Komunitas Generasi Literasi Terbit (GESIT) merupakan komunitas warganet milenial yang terdiri dari YouTuber, blogger, vlogger, dan konten kreator dari berbagai wilayah Indonesia yang terus konsisten meliterasi pegiat media sosial fan milenial , seperti ssat ini dengan mengajak dan mengingatkan masyarakat Indonesia agar waspada terhadap penyebaran mutasi Covid-19 melalui penerapan disiplin Prokes 5M dan melaksanakan vaksinasi guna cegah gelimbang kedua pandemi Covid-19.

Ketua GESIT Anggara Purissta mengajak warganet dan generasi milenial mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan melakukan vaksinasi dan disiplin Prokes 5M Dalam rangka Cegah Gelombang Kedua mutasi Covid-19.

“Jangan sampai gelombang kedua yang terjadi di India yang berpotensi lebih mengkhawatirkan dampaknya, juga terjadi di Indonesia. Protokol kesehatan yang selama ini dilaksanakan perlu dijaga, bahkan ditingkatkan. Lakukan vaksinasi jika tiba gilirannya dan laksanakan prokes 5M; memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi” Ujar Anggara.

Selain itu, Komunitas GESIT mengimbau dan mengajak semua khalayak  khususnya  seluruh elemen warganet agar melawan konten hoaks dan provokatif serta mendukung pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Bersama kita melawan Hoaks dan Konten provokatif seputar penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah demi Indonesia yang lebih sehat dan kuat” Tambah Anggara.

Sebelumnya sepanjang bulan Mei ini Komunitas GESIT terus  melakukan kampanye aksi  penyebaran konten informasi positif terkait penyebaran mutasi covid-19 agar masyarakat dapat mencegah dan mengantisipasinya dengan lakukan vaksinasi dan disiplin Prokes 5M serta didukung dengan  deklarasi online  warganet dari  berbagai daerah tentang ajakan mensukseskan penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah, yang isi deklarasinya diantaranya:

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan melakukan vaksinasi dan disiplin Prokes 5M dalam rangka Cegah Gelombang Kedua Covid-19.

Ketiga , Siap berkontribusi mengedukasi dan menginformasikan masyarakat akan pencegahan dan bahaya gelombang kedua mutasi virus Covid-19 demi suksesnya penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

JAKARTA – dr Efriadi Ismail, Ketua Tim Dokter RSDC Wisma Atlet mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 guna menangkal munculnya klaster baru ditengah masyarakat. Pasalnya berdasarkan data di RSDC Wisma Atlet sampai dengan Senin (24/5/2021) sebanyak seribu lebih pasien yang menjalani perawatan dan isolasi secara ketat.

“Per hari ini, seribu lebih pekan kemarin sekitar 900 ana. Bahkan pada saat menjelang lebaran pasien di Wisma Atlet mencapai lima ribu lebih,” ujar dr Efriadi dalam live talkshow yang digagas ICF dengan tema “Dukung Vaksinasi Untuk Indonesia Pulih” di Radio Muara, Kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (24/5/2021).

Menurut Efriadi sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi.

“Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini,” paparnya.

Lanjutnya meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19.
Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.

“Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus Corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus Corona. Ibu hamil dan juga dibawah usia 30 tahun,” ucapnya.

Ditempat yang sama pengamat kebijakan publik, Saiful alias Bedjo menyatakan, program vaksinasi patut mendapatkan dukungan semua pihak dengan harapan bahwa vaksinasi mampu memberikan kekebalan tubuh. Minimal mampu melindungi diri pribadi dan tidak menularkannya kepada orang lain. []

Komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan Papua tidak perlu diperdebatkan. Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menjadi bukti komitmen tersebut.

Saat ini, proses pembahasan amandemen Undang-Undang No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua masih berlangsung di gedung parlemen. Panitia khusus Otsus DPR RI pada Senin (3/5/2021) menggelar amandemen UU ini dengan prioritas Revisi Otsus meliputi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Otsus sendiri sudah berlangsung di Papua sejak tahun 2001. Pemerintah mencatat penyaluran dana otsus serta dana tambahan infrastruktur ke Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Januari 2021 menyebut, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur tersebut belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp702,3 triliun, belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun dalam periode 2005-2021. Dana otsus ini untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menkeu juga menjelaskan angka partisipasi murni (APM) di Papua dan Papua Barat tumbuh tiap tahun masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Rata-rata peningkatan APM Papua sudah lebih baik dari nasional sebesar 0,74% per tahun. Sedangkan bidang kesehatan, rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Angka tersebut di atas rata-rata nasional yang masih 0,17 tahun per tahun.

Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan warga Papua dan Papua Barat, dana otsus akan diperpanjang hingga 2041 dengan estimasi total Rp234,6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Hingga saat ini dana Otsus Papua telah membawa perubahan bagi Papua. Sebagai contoh infrastruktur yang berhasil dibangun adalah Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, dan Jembatan Youtefa 1,3 km.

Bagaimana otsus membuat Papua maju dan sejahtera, simak diskusi interaktif yang disiarkan Trijaya Hot Topic Petang di saluran MNC 104.6 FM Trijaya Jakarta, dengan narasumber Theofransus Litaay (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) dan Jimmy Demianus Ijie (Anggota DPR RI FPDIP).

Diskusi akan berlangsung secara online melalui zoom pada Selasa (25/5/2021), pukul 17.00 WIB.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Kamis (20/5/2021) kemarin.

Agenda sidang adalah pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari terdakwa maupun kuasa hukum atas tuntutan jaksa. Berikut rangkuman fakta selama persidangan.

Rizieq terlihat menggunakan atribut bendera Palestina saat berada di ruang pengadilan. Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu memakai syal bendera Palestina di dada sebelah kiri. Sementara di dada sebelah kanan syal bendera Indonesia.

“Sebelum sidang dibuka, saya lihat atribut Palestina kalau tidak salah,” ujar Ketua Hakim Suparman Nyompa, Kamis.

“Karena kita ini menjaga marwah persidangan, kebetulan ini kan lagi ramai berita-beritanya. Kita termasuk simpati dengan peristiwa di sana. Tetapi karena ini adalah persidangan di negara, kita bersihkan di persidangan, jangan dibawa masuk ke dalam. Mungkin bisa diganti,” lanjut Suparman.

Rizieq beberapa kali menyebut operasi intelijen ketika membacakan pleidoi. Salah satunya, saat Rizieq merasa janggal dengan sikap Pemerintah Kota Bogor yang menuduh dirinya menghalangi-halangi Satgas Covid-19 dalam melaksanakan tugas. Pada 27 November 2020, Satgas Covid-19 Kota Bogor tiba-tiba meminta Rizieq untuk melakukan tes PCR ulang dan memaksa mengambil rekam medis saat dirinya dirawat di RS Ummi.

“Satgas Covid-19 tidak berhak melakukan tes PCR, yang berhak adalah Dinas Kesehatan bukan Satgas Covid-19, apalagi melakukan tes PCR ulang kepada orang yang baru di-tes PCR,” ujar Rizieq.

Jaksa menilai isi pleidoi atau nota pembelaan Rizieq dan tim kuasa hukumnya hanyalah unek-unek dan curhatan. Karena itu, dalam replik atau tanggapan atas pleidoi Rizieq, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh pleidoi Rizieq itu.

Menurut jaksa, tuntutan yang mereka ajukan sudah tepat. “Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan kepada terdakwa telah tepat,” kata jaksa.

“Terdakwa mengatakan bahwa penuntut umum bersikap manipulatif dengan hanya mengambil keterangan saksi dari sisi yang menguntungkan pembuktian penuntut umum. Pada dasarnya semua yang disampaikan terdakwa dalam pleidoinya adalah unek-unek dan curhatan,” tambah jaksa. Jaksa meminta majelis hakim agar menjatuhkan vonis bersalah terhadap Rizieq sebagaimana isi tuntutan.

Kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Ketua Ikatan Mahasiswa Bintuni Jabodetabek, Malkin Kosepa mengatakan, pemerintah telah menjamin otsus tidak hilang, hanya dilakukan evaluasi perbaikan, agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Sekarang ini Otsus dievaluasi lagi, bukan berakhir, sepanjang undang-undang tidak dicabut, dibatalkan akan tetap berlanjut. Diberikan kewenangan khusus oleh negara, namun implementasinya perlu di evaluasi menyeluruh,” kata Malkin.

Pemerintah telah memberikan Undang-undang (UU) Otsus Papua melalui UU Nomor 21/2001 dan Otsus Papua Barat melalui UU Nomor 35/2008. Adapun UU tersebut dibuat untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lainnyaa.

“Semangat atau spirit penetapan status otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua sehingga hak mereka terlindungi,” kata Malkin.

Akademisi Papua, Ujang Rahmat Mokan mengatakan, saat ini merupakan waktu tepat untuk dilakukan evaluasi otsus agar lebih baik ke depan. Kelompok masyarakat perlu duduk bersama agar apa yang dilaksanakan diamanatkan oleh negara memberi dampak positif dari sisi ekonomi, kesejahteraan. Jika pun ada penolakan dinilai sebagai hal yang wajar, karena penerapan otsus masih perlu perbaikan.

“Kami berharap, ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan otsus dikelola pemprov. Dari situ bisa diketahui, apakah dieksekusi, dilaksanakan, dengan tepat sasaran. Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan otsus. Ini perlu diperbaiki ke depan,” kata Mokan.

Sementara itu, Sekjen Nasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rajid Patiran menilai, apabila otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu refrendum. Sejatinya, sekarang ini yang terpenting adalah membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

“Karena itu, dana otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur,” tandasnya.

Menurut Rajid, otsus memang perlu di evaluasi agar kebijakan di level provinsi ke kabupaten bisa seragam karena seringkali terjadi dualisme. “Sehingga, anggaran tidak bisa dieksekusi di level kabupaten. Ini terjadi karena kabupaten sering tidak memiliki akses terhadap kebijakan otsus,” kata Rajid. (*)

Kebijakan pemerintah untuk bisa mengatasi masalah pandemi Covid-19 memang terus diusahakan. Salah satunya dengan program vaksinasi Covid-19 yang kini tengah masuk dalam tahap pertama yang pemberian vaksinnya bagi para tenaga kesehatan.

Dengan vaksinasi ini diharapkan akan bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis yang dampak multidimensi-nya kini dirasakan masyarakat luas terutama di bidang kesehatan secara umum dan di bidang perekonomian dan sosial. Hal itu terungkap saat digelar diskusi melalui Webinar Sesion ICF – Geliat Politik bertajuk “Dukung Vaksinasi Covid-19, Jangan Kendor Protokol Kesehatan”.

Dalam diskusi tersebut sejumlah narasumber seperti Saiful SH selaku pengamat kebijakan publik dan Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tirmidzi meminta masyarakat untuk mendukung kebijakan vaksinasi Covid-19 yang kini dijalankan pemerintah sebagai upaya keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

“Pastinya pemerintah berupaya membebaskan masyarakat dari masalah pandemi ini. Salah satunya dengan program imunisasi atau vaksinasi Covid-19 sebagai upaya untuk menanggulangi krisis kesehatan akibat Covid-19 sehingga dapat juga diartikan sebagai upaya menanggulangi krisis ekonomi akibat Covid-19 dan seyogianya apa yang di usahakan pemerintah ini didukung oleh semua lapisan masyarakat demi kebaikan bersama,” tutur Saiful.

Ditambahkannya, usaha pemerintah dengan mendatangkan beragam vaksin Covid-19 dari mulai produksi Sinovac, Novavac, Covax/Gavi, Astrazeneca, dan Pfizer sebanyak 181 juta dosis pastinya telah dipertimbangkan pemerintah demi kebaikan masyarakatnya.

“Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan mendukung program tersebut dan melakukan peningkatan pengawasan pendistribusian untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif yang memanfaatkan kebijakan ekonomi pada saat krisis akibat Covid-19,” lanjutnya.

Siti Nadia Tirmidzi juga menilai pemerintah pasti akan memberikan edukasi dan penyuluhan terkait masalah vaksin ini sehingga masyarakat luas bisa menerima program yang dijalankan pemerintah itu.

“Namun begitu, kita juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan sebelum dan sesudah vaksinasi ini. Karena disiplin dalam penerapan protokoler kesehatan oleh masyarakat dengan program 3 M dan 3 T itu penting untuk bisa kembali memulihkan kondisi kesehatan dan perekonomian di masyarakat,” tandas Siti. (*)

Penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) membuat Ketua KPK, Firli Bahuri, disorot. Sebab Firli yang menandatangani SK penonaktifan tersebut. Tak hanya itu, keputusan penonaktifan pegawai tak lulus TWK disebut-sebut atas kehendak Firli. Begitu pula masuknya aturan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN diduga merupakan inisiatif Firli.

Firli pun menampik keputusan mengenai nasib pegawai KPK yang lulus dan tak lulus TWK berada di tangannya. Menurut Firli, keputusan tersebut merupakan hasil rapat paripurna KPK pada Rabu (5/5/2021). Rapat itu dihadiri seluruh pimpinan KPK, Dewan Pengawas, serta pejabat struktural KPK sampai eselon II.

“Rapat paripurna KPK yang dihadiri 5 pimpinan KPK, 5 anggota Dewas dan Ketua Dewas beserta segenap eselon I deputi sekjen, eselon II direktur dan kepala biro yang kita laksanakan pada 5 Mei 2021. Kita membahas bagaimana yang memenuhi syarat terkait TWK untuk jadi ASN, dan bagaimana pula dengan yang tidak memenuhi syarat dari TWK. Jadi clear, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua ada,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Firli Bahuri menjelaskan rangkaian asesmen pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN akan menambah kuat komitmen dan integritas setiap individu di KPK. Ia membantah peralihan tersebut sebagai sarana mengusir insan KPK, apalagi ada kepentingan pribadi maupun kelompok di balik proses tersebut.

Firli juga menegaskan sampai saat ini KPK tetap independen dalam melaksanakan tugas tanpa pengaruh kekuatan apapun dan tetap semangat, tidak pernah lemah dan tidak akan pernah bisa dilemahkan oleh seseorang, kelompok, ataupun kekuatan.

KPK meyakini segenap pegawai KPK akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di manapun tindak pidana korupsi terjadi.

Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN sesuai Aturan

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari UU No.19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 Ayat (6) UU No. 19/2019 menyebut bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Dalam Pasal 69C UU KPK disebutkan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku (17 September 2019) pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.41 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Disebut dalam Pasal 2 ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Adapun Pasal 4 dijelaskan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

Pertama, melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki, melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK sebagaimana dimaksud Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK.

Proses alih status juga berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) No.1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Dalam Pasal 2 ruang lingkup pengalihan meliputi pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi, dan pegawai tidak tetap.

Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan:
Pertama, pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.

Kedua, pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan syarat bersedia menjadi PNS, setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan abatan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Ketiga, syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a sampai dengan Huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.

Keempat, selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), untuk memenuhi syarat Ayat (2) Huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Kelima, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e dan Huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

Keenam, Pegawai KPK yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 23 Perkom tersebut bahwa pertama, pegawai KPK diberhentikan sebagai ASN karena meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan permintaan sendiri secara tertulis. Kedua, tata cara pemberhentian pegawai KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menekankan, konflik yang terjadi di jalur Gaza, Palestina, tidak terkait dengan agama. Ia mengatakan, sikap membela Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia. “Di Gaza, di Palestina, banyak warga beragama Kristen dan Katolik. Jadi membela Palestina bukanlah isu agama. Ini pembelaan kita terhadap kemanusiaan. Sesuai amanat konstitusi,” kata Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/5/2021).

Wakil Ketua MPR ini menyampaikan, semua rakyat Indonesia harus tegas dan konsisten membela Palestina sebagai amanat dari konstitusi. Ia menuturkan, dalam pembukaan UUD 1945 penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Bangsa Indonesia harus membela Palestina yang terjajah, tidak ada pilihan lain. Harus tegas,” kata Zulkifli. Zulkifli juga menegaskan, pihaknya mendukung untuk membantu rakyat Palestina saat menemui Pengurus Yayasan As-Syafi’iyah dan Pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) hari Rabu kemarin.

Ia pun mengajak semua pihak untuk ikut menyuarakan dukungan kepada Palestina. Dukungan dapat diberikan melalui doa atau donasi. “Di level negara, kita membantu lobi politik di forum-forum internasional. Di level individu, kita bisa berdonasi. Paling tidak, mendukung dan mendoakan,” ucapnya.

Diketahui, konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza saat ini kembali memanas. Ketegangan itu bermula ketika kerusuhan pada Jumat (7/5/2021) malam di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina. Saat itu, polisi Israel dikerahkan untuk membubarkan warga Palestina yang tengah melakukan ibadah tarawih.

Kabar terkini, ketegangan di Palestina telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Dalam sepekan terakhir, serangan udara Israel secara besar-besaran telah menewaskan total 213 warga Palestina, termasuk 61 anak-anak. Lebih dari 1.400 orang terluka di Gaza selama seminggu terakhir, menurut Kementerian Kesehatan di kota itu. Sementara, korban tewas di pihak Israel juga meningkat jadi 12, ketika roket yang ditembakkan Hamas ke wilayah Eshkol di selatan menewaskan dua warga negara Thailand.

Disisi lain, sikap Indonesia dalam membela serta memperjuangkan nasib rakyat Palestina merupakan cerminan dari kebijakan anti penjajahan di muka bumi. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. “Sikap yang diambil Indonesia mencerminkan konsistensi negeri ini yang anti terhadap penjajahan seperti tercantum dan diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945,” katanya.

Anwar Abbas mengatakan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ia meyakini, sikap yang diambil pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, akan didukung seluruh rakyat Indonesia karena menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan itu. “Selamat berjuang Ibu Menlu. Doa kami untuk Anda,” katanya. (*)