Oleh : Fauzan Rahman )*

Para buruh akan berdemo pada tanggal 18 mei 2021. Mereka memprotes kekejaman Israel yang menyerang Palestina secara brutal. Akan tetapi, demo di masa pandemi tentu dilarang, karena melanggar protokol kesehatan. Batalkan saja unjuk rasa ini, karena rentan menciptakan kluster Baru Covid-19.

Serangan tentara Israel ke wilayah perbatasan Palestina membuat rakyatnya menderita dan memakan korban jiwa hingga hampir 200 orang. Rakyat Indonesia langsung bergejolak dan mengecam Israel habis-habisan, karena tega menghabisi nyawa warga sipil, yang kebanyakan wanita dan anak-anak. Apalagi serangan ini ditujukan ke kompleks Masjidi Aqsa, sehingga melanggar HAM.

Para buruh yang tergabung dalam KSPI merencanakan unjuk rasa untuk memprotes kekejaman Israel pada 18 Mei 2021. Mereka mengklaim akan menerjunkan setidaknya 25.000 buruh dari seluruh wilayah Indonesia. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa demo akan diadakan di kantor pemerintahan, gedung DPRD, Kantor PBB, dan Kedubes AS, di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Sayang sekali niat mereka untuk berdemo akan langsung dihadang aparat. Penyebabnya bukan karena pemerintah tidak pro Palestina, melainkan unjuk rasa saat masa pandemi dilarang keras. Walau Iqbal sudah mengklaim bahwa seluruh buruh akan mematuhi protokol kesehatan, tetapi kita tidak bisa percaya begitu saja.

Pertama, demo diadakan tak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota bahkan pulau lain. sehingga akan susah sekali untuk mengontrol apakah benar unjuk rasa sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak ada jaminan apakah semua pendemo memakai masker dengan benar, apalagi suasana demo berlangsung panas dan otomatis akan banyak yang melepaskan masker.

Kedua, seluruh pendemo tidak diseleksi dulu, dalam artian mereka tak menjalani tes rapid atau swab dulu. Bagaimana jika ada yang berstatus orang tanpa gejala? OTG akan dengan mudah menularkannya melalui droplet, saat ia berorasi, karena orang akan cenderung melepas masker agar suaranya terdengar lebih keras.

Selain itu, droplet yang mengandung virus covid-19 juga bisa terbang ketika seorang OTG bersin, atau saat sesi makan siang bersama. Droplet juga bisa berpindah saat minum dari botol yang sama. Karena saat panas otomatis banyak yang haus dan pendemo yang soliter akan saling berbagi air mineral, tetapi malah bahaya karena membuat penularan corona.

Demonstrasi juga jelas membuat kerumunan dan pendemo melanggar 2 poin protokol kesehatan 5M sekaligus, yakni menghindari keramaian dan menjaga jarak. Penyebabnya karena pendemo selalu berjalan berdempetan, saking banyaknya yang turun ke jalan, dan akan susah sekali untuk menjaga jarak minimal 1 meter.

Sedangkan menghindari keramaian juga dilanggar oleh pendemo karena justru merekalah yang membuat kerumunan. Bayangkan betapa egoisnya para pengunjuk rasa, karena pengguna jalan yang terpaksa melintas di tengah demo bisa berpotensi untuk ketularan corona. Selain itu, para penjual makanan dan minuman yang sengaja ingin mengambil keuntungan dari pendemo juga bisa kena virus covid-19.

Jika seperti ini, kapan pandemi akan berakhir? Karena pendemo rata-rata orang yang suka protes dan ketika sakit malah playing victim dan menyalahkan pemerintah. Padahal saat mereka kena corona itu karena kesalahan dan kecerobohannya sendiri, yang menuruti nafsu untuk berunjuk rasa.

Sudahi saja demo untuk menentang Israel karena saat ini masih pandemi, jadi harus menjaga diri dan tidak membuat kerumunan. Tidak membuat unjuk rasa bukan berarti tak membela Palestina, karena jika ingin bersimpati pada mereka masih ada banyak cara. Misalnya dengan berdonasi ke badan amal yang terpercaya.

Demo untuk mendukung Palestina sebaiknya tidak dilakukan di masa pandemi, karena jika pengunjuk rasa nekat, akan makin menyebarkan corona. Jangan sampai di 1 wilayah yang sudah zona hijau atau oranye berubah jadi zona merah, karena ada klaster demonstrasi. Kita ingin pandemi cepat selesai, oleh karena itu harus menaati protokol kesehatan dan menahan diri.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh: Anwar Sanusi (Warganet Kabupaten Bogor)

Dampak mutasi Virus Corona semakin parah, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan lalai sedikitpun dalam menaati protokol kesehatan, jaga imunitas dan juga higienitas. Karena mutasi virus ini jauh lebih berbahaya dan menular dengan proses yang lebih cepat.

Perayaan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 harus dilaksanakan dengan Prokes yang ketat agar tidak menimbulkan dampak buruk. Hal tersebut dilakukan tanpa mengurangi esensi Idul Fitri dan juga sejalan dengan pedoman beragama serta kebijakan pemerintah yang saat ini fokus mengantisipasi gelombang Covid-19 pasca Lebaran.

Kekhawatiran ini beralasan setelah melihat perayaan agama di India hingga kemudian menimbulkan tsunami Covid-19 yang membuat pemerintah India sampai kewalahan mengatasinya.

Epidemologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKM) Universitas Gajah Mada, Dr. Riris Andono mengatakan bahwa seharusnya kewaspadaan tinggi dapat meminimalisasi penyebaran virus.

Presiden Jokowi juga mengimbau pemerintah daerah untuk terus mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjalan protokol kesehatan dan terus memiliki kewaspadaan serta kesigapan tinggi termasuk mematuhi larangan mudik.

Alasan yang menjadi dasar diberlakukannya kebijakan larangan mudik tahun ini dikarenakan meningkatnya angka penularan dan kematian pasca libur panjang Natal dan tahun baru.

Persentasi kenaikan kasus pada setiap libur panjang dari 37-93 persen dan persentasi kenaikan kematian mencapai 6-75 persen. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan larangan mudik yang dimulai pada 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 guna mencegah kejadian serupa. Tidak ada lain, kebijakan tersebut demi melindungi keselamatan seluruh masyarakat.

Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa tren penurunan kasus Covid-19 terjadi disejumlah provinsi lain. Selain itu, Doni juga menyebutkan bahwa setiap libur panjang selalu diikuti oleh peningkatan kasus positif dan kematian, terlebih pada libur Lebaran tahun lalu. Menurutnya, tren penuruanan kasus adalah tren terbaik pada tahun ini, maka masyarakat diharapkan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan disetiap daerah.

Jagalah higienitas, imunitas, pakai masker, dan selalu ingat untuk cuci tangan. Semoga kita semua terbebas dari ancaman Virus Corona apalagi potensi gelombang kedua penyebaran Covid-19.

Pemerintah tentu tidak dapat mengatasi pandemi ini sendiri tanpa adanya kerja sama dengan masyarakat. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan dan diharapkan terus dilakukan agar kurva peningkatan kasus Covid 19 tidak kembali meningkat.

Tingkat kewaspadaan masyarakat tidak boleh memudar dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sangat memberikan pengaruh pada tren punurunan kasus. Tetap semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi pandemi ini. Melalui kebersamaan yang kuat, Indonesia pasti akan segera terbebas dari pandemi.

Oleh: Zakaria )*

Program vaksinasi nasional sudah diselenggarakan sejak awal 2021. Masyarakat diminta untuk menaatinya, karena ini adalah kunci penting dalam mengatasi pandemi. Namun walau sudah disuntik vaksin, tetaplah menaati protokol kesehatan, agar tidak terkena keganasan corona.

Saat vaksin Sinovac sudah mendarat di Indonesia, maka masyarakat lega karena mereka akan disuntik dan mendapatkan tambahan kekebalan tubuh dari corona. Apalagi ketika vaksin diberikan oleh pemerintah secara gratis. Masyarakat makin dimudahkan untuk mendapatkan akses kesehatan dengan lebih cepat.

Program vaksinasi nasional sudah dimulai dan yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan, baru para pekerja di sektor pelayanan publik, misalnya guru, wartawan, dll. Hukum dari vaksinasi ini adalah wajib, karena jika semua orang sudah divaksin, kekebalan kelompok akan terbentuk. Kita bisa bebas dari status pandemi yang memilukan.

Masyarakat diminta untuk taat dan mau disuntik vaksin. Karena vaksin corona yang masuk ke Indonesia terbukti aman. Presiden Jokowi yang membuktikannya sendiri, karena beliau yang pertama kali disuntik vaksin Sinovac. Pasca injeksi, tidak ada efek samping berat yang terlihat. Juga setelah 1-2 bulan kemudian, beliau tidak menampakkan gejala sakit apa-apa setelah disuntik.

Selain aman, vaksin corona juga dijamin halal MUI. Pihak MUI yang memberi garansi, karena sudah meneliti aspek kehalalan dan keamanan vaksin covid-19, bahkan saat masih dibuat di lab di RRC. Mereka memang mengawasi mulai dari awal pembuatan hingga selesai dan setelah diuji lagi, terbukti halal. Karena vaksin ini tidak mengandung gelatin babi atau bahan non halal lainnya.

Jika MUI sudah menjamin, masihkah kita menolak vaksinasi? Ketika sudah halal, maka haram hukumnya untuk ditolak. Jangan ada yang ikut-ikutan kaum antivaks yang menyebalkan, yang percaya bahwa segala vaksin itu berbahaya. Justru jika tidak disuntik vaksin akan berbahaya karena menyebabkan tubuh mudah terkena corona.

Setelah mendapat giliran vaksinasi, maka menunggu injeksi berikutnya dalam waktu sekitar 2 minggu. Saat sudah divaksin apakah 100% aman dari corona? Jawabannya belum tentu, jika tidak disiplin pakai masker. Hal ini bukan berarti kualitas vaksinnya jelek, karena efikasi dari vaksin Sinovac mencapai lebih dari 65%. Melainkan vaksin corona berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Ketika sudah divaksin maka masih tetap wajib menaati protokol kesehatan. Tak hanya 3M bahkan harus 5M. Yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semua wajib dilakukan tanpa kecuali. Karena saat ini virus covid-19 makin ganas dan bermutasi, oleh karena itu protokol 5M menyempurnakan perlindungan pasca vaksinasi.

Memakai masker masih wajib dilakukan, karena menurud dokter Reisa Brotoasmoro, efektivitas pemakaian masker baru terjadi ketika ada minimal 75% orang yang memakainya dalam 1 lingkungan. Jika kita malas pakai masker dan ditiru oleh anak-anak dan tetangga, apa jadinya? Apakah mau terkena corona massal?
Masker masih wajib dipakai bahkan pasca vaksinasi. Karena belum semua orang disuntik vaksin, sehingga herd immunity belum terbentuk. Kenakan masker sesuai standar WHO, yakni masker kain atau masker sekali pakai, yang mudah didapatkan di minimarket sekalipun.

Patuhi juga protokol kesehatan lain seperti mencuci tangan atau pakai hand sanitizer. Sementara menjaga jarak dan menghindari kerumunan bisa dilakukan sekaligus, karena kita memang tidak boleh berdekatan dengan orang lain untuk sementara. Juga wajib hindari keramaian, karena siapa tahu di sana ada OTG. Kurangi juga mobilitas karena terbukti jika ada pergerakan massal, mengakibatkan naiknya pasien covid.

Tetaplah berdisiplin dalam menaati protokol kesehatan dan jangan lelah memakai masker. Walau sudah disuntik vaksin, disiplin prokes masih wajib dilakukan. Karena vaksinasi meningkatkan kekebalan tubuh tetapi corona yang ada di luar sana makin bermutasi dan mengganas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : zakaria )*

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah pemangkasan regulasi tersebut dianggap tepat karena dapat menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 sempat membuat sektor perekonomian di Indonesia menjadi kacau. Daya beli masyarakat menurun dan hampir setiap hari tersiar kabar PHK ataupun karyawan yang dirumahkan. Permasalahan ini tentu saja harus ditangani seiring dengan upaya penanganan pandemi di sektor kesehatan.

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi, tentu saja diperlukan regulasi yang mendukungnya, regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang masih mencengkeram Indonesia dan Dunia.

Uki Dhaniswara K Harjono selaku pakar Hukum Pembangunan Ekonomi, memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menghadirkan produk hukum baru, dimana regulasi tersebut dinilai memberikan harapan bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi, regulasi tersebut adalah UU Cipta Kerja.

UU Cipta kerja (Ciptaker) yang terdiri dari 116 pasal ini, mampu merevisi 77 UU dimana sebelumnya ternyata berisi undang-undang yang saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

UU Ciptaker sendiri, menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana penerapan dari UU ini merupakan upaya dalam meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dirinya berujar, salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja adalah, kemudahan dalam membangun perusahaan, jika dulu membangun perusahaan dibutuhkan dana minimal Rp 50 juta, maka dengan adanya UU Cipta kerja, regulasi tersebut ditiadakan.

Uki menilai, UU Cipta kerja juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan.

Seperti memanfaatkan bonus demografi ang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang, kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Uki mengatakan, pada tahun 2030 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana puncaknya adalah pada tahun 2040. Artinya, jumlah usia produktif komposisinya jauh lebih besar. Sehingga diperlukan solusi konkrit untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Survei dari BPS mengatakan, pada tahun 2030 nanti, setidaknya akan ada tambahan 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ironisnya justru saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Apalagi terdapat 44 ribu aturan yang menghambat iklim investasi maupun dunia usaha, mulai dari Perpres, Perppu, PP, Perda, Pergub dan lainnya. Sehingga regulasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah terlalu gemuk. Hal tersebut tentu saja menjadi hambatan bagi orang yang ingin berusaha atau membuka lapangan kerja di Indonesia.

Menurutnya, bonus demografi di Indonesia layaknya pedang bermata dua. Bila tidak dipersiapkan lapangan kerja, justru akan berdampak buruk di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin berupaya untuk mempermudah regulasi terkait dengan perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya agar ekonomi kembali pulih dan bonus demografi tidak menimbulkan masalah.

Uki menambahkan, bahwa Indonesia masih memiliki PR yang belum terselesaikan, yakni kesenjangan sosial. Hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia tentang kesenjangan sosial.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia adalah suatu keharusan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder.

Pemerintah juga memiliki target, bahwa nantinya ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2021, dengan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 3 persen.

Permasalahan ekonomi di Indonesia tentu harus diatasi, pemulihan ekonomi menjadi keniscayaan jika didukung dengan adanya regulasi yang mampu mewujudkan upaya pemulihan ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

Indonesia adalah negara hukum, dan termasuk juga di Papua, saat ada pelanggaran hukum tentu akan mendapat hukuman yang setimpal. Akan tetapi, jangan sampai penegakan hukum dipelintir jadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita harus melihat akar masalahnya dan jangan sampai membela pihak yang salah, dengan alasan menegakkan HAM.

Status KKB sebagai kelompok teroris membawa 2 kubu yang bersebrangan. Pihak pertama menyetujui keputusan pemerintah ini, karena mereka menganggap bahwa kelakuan organisasi tersebut sudah seperti teroris yang meresahkan. Sedangkan pihak berdua malah berkata bahwa pelabelan teroris ditakutkan akan membawa kasus hak asasi manusia di tanah Papua.

Aneh sekali ketika ada yang tidak setuju akan status teroris yang disematkan pada KKB. Mereka beralasan akan ada pelanggaran HAM dan penembakan warga sipil Papua. Padahal aparat tentu tidak akan main tembak, karena mereka tentu cerdas dan bisa membedakan antara mana yang anggota KKB dan mana yang masyarakat sipil. Terlebih, pelabelan teroris tidak akan mengubah Papua menjadi daerah operasi militer seperti di NAD.

Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan pentingnya penegakan HAM di Papua. Penegakan hak asasi manusia adalah amanah konstitusi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap HAM harus sesuai dengan HAM. Dalam artian, saat terjadi penyerbuan markas KKB atau baku tembak, harus sesuai dengan HAM dan bukan berarti harus dengan cara perang barbar yang tidak berperikemanusiaan.

Pernyataan Ketua Komnas HAM ini sangat tepat karena ia tidak menganggap penyebutan KKB sebagai teroris adalah upaya untuk menggerogoti penegakan HAM di Indonesia, khususnya Papua. Karena buktinya selama ini KKB sudah bertindak di luar batas dan korban-korbannya terus berjatuhan. Jika dibiarkan saja, maka takut akan lebih banyak warga sipil yang menjadi korban kekejian KKB.

Beka melanjutkan, ia juga sependapat dengan pemerintah yang mengejar para anggota KKB karena mereka sudah memakan korban jiwa, baik dari warga sipil maupun aparat. Karena memang selama ini sudah banyak yang terluka, bahkan kehilangan nyawa, setelah tertembak oleh KKB yang aksinya makin brutal.

KKB makin menggila dengan merusak fasilitas umum, membakar pesawat dan gedung sekolah, meneror di dunia nyata maupun dunia maya, dan menyebarkan hoaks. Mereka bahkan tega memakai tubuh saudara sesukunya sebagai tameng hidup saat kontak senjata dengan anggota TNI, tetapi setelah itu playing victim. Karena menyebarkan isu bahwa yang menembak adalah aparat, padahal faktanya mereka tersangkanya.

Selain itu, KKB juga menembak para guru dan murid serta menyerang warga sipil tanpa ampun. Bahkan aparat juga ditembak langsung maupun via sniper. Sehingga memang harus diberangus sekarang juga, agar tidak ada lagi masyarakat yang ketakutan karena ada ancaman dari KKB.

Oleh karena itu, pemberantasan KKB memang wajib dilakukan untuk mengamankan warga Papua. Jika tidak ada teror KKB maka mereka bisa beraktivitas seperti biasa, tanpa takut harus bersembunyi saat ada kontak senjata atau ancaman dari kelompok teroris tersebut.

Jika KKB melakukan banyak kejahatan, mulai dari pengancaman hingga pembunuhan, maka sudah termasuk tindak kriminal. Oleh karena itu, mereka bisa langsung ditangkap dan dijebloskan ke bui, dan durasinya sesuai dengan tingkat kejahatannya. Dalam artian, jangan ada yang tak tega dan menganggap bahwa penangkapan KKB adalah pelanggaran HAM.

Justru KKB yang sering melanggar hak asasi manusia dengan memaksa mengibarkan bendera bintang kejora, mengancam warga 1 kampung, dan menakut-nakuti dengan senjata api. Jangan sampai saat ada penjahat malah dibela habis-habisan, karena bisa-bisa penjara kosong dengan alasan membela HAM.

Pemberantasan KKB selama ini sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Tidak ada yang namanya pelanggaran HAM di Papua, karena jika KKB ditangkap dan ada oknum yang bilang itu mencederai hak asasi, ia yang salah besar. Karena malah membela panjahat dan penghianat negara.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Berikut adalah beberapa dasar maupun pertimbangan kenapa ormas FPI tidak boleh melakukan aktifitasnya lagi. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Menkumham, Eddy Umar Syarif.

Alasan pertama adalah untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka TUnggal Ika, telah diterbitkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.

Alasan kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentnag Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.

Alasan ketiga, keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tntang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas, berlalu sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu, secara de jure terhitung mulai 21 Juni 2019, FPI dianggap bubar.

Alasan keempat, pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasar kan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana tertentu (tipidter), dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Selain itu, 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.

Selain itu, Eddy Umar Syarif juga mengatakan bahwa Pemerintah secara resmi melarang seluruh kegiatan yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut tertuang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri.

“Memutuskan, menetapkan keputusan Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Kepala BNPT, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI,” ujar Umar.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta angkat bicara soal kontak tembak antara gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan dua orang anggota KKB pada Kamis (13/5/2021) di Kabupaten Puncak, Papua.

Menurutnya, jika benar yang dilumpuhkan dalam baku tembak kemarin adalah anggota KKB, maka hal tersebut sudah benar dilakukan oleh TNI. “Kalau yang diburu dan berhasil dilumpuhkan atau ditangkap adalah KKB, itu bagus,” kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/5/2021). Menurutnya, hal ini semakin menumbuhkan harapan penumpasan KKB dapat segera diselesaikan.

Ia berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan atau menghentikan adanya KKB di Papua. Hal tersebut sangat diperlukan agar pemerintah dapat serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua. “Kita berharap KKB ini bisa segera diselesaikan dan pemerintah lebih fokus dan lebih serius menangani Papua dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Papua,” ujarnya.

Di samping itu, operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua terus dilakukan pasukan TNI dan Polri.

Terbaru TNI-Polri melakukan penyergapan KKB Papua di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Minggu (16/5/2021) dini hari.

Aksi penyergapan hingga terjadi kontak senjata dengan KKB Papua melibatkan personel Satgas Nemangkawi.

Sejauh ini, kronologi kejadian kontak senjata TNI-Polri dengan KKB Papua belum diketahu secara pasti.

Namun, aparat mengklaim berhasil menewaskan dua anggota KKB yang telah dicap teroris oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai kebijakan larangan mudik yang diambil pemerintah sudah tepat. Pasalnya berdasarkan tes acak terhadap 6.472 pemudik di 381 titik pengetatan mudik, diketahui sebanyak 4.123 orang prositif Covid-19.

Sebelumya pemerintah melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.”Kami yakin kebijakan larangan mudik ini sudah tepat. Oleh karena itu kita harus terus sosialisasikan secara totalitas agar masyarakat memhaami dan mematuhi untuk tidak pulang kampung demi keselamatan bersama,” kata Sandiaga.

Terkait tempat pariwisata yang akan menjadi titik tujuan masyarakat pada libur lebaran, Sandiaga mengatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta memastikan sekaligus memantau destinasi wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

“Pemantauan kesiapan destinasi wisata di masing-masing wilayah lokal kami terus koordinasi,” tegasnya.

Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan sebanyak 1,2 juta warga telah meninggalkan Jakarta dengan menyiasati larangan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei dengan mudik lebih awal atau mencari jalan lain untuk lolos dari penyekatan polisi.

Fadil menegaskan warga yang kembali ke ibukota wajib menjalani tes swab antigen dari daerah asal guna mendeteksi virus korona. Setelah itu pihaknya akan menggelar tes swab antigen saat arus balik di titik penyekatan.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mempertanyakan pihak-pihak yang menuding negatif alih status pegawai KPK menjadi ASN. Justru menurutnya pengalihan status pegawai KPK sebagai ASN justru merupakan penghormatan.

“Penghormatan DPR dan pemerintah, karena dulu waktu membahas RUU perubahan atas UU KPK yang menjadi UU 19 Tahun 2019, memang ada dalam quote and quote, ada semacam gentlement agreement untuk tidak mengurangi pegawai KPK,” kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Ia membandingkan hal yang terjadi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dijelaskannya, bahwa banyak pegawai harian LPSK yang hingga saat ini belum beralih status sebagai ASN karena proses yang lebih sulit.

“Sebetulnya dalam soal alih status kepegawaian KPK menjadi pegawai ASN yang ditempatkan di KPK, itu prosesnya sudah memberikan pengecualian,” kata Arsul.

Di samping itu, ia menjelaskan bahwa 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan (TWK) kebangsaan dsebut sebagai tak memenuhi syarat (TMS), bukan tidak lolos. Sehingga, ia menilai mereka masih memiliki peluang untuk menjadi ASN.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, pada (4/12/2019) menjelaskan bahwa ketika Presiden Jokowi menerbitkan PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prakarsa Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurut Dini PP No. 41/2020 merupakan pelaksanaan amanat UU KPK Pasal 1 angka 6, Pasal 69B dan Pasal 69C.

Pada intinya mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN dan dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN maka dalam jangka waktu paling lambat 2 dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.

Lebih lanjut Dini mengatakan bahwa PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK, sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pemerintah sama sekali tidak ada niat melemahkan KPK, sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan.

Agresi tersebut hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Termasuk pula korban dari kalangan perempuan dan anak-anak.

“Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujar Presiden Jokowi dalam cuitannya di akun Twitter resminya @jokowi pada Sabtu, (15/5).

Perkembangan situasi di Palestina merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian Jokowi dalam beberapa hari terakhir juga intens berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin dunia.

“Dalam beberapa hari terakhir ini saya telah berbicara dengan Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, PM Singapura, Presiden Afghanistan, Sultan Brunei Darrusalam, dan PM Malaysia,” ungkapnya.

Dalam pembicaraannya dengan sejumlah pemimpin dunia tersebut membahas kondisi warga Palestina di Jalur Gaza. Selain itu, Jokowi juga membicarakan soal tindak lanjut ASEAN Leaders’ Meeting hingga perkembangan situasi di Afghanistan.

Sebelumnya, Jokowi juga telah memberikan tanggapan atas pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Jokowi menegaskan, pengusiran dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan.

“Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Senin (10/5/2021). “Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina,” kata Presiden.

Adapun ketegangan di Yerusalem meningkat pasca terjadinya kerusuhan pada Jumat (7/5/2021) malam di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina. Kerusuhan itu bermula dari pengerahan polisi Israel untuk membubarkan warga Palestina yang tengah melakukan ibadah tarawih di masjid tersebut.

Selain Indonesia, sejumlah negara juga diketahui mengutuk Israel atas peristiwa yang terjadi di Masjid Al Aqsa, dan upaya pengusiran terhadap warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem.

Disisi lain, Pengamat Timur Tengah, Anan Nurdin menganalisis serangan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina pada Senin, 10 Mei 2021. Menurut Anan, kekacauan yang terjadi di Jalur Gaza itu bisa dibilang sebagai bentuk kampanye yang dilakukan oleh Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu.

Pasalnya, jika ditilik ke belakang, Benjamin Netanyahu gagal mengumpulkan suara mayoritas dalam pemilu yang digelar pada 23 Maret 2021 lalu. Hal itu diduga lantaran Benjamin Netanyahu mulai kehilangan kepercayaan dari publik.

“Sebenarnya hal ini dimulai dari semacam kampanye karena Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu sekarang seperti kehilangan kepercayaan dari masyarakat ketika kemarin pemilu pada bulan maret 2021 ini,” ujarnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube tvOneNews pada Selasa, 11 Mei 2021.

“Pada pemilu yang keempat itu ternyata tidak menghasilkan pemenang mutlak, pemenang yang mayoritas. Nah akhirnya mereka kesulitan membentuk pemerintahan,” kata Anan menambahkan. Belum lagi tingkat elektabilitas Benjamin Netanyahu dipukul mundur oleh isu kasus-kasus besar seperti korupsi penyuapan hingga penggelapan dana. “Apalagi dia sekarang mendapat tuduhan yang sangat luar biasa, kasus korupsi, kasus penyuapan, dan kasus penggelapan dana. Ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada dia turun,” ujar Anan. (*)