Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan Muhammad Rizieq Shihab (MRS).

Adapun sidang yang digelar pada Senin (17/5/2021) ini, beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa Rizieq Shihab.

Dalam tuntutannya Jaksa menyatakan Rizieq Shihab diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 160 KUHP tentang kekarantinaan kesehatan.

Rizieq juga dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rizieq dinyatakan tidak mendukung program pemerintah dalam program percepatan dalam pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat.

“Menyatakan Rizieq Shihab bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan,” tutur Syahnan Tanjung dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Dengan begitu, jaksa menyatakan, menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan hukuman 2 tahun penjara.

“Menjatuhkan tindak pidana kepada Muhammad Rizieq Shihab berupa pidana penjara selama selama 2 tahun, dikurangi masa tahanannya,” tuntutnya.

Selain itu, jaksa juga meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhi sanksi kepada Rizieq Shihab berupa pencabutan sebagai pengurus dan anggota organisasi masyarakat.

Belakangan ini TNI dan Polri aktif melakukan tindakan penegakan hukum yang terukur dengan mengerahkan satuan-satuan elitnya seperti Kopassus , Kostrad, Raider, Brimob guna mengejar kelompok teroris bersenjata OPM yang selama ini menebar teror kepada masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan penerbangan sipil.

Aksi terukur Tim Gabungan TNI Polri telah berhasil membuahkan hasil dengan ditangkapnya provokator kerusuhan pendukung teroris OPM, Victor Yeimo, dikuasainya markas teroris kelompok Lekagak Talenggen di Wuloni dan Tagalowa, Distrik Ilaga. Tak lama kemudian, beberapa anggota teroris OPM ditembak timah panas Tim gabungan dan ada juga yang menyerahkan diri, semuanya di Distrik Ilaga.

Menyikap langkah TNI-POLRI tersebut, tokoh Pemuda Papua , Ali Kabiay, menyatakan bahwa dirinya mendukung langkah yang telah diambil oleh TNI-Polri didakam melakukan penindakan terhadap KKB) di Papua.

Ali menambahkan bahwa dirinya juga mendukung tindakan yang akan dilakukan TNI-Polri terhadap KKB. Karena, hal itu sebagai langkah tegas penegakan hukum.

“Sebagai anak Papua dan mewakili seluruh elemen Pemuda Papua, Kami mendukung TNI-Polri untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum kepada KKB di Kabupaten Puncak,” ujar Ali.

“Situasi Di Distrik Bioga yang kini telah kembali aman dari gangguan KKB dan aktivitas masyarakat telah berjalan dengan normal kembali, merupakan suatu keberhasilan dari sinergitas TNI-Polri dalam memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat,” tambah Ali.

Salah satu upaya yang telah diambil oleh Pemerintah agar tidak terjadi transmisi penularan Covid-19 dari arus balik adalah dengan meningkatkan random testing yang dilakukan di berbagai titik-titik penyekatan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Alexander K. Ginting, mengatakan bahwa yang menjadi catatan adalah jika ditemukan kasus Covid-19 positif, maka harus dilakukan isolasi ataupun karantina.

“Hanya menjadi catatan adalah kalau mereka ditemukan positif atau ditemukan bergejala, ini tentu akan harus kita isolasi ataupun dikarantina.”, ujar Alexander.

Alex juga menambahkan, bahwa selain random testing, untuk mencegah penularan sporadis Covid-19 dari arus balik pemudik ini harus diperkuat PPKM mikro dengan strategi mikro lockdown di tingkat RT.

“Dan kemudian kita juga harus bisa memperkuat PPKM skala mikro, di mana di sini strategi mikro lockdown itu harus kita mulai sosialisasikan. Sehingga bagi mereka yang memang bergejala ataupun mereka yang dicurigai rapid test-nya positif, tentu ini tidak semua harus masuk rumah sakit tapi harus bisa kita isolasi di tempat tujuan masing-masing,”tambah alexander.

Tujuan utama pemerintah membuat berbagai kebijakan tersebut adalah agar kasus Covid-19 dimasa arus balik lebaran, tidak seperti di India. Dan juga kasus Covid-19 secara nasional di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Sumatera tidak seperti di Malaysia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad tegas membantah soal isu yang menyebutkan bahwa saat ini sedang terjadi pelemahan terhadap lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suparji mengatakan bahwa isu sangat tidak benar. Ia menyebut bahwa dengan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU 30/2002 tentang KPK justru memperkuat KPK dan memberikan kesempatan untuk memberantas korupsi hingga ke akar penyebab korupsi.

Saat ini, komisi antirasuah itu masih memiliki taji dengan sejumlah fakta operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.

“Faktanya masih bisa melakukan OTT mulai dari menteri dan bupati. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji,” kata Suparji Sabtu (15/5/2021).

Suparji menegaskan, sekarang tidak perlu lagi meratapi pelemahan lembaga antirasuah tetapi lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi. Ia juga angkat suara perihal puluhan pegawai KPK yang dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurutnya, SK Pimpinan KPK No.652 Tahun 2021 merupakan kewenangan pimpinan KPK Firli Bahuri dalam melaksanakan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan peralihan status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi ASN. Namun, ada keputusan normatif yang harus diperhatikan sehingga tidak merugikan pihak lain.

“Putusan MK Nomor 70 Tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK yang bersangkutan,” kata Suparji. (*)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutuk serangan militer Israel terhadap Palestina. “Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang merenggut ratusan nyawa, termasuk wanita dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujarnya dalam bahasa Inggris di akun Twitter @jokowi, Sabtu, 15 Mei 2021.

Ketegangan antara Palestina dan Israel sudah berlangsung selama nyaris sepekan. Hal itu bermula dari langkah Israel yang hendak menggusur warga Palestina dari kawasan Sheikh Jarrah. Padahal, Sheikh Jarrah adalah wilayah yang diakui sebagai bagian Palestina.

Warga yang menolak penggusuran itu kemudian menggelar unjuk rasa. Aksi pertama berupa unjuk rasa di kawasan Masjid Al-Aqsa pada pekan lalu. Israel merespon keras unjuk rasa itu, berujung pada bentrok antara warga dan aparat. Dari sana, situasi berkembang hingga pertempuran antara milisi Palestina (Hamas) dengan militer Israel di mana Gaza menjadi titik terpanasnya.

Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, ada 100 lebih korban jiwa di Gaza dan beberapa di antaranya adalah perempuan serta anak-anak. “Ada 109 orang yang tewas, termasuk 28 anak-anak dan 11 perempuan. Jumlah korban luka-luka ada 580 sejak serangan diluncurkan pada Senin kemarin,” ujar Kementerian Kesehatan di Gaza, Palestina, Jumat, 14 Mei 2021.

Presiden Jokowi mengatakan dalam beberapa hari terakhir sudah berkomunikasi dengan pimpinan sejumlah negara. Ia mengatakan beberapa pimpinan negara yang sudah diajak berbicara soal agresi Israel adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin. “Semua sepakat bahwa kondisi di Palestina sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama seluruh ormas Islam di Indonesia mengutuk keras penyerangan Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem. Hal tersebut tercantum dalam 10 poin pernyataan bersama MUI dan ormas islam yang dibacakan oleh Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan pada Selasa (11/5).

“Pertama, mengutuk keras serangan zionis Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang telah mengakibatkan banyak jamaah tarawih mengalami luka-luka,” kata Amirsyah dalam konferensi pers secara virtual. Ia mengatakan, serangan Israel terhadap warga Palestina selain menodai kesucian tempat ibadah, sekaligus menunjukkan pelanggaran secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terutama keputusan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) tahun 2016 yang menetapkan Masjid Al-Aqsa sebagai situs suci umat Islam.

MUI mendesak PBB segera mengambil tindakan nyata agar Israel menghormati hukum internasional, termasuk melindungi tempat ibadah dan HAM warga yang berada di wilayah pendudukan. Mereka juga meminta PBB menempatkan pasukan perdamaian untuk melindungi rakyat Palestina dari serangan Israel. Dalam kesempatan itu, MUI dan ormas-ormas Islam Indonesia turut mendesak agar negara anggota OKI dan Liga Arab melawan semua kejahatan Israel dan menuntut penguasa Israel ke Mahkamah Internasional (ICC) atas kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina.

Selain Presiden RI Joko Widodo dan MUI, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang juga mewakili pengurus International Labour Organization (ILO) PBB mengutuk keras dan mengecam agresi militer yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina, khususnya di Madjid Al Aqsa sejak akhir bulan Ramadhan kemarin.

Hal ini disampaikan Iqbal sebagai bentuk solidaritas buruh sedunia untuk bangsa Palestina. Ada dua hal yang perlu dikecam yakni, agresi militer Israel ke bangsa Palestina, khususnya di jalur Gaza di mana, ratusan masyarakat Palestina termasuk anak-anak menjadi korban Israel yang merupakan negara teroris. “Saya sebagai ILO yang berkantor di Jenewa, Swiss, ILO PBB, mengutuk keras mewakili workers group yang ada di pengurus besar ILO PBB, mengutuk keras, mengecam bombardir serangan udara tentara Israel kepada Palestina,” kata Iqbal dalam konferensi pers yang digelar secara daring lewat Zoom Meeting KSPI, Minggu (16/5/2021). (*)