Oleh: Halimatussyadiah (Warganet Kota Depok)

Masyarakat Indonesia masih terus dihantui oleh adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan yang solutif kepada rakyat demi menekan penyebaran Covid-19. Mulai dari penerapan protokol kesehatan 3M hingga larangan mudik pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Penanganan Covid-19 tentu bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membasmi virus mematikan ini. Sikap saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah juga harus selalu tertanam pada diri masing-masing orang sehingga diharapkan tidak muncul provokator informasi hoaks yang justru menghambat percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dilansir dari Liputan6.com, pada Jumat (29/4/2021) Kominfo menerangkan bahwa terdapat 1.556 isu hoaks seputar Covid-19 yang ditemukan di sosial media, dari isu tersebut tersebar menjadj 3.261 konten di platform media sosial. Kominfo juga menambahkan, bahwa terdapat 113 konten yang terkait isu hoaks Covid-19 yang dibawa ke ranah hukum.

Menanggapi kasus tersebut, pelaku pembuatan isu hoaks memang harus ditindak secara serius. Bukan hanya ditegur, namun diberi kesadaran dengan dibawa ke arah yang lebih serius, guna memberi efek jera dan peringatan bagi masyarakat lainnya.

Dampak dari ulah provokator dan penyebar konten hoaks sangat membahayakan jika beredar luas di tengah masyarakat. Disinformasi adalah musuh bersama, karena hoaks dapat menghambat upaya masyarakat Indonesia yang tengah berjuang melawan Covid-19.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan mendukung penuh program pemerintah membasmi virus yang mematikan ini dan diharapkan Indonesia normal seperti sedia kala. Bahu-membahu antar pemerintah dan masyarakat dalam hal positif adalah sesuatu yang harus ditekankan pada saat-saat genting seperti saat ini.

Masyarakat percaya kepada pemerintah atas penanganan Covid-19, pemerintah juga percaya kepada masyarakat bahwa kita dapat saling bersatu untuk menjalani hal-hal positif guna menekan angka kasus virus tersebut di Indonesia. Karena rakyat Indonesia adalah insan yang gemilang, maka diperlukannya bukti yang akurat untuk percaya kepada informasi yang tersebar.

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah Indonesia membela Palestina habis-habisan melalui jalur diplomasi. DK PBB terus didesak agar menjewer Israel untuk menghentikan kontak senjata. Karena jika diteruskan, akan bisa merembet jadi perang dunia ketiga, dan negara-negara lain juga ikut berkonflik dan membela pihak yang lain.

Konflik antara Israel dan Palestina menjadi sorotan dunia, karena sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Terakhir, tentara Israel nekat menyerang kompleks Masjidil Aqsa dan melontarkan pelor, sehingga memantik kemarahan semua orang, termasuk Indonesia. Karena mereka telah melewati batas dengan menembaki rumah ibadah.

Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mendesak DK PBB agar bersikap tegas untuk menengahi konflik ini. Presiden Jokowi juga mengecam kekejaman Israel dan berharap agar permasalahan ini segera selesai. Karena korban dari peristiwa berdarah ini kebanyakan adalah wanita dan anak-anak yang tidak bersalah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa penjajahan dalam konflik Israel dan Palestina adalah isu utama. Konflik bersikap simetris, yakni Israel sebagai penjajah dan Palestina sebagai yang dijajah. Dalam artian, segala bentuk penjajahan harus dihentikan sekarang juga karena melanggar hak asasi manusia.

Menteri Retno melanjutkan, semua negara harus menghentikan upaya sitematis Israel. Karena pendudukan rakyat Palestina adalah pelanggaran hukum internasional yang memerlukan respon bersama dari semua negara. Dalam artian, tidak ada tempat bagi penjajahan di seluruh wilayah di dunia, dan Indonesia terus berniat untuk membela rakyat Palestina.

Setelah pemerintah Indonesia mendesak DK PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa ia keberatan terhadap penyerangan di wilayah perbatasan Palestina. Ia juga mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata.

Pernyataan Sekjen PBB dan desakan dari banyak negara lain membuat Israel akhirnya menyerah. Mereka akhirnya melakukan gencatan senjata pada tanggal 20 mei 2021. Penghentian serangan ini tentu melegakan karena rakyat Palestina tak lagi hidup di bawah ketakutan karena banyak tentara Israel yang berkeliaran.

Setelah 11 hari penyerangan, maka masyarakat Palestina akhirnya bisa merasakan perdamaian. Penembakan oleh tentara Israel telah membuat lebih dari 200 orang meninggal dunia dan banyak korban luka-luka. Sehingga jika tidak ada gencatan senjata, tak bisa dibayangkan ada berapa korban lagi yang harus kehilangan nyawa dengan cara tragis.

Gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel juga merupakan hasil dari perjuangan Indonesia, yang membela Palestina dari jalur diplomasi. Karena Indonesia adalah salah satu anggota DK PBB, sehingga pendapatnya sangat dihargai oleh Sekjen PBB. Pemerintah menggunakan statusnya dan pengaruhnya, untuk membela rakyat Palestina.

Selain itu, keberanian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga patut diacungi jempol. Menteri Retno sangat vokal dalam menyatakan pendapatnya, di depan banyak perwakilan negara lain, termasuk anggota-anggota OKI. Mereka yang kebanyakan laki-laki amat kagum terhadap sosok wanita tangguh, yang pandai berdiplomasi untuk membela hak rakyat Palestina yang menderita.

Diplomasi Indonesia berhasil dan membuat gencatan senjata patut diapresiasi, karena berkat kecerdasan Menteri Retno dan strategi untuk bersilat lidah, akhirnya rakyat Palestina terselamatkan. Indonesia memang lebih memilih jalur ini daripada kekerasan, karena dianggap lebih efektif dan memiliki efek positif dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, jika ada serangan lagi, maka dipastikan pemerintah akan membela Palestina kembali.

Kita wajib memberi pujian pada pemerintah Indonesia karena terus membela Palestina demi alasan kemanusiaan. Penyerangan terhadap rakyat yang tak memegang senjata tentu sangat tidak dibenarkan, karena jika dibiarkan akan terjadi genosida, yang melanggar hak asasi manusia. Pemerintah akan terus bersama rakyat Palestina dan semoga tak ada serangan lagi ke depannya.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok separatis di Papua wajib dibasmi karena menjadi sumber konflik bagi masyarakat. Keberadaan mereka sangat meresahkan, karena sering membuat kekejaman yang di luar batas kemanusiaan, bahkan tak jarang membunuh warga sipil. Pemberantasan KKB menjadi agenda wajib, agar rakyat Papua bisa hidup damai.

Permasalahan pelik di Papua terjadi karena teror dari KKB, yang merupakan organisasi bersenjata di bawah OPM. Mereka berdua sama-sama ingin mewujudkan Papua merdeka, dengan cara kekerasan. Walau dengan membeli senjata api ilegal yang mahal harganya, tetapi masih dilakukan, karena mereka menganggap Papua adalah wilayah yang terjajah.

Tentu mereka salah besar karena jika Papua (dulu Irian Jaya) menjadi provinsi di Indonesia, bukanlah wilayah yang ditindas. Karena buktinya warga asli Bumi Cendrawasih sangat cinta NKRI dan mereka tidak mau jika diajak memberontak dan membentuk Republik Federal Papua Barat, serta mengibarkan bendera bintang kejora.

Torius Tabuni, pengamat Papua, menyatakan bahwa konflik di Papua sudah berkepanjangan, dan memburuknya karena ada provokasi dari kelompok separatis. Ditambah lagi, kelompok separatis merambah ke 2 hal, yakni politik dan kontak senjata. Mereka menggunakan keduanya untuk membuat suasana makin rusuh.

Torius menambahkan, sebenarnya saat masa damai, kehidupan di Distrik-Distrik di Papua sama saja dengan di desa lain (di Jawa atau wilayah lain). Akan tetapi, kelompok separatis membuat image bahwa Papua tidak aman, karena sering ada konflik, dll. Sehingga orang luar akan takut masuk ke Bumi Cendrawasih, padahal wilayah ini menyimpan kekayaan alam yang eksotis.

Kelompok separatis makin mengganas ketika dicap sebagai teroris. Selain membuat hoaks tentang Papua dan provokasi di media sosial, mereka juga beraksi di dunia nyata. Data statistik menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, ada lebih dari 118 kasus yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Angka ini sangat miris karena lebih dari 10 kali kasus dalam setahun.

Dalam artian, hampir tiap bulan ada saja kekerasan yang dibuat oleh KKB. Misalnya ketika mereka menembaki pekerja Istaka Karya, atau meneror wilayah di sekitar pertambangan di Tembagapura. Pasalnya, KKB merasa bahwa tanah yang dijadikan kompleks pertambangan adalah milik mereka, padahal sudah ada perjanjian resmi antara perusahaan tambang dengan pemerintah Indonesia. Sehingga KKB tidak bisa mengklaim begitu saja.

Kasus lain yang terjadi akibat kekejaman KKB adalah penembakan mobil milik aparat. Padahal mereka ingin memberi sembako kepada masyarakat, tetapi malah mendapatkan teror dari kelompok separatis tersebut. Mungkin saja KKB mengira mereka sedang mengadakan patroli keliling.

Tak berhenti begitu saja, teror lain juga terjadi di Bumi Cendrawasih, ketika KKB merusak tower milik perusahaan telekomunikasi. Ketika itu terjadi, maka otomatis sinyal HP hilang sama sekali, karena tidak ada menara pemancarnya. Padahal sinyal internet sangat dibutuhkan oleh murid-murid yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh.

KKB juga tega membakar gedung sekolah dan mereka makin merusak masa depan anak-anak Papua, dengan membunuh 2 orang guru. Betapa kejamnya KKB karena memutus harapan bocah-bocah di Bumi Cendrawasih untuk menuntut ilmu. Apakah mereka tidak tahu bahwa kebohohan hanya akan membawa ke kesesatan dan kesengsaraan? Justru saat KKB anti sekolah, mereka akan mudah dikibuli oleh orang lain.

Oleh karena itu, pemberantasan KKB dilakukan dengan lebih gencar. Satgas Nemangkawi yang terdiri dari pasukan TNI dan Polri melacak KKB hingga ke markasnya. Mereka bertempur dengan gagah berani dan ingin mewujudkan perdamaian di Papua. Tak hanya itu, dalam waktu dekat Densus 88 akan diterjunkan juga untuk membantu, karena KKB sudah diklaim sebagai organisasi teroris.

Semoga dengan penambahan pasukan ini akan memberantas KKB dengan lebih cepat. Perlakuan tegas terukur pada KKB diperbolehkan, karena mereka sudah mengganggu kedaulatan negara. Juga jadi sumber konflik masyarakat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) masih bertaji dan berkomitmen untuk memberantas segala macam bentuk KKN di Indonesia. Walau pegawainya beralih status jadi ASN, tetapi pemerintah tak pernah membatasi kinerja mereka. KPK masih boleh galak untuk membasmi para koruptor, agar tidak memakan uang negara seenaknya.

Korupsi adalah permasalahan pelik di Indonesia yang terjadi tak hanya sejak masa orde baru, tetapi sudah ada pada era penjajahan VOC. KKN yang terstruktur membuat rakyat menderita, karena fasilitas umum yang dibangun berkurang kualitasnya gara-gara kenakalan koruptor dan akhirnya bangunan tersebut mudah ambruk. Oleh karena itu, KPK digadang-gadang sebagai penebas korupsi di negeri ini.

Akan tetapi, publik sangat kaget ketika semua pegawai KPK harus melakukan tes wawasan kebangsaan agar mereka bisa beralih statusnya jadi ASN. Saat semuanya jadi pegawai negeri, akankah KPK masih bertaji? Karena tugas mereka adalah mengendus korupsi di tiap lembaga, baik swasta maupun lembaga negara.

Publik mengira bahwa bisa jadi pegawai KPK merasa rikuh saat harus menggeledah kementrian atau lembaga pemerintahan lain, karena statusnya sama-sama pegawai negeri. Namun dugaan ini dibantah langsung oleh Indriyanto Seno Aji, anggota Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, dalam UU KPK disebutkan bahwa pemberantasan korupsi masih diperbolehkan seperti biasa.

Jadi, tidak ada yang namanya usaha untuk membuat kinerja KPK melempem dengan modus membuat mereka semua jadi pegawai negeri. Karena dalam UU KPK, disebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) masih diperbolehkan. Sehingga diharap tidak ada lagi oknum yang berani untuk mengembat uang negara secara diam-diam.

Apalagi Presiden Jokowi menegaskan bahwa 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak boleh dipecat, karena harus ada solusi lain. Jadi, dugaan untuk menjungkalkan penyidik senior itu sama sekali tidak benar. Karena mereka akan mendapatkan pembinaan, bukan pemaksaan untuk pensiun dini.

Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk membuat pemerintahan yang anti korupsi dan menebas segala kecurangan di negeri ini. Tidak ada celah bagi para koruptor sama sekali, karena mereka bagai tikus berdasi yang menyengsarakan rakyat. Dengan mencuri pajak dan uang negara, sehingga masyarakat sipil yang dirugikan.

Bayangkan jika koruptor masih berkeliaran, maka mereka akan menghisap uang negara sampai tuntas tak bersisa. Contohnya adalah korupsi pada kasus bansos, sehingga beras dan sembako lain yang diberikan justru dengan kualitas buruk. Padahal yang diberi adalah rakyat miskin, sehingga seharusnya mereka memberi sembako yang bagus dan layak konsumsi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa KPK bukan hanya menindak tetapi juga mengedukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Dalam artian, bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Oleh karena itu, pemberian materi dari KPK kepada seluruh walikota atau bupati sangat penting, agar mereka tak berani untuk korupsi walau hanya 1.000 rupiah.

Kombinasi antara pencegahan korupsi dengan penetapan komitmen KPK untuk terus menebas KKN di Indonesia adalah paket combo. Maksudnya dengan kedua hal itu, diharap tidak ada lagi orang yang berani untuk korupsi, maupun nepotisme dan kolusi. Karena semua kecurangan akan berakibat sangat fatal, tak hanya bagi rakyat kecil, tetapi juga bagi seluruh WNI.

Komitmen KPK untuk memberantas korupsi sangat didukung oleh pemerintah. Walau mereka dialihstatuskan jadi aparatur sipil negara, tetapi masih boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan bagi tiap pejabat yang ketahuan curang. Seluruh pejabat boleh diperiksa oleh KPK, jika mereka mengendus hal yang tak beres. Oleh karena itu, mari kita dukung KPK dan tak lagi termakan hoaks di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Mantan tokoh ormas Front Pembela Islam (FPI), Munarman, ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Perumahan Modern Hills, Cinangka-Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa (27/4/2021).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, petinggi organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI), Munarman sedang dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Seperti diketahui, Munarman ditangkap tim Densus 88 di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa sore.

“Yang bersangkutan saat ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Ramadhan.

Berdasarkan penjelasan Divisi Humas Polri, Munarman ditangkap karena terkait dengan aksi terorisme di sejumlah kota. Munarman diduga terlibat dalam pembaitan di UIN Jakarta, Medan, dan juga Makassar. Dia disebut berperan dalam membuat jaringan JAD dan ISIS di Indonesia. Munarman saat ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaa lebih lanjut.

Sementara itu ditempat terpisah, Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Hengky Hariadi, mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan di bekas Sekretariat FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat. Saat digeledah, aparat tim gabungan Polri menemukan serbuk putih di dalamnya.

“Baru dapat konfirmasi dari dalam, bahwa ada serbuk putih yang mencurigakan,” ujar Hengki.

Kepala Satuan Tugas Bidang Hubungan Masyarakat Operasi Nemangkawi Komisaris Besar M. Iqbal Alqudusy, mengatakan gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB), tak terjadi di seluruh penjuru Papua. Ia mengatakan mereka hanya ada pada zona mini di Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga.

“Kami TNI-Polri akan tetap melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur kepada kelompok teroris yang berada di zona mini,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Mei 2021.

Meski berada di empat kabupaten tersebut, tapi kelompok teroris ini berada di wilayah tertentu. Ia mencontohkan di Kabupaten Puncak yang beberapa waktu lalu terjadi teror yang mereka klaim dilakukan KKB. Meski demikian, aktivitas masyarakat di Distrik Ilaga tetap berjalan seperti biasa.

“Ini artinya bahwa teror tersebut hanya terjadi di wilayah tertentu dan tidak menyeluruh di Kabupaten Puncak,” kata Iqbal.

Umumnya, Iqbal mengatakan daerah rawannya adalah di wilayah pinggiran dekat dengan hutan dan gunung. Sedangkan wilayah lainnya, ia tegaskan ada dalam situasi kondusif.

Isu keamanan di Papua ini menjadi salah satu hal yang dipertanyakan menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober mendatang. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke menjadi klaster penyelenggara.

Iqbal pun menegaskan bahwa Papua secara umum aman dan kondusif. Teror KKB yang selama ini terjadi, kata dia, jauh dari empat klaster penyelenggara PON. “Secara umum Provinsi Papua aman dan kondusif,” kata Kombes Iqbal.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melakukan kajian cepat keefektifan vaksinasi Sinovac terhadap infeksi Covid-19 baik perawatan maupun kematian khususnya kepada tenaga kesehatan DKI Jakarta. Hasil kajian menyatakan vaksin Sinovac efektif mencegah kematian.

Ketua Tim Peneliti Efektivitas Vaksin Kemenkes Pandji Dhewantara mengatakan berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan pemberian vaksinasi dosis lengkap itu secara signifikan dapat menurunkan risiko dan mencegah COVID-19 bergejala.

”Vaksinasi menurunkan risiko perawatan dan kematian sampai 98 persen, jauh lebih besar dibandingkan pada individu yang baru menerima dosis pertama dimana hanya efektif menurunkan sekitar 13 persen risiko COVID-19 bergejala” katanya dikutip laman Kemkes.go.id.

Tim Peneliti Efektivitas Vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, vaksin Sinovac mampu mengurangi risiko Covid-19 bergejala di Indonesia sebesar 94 persen hingga hari ke-63. Bahkan, menurut mereka, dosis lengkap vaksin Sinovac dapat mencegah kematian akibat Covid-19 sebesar 98 persen hingga hari ke-63.

Lantas, bagaimana efektivitas vaksin Sinovac setelah hari ke-63? Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hasil penelitian tim peneliti Kemenkes tersebut merupakan pengamatan singkat. Baca juga: Kajian Kemenkes: 2 Dosis Vaksin Sinovac Turunkan Risiko Penularan Covid-19 hingga 94 Persen Ia mengatakan, untuk efektivitas vaksin Sinovac setelah hari ke-63 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Ini berbeda karena tidak diukur hanya berdasarkan data dan pengamatan sementara kalau untuk melihat lamanya titer bertahan harus dilakukan uji lab,” kata Nadia.

Anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR RI dari Partai Nasdem, Eva Yuliana, meminta semua pihak segera menyudahi isu yang berkembang soal tarik ulur masalah 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Ia mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK tersebut tidak serta merta diberhentikan. Menurutnya, Presiden Jokowi memahami betul bahwa para pegawai tersebut memiliki integritas yang baik terhadap pemberantasan korupsi.

“Menurut saya sudah pas, tepat, 75 pegawai KPK yang tak lolos tes bagaimana pun sudah lama mengabdi. Mestinya, kita tetap menghargai dan memberikan perhatian,” kata Eva, Rabu, (19/5/2021).

Eva mendorong Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Eva menilai pernyataan Presiden Jokowi telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Meski begitu, tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus. Eva meminta semua pihak tetap fokus dan mencermati detil persoalan pemberhentian pegawai KPK secara holistik dan integral. Sebab, kebijakan itu sebenarnya tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pun, ASN memiliki mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama.

Demikian halnya dengan penegak hukum, punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri.

“Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya,” kata Eva.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II dari Partai PDIP, Junimart Girsang meminta polemik alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus TWK dihentikan, dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Junimart, sesungguhnya tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena 75 pegawai KPK tersebut bukan diberhentikan, tetapi alih status dan menyerahkan tugas masing masing kepada atasannya.

“Ya kalau tidak lulus asessment TWK tentu pegawai tersebut masuk dalam kategori PPPK jadi tidak ada yang dirugikan. Sekali lagi tidak ada yang perlu diperdebatkan dan menjadi debat kusir. Sehingga masalah TWK tidak jadi bola liar, padahal bisa ditampung melalui PPPK,” ujar Junimart, Selasa (18/5/2021).

Junimart mengungkapkan tugas utama KPK dalam hal alih status pegawainya hanya menegakkan aturan dan perintah dari UU No.19/2019 tentang Perubahan kedua UU KPK.

SK. Ketua KPK No.652/ 2021 tertanggal 7 Mei 2021 yang berbunyi sebagaimana diktum kesatu agar pegawai KPK menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

“KPK menegakkan aturan, ya ikut aturan dong,” tegas Junimart.

Dengan demikian, ke 75 pegawai KPK tersebut bersikap taat atas aturan yang ada. Karena TWK diberlakukan sebagai syarat utama bagi mereka untuk dapat dialihkan sebagai ASN.

“Semua orang kerja taat pada aturan, bukan mempermasalahkan aturan. Ini yang disebut pekerja yang punya Integritas,” katanya.

Junimart berharap, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara dapat menjadikan pengangkatan PPPK bagi 75 pegawai KPK itu sebagai solusi sebagaimana kesempatan yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan Kepala BKN merancang tindaklanjut yang dinyatakan tidak lulus tes. Salah satunya melalui upaya pemberian kesempatan kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan mengikuti pendidikan kedinasan,”. (*)KPK

Direktur Timur Tengah, Direktorat Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Bagus Hendraning Kobarsyih menegaskan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka merupakan amanat konstitusi.

“Dukungan Palestina memang lebih kepada menjalankan amanat konstitusi dan mendukung dekolonisasi,” kata Bagus dalam Seminar Nasional “Membaca Masa Depan Palestina: Tinjauan Sejarah, Politik, dan Hak Asasi Manusia” yang berlangsung secara virtual dipantau di Yogyakarta, Sabtu.

Amanat itu mengacu pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. “Kita konsisten menolak ‘Deal of Century’ (gagasan Donald Trump) dan kita akan tetap meminta bahwa kemerdekaan Palestina harus menjadi target yang kita kejar,” kata dia.

Menurut Bagus, meski memungkinkan terdapat nilai-nilai agama di dalamnya, namun secara umum dukungan terhadap rakyat Palestina adalah menyangkut kemanusiaan serta perjuangan sebuah negara yang sedang dijajah. “Mungkin ada nilai-nilai agama di sana, tetapi secara umum ini global, karena tidak menyebut agama,” ujarnya.

Lebih dari itu, menurut Bagus, dukungan pemerintah RI terhadap Palestina juga berkaitan dengan utang sejarah sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini.

Setelah Palestina, pengakuan terhadap kemerdekaan RI berturut-turut disusul Mesir, Lebanon, Suriah, Yaman, Arab Saudi, serta tiga negara lain di luar Timur Tengah yaitu Turki, Iran, dan Afghanistan.

Salah satu pidato Bung Karno pada 1962, kata dia, juga ikut mendasari sikap Indonesia yang setia mendukung rakyat Palestina sampai saat ini.

“Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” kata Bagus mengutip pidato Bung Karno.

Bentuk dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina, kata dia, selama ini telah meliputi berbagai aspek mulai dari dukungan politik di forum-forum internasional, dukungan secara ekonomi, kesehatan, hingga upaya peningkatan SDM di Palestina.

“Kita juga sedang melakukan pendekatan kepada Azerbaijan sebagai ketua Gerakan Non-Blok agar menjadikan isu Palestina menjadi isu untuk membantu perjuangan Palestina,” tutur Bagus. (*)

Oleh : Moses Waker )*

Para anggota KKB mulai menyerahkan diri satu-persatu. Mereka melakukannya tanpa ada paksaan dari siapapun, termasuk aparat. Jika ada yang menyerahkan diri, maka mereka tidak akan masuk penjara dan justru dilindungi oleh TNI. Diharapkan, akan ada lebih banyak lagi anggota KKB yang sadar dan kembali ke pangkuan NKRI.

KKB adalah organisasi separatis yang baru saja diklaim sebagai teroris. Mereka memang selama ini meresahkan dan melakukan berbagai tindak kriminal, serta teror kepada masyarakat Papua. Tak heran ketika mereka dinyatakan sebagai organisasi teroris, warga sipil menyetujuinya. Namun KKB malah kebakaran jenggot dan makin menggila dalam penyerangan.

Akan tetapi ada berita bagus ketika 3 orang anggota KKB yang merupakan anak buah Lekagak Telenggen, menyerahkan diri dengan sukarela ke anggota TNI dan Polri. Setelah menyerahkan diri, maka mereka tak akan dijebloskan ke panjara. Malah akan mendapatkan proteksi dari aparat.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa perlindungan ini diberikan karena bisa saja dari anggota pasukan Lekagek Telenggen yang lain tidak suka lalu melakukan penyerangan. Dalam artian jika ada aparat yang menjaga, akan menghindari dari konflik baru dan peperangan antar anggota.

Jadi, masyarakat tidak usah khawatir. Karena perlindungan ini bukan berarti membuat eks anggota KKB diistimewakan, melainkan untuk alasan kemanusiaan. Karena mereka sudah sadar dan rela untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, jadi harus dihargai usaha dan keberaniannya. 

Mereka memang dulu adalah anggota KKB yang sering melakukan tindak kriminal. Akan tetapi, setelah menyerahkan diri dan lari dari pasukannya, mereka sadar dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tuhan saja mau menerima pertobatan manusia yang berdosa, apalagi sesama manusia.

Selain itu, saat mereka akan berangkat untuk menyerahkan diri, sebenarnya sudah sangat beresiko tinggi. Karena jika ketahuan oleh anggota KKB yang lain, akan tak segan untuk melawan, bahkan menembak, agar mereka membatalkan niat untuk pergi ke markas TNI atau Polri. Tak heran keberanian mereka patut diberi apresiasi berupa proteksi.

Kombes Ahmad melanjutkan, perlindungan ini tentu disertai dengan pengawasan dan pembinaan. Dalam artian, tidak akan ada celah bagi mereka untuk kabur dan mengelabui aparat, karena pura-pura menyerahkan diri. Padahal tujuannya hanya untuk mencuri senjata api atau barang-barang lain milik anggota polisi atau TNI.

Jadi masyarakat tak usah takut ketika membaca berita anggota KKB yang menyerahkan diri, karena mereka akan masih diawasi secara diam-diam. Baik melalui aparat maupun kamera CCTV. Bukannya tidak percaya, melainkan untuk berjaga-jaga, jangan sampai ada hal negatif yang terjadi setelahnya.

Masyarakat juga tidak usah khawatir jika ada anggota KKB yang menyerahkan diri, karena mereka dipastikan tidak akan kembali meneror warga sipil. Karena pihak TNI dan Polri akan melakukan pembinaan yang sangat intensif, agar mereka benar-benar bertobat dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

Kita wajib untuk berpikir positif dan merasa senang ketika ada anggota KKB yang menyerahkan diri, karena Tuhan telah mengetuk pintu hati mereka untuk segera bertobat. Karena mereka sudah sadar bahwa perbuatannya salah besar, dan tindakan kriminal sangat merugikan orang lain. Terutama bagi wanita dan anak-anak yang sering jadi korban.

Semoga setelah 3 orang anggota KKB yang melarikan diri, disusul dengan kawan-kawannya yang lain. Sehingga jumlah mereka makin menyusut lalu bubar begitu saja. Dengan begitu, tidak ada KKB yang meneror masyarakat dan membuat kehidupan di Papua berjalan dengan tidak nyaman, dengan ancaman dan propaganda.)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali