Kasus Covid-19 di Indonesia masih terjadi. Data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mencatat per 21 Mei 2021, kasus baru positif Covid-19 tercatat 5.746. Total pasien yang terkonfirmasi Covid-19 saat ini sejumlah 1.764.644 orang.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, saat ini varian baru Covid-19 yaitu varian India, Inggris, Brasil, Afrika Selatan hingga varian di Indonesia sendiri sudah ditemukan di Indonesia. 

“Kasus di India karena mereka abai prokes setelah vaksinasi. Euforia masyarakat karena kasus turun, abai prokes. Ini seperti terjadi di Indonesia. Euforia saat Lebaran di pusat perbelanjaan dan wisata. Bisa saja kasus Covid meledak seperti India,” kata Tri Yunis dalam Taks Show Interaktif Dapur Remaja Radio 107.8 FM dengan tema “Antisipasi Gelombang Kedua Covid dengan Pengetatan Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Covid-19”, Jumat (21/5).

Untuk mencegah kemungkinan kasus Covid-19 melonjak setelah Lebaran, menurut Tri Yunis ada dua langkah yang harus dilakukan. Pertama program vaksinasi dipercepat. Kedua, meningkatkan sosial distancing atau interaksi sosial dari status sedang menjadi berat.

“PPKM yang dilakukan saat ini adalah social distancing ringan. Bekerja WFH 50 persen tapi tidak dengan peraturan surat tugas, operasional mal dibuka 50 persen tapi jam buka masih normal, operasional restoran 50 persen tapi tidak bisa diidentifikasi,” ujarnya.

Ia menyarankan selama PPKM, masyarakat masuk ke mal atau tempat umum lainnya melakukan registrasi online. Sehingga dapat efektif membatasi interaksi sosial. 

Terkait program vaksinasi, menurut Tri Yunis akan mencegah penularan Covid-19 jika cakupannya sudah mencapai 80 persen dari target penduduk Indonesia.

“Kasus turun setelah vaksinasi. Vaksinasi tahap pertama menurunkan sedikit kasus Covid-19. Vaksinasi tahap kedua akan turun lebih banyak,” ujarnya.

Menurut Tri Yunis, status pandemi Covid-19 akan turun menjadi endemis jika vaksinasi tahap kedua sudah dilakukan. Bila sudah endemis, kasus akan hilang tiga atau empat tahun kemudian secara perlahan.

“Vaksinasi dilakukan tahun 2021, kasus akan turun tapi belum jadi endemis. Mungkin 2022 baru akan jadi endemis. Mudah-mudahan vaksinasi berjalan baik. Kalau tidak berjalan baik berarti wabah akan menetap belum jadi endemis,” tuturnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdi Nurdiansyah mengatakan kalangan media mendukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

“Teman-teman jurnalis gencar mensosialisasi dan memberitakan covid. Mungkin bisa menjadi contoh wartawan seluruh Indonesia tingkat nasional. Kemarin kami, PWI Depok diundang tempat wisata, di ancol yang semula diberitakan padat pengunjung di hari pertama dan kedua Lebaran. Menurut pantauan kami, pihak Ancol sudah menerapkan aturan dengan ketat, pemerintah sudah memberi kebijakan secara jelas, hanya kesadaran masyarakat yang masih harus disadarkan,” kata Rusdi.

Meski demikian, PWI optimistis herd immunity melalui program Vaksinasi Covid-19 Nasional segera terwujud. Ia juga menekankan sosialisasi disiplin prokes terus dilakukan media untuk mengurangi penularan Covid-19.

“Pada prinsipnya disiplin prokes dari pemerintah, stake holder, dan masyarakat. Kesadaran masyarakat penting sebab bila hanya pemerintah mati-matian melakukan sosialisasi tapi masyarakat tidak peduli, tidak akan berjalan. Contoh tempat wisata, segencar apa pemerintah membuat dan menegakkan menegakkan aturan, tanpa kesadaran masyarakat maka terjadi penumpukan masyarakat. Seperti di Ancol, Ragunan, dan Pangandaran. Ayo bersama-sama menegakkan aturan,” ungkapnya. (Jakarta)

Jaksa penuntut umum menuntut Muhammad Rizieq Shihab dengan hukuman 2 tahun penjara.

Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dinilai terbukti melanggar kekarantinaan kesehatan dalam perkara kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta.

Dalam tuntutannya Jaksa menyatakan Habib Rizieq diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 160 KUHP tentang kekarantinaan kesehatan. Rizieq juga dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Habib Rizieq dinyatakan tidak mendukung program pemerintah dalam program percepatan dalam pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat.

“Menyatakan Rizieq Shihab bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan,” tutur jaksa Syahnan Tanjung dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Dengan begitu, jaksa menyatakan menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan hukuman 2 tahun penjara.
“Menjatuhkan tindak pidana kepada Muhammad Rizieq Shihab berupa pidana penjara selama selama 2 tahun, dikurangi masa tahanannya,” tuntutnya.

Selain itu jaksa juga meminta kepada majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada Rizieq berupa pencabutan sebagai pengurus dan anggota organisasi masyarakat.

Dalam hal ini jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan sebagai anggota organisasi masyarakat selama 3 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizieq berupa pencabutan jabatan tertentu sebagai pemimpin organisasi masyarakat selama 3 tahun,” imbuh jaksa.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengungkapkan setidaknya sembilan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua masih menjadi target operasi.Total, anggotanya diperkirakan mencapai 150 orang.

“Saya menyampaikan kelompok mereka itu ada 7-9 kelompok. Namun yang kami petakan teridentifikasi kurang lebih 150 orang,” kata Ahmad.
Lebih lanjut Ia menyampaikan kelompok teroris KKB itu tak terpusat di suatu titik persembunyian. Lokasi persembunyian KKB Papua tersebut tersebar di sejumlah daerah di Papua.

“Mereka dibagi 7 sampai 9 kelompok yang terpencar di berbagai daerah. Dipetakan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri bahwa mereka sudah dapat diidentifikasi kelompok-kelompoknya. Termasuk pimpinan-pimpinannya,” tambah Ahmad.
Selain itu, Ahmad menyampaikan pihaknya juga telah memetakan kekuatan persenjataan di setiap masing-masing kelompok tersebut. Namun, dia tak menampik memiliki sejumlah kendala.

Di antaranya, aparat TNI-Polri terhalang dengan medan lokasi persembunyian pelaku yang berada di pegunungan hingga hutan. Kelompok ini bersembunyi di medan yang luas untuk dapat menyembunyikan jejaknya.

Usaha untuk mewujudkan vaksinasi yang aman dan halal akan terus dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa produk vaksin Covid-19 dari Astrazeneca diperbolehkan untuk dipergunakan dengan tujuan agar segera keluar dari darurat pandemi Covid-19.
“MUI telah menyampaikan wajib hukumnya bagi seluruh umat Muslim di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan kita semua terbebas dari wabah Covid-19,” kata Nadia
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa vaksin Astrazeneca telah melalui transformasi yang menyeluruh dan berulang kali dimurnikan pada setiap titik proses pembuatanya. Ini yang membuat produk tersebut akhirnya bersih untuk digunakan bagi umat manusia dimanapun di dunia, termasuk umat Muslim dari Indonesia.
Astrazeneca telah disetujui di lebih dari 70 negara di seluruh dunia termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair dan Maroko serta banyak Dewan Islam di seluruh dunia telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan.
Artinya, produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas. Selain itu, lanjut Nadia, vaksin Astrazeneca ini sudah masuk daftar vaksin dalam WHO Emergency Use Listing (UEL) serta memperoleh izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron berharap status seluruh pegawai cepat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK tidak ingin polemik 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan berlarut.

“Kami berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat segera selesai,” kata Ghufron, (17/5/2021).

Ghufron mengatakan pihaknya akan mengikuti proses alih status sesusai aturan serta mandat Presiden Jokowi dan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Ia menjamin proses alih status ASN tidak akan merugikan pegawai yang telah lama mengabdi.

“Sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi,” kata Ghufron.

Sebelumnya, KPK juga sudah menyatakan akan menaati putusan MK yang menyebut proses peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

“Kami akan menaati putusan MK dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan-RB dan BKN mengenai tindak lanjut hasil Tes Wawasan Kebangsaan,” kata Ghufron, (9/5/2021).

Ghufron menjelaskan bahwa pada 4 Mei 2021, MK telah memutuskan Judicial Review UU UU No. 19 Tahun 2019 yang salah satu pokoknya menyatakan bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah secara hukum berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 dan apa pun prosesnya tidak boleh merugikan pegawai. Karena itu Ghufron menegaskan sampai saat ini tidak ada satu pun pegawai KPK yang diberhentikan dari proses alih status tersebut.

“Sehingga perlu saya tegaskan tidak seorang pun pegawai KPK yang diberhentikan, dan kami akan perjuangkan agar proses peralihan pegawai KPK ke ASN ini sesuai penegasan MK,” katanya.

Sebagaimana pemberitaan media, polemik terkait 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pernyataan dan meminta hasil TWK tidak dijadikan dasar menonaktifkan atau memecat pegawai KPK. Hasil tes seharusnya menjadi masukan untuk memperbaiki keorganisasian baik terhadap individu pegawai maupun institusi setelah terbitnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaikinya, melalui pendidikan kedinasan bagi pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Saya meminta Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menindaklanjuti”, kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2021). (*)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecam serangan Israel atas Palestina, karena tak sedikit perempuan dan anak-anak yang menjadi korban akibat agresi tersebut. Untuk itu dia meminta agresi Israel dihentikan. Hal ini diungkap Jokowi lewat akun Twitter resminya @jokowi. “Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ucap Jokowi, Sabtu, 15 Mei 2021 yang lalu.

Senada dengan Presiden RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan apa yang dilakukan Israel bukan hanya kejahatan kemanusiaan tetapi juga tragedi yang harus segera dihentikan. “Kita semua prihatin dengan apa yang dialami warga Palestina, sekaligus mengecam keras tindakan Israel. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri karena sudah terlalu banyak memakan nyawa orang tak berdosa,” kata Dasco, Minggu, 16 Mei 2021 yang lalu.

Dia pun mendesak pemerintah RI bersikap untuk memprotes keras apa yang dilakukan Israel tersebut. Selain itu, meminta aktif untuk menyuarakan kedamaian. Dasco menyebut ini sesuai dengan konstitusi Indonesia yang menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras serangan Israel kepada warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Puan mengajak semua pihak menyerukan untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Terlebih, serangan itu dilakukan di bulan suci Ramadan, suasana Idul Fitri, dan di tengah pandemi Covid-19.

Koordinator Nasional JAMMI Irfaan Sanoesi menilai sikap tegas pemerintah dan parlemen Indonesia menjadi angin segar bagi pintu masuk memulai kembali proses perdamaian yang komprehensif dan inklusif, sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan parameter serta konsensus internasional.

“Dunia harus menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil dengan menegakkan hukum internasional, resolusi PBB, dan konsensus internasional,” tegas Irfaan.

JAMMI berharap respons positif dari Ketua DPR tersebut juga dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan peran aktifnya dalam menghentikan serangan Israel dan memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. (*)

Oleh : Muhamad Yasin )*

Penderitaan rakyat Palestina amat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, karena kedua negara memiliki hubungan emosional yang cukup erat. Setelah Gaza digempur, maka muncul banyak pihak yang meminta bantuan dana dan mereka berjanji akan menyalurkannya ke Palestina. Namun kita wajib waspada karena ada donasi bodong yang abal-abal dan tidak sampai ke masyarakat Palestina.

Saat Palestina berduka karena digembur tembakan oleh tentara Israel, maka seluruh dunia bersimpati, termasuk rakyat Indonesia. Akhirnya ketika ada beberapa pihak yang membuat kotak amal donasi untuk rakyat Palestina, kita langsung terketuk hatinya dan menyumbang sebagian rezeki ke sana. Dengan harapan uang itu akan membantu penderitaan rakyat Palestina.

Akan tetapi ternyata terkuak fakta bahwa ada lembaga donasi abal-abal. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menerima uang bantuan untuk rakyat di negaranya sepeserpun, dari lembaga-lembaga tersebut. Malah justru bantuan yang datang dari kedutaan besar RI.

Pernyataan ini tentu amat mengejutkan karena masyarakat merasa ditipu oleh akun donasi bodong. Mereka yang rela menyisihkan gajinya untuk beramal malah dibohongi, tega sekali. Apalagi jika uang yang terkumpul tidak sedikit, bisa di atas 10 juta rupiah. Kumpulan uang itu entah diapakan, bisa dimakan sendiri atau digunakan untuk hal lain dan kita jadi menduga yang tidak-tidak.

Bagaimana bisa lembaga tersebut menjual cerita penderitaan rakyat Palestina demi kepentingan pribadi? Karena mereka selalu menggunakan narasi yang memilukan hati, ditambah dengan foto-foto pasca serangan dan juga anak-anak Palestina yang sedang menderita. Namun ternyata semua itu bohong adanya. Sungguh terlalu.

Peringatan tentang lembaga donasi abal-abal ini bukan berarti kita dilarang untuk bersedekah, tetapi harap berhati-hati sebelum menyumbang uang. Pastikan lembaganya valid dan memiliki izin dari Departemen Sosial. Jika bisa, maka datanglah langsung ke kantornya untuk memastikan apakah ia asli dan akan memberikan uang ke Kedubes Palestina, atau malah hanya kedok penipuan belaka.

Penyebabnya adalah saat ini banyak lembaga donasi yang beriklan di media sosial eperti Instagram dan Facebook, dan mereka memiliki rekening dan bantuan bisa ditransfer, dengan alasan kepraktisan dan penghematan waktu. Akan tetapi, donasi online ini memiliki kelemahan, yakni rawan penipuan. Karena kita tak tahu itu lembaga asli atau abal-abal.

Kehati-hatian ini perlu untuk ditingkatkan. Berkaca pada laporan sebelumnya, pada Januari 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dalam jumlah besar dari dalam negeri untuk membiayai kegiatan terorisme di luar negeri. Donasi tersebut,  kerap digalang melalui media sosial baik oleh individu maupun organisasi

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, menjelaskan tatacara donasi yang benar, agar tidak ada masyarakat yang jadi korban selanjutnya. Menurutnya, jika kita punya kelebihan rezeki, maka bisa dikumpulkan dan diberikan langsung ke kantor kedutaan besar Palestina. Barulah pihak kedutaan yang akan menyalurkan ke Palestina melalui jalur resmi.

Cara ini amat efektif karena pihak kedutaan pasti terpercaya dan memberikan bantuan sesegera mungkin, untuk mengurangi penderitaan rakyat di sana. Karena dari kedutaan maka rekening penyaluran juga resmi dan pasti diterima oleh pihak di Palestina yang amanah untuk memberikan pada warganya.

Jadi, jika Anda ingin menolong rakyat Palestina, lebih baik pergi sendiri ke kantor Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, dan memberikan bantuan berupa uang atau barang. Atau jika tidak tigngal di Jabodetabek, bisa menitipkannya ke saudara atau teman yang bisa dipercaya. Pihak Kedutaan akan menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan menyalurkannya langsung ke rakyat Palestina.

Membantu orang lain, misalnya rakyat Palestina amat baik, karena faktanya mereka memang butuh bantuan untuk bertahan hidup di tengah situasi yang memanas. Akan tetapi saat akan berdonasi, harus melalui jalur resmi yakni via kantor Kedutaan Besar Palestina. Karena jika melalui yang lain bisa jadi itu donasi bodong.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Putu Prawira )*

Lonjakan kasus corona akhir-akhir ini muncul dari beberapa klaster baru. Padahal pandemi belum selesai, tetapi masyarakat mulai mengabaikan protokol kesehatan, sehingga klaster terbentuk. Mulailah dari diri sendiri baru keluarga dan orang lain, untuk menaati protokol dan mengkampanyekan 3M.

Jelang lebaran terjadi kerumunan di Pasar Tanah Abang dan pasar lain, karena masyarakat ingin membeli baju lebaran. Kerumunan ini sangat mengkhawatirkan, karena mereka seolah-olah lupa dengan penyakit corona. Padahal pandemi masih melanda Indonesia dan negara-negara lain di dunia, tetapi mereka mengabaikan protokol kesehatan demi nafsu berbelanja.

Masyarakat juga harus tahu fakta bahwa saat ini jumlah pasien corona masih lebih dari 4.000 orang per hari. Jangan sampai angka ini bertambah karena ada klaster pasar, hanya karena menghabiskan THR dengan shopping dan bersenang-senang. Namun kemudian berakhir di ranjang Rumah Sakit.

Jika ada yang beralasan bahwa ia belanja memakai masker, maka ia lupa bahwa protokol kesehatan bukan hanya itu. Menurut Peter Gulick, Profesor kesehatan dari Michigan University, mengenakan masker tidak bisa mencegah penularan corona jika manusia tidak menjaga jarak. Dalam artian, menghindari kerumunan harus dilakukan agar tetap aman dari virus covid-19.

Memakai masker belum 100% melindungi dari bahaya virus covid karena ternyata fungsi masker adalah melindungi orang lain, bukan melindungi diri sendiri. Jadi, lebih baik menjaga jarak dan menghindari kerumunan walau sudah mengenakan masker, daripada beresiko kena corona. Karena menurut penelitian WHO, virus covid-19 bisa menular lewat udara yang kotor dan pengap, seperti yang ada di kerumunan.

Alasan kedua adalah tidak semua masker yang dikenakan orang bisa melindungi dari droplet. Karena faktanya, banyak masker yang dijual di pasaran ternyata tidak sesuai dengan standar WHO. Misalnya masker buff yang tidak bisa menahan droplet secara efektif. WHO lebih menyarankan untuk memakai masker kain dan masker sekali pakai, yang lebih efektif dalam menahan laju droplet

Jangan tergiur dengan harga masker berbahan buff yang murah-meriah tetapi tidak efekti dalam melawan corona. Lebih baik beli masker sekali pakai dalam jumlah lusinan untuk stok di rumah, jika Anda merasa tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk mencuci masker kain. Lebih baik membeli banyak masker daripada malas memakainya karena pelit untuk membelinya, lalu kena corona.

Pemakaian masker juga harus sesuai standar dan menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jangan malah melorot karena sama saja bohong. Karena masih banyak yang mengenakan masker hanya formalitas, agar tidak ditegur oleh aparat, tetapi ketika keadaan sepi malah dilonggarkan ke arah dada.

Selain itu, masker maksimal dipakai dalam waktu 4 jam saja. Jangan memakai ulang masker disposable dengan alasan menghemat, karena jika masker itu kotor, akan tidak efekti dalam menahan virus covid-19. Bawalah masker cadangan di dalam tas Anda dan pakai ketika masker pertama sudah dikenakan selama 4 jam atau habis bersin.

Saat mengganti masker juga harus diperhatikan. Bersihkan tangan dengan hand sanitizer lalu ambil masker dari dalam tas. Sebelumnya, masker itu harus dibungkus dalam plastik yang bersih, agar tetap steril. Lalu buanglah masker disposable tetapi sobeklah terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak ada oknum pemulung nakal yang mencuci lalu menjualnya kembali.

Semua proteksi ini juga diiringi dengan anjuran mencuci tangan dengan sabun antiseptik, karena cara ini lebih efektif untuk menjaga higienitas, daripada memakai hand sanitizer. Buatlah wadah cuci tangan di depan rumah agar para tamu bisa mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum masuk ke teras.

Proteksi terhadap diri sendiri harus dilakukan dengan menaati protokol kesehatan. Jangan keblinger dan belanja ini-itu di pasar dan mengabaikan kerumunan yang ada. Lebih baik belanja di online shop daripada beresiko kena corona di tengah banyak orang di dalam pasar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Robert Wanggai )*

Sejak ditetapkan sebagai kelompok teroris, Organisasi Papua Merdeka sepertinya mengalami degradasi kekuatan dan terus melemah. Apalagi pemerintah RI terus berupaya dalam mempersempit gerakan kelompok teroris OPM di Papua yang terus dilakukan oleh personel gabungan TNI-Polri.

Teroris OPM merupakan gerakan yang sulit untuk bersatu karena terdapat banyak faksi. Meski terdapat banyak faksi dan saling berebut kepentingan di internalnya, secara garis besar, kelompok tersebut terdiri dari 3 sayap gerakan, yakni sayap politik, klandestin dan bersenjata.

            Sayap gerakan tersebut memanfaatkan fitur media sosial untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi kerusuhan dan menyebarkan hoax untuk membentuk opini tentang kekejaman pemerintah Indonesia.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN. Suriastawa menyatakan, sejauh ini Satgas Gabungan TNI dan Polri telah melakukan tindakan terukur terhadap sejumlah kelompok kriminal bersenjata OPM yang telah dicap sebagai kelompok teroris di Papua.

            Suriastawa juga menjelaskan, beberawa waktu lalu, pihaknya telah berhasil menangkap salah satu provokator kerusuhan di Papua yang diduga kuat terafiliasi dengan kelompok OPM, yaitu Victor Yeimo. Selain itu, TNI dan Polri juga telah berhasil menguasai markas kelompok teroris OPM pimpinan Lekagak Talenggen di Wuloni dan Tagalowa, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.      

            Di distrik Ilaga, beberapa anggota teroris OPM berhasil dilumpuhkan dengan timah panas oleh tim gabungan TNI-Polri dan ada pula anggota OPM yang menyerahkan diri.

            Suriastawa juga meyakini bahwa kelompok teroris OPM kini semakin melemah. Salah satu indikasi yang menunjukkan melemahnya kelompok teroris OPM adalah terlihat dari pola penyebaran berita atau kabar bohong yang disebarkan oleh jaringan OPM melalui beberapa media online lokal Papua.

            Dirinya juga mengatakan, bahwa TNI berjanji akan menumpas habis OPM sampai ke akar-akarnya. 

            Ia juga menduga bahwa tindak kekerasan berupa penembakan ke sejumlah warga sipil ang sempat terjadi, dilakukan oleh kelompok kriminal separatis lantara rencana strategis gerakan mereka sudah terbongkar. Ia juga menduga hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperlihatkan eksistensi mereka kepada negara-negara asing yang menjadi pendonor untuk gerakannya.

            Sementara itu gempuran besar-besaran yang dilakukan oleh TNI-Polri, rupanya telah membuat sebagian petinggi dan anggota KKB ciut dan langsung menyerahkan diri.

            Salah satunya adalah Alex Hamberi, yang berposisi sebagai Gubernur Nrgara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) sekaligus salah satu pimpinan OPM.

            Perlu diketahui, bahwa Alex Hamberi bersama dengan 17 anggotanya mendatangai Satgas Nemangkawi untuk menyatakan diri kembali setia kepada NKRI.

            Dalam pernyataannya, Alex mengatakan bahwa selama ini dirinya diangkat menjadi Gubernur NRFPB di Kabupaten Nabire, Papua. Namun, atas kesadaran diri, Ia memilih untuk kembali ke pangkuan NKRI, karena dianggap langkah tersebut selama ini salah.

            Alex juga tidak sendirian, ia membawa serta 17 bawahannya untuk mengikuti jejaknya, yakni menyatakan setia pada NKRI.

            Saat menyerahkan diri, mereka menggenggam erat bendera merah putih, di mana secara simbolis, hal tersebut merupakan wujud kembalinya Alex dan kawan-kawan ke pangkuan Ibu Pertiwi. 

            Momen ini juga disaksikan oleh Aparat TNI-Polri, Kepala Suku Sarakwari Yerisiam Agus Rumatra, Kepala Suku Besar Yerisiam Ayub Kowoy, Kepala Kampung Sima Daniel Inggeruhi dan tokoh agama Pendeta Yohanes Rarawi.

            Pada 2020 lalu, kelompok OPM terbukti telah mengumbar kebohongan tidak hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga kepada anggota mereka.

            Hal tersebut dialami oleh Tenius Tebuni, seorang ex anggota pasukan elit dari kelompok Rambo Lokbere OPM, pimpinan Egianus Kogoya. Tenius memutuskan untuk menyerahkan diri kepada prajurit TNI, Satuan Tugas Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), karena merasa telah ditipu oleh OPM.

            Tenius mengungkapkan bahwa OPM berjanji akan memberikannya uang dan kehidupan yang layak jika dirinya berada di kubu OPM. Namun, kenyataannya semua janji tersebut hanyalah omong kosong. Justru selama bergabung dengan OPM, Tenius kerap merasa kelaparan di dalam hutan, karena minimnya persediaan makanan. Dalam kondisi lapar, OPM juga memaksa Tenius untuk melakukan tindakan kekejaman seperti merampok dan menyiksa masyarakat.

            Tentu saja hal tersebut secara gamblang menggambarkan bahwa OPM semakin lemah, apalagi pergerakan mereka juga tidak sesolid yang digembar-gemborkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya