Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengungkapkan alasan Densus 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

Ahmad menyebut penangkapan itu terkait dengan rangkaian proses Baiat diduga ke jaringan teroris yang dilakukan di Jakarta, Makassar, Sulawesi Selatan dan Medan, Sumatera Utara.

“Jadi terkait dengan kasus Baiat di UIN Jakarta kemudian juga kasus Baiat di Makassar dan ikuti Baiat di Medan,” ujar Ahmad di Gedung Humas, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan melanjutkan sidang kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Senin (17/5/2021).

Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan, agenda sidang pada Senin mendatang adalah pemeriksaan ahli dari terdakwa atau penasihat hukum. “Agenda (sidang) pemeriksaan ahli epidemiologi dan ahli bahasa,” kata Alex dalam keterangannya. Alex menyebutkan, sidang pada Senin mendatang akan dimulai pukul 13.00 WIB.

PN Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus kerumunan massa di Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari ini. Agenda sidang adalah pemeriksaan ahli. Dua ahli hadir, yakni ahli hukum tata negara Refly Harun dan ahli hukum kesehatan M Nasser.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Dalam kasus di Petamburan, Rizieq didakwa menghasut pengikutnya untuk menghadiri acara pernikahan putri keempatnya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020.

Acara yang dihadiri sekitar 10.000 orang tersebut menyebabkan kerumunan. Padahal, pemerintah saat itu sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19.

Sejak 4 Mei hingga 8 Mei 2021, sudah ada 288 WNA asal China masuk ke Indonesia dengan tiga gelombang. Gelombang pertama pada 4 Mei 2021, di mana saat itu ada 85 WNA asal China datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten.

Mereka datang sekitar pukul 14.55 WIB dengan pesawat charter China Southern Airlines dari Shenzhen. Selisih satu hari, pada 6 Mei 2021, sebanyak 46 WNA asal China masuk kembali ke Indonesia dengan pesawat Xiamen Air MF855 dari Fuzhou. Terakhir, pada 8 Mei 2021, pesawat Southern Airlines CZ-387 dari Guangzhou mendarat di Bandara Soeta pada pukul 05.00 WIB.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, berpendapat bahwa Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan untuk ribuan orang.

Karenanya, dia meminta masyarakat memaklumi kedatangan ratusan TKA China yang tiba di Indonesia dalam beberapa gelombang tersebut.

“Investasi yang dilakukan China ataupun negara manapun, pasti ada syarat atau keinginan dari pemilik investasi (ketika investasi di Indonesia,” ucap Piter

Dirinya menambahkan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan suatu masalah, pemerintah Indonesia tidak mempunyai tenaga ahli di posisi yang ditempati warga negara China, tapi hal itu memang untuk kepentingannya.

“Kita harus menghargai atau menghormati kepentingan pemilik investasi, karena sekali lagi kita butuh investasi tersebut,” tambah Piter.

Mengacu pada data Satgas Covid-19, hingga Sabtu (15/5) terdapat tambahan 2.385 kasus baru yang terinfeksi covid-19 di Indonesia. Sehingga total kasus positif covod-19 menjadi 1.736.670 kasus.
Sementara jumlah penyintas kasus Corona bertambah juga sebanyak 4.181 orang sehingga menjadi sebanyak 1.597.067 orang dan jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona di Indonesia bertambah 144 orang menjadi 47.967 orang.

Menyikapi fenomena tingginya kasus positif covid-19 pasca perayaan hari raya Idul Fitri, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bertanggung jawab tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini guna menekan wabah Corona dengan menekan angka penularan.

Pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Tim Mitigasi IDI, Adib Khumaidi, mengatakan bahwa saat ini sudah terlihat kenaikan kasus COVID-19 kembali seperti tahun lalu walau program vaksinasi terus berjalan.

“Kami mengingatkan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik) serta para dokter dan tenaga kesehatan lainnya menyiapkan ketersediaan ventilator, obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD), tempat tidur, ruangan. Upaya ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca libur Hari Raya Idul fitri sampai 1-2 bulan ke depan.” Ujar Adib.

Polemik seputar SK terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN, hingga kini masih ramai dibicarakan. Salah satu poin penting dalam SK tersebut adalah 75 pegawai yang tidak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasannya.

Banyak pihak tidak sepakat dengan keputusan pimpinan KPK. Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menilai penerbitan SK tersebut sebagai salah satu upaya pimpinan KPK untuk menghentikan penanganan perkara besar.

Terkait hal tersebut, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji menganggap penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK terhadap 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah hal wajar.

“Polemik dan isu sebagai sesuatu yang wajar saja, juga tentang keputusan KPK terkait (pegawai) KPK. Sebaiknya pendapat lebih dikemukakan dengan sisi basis objektif dan menghindari subjektivitas yang emosional,” kata Indriyanto Seno Adji, Rabu (12/5/2021).

Menurut Indriyanto, keputusan terkait pelepastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah kolektif kolegial. Keputusan itu bukan bersumber dari individual Firli Bahuri.

“Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut, walau selanjutnya substansi keputusan menjadi domain pimpinan kolektif kolegial KPK,” katanya.

Lebih lanjut Indriyanto mengatakan bahwa keputusan KPK tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung itu haruslah diartikan secara hukum yang terbatas dan memiliki kekuatan mengikat. Keputusan itu ditujukan kepada pegawai yang memegang jabatan struktural.

“Dan keputusan pimpinan KPK masih dalam batas-batas kewenangan terikat yang dimiliki pimpinan KPK. Ini prosedur hukum yang wajar/layak yang juga sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK,” katanya (*)

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya terus mendukung pemerintah bersama TNI-Polri dan BIN mengambil langkah yang tepat mengatasi konflik di Papua. Pihaknya meminta pemerintah tidak perlu ragu melakukan penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, tindakan pemerintah ini sudah sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Karena pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

MPR juga sepakat dengan pemerintah yang meningkatkan kinerja intelijen agar dapat diketahui teknik dan cara untuk mengatasi secara menyeluruh persoalan gangguan keamanan di Papua tersebut.

“Di samping memutus rantai penjualan senjata ke kelompok separatis di sana juga mempersempit ruang gerak mereka,” kata Bamsoet, beberapa waktu yang lalu.

Lebih jauh, MPR meminta pemerintah dan aparat TNI-Polri berkomitmen untuk terus memproses atau melakukan penindakan terhadap KKB yang telah ditingkatkan statusnya menjadi separatis teroris secara tegas.

“Mengingat tindakan mereka sudah menimbulkan keresahan dan rasa takut di masyarakat yang dapat dikategorikan perbuatan teror dan melanggar HAM,” pungkas Bamsoet.

Disisi lain, Tanpa menyebutkan nama tertentu, pemerintah secara resmi mengategorikan organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif sebagai teroris. Pihak-pihak yang terafiliasi dengan “kelompok kriminal bersenjata” alias KKB juga akan dikenai pasal tindakan terorisme.

“Pemerintah mengangap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, pada konferensi pers di kantornya, beberapa waktu yang lalu.

Mahfud menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar pandangan sejumlah pihak termasuk tokoh-tokoh Papua. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme yang dilakukan oleh KKB di Papua dan segala nama organisasi serta orang-orang yang berafiliasi dengannya merupakan tindakan teroris.

“Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” kata dia. (*)

Oleh : Muhammad Yasin )*

Kekejaman Israel membuat mereka dikecam oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia. Pemerintah bertindak tegas dengan mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel. Juga mendesak agar PBB mau menengahi permasalahan ini.

Penyerbuan yang dilakukan oleh tentara Israel benar-benar kejam, karena mereka menyerang kompleks Masjidil Aqsa. Penduduk Palestina melawan dengan batu tetapi pertarungan tidak seimbang, karena tentara Palestina memberondong dengan senjata yang lebih lengkap. Dilaporkan ada 200 korban dalam peristiwa berdarah tersebut. 

Pemerintah Indonesia membela Palestina habis-habisan. Presiden Jokowi bersikap untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel, karena mereka bersikap keterlaluan. Pemerintah memutuskan untuk tak lagi berhubungan dengan Israel, karena mereka menduduki wilayah Palestina, bahkan berencana menghapus peta negara tersebut dari maps global di internet.

Presiden juga mendesak agar dewan PBB bersikap tegas untuk menangani konflik antara Israel dan Palestina. Penyebabnya, masalah ini sudah berkepanjangan dan belum menemui solusinya. Saat ini PBB sedang melakukan rapat internal dan ada perwakilan dari negara-negara lain, dan sayangnya belum ada pernyataan resmi dari mereka. Kita hanya bisa berdoa semoga ada keputusan terbaik dari PBB.

Pemerintah Indonesia memilih untuk membela Palestina karena tindakan tentara Israel melanggar hak asasi. Untuk apa menyerang masjidil Aqsa di bulan suci ramadhan? Apa mereka sudah gila karena ingin menghancurkan rumah ibadah? Kekejaman ini susah diampuni, karena sama saja menghalangi hak orang lain untuk dekat dengan Tuhan.

Untuk apa menyerang kompleks masjid padahal sedang diselenggarakan salat tarawih di sana? Jangan-jangan mereka merencanakana genosida atau rencana buruk lainnya. Sungguh kejahatan ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, selain penghilangan hak orang lain. Karena saat sedang salat berjamaah tentu umat berkonsentrasi dan tidak dapat melawan jika diserang.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia selalu berada di kubu Palestina. Dukungan ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan parameter yang disetujui oleh kedua negara. Juga, menurut sejarah, Palestina termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga posisi NKRI sebagai negara yang merdeka sah di mata hukum internasional.

Ketika Palestina diserang, maka saatnya membalas budi pada kebaikan masyarakat Palestina. Sejak beberapa bulan lalu pemerintah memang merencanakan akan memberi bantuan kepada mereka dan nominalnya sampai lebih dari 3 milyar. Bantuan ini bersifat resmi dan semoga sampai dengan aman sampai ke Palestina.

Bantuan ini sangat berarti karena para pengungsi yang terusir tentu butuh logistik dan bantuan lainnya. Mereka yang terpaksa lari dari rumahnya, yang diklaim sebagai wilayah Israel padahal sebenarnya milik Palestina, hanya membawa baju di badan. Karena memikirkan keselamatan diri dan keluarganya. Jika ada bantuan tentu akan sangat menolong mereka untuk melanjutkan hidup.

Pemerintah Indonesia berempati dan mengirim bantuan karena rakyat Palestina memang sedang kesusahan. Mereka tak bisa hidup normal, tetapi harus hidup di bawah teror tentara Israel yang bisa menyerang sewaktu-waktu. Apalagi Israel juga mengancam akan mengirimkan roket ke Gaza dan wilayah Palestina lainnya, sehingga yang mereka lakukan dikategorikan sebagai penjajahan.

Semoga PBB segera mengabulkan desakan pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan menegur Israel secara keras, tanpa ada campur tangan pihak lain. Jangan sampai ada negara lain yang ternyata memposisikan dirinya sebagai pembela Israel, karena membela penjahat sama saja dengan melakukan kejahatan.

Pemerintah Indonesia langsung bereaksi keras saat Palestina diserang dan menimbulkan banyak korban. Kekejaman Israel harus dihentikan sekarang juga. Jangan sampai mereka menduduki Palestina dan melakukan kejahatan lain, karena bisa memicu perang dunia ketiga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Alih status pegawai KPK merupakan amanat Undang-Undang. Upaya tersebut merupakan diharapkan berjalan tepat waktu, sehingga target  pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian dari seleksi ujian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, KPK tengah memproses alih status pegawai menjadi ASN yang rencananya akan dilantik pertengahan tahun ini. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memaparkan hasil TWK alih status ini terdiri atas dua kategori, yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

            Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, dan yang tidak memenuhi syarat ada 75 orang.

            Ghuffron mengatakan, TKW mendapati 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat dan 75 pegawai tidak memenuhi syarat, sementara 2 pegawai tidak mengikuti tes wawasan kebangsaan. Sejumlah aspek yang diukur dalam tes ini menurut Ghuffron di antaranya integritas, netralitas dan antiradikalisme.

            Selanjutnya Sekretaris Jenderal KPK akan membuat surat penetapan untuk semua pegawai yang mengikuti TWK, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak. Adapun tindak lanjut untuk pegawai yang tidak memnuhi syarat akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

            Kemudian, selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari BKN dan KemenpanRB, maka KPK tidak akan memberhentikan pegawai yang tidak lolos.

            Sekretaris Jenderal KPK mengatakan, bahwa KPK tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat.

            Sebelumnya pengumuman dan pembacaan hasil tes, Ketua KPK Firli Bahuri sempat memaparkan soal tes, Ketua KPK Firli Bahuri sempat memaparkan soal proses alih status hingga menyentil ihwal bocornya informasi mengenai hasil tes seleksi ASN.

            Dalam kesempatan itu, dia juga meminta maaf atas penundaan pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan. Firli beralasan harus menghormati proses hukum yakni gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

            Firli juga meyakini bahwa rangkaian asesmen pengalihan status pegwai KPK menjadi aparatur sipil negara akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK.       

            Ia membantah bahwa peralihan tersebut menjadi sarana untuk mengusir insan KPK, apalagi ada kepentingan pribadi maupun kelompok di balik proses tersebut.

            Firli juga menegaskan, sampai saat ini lembaganya tetap independen dalam melaksanakan tugas tanpa pengaruh kekuatan apapun dan tetap semangat, tidak pernah lemah dan tidak akan pernah bisa dilemahkan oleh seseorang, kelompok ataupun kekuatan.

            Sebelumnya, lebih dari 1.351 pegawai lembaga antirasuah menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April 2021. Ujian ini merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi disahkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

            Perlu diketahui pula, bahwa alih status pegawai KPK haruslah tepat waktu, hal ini didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, dan diteken pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan, yakni pada 27 Juli 2020.

            Dalam pasal 1 Ayat 7 PP menyatakan, pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

            Dalam PP 41/2020 ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4

            Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait dengan pengalihan status pegawai ini. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan keseuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

            KPK juga meyakini, bahw segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasuah selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di mana pun tindak pidana korupsi itu terjadi.

            Perlu diketahui pula, bahwa TWK yang diselenggarakan menggunakan multi metode dan multi asesor (tertulis dan wawancara), kerjasama antara BKN dengan Dinas Psikologi, AD, BNPT, BAIS dan Pusintelad.

            Jika menilik pada aspek yang diujikan pada TWK, tentu saja alih status Pegawai KPK harus tetap dilaksanakan secara tepat waktu, agar tindak pidana korupsi bisa ditindak secara lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira)*

Pemerintah berusaha keras agar pandemi cepat berakhir, caranya dengan menyatakan wajibnya penerapan protokol kesehatan, membuat program PPKM mikro, dan vaksinasi nasional. Semua ini juga didukung penuh oleh netizen. Karena mereka membantu jadi corong pemerintah dan bekerja sama agar pandemi covid segera usai.

Saat awal pandemi, seluruh dunia dicekam ketakutan. Pemerintah Indonesia berusaha untuk tetap tenang dan dengan tegas menolak usulan lockdown total, karena akan berpengaruh banyak pada sektor ekonomi nasional. Sebagai gantinya ada PSBB untuk mengurangi pergerakan masyarakat.

Berbagai program lain juga dicanangkan oleh pemerintah agar corona tidak menyebar dan membuat kematian massal di Indonesia. Pertama, ada pembatasan mobilitas, yang dulu dikenal dengan PSBB dan sekarang diganti istilahnya jadi PPKM mikro. Karena jika ada pergerakan masyarakat, akan menaikkan jumlah pasien corona.

Selain itu, seluruh masyarakat juga harus divaksin corona. Vaksin hukumnya wajib, karena jika semua orang disuntik vaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok dan membuat kita segera bebas dari status pandemi. Upaya yang paling sering dilakukan oleh pemerintah adalah penerapan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Seluruh warganet mendukung segala program ini karena mereka sadar bahwa semuanya dibuat demi kepentingan masyarakat sendiri, bukan hanya nama baik pemerintah. Semua ini demi kesehatan WNI, karena kita tentu tidak mau kena corona, bukan?

Netizen bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk membuat status dan konten positif mengenai program pemerintah untuk menangani corona. Misalnya dengan mengunggah twibbon mengenai vaksinasi, sehingga para followers akan ikut dan pro vaksinasi. Mereka jadi yakin dengan keamanannya, karena sudah mendapatkan testimoni.

Mengapa perlu ada testimoni dari orang lain? Karena corona dianggap sebagai penyakit yang mengerikan, sehingga dikhawatirkan vaksinnya seperti obat keras. Padahal seperti yang dipesankan oleh Presiden Jokowi, vaksinasi corona ini sama saja dengan imunisasi biasa. Dalam artian, kita sudah biasa mendapatkannya, jadi hadapi dengan cara yang wajar saja.

Selain itu, warganet juga bisa men-share artikel tentang ketentuan protokol kesehatan, yang ada di berbagai media online. Jika dulu protokol kesehatan cukup dengan 3M, maka sekarang ditambah jadi 5M. Ini hal yang baru yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi mereka bisa tahu bahwa harus menghindari keramaian dan mengurangi mobilitas, agar aman dari corona.

Makin banyak yang share berita positif tentang penanganan corona, maka makin banyak yang aware mengenai bahayanya. Karena faktanya, sudah banyak yang lalai dan mulai melepas masker dan mengira pandemi sudah selesai. Jika mereka membaca berita hasil share itu, mereka akan ingat bahwa corona masih ada, lalu memakai masker dan mentaati protokol kesehatan lainnya.

Netizen diminta untuk tidak menyebar hoaks mengenai corona dan vaksinnya, karena sama saja akan menghalangi kinerja pemerintah dan tim satgas covid-19 dalam penanganan pandemi. Jika ada berita yang menghebohkan, jangan langsung percaya lalu di-share begitu saja. Namun cek dulu di situs Keminfo.

Pengaruh jempol netizen sangat kuat karena merekalah pengguna media sosial paling banyak sedunia. Keviralan yang dihasilkan, harap digunakan untuk sesuatu yang positif. Jangan malah digunakan seenaknya untuk share berita yang tidak jelas.

Warganet diharap bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung upaya penanganan pandemi covid-19. Caranya dengan narasi dan konten positif yang diunggah di media sosial. Jangan malah sibuk menyebar gambar dan berita hoaks mengenai corona. Gunakan internet dengan bijak dan selalu support program-program pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Virus corona makin mengkhawatirkan karena bermutasi ganda, sehingga cepat sekali menyebar dan menginfeksi manusia.  Di sisi lain, banyak masyarakat yang nekat mudik meskipun Pemerintah telah sekuat tenaga melarang warga  pulang ke kampung halaman saat idul Fitri karena dikhawatirkan akan meningkatkan lonjakan kasus baru Covid-19.

Liburan Panjang dan momentum Idul Fitri sering dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Namun demikian, tren tersebut berpotensi besar untuk meningkatkan kasus Covid-19 sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

Penyekatan untuk mencegah pemudik, cukup efektif dalam mencegah masyarakat dari luar daerah kembali ke kampung halaman. Namun, faktanya banyak pula orang yang memaksakan mudik dan lolos dari pos penyekatan.

Hal tersebut berisiko akan adanya masyarakat yang terpapar Covid-19 saat dalam perjalanan kembali dari kampung halaman. Di sisi lain, momentum momen Idulfiri juga sering dimanfaatkan bersilaturahmi kepada sanak saudara juga tetangga. Jika tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, maka risiko terpapar Covid-19 juga menjadi tinggi.

Ketua Tim Mitigasi Dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengatakan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta dokter dan tenaga kesehatan menyiapkan ketersediaan ventilator, obat-obatan, alat pelindung diri (APD), dan tempat tidur dalam 1-2 bulan ke depan. 

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan karena selain adanya mobilitas penduduk yang tinggi, masyarakat juga rentan terpapar varian baru yakni corona mutasi ganda. Virus hasil mutasi ini ditemukan di India dan terbentuk karena masyarakatnya tidak menjaga protokol kesehatan. Mereka nekat melakukan ritual di Sungai Gangga, berdesak-desakan dan tanpa masker, sehingga penyebaran corona menggila. Bahkan dikabarkan ratusan orang langsung meninggal dunia per harinya.

Mutasi virus covid-19 memang berbahaya karena ia bermutasi ganda, dalam artian penyebaran dan penularannya 2 kali lipat. Sedihnya, virus ini sudah masuk ke Indonesia dan ada 2 orang di Tangerang selatan yang terinfeksi. Kita tentu tidak ingin tertular, sehingga harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat.

Menurut dokter Devia Putri, protokol kesehatan ditambah, bukan lagi 3M tetapi 5M. Kelimanya adalah: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita wajib melakukan semua 5M dan tidak boleh lupa salah satunya, agar aman dari serangan corona mutasi ganda.

Mengapa protokol kesehatan ditambah 2 poin sehingga jadi 5M? Penyebabnya karena masih banyak yang mengabaikan 3M, apalagi 5M. Kalau mereka sudah memakai masker maka menganggap semua akan aman-aman saja, lalu melenggang bebas dan masuk ke dalam pasar. Padahal pengunjung bertumpuk sehingga tidak bisa menjaga jarak.

Menghindari kerumunan sangat penting karena menurut penelitian WHO, virus covid-19 bisa menyebar di tempat yang sempit, kotor, dan pengap. Ketika ada gerombolan orang, maka otomatis udaranya jadi sesak, sehingga amat rawan jadi tempat penyebaran corona. Oleh karena itu, protokol untuk menghindari kerumunan diciptakan, agar menyempurnakan protokol menjaga jarak.

Kerumunan memang rawan dan kita juga jangan sampai membuat klaster baru dengan nekat mengadakan acara yang mengundang banyak orang, termasuk acara halal bi halal. Di masa pandemi, semua harus sadar diri karena ancaman dapat meningkat apabila kita abai.

Selain mencegah kerumunan, hindari juga mobilitas yang berlebihan. Jika Anda terpaksa bepergian, maka sudah sepatutnya melakukan karantina. Tujuannya agar mengamankan istri dan anak-anak dari penularan corona saat Anda berkendara, dan jangan sampai mereka terkena virus mutasi ganda.

Protokol kesehatan 5M dibuat agar masyarakat aman dari penularan corona. Jangan abaikan fakta bahwa saat ini pandemi masih berlangsung. Apalagi ada virus covid-19 hasil mutasi ganda dan sudah masuk ke Indonesia. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga higienitas dan imunitas tubuh.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok