“Muda Bergerak, Muda Beraksi, Muda Bertani!”.

Saatnya kitong semua bergerak, beraksi dan bertani bersama demi lebih memajukan kehidupan daerah, bangsa dan negara!

Mari Join acara peluncuran program petani Milenial PROVINSI PAPUA BARAT – TAHAP I yaitu untuk menciptakan Petani Muda yang bertani menggunakan teknologi pertanian, serta berbasis Komoditas ekspor.

KEGIATAN INI adalah kolaborasi Kementerian Pertanian, Provinsi Papua Barat, dan Papua Muda Inspiratif, untuk meningkatkan produktifitasnya dan penggunaan teknologi dalam bertani secara modern. Pergerakan ini untuk menunjukkan bahwa Pertanian yang dikelola oleh anak muda, itu keren!, bahwa: “Bertani itu keren!”.

Program ini TERMASUK DALAM Rencana aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2020, SEBAGAI keseriusan Presiden Joko Widodo, untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Kedepannya, Bukan hanya di Provinsi Papu Barat, Program Petani Milenial ini juga menargetkan terciptanya 100,000 Petani Milenial di 10 Provinsi Intervensi lain, yakni: Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, Papua dan Papua Barat. Dalam program ini, Pemerintah akan memberikan pelatihan secara bertahap kepada seluruh peserta program Petani Milenial, termasuk Permodalan teknologi, kemampuan berbisnis dan UMKM, dan kemampuan menjadi eksporter Komoditas, yang akan didukung oleh Lintas Kementerian dan Lembaga lainnya.

Mari bergabung dalam acara peluncuran program petani milenial yang akan dilaksanakan secara Online pada:

Hari/tanggal : Kamis, 20 Mei 2021
Jam : 11.00 WIT
Tempat : Swissbell Hotel, Manokwari- Papua Barat

Meeting ID : 870 1087 7025
Passcode : TPHBUN

Kami tunggu kehadirannya ya!😊

Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa banyak orang senang dengan kebijakan pemerintah untuk membubarkan FPI. Menurut Mahfud MD, lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia senang ketika FPI dibubarkan. Oleh karena itu, pembubaran FPI melalui surat keputusan bersama (SKB) enam menteri/kepala lembaga negara dianggap sebagai kebijakan yang tepat.

Setelah keluar SKB, FPI resmi dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Seluruh mantan anggota FPI dilarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan atribut FPI.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menyatakan PPP mendukung keputusan pelarangan FPI.Semua pihak perlu mengambil hikmah dari pelarangan FPI yang diduga mendukung organisasi terorisme internasional seperti Negara Islam Irak dan Suriah alias ISIS.

“Sebagai partai koalisi pemerintah dan arahan dari Ketua Umum PPP, kita mendukung keputusan bersama tiga menteri yang membubarkan FPI,” ujar Tamliha

Pasca pembubaran tersebut, Beberapa tokoh politik sudah menemui Rizieq Shihab. Mulai dari dari pendiri Partai Ummat, Amien Rais hingga petinggi DPP PKS. Fenomena ini perlu dicermati lebih lanjut oleh pemerintah, mengingat track record para tokoh FPI yang mempunyai kecenderungan bersikap anarkis dan menentang aturan yang berlaku, sehingga mereka tidak menemukan medan tempur baru untuk mencapai tujuan ideologisnya, yaitu secara parlementer.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah Indonesia memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

“Pada periode kedua pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo, pendekatan kesejahteraan sekali lagi pendekatan kesejahteraan itu menjadi prioritas utama,” kata Muhadjir dalam acara Peluncuran Website Dokumentasi Papua dan Diskusi “Empat Dekade Kiprah LIPI di Tanah Papua” secara virtual, Jakarta.

Muhadjir menuturkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi yang lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua itu bisa dilaksanakan.

Kelimanya adalah percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.

Muhadjir menuturkan memang masalah penanggulangan kemiskinan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani, yang sampai sekarang juga betul-betul masih perlu kerja keras. Sebab persentase penduduk miskin baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat pada September 2020 masih di atas rata-rata nasional.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan agar protokol kesehatan disiplin dijalankan. Selain itu juga meminta agar pemerintah daerah menggenjot testing dan tracing.

“Kita kembali kita memonitor setiap minggu adanya mutasi baru. Minggu lalu kita ketemu dua lagi mutasi baru. Dua-duanya terjadi di Jawa Timur. Dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi dari Afrika Selatan dan satu mutasi dari London,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (17/5/2021).

Budi mengingatkan penularan dari varian baru ini lebih tinggi. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik.

“Memakai masker terutama.Untuk kita sebagai kepala daerah, kepala RT, lurah, kapolda, pangdam, gubernur tolong pastikan protokol PPKM mikronya dijalankan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat turut serta meringankan beban kerja dokter, perawat, petugas rumah sakit, petugas laboratorium, petugas klinik serta para tenaga kesehatan lainnya. Sebab kelompok tersebut selama pandemi tidak pernah libur dan terus bekerja demi memastikan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diminta tetap patuh pada disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) agar tidak tertular Covid-19. Hal itu juga mesti dilakukan oleh warga yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19. Dengan begitu, beban kerja tenaga kesehatan bisa berkurang.

Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (KPK) dalam rangka alih status sebagai ASN. Presiden meminta pimpinan KPK bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan solusi bagi 75 pegawai KPK tersebut.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (17/5/2021).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa TWK tidak boleh serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Presiden Jokowi menyampaikan, KPK harus memiliki sumber daya yang terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menilai, kekurangan yang ditemukan pada masing-masing pegawai yang dianggap tidak lolos TWK pun masih bisa diperbaiki. Beberapa solusi perbaikan yang ditawarkan Presiden di antaranya, melalui pendidikan kedinasan mengenai wawasan kebangsaan ataupun langkah perbaikan di level individu dan organisasi KPK.

Presiden Jokowi juga menegaskan pemikirannya yang sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Menanggapi permintaan Presiden Jokowi tersebut, KPK memberikan respons positif dan menyatakan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tidak akan diberhentikan melainkan akan dibina.

“Iya hasil TWK yang menyebutkan 75 orang tidak memenuhi syarat akan kami gunakan sebagai proses pemetaan untuk diadakan pembinaan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (17/5/2021).

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris juga menyatakan setuju dengan penyataan Presiden Jokowi, bahwa hasil TWK yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

“Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK,” kata Syamsuddin.

Menurut Syamsudin, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak merugikan pegawai KPK, karena hal ini ditegaskan dengan pertimbangan MK dalam putusan judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo belum menyebutkan tindakan apa yang akan dilakukan instansinya kepada 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Namun, ia akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan BKN dan KPK.

“Harus koordinasi dulu dengan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua KPK (Firli Bahuri),” kata Tjahjo.

Disisi lain, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap Senin, (17/5/2021) menyatakan mendukung penuh pernyataan Presiden Jokowi yang meminta peralihan status tidak merugikan pegawai sesuai dengan putusan MK.

“Kami mendukung penuh perintah Bapak Jokowi terkait alih status pegawai KPK. Alhamdulillah terima kasih Pak Jokowi menjaga semangat pemberantasan korupsi” kata Yudi (*)

Pemerintah Indonesia bertemu dengan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pada Minggu (16/5/2021). Pertemuan digelar secara virtual dan dihadiri oleh 16 perwakilan negara. Dalam pertemuan tersebut, negara anggota OKI membahas situasi terkini konflik antara Israel dan Palestina.

“Indonesia mengusulkan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh OKI,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dalam konferensi pers, Minggu petang.

Pertama, Retno menekankan soal persatuan di antara negara-negara anggota OKI. Tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional terhadap Palestina. Selain itu, kata Retno, persatuan para pemangku kepentingan di Palestina juga harus diperkuat. Ia mengatakan, Bangsa Palestina hanya bisa mencapai cita-citanya untuk merdeka apabila bersatu.

Kedua, OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata dengan segera. “Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya. Semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan,” tegas Retno.

Ketiga, Retno meminta OKI tetap fokus membantu kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini, OKI harus lebih keras berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral. Ia menuturkan, negosiasi harus berpedoman pada parameter yang telah disetujui secara internasional, dengan tujuan mencapai perdamaian yang lestari berdasarkan prinsip solusi dua negara.

“Dan di dalam penutupan statement saya, saya menyampaikan bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai. Persatuan negara OKI harus terus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina,” ungkapnya.

Retno menuturkan, pertemuan tersebut akan menghasilkan resolusi negara-negara anggota OKI. Saat ini pembahasan resolusi masih terus dilakukan. Menurutnya, ada sejumlah poin yang bisa diharapkan masuk dalam resolusi. Antara lain, seruan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional.
“Dan jika Dewan Keamanan PBB gagal maka sidang PBB harus melakukan pertemuan darurat,” kata Retno.

Kemudian, Indonesia juga mengharapkan adanya desakan untuk menerapkan mekanisme international protection dan international presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun kompleks masjid Al Aqsa. Selain itu, seruan kepada komunitas internasional untuk menghentikan segregasi rasial Israel.

“Mudah-mudahan upaya kita dalam membantu warga Palestina dapat membuahkan hasil yang maksimal,” tambah Retno.

Diberitakan, Konflik Israel dan Palestina kembali memanas sejak Senin (10/5/2021). Israel terus membombardir Jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri pada Sabtu (15/5/2021).

Israel meningkatkan pengerahan pasukan dan tank di dekat kantong Palestina yang terkepung. Melansir Al-Jazeera, hingga Sabtu (15/5/2021) pagi setidaknya 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak, telah tewas. Sementara itu sebanyak 920 orang cedera.

Korban tewas diperkirakan akan meningkat, karena serangkaian serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsi Shati di Gaza yang menewaskan sedikitnya dua wanita, termasuk enam anak. (*)

Oleh : Zainudin Zidan )*

Israel kembali menyerang Palestina dan dengan kejamnya mereka memberondong peluru, sehingga lebih dari 100 orang menjadi korban. Kekejian Israel langsung dikritik keras oleh seluruh pemimpin negara lain, termasuk Presiden Jokowi. Beliau mengecam Israel dan mendesak PBB agar bertindak tegas untuk menangani masalah ini.

Saat rakyat Palestina diserang oleh tentara Israel, maka Presiden Jokowi langsung bereaksi keras. Beliau menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina dan mengutuk kekejaman yang ada di sana. Juga mendorong Dewan Keamanan PBB agar segera menurunkan tentaranya dan menengahi konflik, agar tidak terjadi perang berkepanjangan.

Serangan ke Palestina sungguh menyesakkan dada karena pertama mereka menyerang kompleks masjid, dan perusakan terhadap rumah ibadah adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat keras. Kedua, korban dari kekerasan tentara Israel rata-rata adalah wanita dan anak-anak, sehingga mereka yang tak bersalah malah harus kehilangan nyawa dan syahid.

Presiden Jokowi langsung menghubungi beberapa pemimpin dunia, seperti Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin. Tujuan dari audensi via telepon ini adalah untuk membahas masalah konflik antara Israel dan Palestina, agar segera ada solusi untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina.

Dalam pembicaraannya, Presiden Jokowi membahas tentang keadaan warga sipil Palestina di jalur Gaza.  Presiden meminta agar agresi ke Palestina dihentikan. Karena serangan ini telah meruntuhkan gedung dan perumahan penduduk, sehingga 10.000 warga di Gaza mengungsi ke tempat yang aman.

Serangan Israel terhadap Palestina mendapat kecaman dari Presiden Jokowi, karena mereka melakukannya tidak hanya sekali, melainkan sudah berkali-kali. Konflik karena perebutan wilayah ini terjadi berlarut-larut, tetapi belum ada solusi untuk mengakhirinya. Sehingga rakyat Palestina yang jadi korban.

Indonesia tak hanya membantu dari segi moril tetapi juga materiil. Bantuan dana juga akan diberikan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Sehingga mereka bisa bertahan hidup dan tak lagi kesusahan karena harta bendanya hancur kena bom saat ada penyerangan oleh tentara Israel.

Setelah ada desakan dari Presiden Jokowi, akhirnya Sekretaris Jendral PBB Antonio Guiterres bersuara. Ia menilai serangan di jalur Gaza melanggar hukum internasional. Ia juga kecewa karena banyak korban dari warga sipil, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak yang tak bersalah.

Ketika PBB sudah bereaksi, maka Israel mempertimbangkan untuk gencatan senjata. Apalagi pemerintahan Israel ditentang oleh banyak pihak, mulai dari Indonesia dan banyak negara lain, hingga rakyatnya sendiri. Mereka yang masih memiliki hati, juga tak setuju akan kekejaman tentara Israel dan mengutuk pengusiran terhadap warga Palestina di perbatasan.

Keberhasilan ini tentu melegakan karena ada harapan untuk mengakhiri serangan terhadap penduduk Palestina. Semoga ini menjadi akhir untuk mengakhiri konflik dan menyelamatkan warga Palestina. Karena faktanya, Palestina sudah merdeka secara resmi dan diakui oleh dunia internasional pada tahun 1988. Jangan ada lagi serangan yang memicu modus penjajahan.

Mengapa Sekjen PBB Antonio Guterres mau mendengar suara Indonesia? Karena saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, sehingga posisinya berpengaruh di dunia internasional. Jika pemerintah Indonesia menekan, akan ada dukungan juga dari negara lain, sehingga PBB bisa bersikap tegas untuk mengakhiri permasalahan di Palestina.

Ketika Israel menyerang Palestina secara terang-terangan, maka pemerintah Indonesia langsung mengecam, juga mendesak PBB agar langsung bertindak untuk menengahi konflik ini. Indonesia berhasil jadi juru damai dan pemerintah berusaha menyelamatkan rakyat Palestina secara diplomasi modern.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aditya Akbar )*


Tujuh puluh lima (75) Pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diharapkan introspeksi dan tidak berpolemik. Pasalnya, masih banyak pegawai KPK lulus TWK yang merupakan syarat mutlak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai yang tidak lulus seharusnya dapat belajar dari rekannya yang lulus tes.

Sebagaimana regulasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara (PP 41/2020) dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN.

Tentu saja untuk menjadi ASN, harus melalui tes, salah satu tes yang disorot adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Lantas apa tujuan dari diadakannya TWK.

            Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja kita dapat merujuk pada undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang mengatur bahwa dalam menjalankan Profesi sebagai ASN harus berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dan 4.

            Dalam pasal tersebut, ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan.

            Sedangkan nilai yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah, memegang teguh ideologi Pancaasila, setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

            Atas dasar itulah, TWK memang seyogyanya dilaksanakan. Di dengan adanya tes tersebut, puluhan pegawai KPK dikabarkan terancam dipecat lantaran tidak lolos TWK saat test ASN.

            Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menuturkan, bahwa kabar tersebut belum diumumkan secara resmi. Oleh karena itu, menurutnya masih terlalu dini untuk dibahas.

            Sembari menunggu pengumuman resmi dari KPK, Pangeran juga meminta kepada publik untuk tidak berprasangka dan berpolemik terlebih dahulu.

            Terkait dengan tidak lulusnya puluhan pegawai KPK dalam menjalani TWK ini, rupanya membuat Presiden RI Joko Widodo angkat bicara, dirinya menyampaikan sikapnya terkait dengan polemik alih status pegawai KPK yang masih memanas.

            Jokowi mengatakan bahwa hasil TWK sebaiknya menjadi perbaikan ke depan dan tidak menjadi dasar pemberhentian pegawai.

            Presiden menyampaikan perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan di level individu maupun organisasi di KPK. Presiden mengatakan jika dalam hasil TWK pegawai KPK yang tidak lolos terdapat kekurangan, masih ada jalan untuk perbaikan antara lain melalui jalur pendidikan kedinasan.     

            Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyatakan sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK revisi. Dalam putusannya, MK menyatakan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat.       

            Jokowi secara tegas mengatakan, bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dalam memberantas korupsi. Menurut Kepala Negara, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. 

            Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memita agar polemik alih status 75 pegawai KPK diberhentikan. Seluruh pegawai yang tidak lulus TWK cukup menjadi pegawai dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

            Sehingga dengan status ini, 75 pegawai yang tidak lulus TWK tidak akan dirugikan. Dirinya juga menekankan bahwa hal ini tidak perlu diberdebatkan dan menjadi debat kusir. Karena mereka yang tidak lulus tidak diberhentikan akan tetapi alih status dan menyerahkan tugas masing-masing kepada atasannya.

            Hal tersebut juga telah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU KPK kemudian Surat Keputusan Ketua KPK No. 652/2021 pada 7 Mei 2021. Dimana Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan syarat utama untuk dapat dialihkan sebagai ASN.

            Jika aturan ini sudah jelas, tentu polemik ini tidak perlu menjadi semakin panas, aturan main sudah ada dan tidak ada yang dirugikan dalam alih status pegawai KPK.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Sumedang

Oleh: Halimatusya’diyyah (Warganet Kota Tangerang Selatan)

Lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum usai. Pemerintah telah menggaungkan banyak cara untuk menekan penyebaran angka kasus positif Covid-19. Mulai dari kampanye tagar #DirumahAja hingga sosialisasi pencegahan virus dengan Protokol Kesahatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Telah banyak masyarakat Indonesia yang paham terhadap gejala-gejala Covid-19. Meskipun banyak studi juga mengatakan bahwa Covid-19 dapat terjadi tanpa gejala. Namun demikian, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan masih naik-turun. Baru-baru ini beberapa media menginformasikan bahwa terdapat potensi munculnya gelombang kedua Covid-19. Oleh karenanya, kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan harus diperkuat kembali.

Hingga saat ini, tsunami Virus Coroan masih menerjang India dengan jumlah kasus sebanyak 22,3 juta, bahkan fasilitas kesehatan yang disediakan kurang dan ruang kesehatan tidak dapat membendung pasien yang terus bertambah. Indonesia harus mampu menjadikan kondisi India saat ini sebagai pelajaran demi mencegah kejadian serupa. Pemerintah dan masyarakat harus selalu waspada dalam melakukan kegiatan, khususnya di luar rumah.

Sementara itu, Indonesia masih masuk ke dalam 10 teratas total kematian akibat Covid-19. Dalam hal ini perlu dilakukan penanaman dalam diri sendiri untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan mendukung program pemerintah terkait percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sejak lama digalakkan.

Pemerintah juga telah memfasilitasi masyarakat sebagai opsi untuk melawan penyebaran Covid-19 melalui vaksinasi. Sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan setidaknya jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini mencapai 13.340.957 jiwa penduduk Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan imun dalam tubuh.

Meski sudah cukup banyak masyarakat yang menerima vaksin, hal tersebut tidak bisa dijadikan harga mati untuk tidak patuh protokol kesehatan. Virus Corona terus mempertahankan dirinya dengan cara bermutasi. Di samping itu, masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan.

Dapat dilihat dari bulan Ramadan ini, banyaknya masyarakat yang menunggu buka puasa dengan ramai-ramai berada di suatu tempat tanpa menggunakan masker bahkan tanpa menjaga jarak. Jika dibiarkan terus menerus, maka bisa menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia.

Masyarakat harus selalu menanamkan dalam diri sendiri bahwa negara ini belum sepenuhnya terbebas dari pandemi Covid-19. Menerapkan protokol kesehatan adalah hal yang wajib bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19 yang berpotensi bermutasi dan sulit dikendalikan. Jika masyarakat tidak disiplin terhadap 5M, maka pandemi ini akan terus merajalela menjangkiti penduduk Indonesia dan angka kasus Covid-19 akan terus menerus bertambah banyak.

Patuhi segala kebijakan maupun peraturan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19. Lindungi diri dan keluarga serta orang lain dengan patuh protokol kesehatan 5M.

Oleh : Dimas Mubarok )*

Setiap diminta untuk mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 pasca libur panjang IdulFitri 1442 H. Berdasarkan pengalaman, kasus baru Covid-19 selalu naik setelah libur panjang, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kerja keras semua pihak dalam menangani pandemi Covid-19.

Libur lebaran menjadi salah satu potensi lonjakan penularan Covid-19, Juru Bicara Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan potensi kenaikan kasus positif pada dua pekan setelah libur lebaran 2021.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang mendorong potensi kenaikan tersebut. Di antaranya positivity rate  spesimen yang saat ini mengalami penurunan akibat libur lebaran.

            Sehingga Wiku mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan perlunya kerja keras dalam menangani  dampak liburan lebaran ini.

            Wiku juga menekankan, potensi kenaikan kasus yang begitu tinggi, sementara itu, penularan kasus Covid-19 terus terjadi hingga tanggal 16 Mei 2021. Hal tersebut terlihat dari jumlah penambahan yang mencapai 3.080 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.          

            Penambahan tersebut menyebabkan total kasus covid-19 kini mencapai 1.739.750 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

            Dewi Nur Aisyah selaku Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid mengatakan, jumlah pemeriksaan spesimen menurun pada beberapa hari terakhir.        

            Menurut Dewi, rata-rata jumlah pemeriksaan harian turun di angka 56.000 spesimen setiap harinya. Hal tersebut dimungkinkan disebabkan karena libur panjang. Jumlah orang yang diperiksa pada beberapa hari terakhir juga terjadi penurunan cukup signifikan. Saat ini rata-rata jumlah orang yang diperiksa 37.000 per hari.    

            Karena terjadi penurunan pemeriksaan, maka dalam enam hari terakhir Indonesia baru mencapai 65 persen standar pemeriksaan badan kesehatan dunia,WHO.

            Dewi melanjutkan, positivity rate mengalami kenaikan, yakni dari 11,77 persen pada April 2021 menjadi 12,62 persen per 15 Mei 2021.

            Untuk angka kasus positif, ada sembilan provinsi yang mengalami kenaikan, antara lain Aceh, Sumatera Barat, NTB, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah.  

            Sementara itu, jumlah kasus aktif di 25 provinsi lain mengalami penurunan. Untuk persentase tingkat penggunaan tempat tidur di RS atau bed occupancy ratio (BOR) tercatat terdapat 3 provinsi yang mencapai angka di atas 50 %. Ketiga provinsi tersebut adalah, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.  

            Selain itu, Dewi mengungkapkan bahwa sebanyak 20 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan angka kematian akibat Covid-19. Data ini berdasarkan Satgas hingga 15 Mei 2021.

            Satgas mencatat persentase angka kematian nasional naik dari 2,74 persen menjadi 2,76 persen.

            Adapun, provinsi yang mengalami angka kematian di antaranya Kalimantan Selatan, Bali, Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Lampung, Banten, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Yogyakarta, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku dan Kalimantan Barat.       

            Selain itu, hanya ada 6 provinsi yang mengalami penurunan angka kematian dan 8 provinsi dengan angka kematuan yang tetap. 

            Menanggapi hal tersebut, Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, kenaikan angka kematian tersebut harus dijadikan evaluasi penanganan kasus covid-19 di tingkat nasional maupun daerah.

            Berdasarkan data yang dihimpun Satgas, pada 15 Mei 2021 lalu, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebesar 2,76 persen. Sementara itu, persentase kasus angka kematian akibat Covid-19 di dunia sebesar 2,07 persen.

            Oleh karenanya, Doni meminta kepada kepala daerah merinci penyebab tingginya kasus kematian. Menurutnya, harus dipastikan juga apakah tingginya angka kematian karena pasien terlambat mendapatkan perawatan atau disebabkan stok obat yang sudah mulai berkurang, ataukah mungkin ada faktor komorbid yang relatif tinggi di suatu daerah.

            Faktor-faktor tersebut tentu saja penting untuk diidentifikasi karena negara harus memberikan perlindungan kepada warga yang terpapar Covid-19.

            Khususnya bagi kelompok rentan agar mendapat pelayanan yang lebih optimal. Sehingga apabila mengalami gejala maka prioritas pertama harus mendapatkan perawatan.

            Doni juga mengingatkan bahwa penanganan Covid-19 setelah libur Idul Fitri menjadi tantangan tersendiri. Sebab aktifitas masyarakat kembali meningkat seperti biasa dan mobilitas penduduk akibat arus balik juga meningkat.

            Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap diterapkan kapanpun dimanapun, selama status pandemi belum dicabut. Selain itu penting bagi kita semua untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak agar kita terhindar dari potensi penularan virus corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini