhirnya melemahkan ekonomi nasional. Stagnansi secara tajam ekonomi nasional ini jelas sangat mempengaruhi turunnya investor confidencedan mengakibatkan mundurnya beberapa investor yang dimiliki tanah air. Seberapa lama bangsa Indonesia mampu menahan gempuran pandemi ini? Jelas waktu yang dibutuhkan tidak akan singkat apalagi jika seluruh masyarakat Indonesia tidak bahu membahu untuk keluar dari permasalahan ini.

            Kerja-kerja kolektif sangat dibutuhkan pada seluruh unsur masyarakat Indonesia untuk keluar dari permasalahan pandemi ini mulai dari Pemerintah/Pejabat publik serta instansi dibawahnya, Pelajar/Mahasiswa, Media, Pengusaha, Komunitas/Organisasi yang ada, pelaku ekonomi, dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Pemerintah dapat membuat regulasi yang memulihkan sisi demand ekonomi dengan cara menjaga konsumsi publik dan melakukan penguatan subsidi, juga pengadaaan bansos untuk masyarakat Pra-sejahtera. Adakan tambahan kartu pra-kerja, bebaskan tarif listrik, tambahkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll). Hal ini dilakukan untuk melakukan percepatan perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Berbagai upaya regulasi juga harus mulai ditekan untuk melakukan pendorongan maksimal dalam investasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara diadakannya insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai. Selanjutnya adalah berikan berbagai kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan berikan keringanan pembayaran bagi UMKM. Terakhir dapat juga dengan menggencarkan ekspor-impor barang di wilayah tanah air. Hal ini dilakukan untuk melakukan percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Traders(perusahaan yang memiliki kepatuhan tinggi pada Undang-Undang dan ketentuan berlaku.) dan peningkatan serta percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem/NLE (suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Prinsip pengambilan kebijakan, dan Modalitas Program Pemulihan Ekonomi, dijelaskan bahwa untuk melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu dilakukan beberapa hal diantaranya adalah dukungan untuk dunia usaha seperti UMKM, BUMN, dan Korporasi/Perusahaan.

Melalui subsidi bunga 34,15 T untuk penerima bantuan 60,66 juta rekening yang alokasinya sebagai berikut: Rp27,26T melalui: BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan Penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk Usaha Mikro dan Kecil sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, serta Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Lalu Rp6,40T melalui: KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk KUR, UMi, Mekaar, dan pegadaian selama 6 bulan. Dan terakhir Rp0,49T melalui: Online, Operasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda Relaksasi diberikan subsidi Bunga 6% selama 6 bulan. 

Beberapa cara diatas dilakukan secara maksimal oleh pemerintah semata-mata untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Jika skenario regulasi yang dilakukan pemerintah berhasil dalam implementasinya, maka bukan tidak mungkin bahwa bangsa Indonesia akan bangkit baik dari keterpurukan ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan juga Kesehatan dan pandemi Covid-19 dapat kita hadapi bersama. Langkah selanjutnya adalah dukungan publik/masyarakat dapat upaya suksesi pemulihan ekonomi nasional ini, karena berbagai upaya terbaik pemerintah jika tidak ada partisipasi dan dukungan masyarakat akan menjadi usaha yang sia-sia. Berbagai elemen masyarakat mulai dari media, pengusaha, pelajar/mahasiswa, dan berbagai komunitas/organisasi yang ada harus senantiasa mengupayakan yang terbaik bagi pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Cara paling sederhana adalah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai membiasakan diri dengan aktivitas kehidupan yang senantiasa cepat berubah menuju digitalisasi mulai dari pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai hiburan.

)* Penulis adalah Mahasiswi Ekonomi UNPAS Bandung

Oleh : Muhamad Yasin )*

Sebanyak 157 warga negara China masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta. Kedatangan mereka sudah dikonfirmasi, bahwa akan bekerja di Indonesia. Bukan untuk traveling seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

Pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Jalan lintas provinsi dan antar kota ditutup dan diawasi oleh aparat. Begitu juga dengan jalur bus, kereta api, dan pesawat terbang, aka ditutup sementara mulai tanggal 6 hingga 15 mei 2021. Semua ini demi menurunka resiko serangan corona baru karena pergerakan massal.

Ketika ada warga negara asing yang berhasil mendarat di Jakarta, maka masyarakat langsung kasak-kusuk. Mengapa seolah pemerintah tidak adil dengan mengutamakan warga negara asing? Akan tetapi, langsung ada keterangan dari Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting. Mereka datang dengan visa kerja, bukan visa wisata.

Jhoni melanjutkan, seluruh WNA China itu telah mematuhi Peraturan Menkumham nomor 26 tahun 2020. Juga telah mendapat rekomendasi clearance dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementrian Kesehatan. Rekomendasi ini tidak akan keluar ketika mereka tidak lolos pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol kedatangan orang dari luar negeri, yang telah ditetapkan oleh tim satgas covid.

Penjelasan dari Dirjen Imigaasi Kemenhukam ini menyejukkan hati masyarakat, karena ternyata WNA tersebut sudah mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Karena semua WNA masih dilarang untuk masuk ke Indonesia sejak bulan maret tahun 2020, jika ia memakai visa wisata atau visa on arrival. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak  mengutamakan warga negara asing daripada WNI.

Apalagi setelah sampai, menurut protokol, para WNA harus melakukan karantina mandiri di tempat khusus, selama 5 hari. Baru boleh beraktivitas seperti biasanya. Sehingga pekerja yang berasal dari Guangzhou, RRC, ini dipastikan tidak membawa bibit virus covid-19 dan tidak berstatus orang tanpa gejala. Karena sudah melewati screening kesehatan yang ketat.

Masyarakat tak akan lagi menuduh bahwa pemerintah pilih kasih. Karena para WNA datang bukan untuk berlibur, melainkan bekerja. Mereka akan ditempatkan di beberapa proyek strategis nasional, bantuan medis dan kemanusiaan, penyatuan keluarga, objek vital, kru alat angkut, dll.

Jika pemerintah mengutamakan proyek strategis nasional, berarti masyarakat yang diuntungkan, karena ketika berhasil akan membuat kondisi finansial negara jadi membaik. Padahal saat ini sudah jelang lebaran, tetapi pemerintah masih memikirkan kelanjutan proyek strategis nasional. Semua pejabat dan pegawai pemerintah benar-benar mencontoh apa yang diteladani oleh Presiden Jokowi, yaitu kerja, kerja, dan kerja.

Syarief Abdullah Alkadrie, Wakil Ketua Komisi V DPR RI menyatakan bahwa kedatangan para WNA jangan sampai membuat WNI merasa dianaktirikan. Ia mencoba menjelaskan bahwa pelarangan mudik jangan dibandingkan dengan pembolehan masuknya para WNA. Karena tidak apple to apple.

Dalam artian, mudik dilarang untuk mencegah penyebaran corona. Sedangkan WNA masuk untuk bekerja. Meskipun mereka berasal dari China, bukan berarti memiliki misi negatif untuk menyebarkan virus covid-19. Karena sebelum masuk ke Indonesia, mereka harus dites dan hasilnya negatif corona. Jadi jangan berpikiran buruk terlebih dahulu.

Posisi para WNA yang bekerja di proyek strategis nasional juga tidak akan menggeser para pekerja lokal. Karena dalam 1 proyek ada aturan maksimal bagi pekerja asing. Bukan berarti proyek strategis nasional yang didanai oleh investasi asing, akan dikerjakan oleh warga negara asing. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru.

Kita wajib melihat kedatangan WNA dari China dengan kacamata positif. Mereka datang jauh-jauh dari Guangzhou, merantau dan bekerja di Indonesia yang jauh dari kampung halaman. Sebagai tuan rumah, sebaiknya kita beramah-tamah kepada mereka dan tidak menuduh sembarangan tanpa ada saksi dan bukti yang valid.

)*Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru