Pihak Penegak Hukum telah menetapkan bahwa Rizieq Shihab terjerat 3 kasus yang berbeda, yaitu kebohongan hasil tes usap covid-19 di rumah sakit Ummi Bogor, melanggar protokol kesehatan di Petamburan Jakarta serta Megamendung Bogor.

Kasus terakhir yang menjerat Rizieq Shihab adalah terkait dugaan menutupi hasil swab test saat ia menjalani perawatan di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor, November 2020. Saat itu, Rizieq diminta Pemkot Bogor untuk melakukan swab test. Meski dari hasil pemeriksaan atau screening awal RS Ummi menyampaikan tak ada gejala COVID-19 yang diderita Habib Rizieq.
Dalam kasus ini, Rizieq Shihab ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya, yakni menantunya Hanif Alatas dan Dirut RS Ummi dr. Andi Tatat.

Dua kasus sebelumnya yang telah menjerat Rizieq Shihab yaitu kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamandung, Bogor. Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka terhadap Habib Rizieq pada 10 Desember 2020 terkait kasus kerumunan di Petamburan.
Kasus Petamburan ini karena Habib Rizieq menggelar acara pernikahan putrinya yang dihadiri massa. Selain itu, ada acara maulid Nabi Muhammad SAW yang juga digelar di Petamburan dan dihadiri massa yang membludak.

Lalu, terkait kasus kerumunan Megamendung, polisi menetapkan status tersangka terhadap Habib Rizieq pada 23 Desember 2020. Dalam kasus ini, Habib Rizieq tersangka tunggal.

Menyikapi hal tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mengatakan bahwa Bareskrim Polri telah melimpahkan tersangka beserta seluruh barang bukti 2 kasus kerumunan dan 1 kasus tes swab Habib Rizieq Shihab ke kejaksaan. Total ada 8 tersangka dari 3 kasus tersebut.

“Kita update informasi perkara-perkara yang ditangani oleh Bareskim. Seperti kita ketahui bersama Bareskrim menangani perkara yang terkait dengan protokol kesehatan. Pertama perkara Petamburan, kedua perkara Megamendung, Bogor, dan ketiga RS Ummi Bogor. Di mana di dalamnya terdapat 8 tersangka yaitu atas nama MRS beserta kawan-kawan,” ujar Rusdi

Polemik kedatangan ratusan warga negara asing (WNA) asal China ke Indonesia belum berakhir ditengah larangan mudik Lebaran masyarakat karena alasan demi menekan pandemi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah berpendapat, Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan untuk ribuan orang.

Karenanya, dia meminta masyarakat memaklumi kedatangan ratusan TKA China yang tiba di Indonesia dalam beberapa gelombang tersebut.

“Investasi yang dilakukan China ataupun negara manapun, pasti ada syarat atau keinginan dari pemilik investasi (ketika investasi di Indonesia,” ujar Piter.

“Salah satunya mereka mempekerjakan tenaga kerja mereka, terutama untuk posisi yang strategis bagi mereka dalam rangka menjaga investasi mereka,” sambungnya.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan masalah pemerintah Indonesia tidak lunya tenaga ahli di posisi yang ditempati warga negara China, tapi hal itu memang untuk kepentingannya.

“Kita harus menghargai atau menghormati kepentingan pemilik investasi, karena sekali lagi kita butuh investasi tersebut,” ujarnya.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali mengimbau masyarakat untuk melakukan silaturahmi Idul Fitri secara virtual. Himbauan ini menanggapi fakta masih maraknya masyarakat yang tidak membatasi mobilitas dan interaksi selama libur Lebaran.

“Silaturahmi secara virtual tidak mengurangi makna Idul Fitri. Saya berharap masyarakat tidak egois. Hanya memuaskan dirinya sendiri untuk bertemu dengan saudara, ketemu dengan kerabat, atau ketemu dengan temannya tanpa peduli bahwa ada risiko di situ. Ada risiko penularan Covid-19 yang saya kira kita harus sama-sama untuk menjaga,” kata Menag, Jumat (14/5).

Menag menuturkan, ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama perayaan Idul Fitri akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam memerangi pandemi Covid-19.

“Kalau kita tidak sama-sama menjaga, tidak saling bahu membahu, saya kira pertempuran kita dengan Covid-19 ini akan berlangsung lebih lama,” tutur Menag.

“Kalau kita ingin tahun depan berlebaran dengan normal, saya kira sekarang saatnya kita bersama-sama melawan Covid-19 dengan menahan diri untuk tidak los dalam melakukan silaturahmi Idul Fitri,” imbuhnya.

Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meyakini silaturahmi secara virtual tak akan mengurangi makna Idul Fitri. “Meski hanya bertemu secara virtual, tapi dengan hati yang ikhlas, insya Allah tidak akan mengurangi nilai dan makna perayaan Idul Fitri,” kata dia.

Sri Mulyani bilang, hal tersebut dilakukan demi meminimalisasi penyebaran virus corona di Indonesia. Sehingga, lewat pertemuan virtual setiap orang bisa saling menjaga agar bersama-sama dapat mencegah penularan Covid-19.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi), Stanislaus Riyanta mengatakan proses pengalihan status pegawai KPK RI menjadi ASN merupakan sebuah amanat dari UU No.19/2019, PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, dan Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

“Dalam pelaksaannnya KPK bekerjasama dengan BKN RI telah berhasil melakukan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai dengan hasil sebanyak 75 orang pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 2 orang tidak hadir pada tahap wawancara,” kata Stanislaus Riyanta di Jakarta, (8/5/2021).

Terkait perdebatan proses TWK yang oleh sebagian kalangan dianggap sengaja untuk “mengeluarkan” orang tertentu, dibantah oleh Stanislaus Riyanta. Dia mengatakan, hal itu tidak bermasalah dan sah saja diterapkan oleh KPK.

“Seleksi atau tes, apalagi untuk menjadi ASN adalah hal yang wajar bahkan wajib, dan hasilnya sekitar 6% yang tidak lolos. Namanya sebuat test tentu ada yang hasilnya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Yang tidak wajar adalah jika lebih banyak yang tidak memenuhi syarat. Bisa jadi instrument testnya yang kurang tepat,” kata Stanislaus.

Menurut Stanislaus, berdasarkan penjelasan KPK bahwa TWK menggunakan multi metode dan multi asesor (tertulis dan wawancara), kerjasama BKN dengan Dinas Psikologi AD, BNPT, BAIS dan Pusintelad.

“Lembaga yang menyelenggarakan TWK tersebut sudah teruji untuk melakukan test/seleksi. Tidak perlu lagi meragukan hasil TWK calon ASN KPK, tidak perlu menjadi perdebatan,” tutup Stanislaus Riyanta.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono menilai proses pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah berada di jalan yang bnar.

“Secara prinsip sudah on the right track” kata Karyono (11/5/2021).

Menurut Karyono, dari aspek regulasi, proses pelaksanaan asesmen TWK sudah sesuai amanat UU No.19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Karyono juga mengingatkan, berdasarkan ketentuan itu, setidaknya ada tiga hal penting yang jadi persyaratan pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Pertama, Setia dan Taat pada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

Kedua, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan.

Ketiga, memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Mengenai aturan pelaksanaan tata cara alih status pegawai KPK, hal itu telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

“Jadi, pelaksanaan TWK pegawai KPK sudah memiliki alas hukum yang kuat dan karena ini perintah UU maka wajib dilaksanakan”, kata Karyono.

Menurut Karyono, berdasarkan keterangan resmi BKN pada 8 Mei 2021, TWK yang dilakukan bagi pegawai KPK berbeda dengan yang diterapkan CPNS. CPNS adalah entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.

Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll) sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara.

“Ini yang perlu dipahami publik,” ujar Karyono.

Selain itu, untuk menjaga independensi, pelaksanaan asesmen TWK telah digunakan metode Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor. Yaitu

Multi-metode (penggunaan lebih dari satu alat ukur).
Dalam asesmen ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas, penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara.

Sedangkan metode Multi-Asesor yang digunakan dalam asesmen ini tidak hanya melibatkan satu unsur BKN saja, tetapi melibatkan asesor dari instansi lain seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.

Lebih lanjut, Karyono menilai arah asesmen ini sudah diarahkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi.

“Metode yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK beralih menjadi ASN sudah tepat jika dilihat dari metodenya. Unsur yang terlibat dalam proses asesmen juga kredibel. Tidak diragukan rekam jejaknya”.

Terkait anggapan ada unsur kesengajaan menjegal orang tertentu, Karyono menduga persepsi itu terbangun karena dipengaruhi sentimen politis. Dia menganggap hal itu merupakan ekpresi kebebasan berpendapat yang wajar dalam negara demokrasi.

Sebelumnya, viral di Media Sosial sebuah tagline yang menuduh pemerintah telah melemahkan KPK. Hal itu mulai ramai setelah mereka meragukan status pegawai KPK menjadi ASN.

Sampai saat ini, peralihan status pegawai tersebut masih hangat diperbincangkan. Terjadi perdebatan dimana-mana, termasuk munculnya isu pelemahan KPK RI. (*)

Pemerintah Indonesia menolak secara tegas campur tangan pihak asing dalam permasalahan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mokronesia pada 8-11 September lima tahun yang lalu.

Para pemimpin dari anggota PIF menyepakati bahwa masalah Papua merupakan isu sensitif. Karena itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan dengan menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia.

Penolakan itu karena Indonesia menganggap bahwa pihak luar tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa adanya submisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan terdapat motivasi politik.

Selain itu, Indonesia juga menilai bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Indonesia adalah tidak berdasar dan bersifat manipulatif. Karena itu, desakan-desakan yang muncul dari organisasi tersebut tidak akan diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM. Apalagi, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan terhadap HAM tentunya akan dijaga oleh Pemerintah RI. Terlebih lagi, HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia.

PIF adalah forum kerjasama regional di kawasan Pasifik. Pembentukan forum ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan integrasi. Misi tersebut akan diwujudkan dengan menyatukan sumber daya dan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta tata pemerintah yang baik dan keamanan.

Disisi lain, pernyataan Gubernur Lukas Enembe disayangkan beberapa warga Papua, ia mengatakan perlunya melibatkan pihak asing dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi cenderawasih, tujuannya adalah agar provinsi paling timur Indonesia tersebut kembali kondusif. Hal tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan, benarkan Gubernur Lukas Enembe menginginkan agar orang – orang asing diundang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tentunya kita harus memahami bahwa salah satu prinsip dalam hubungan internasional adalah dilarang mencampuri atau mengintervensi urusan negara lain. Sehingga apabila Indonesia mengundang negara lain untuk ikut menyelesaikan masalah di Papua, artinya kita telah memberikan celah intervensi dari pihak luar untuk Indonesia, lantas bagaimana jika negara tersebut memaksakan kehendaknya.

Menurut Mahasiswa asal Papua Edward Krey, Rakyat Papua perlu menyadari bahwa tugas utama mereka adalah membangun Papua dan Papua Barat. Edward pun secara sadar meyakini bahwa kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut sama sekali bukan “anak tiri” bagi NKRI. Dirinya meyakini bahwa semua 34 provinsi di Tanah Air adalah anak emas alias kesayangan pemerintah yang ada di Ibu Kota NKRI. Sehingga tidak benar jika ada anggapan bahwa Papua adalah anak tiri dari NKRI.

Pemerintah era Jokowi dalam 5 tahun pemerintahannya, tanah Papua telah banyak mengalami beragam perubahan dengan adanya berbagai proyek dan program untuk memperbaiki dan meningkatkan derajat hidup masyarakat Papua khususnya di sektor ekonomi dan pembangunan. Kita telah mengetahui pemerintahan periode Jokowi – Jusuf Kalla, harga BBM menjadi 1 harga dari sabang sampai merauke, setidaknya hal tersebut telah mengurangi permasalahan yang ada di sana.

Hal tersebut tentu menjadi tanda optimisme bahwa Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan Papua sebagai negara yang berdaulat. Intervensi dari negara asing tentu akan semakin memperkeruh suasana yang ada di Papua. Dalam upaya menangani permasalahan baik di Papua maupun Papua Barat, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan upaya dialogis dalam penyelesaian masalah yang ada di bumi Cenderawasih. Pendekatan dialogis itu akan dilakukan dalam koridor otonomi khusus (otsus).

Mantan Walikota Surakarta tersebut menegaskan, pemerintah tak semata – mata membangun infrastruktur d Papua. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk membuka akses demi penanganan berbagai masalah, salah satunya adalah gizi buruk. Selain itu Pemerintah juga telah menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan untuk meredam situasi di Papua kepada PBB. Termasuk diantaranya penegakkan hukum dan upaya untuk dialog dan persuasi.

Dengan adanya penjelasan tersebut, pemerintah Indonesia dianggap mampu mengatasi masalah di Papua secara mandiri. Sehingga tak perlu membawanya ke Majelis Umum PBB. Pengamat hubungan internasonal Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al Banna, mengatakan pemerintah Indonesia tak perlu membawa masalah kerusuhan di Papua ke Majelis Umum PBB. Sebab, saat ini sikap Indonesia sudah jelas.

Masalah tentang Papua sudah menjadi perhatian internasional. Posisi Indonesia sudah baik, sehingga negara – negara lain bisa memahami sampai di titik mana Indonesia bisa menerima respons dari negara lain. Dengan hal ini, Indonesia tentu bisa dengan tegas mengatakan tidak menerima intervensi. Menurutnya, masalah Papua baru bisa diangkat ke Majelis Umum PBB jika terjadi masalah yang besar hingga berpengaruh besar pada dunia internasional. Shofwan juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menjalin komunikasi dan pendekatan terkait masalah Papua. Sehingga, dunia internasional percaya dan tidak ikut mengintervensi.

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet, merasa khawatir atas jatuhnya korban, baik warga sipil maupun aparat keamanan dalam kerusuhan di Papua. Meski demikian, ia juga menyambut baik himbauan dari Presiden Joko Widodo untuk melawan rasisme dan diskriminasi, serta ajakan untuk berdialog dari pemerintah Indonesia di Papua.

Hasan Kleb yang merupakan wakil tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, telah menjelaskan bahwa situasi di Papua hingga upaya yang telah dilakukan untuk meredam kericuhan dan kerusuhan ke Dewan HAM PBB. Dirinya mengatakan bahwa aparat keamanan telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan optimisme bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya terkait dengan Papua. (*)

Oleh : Kurniawan )*

Tes wawasan kebangsaan yang diadakan untuk seleksi pegawai KPK menjadi ASN, membuat sebagian kecil pekerjanya tidak lolos. Akan tetapi, hal ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Karena ujian ini menunjukkan bahwa mereka perlu meningkatkan rasa cinta kepada NKRI.

Ketika semua pegawai KPK harus mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan, maka masyarakat auto shock. Padahal ini bukanlah ada udang di balik batu, melainkan sebuah proses yang harus dilewati bagi semua CPNS. Ketika mereka akan diangkat jadi ASN, maka memang wajib mengikuti tes tersebut.

Pengangkatan pegawai KPK jadi ASN amat wajar karena mereka digaji oleh negara. Jangan ada lagi yang mempertanyakan mengapa pengangkatan ini dirasa mendadak, karena prosesnya sudah ada sejak 2 tahun lalu. Lagipula, pengalihan status ini sudah memiliki payung hukum yakni Peraturan Presiden, sehingga sudah sah.

Setelah melalui tes wawasan kebangsaan, maka ada 75 pegawai yang tidak lolos. Publik langsung kasak-kusuk karena dari puluhan orang itu, ada salah satu penyidik senior. Namun tes ini bukan untuk menjegalnya, karena materi tes sangat valid, sudah lolos uji, dan dibuat oleh BNPT, KPK, dan beberapa lembaga negara lain.

Pakar komunikasi Emrus Sihombing menyatakan bahwa materi tes wawasan kebangsaan sudah valid , objektif, dan reliable. Buktinya, dari 1.274 pegawai yang mengikuti tes, hanya ada 75 orang yang tidak lolos. Artinya, jauh lebih banyak yang lulus daripada tidak lulus (karena yang tidak memenuhi syarat tak sampai 10% dari total pegawai KPK).

Emrus melanjutkan, sebanyak 75 pegawai yang tidak lulus tes sebaiknya sadar diri dan melakukan instropeksi. Karena materi tes wawasan kebangsaan akan menguji integritas seorang CPNS. Dalam artian, jika mereka tidak memenuhi syarat, maka integritasnyalah yang dipertanyakan.

Jika integritas yang dipertanyakan maka ada alarm yang berbahaya. Apakah benar mereka mencintai negaranya? Karena sebagai pegawai KPK, mereka harus teguh hati dan membela negara sampa titik darah penghabisan. Jangan sampai ternyata berpihak pada kelompok tertentu dan berencana memanfaatkan jabatannya.

Tes wawasan ini digunakan agar tidak ada yang diam-diam bersimpati kepada ormas terlarang bahkan menjadi donaturnya? Integritas dan kejujuran adalah nomor 1, oleh karena itu, tes wawasan kebangsaan menjadi penentu penting sebelum mereka diangkat secara terhormat menjadi aparatur sipil negara.

Mengapa sampai tidak lolos? Padahal materi tes amat mudah, dan buktinya lebih dari 85% pegawai KPK bisa menjawabnya. Ada bocoran materi soal, yakni tentang pandangan terhadap LGBT. Juga apakah mereka bersimpati pada terorisme dan ormas terlarang? Soal lain juga mempertanyakan tentang pluralisme.

Sehingga, 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan seharusnya menerimanya dan merenung. Jika tidak lolos tes, maka ada yang perlu dibetulkan dalam pemikiran mereka. karena sebagai pegawai KPK sekaligus warga negara yang baik, harus menunjukkan rasa nasionalisme dan jangan sampai tersangkut isu SARA.

Tes wawasan kebangsaan sepintas memang terlihat sebagai pertanyaan-pertanyaan untuk melihat pandangan hidup para pegawai KPK. Akan tetapi, materi tes memang sudah benar, karena jangan sampai ada calon ASN yang ternyata rasis atau bersimpati pada komunisme, marxisme, dan ajaran lain yang melenceng.

Setelah menerima hasil tes wawasan kebangsaan, maka 75 pegawai KPK tidak otomatis dipecat, karena mereka masih memiliki hak dan kewajiban di lembaga tersebut. Namun, mereka harus melakukan instropeksi agar menyadari kesalahannya. Janganlah menjadi warga negara yang kurang memiliki rasa nasionalisme dan ternyata sudah dipengaruhi oleh ajaran dan pemikiran yang sesat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Kekejaman Israel terhadap penduduk Palestina membuatnya dikecam oleh banyak orang. Pemerintah Indonesia mendukung Palestina dengan cara mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak lebih tegas. Selain itu, pemerintah juga memutus hubungan diplomatik dengan Israel. 

Palestina kembali bergejolak ketika tentara Israel mengusir mereka dari wilayah Sheikh Jarrah, Jerusalem Timur. Selain itu, masjidil Aqsa juga menjadi sasaran penyerangan dengan peluru karet dan granat kejut. Padahal peristiwa itu terjadi malam hari dan masjid menjadi tempat salat tarawih, karena masih bulan ramadhan. Penduduk Palestina spontan melawan dengan melempar batu, namun mereka kalah dan memakan 200 korban luka.

Peristiwa tragis ini spontan memancing amarah seluruh orang, karena penyerangan diadakan saat umat sedang malaksanakan ibadah. Beraninya tentara Israel main belakang! Kekejaman mereka sudah berada di luar batas dan jelas-jelas menghalangi hak asasi warga Palestina untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa.

Pemerintah Indonesia menyatakan sikap tegasnya dalam peristiwa ini. Presiden langsung memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Penyebabnya karena pemerintah Israel dianggap sengaja melanggar hukum dan tidak berprikemanusiaan sama sekali. Dalam artian, tidak ada gunanya melanjutkan hubungan antar negara karena Israel ketahuan berbuat terlalu kejam.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap dalam peristiwa penyerangan ini. indonesia akan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah juga terus mencermati perkembangan baru di Palestina.

Mengapa pemerintah mendukung Palestina? Pertama, karena mereka sudah bertahun-tahun menjadi korban kekejaman Israel. Perebutan wilayah di Gaza oleh Israel mambuat Palestina menjadi terjajah. Masyarakat di sana jadi melanjutkan hidup di bawah ketakutan akan teror dan roket yang bisa meluncur sewaktu-waktu dari pihak Israel.

Kedua, tentara Israel sudah bertindak jauh di luar batas dengan menyerang kompleks Masjidil Aqsa. Padahal itu adalah rumah Tuhan dan sekaligus jadi tempat ibadah, tetapi mereka malah berbuat seenaknya. Mereka tidak memahami pluralisme dan selalu terseret isu SARA.

Ketiga, hubungan antara Indonesia dan Palestina sangat istimewa, karena sudah terjalin sebelum NKRI merdeka. Menurut sejarah, pada tahun 1931, seorang mufti Palestina bernama Sayyid Amin Al-Husaini menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia dan bahkan mengirim telegram ke Jepang pada tahun 1944.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki hubungan emosional yang erat dengan Palestina, karena sudah menjadi saudara sejak puluhan tahun lalu. Ketika dulu mereka mendukung kemerdekaan kita, saat inilah gantian kita yang mendukung mereka. Sehingga diharap Palestina segera merdeka dan damai tanpa ada teror dan ancaman dari pihak lain.

Sementara itu, rakyat Indonesia juga men-support langkah pemerintah untuk mendukung penuh warga Palestina. Bantuan mulai dari uang hingga barang-barang yang diperlukan, akan dikirim langsung ke sana. Koordinasi diatur oleh lembaga donasi dan kemanusiaan. Banyak yang patungan demi membantu mereka yang menderita di Palestina.

Mengapa bantuan yang datang berupa dukungan resmi, uang, dan barang? Bukan mengutus langsung tentara Indonesia ke Palestina? Penyebabnya karena kita tidak boleh gegabah dengan bertindak spontan seperti itu, karena untuk urusan perdamaian dan menengahi konflik, adalah tugas dari PBB. 

Jika Indonesia langsung emosi dan beraksi keras maka akan melangkahi kewenangan PBB. Sehingga yang bisa dilakukan adalah dengan mendesak Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres untuk segera mengakhiri konflik di Palestina dan menegur keras Israel. Semoga Antonio Guterres segera tanggap, karena yang mendesaknya bukan hanya pemerintah Indonesia, melainkan pemerintahan negara lain.

Semoga PBB segera bertindak dengan ‘menjewer’ Israel dan mengakhiri konflik di Palestina. Karena mereka sudah melewati batas dan melanggar hak asasi manusia untuk beribadah. Selain itu, Israel sudah bertindak terlalu kejam dengan mengusir penduduk Palestina dari tempat kelahirannya. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini