JAKARTA – Tim Dokter Rumah Sakit Darura Corona (RSDC) Wisma Atlet, dr Efriadi Ismail mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dimana pun berada. Walaupun sudah dilakukan vaksinasi COVID-19.Pasalnya, saat ini kesadaran masyarakat menerapkan prokes sudah mulai luntur bahkan cenderung abai.

“Bagi yang merasa baik-baik saja bahkan abai terhadap protokol kesehatan tidak menutup kemungkinan dapat terpapar COVID-19.Boleh saja kita merasa baik-baik saja bahkan abai terhadap protokol kesehatan tapi kalau nanti terpapar COVID-19 justru akan merasakan dampaknya, “ beber dr Efriadi dalam taping Podcast ICFTV Chanel di Kawasan Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

Menurut Bang Ucok, sapaan dr Efriadi ini menambahkan, pihaknya yang bergelut setiap hari dengan pasien COVID-19 menyarakan sampai dengan tahun 2022 mendatang protokol kesehatan secara ketat agar tetap dijalankan bahkan ditambah yang tadinya 3 M menjadi 5 M.

“5M yang dimaksud adalah Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas.Ini sangat perlu dalam mengurangi kluster baru,” ujarnya.

Masih menurut Bang Ucok, sampai dengan pekan ini, sebanyak seribu lebih pasien yang menjalani perawatan. Bahkan mencapai angka dua ribu. Oleh karenanya tim medis menyarankan kepada Pemerintah untuk menunda rencana membuka kembali pertemuan tatap muka di dunia pendidikan.

“Kami tim medis tidak menyarankan kampus, sekolah dan dunia pendidikan dibuka dulu. Sebaiknya nanti saja. Bagaimana mendorong kesadaran masyarakat agar lebih ketat lagi menerapkan prokes, sehingga tidak menambah kluster baru,” ucapnya.

Akademisi Jakarta, Inggar Saputra, mengakui kondisi masyarakat saat ini cenderung lelah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karenanya, kata Inggar sepakat agar Pemerintah menunda rencana membuka pertemuan tatap muka di sekolah atau kampus.

“Bang ucok tadi bilang tidak menyarankan dibukanya sekolah dan kampus yang dikhawatirkan menambah kluster baru sepakat. Memang kita lelah tapi mau bagaimana. COVID-19 ini juga kapan berakhir kita tidak tau. Yang patut didorong adalah ayo sama-sama menjaga diri, keluarga dengan tidak kendor menerapkan prokes,” demikian Inggar. []

Rizieq Shihab telah menjalani persidangan perkara nomor 225 mengenai kasus tes swab di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat, di PN Jakarta Timur. Wali Kota Bogor Bima Arya dihadirkan sebagai saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tersebut.

Rizieq didakwa menyebarkan informasi bohong terkait hasil tes swab Covid-19 di RS Ummi Bogor. Dirinya didakwa melanggar Pasal 14 dan/atau 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan/atau Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Sementara itu, berkaitan dengan status tersangka dan penahanan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan, Hakim tunggal yang memimpin perkara, Akhmad Sahyuti, menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Rizieq Shihab. Sahyuti menilai penetapan status tersangka terhadap Rizieq sudah sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk itu, seluruh permohonan yang diajukan kubu Rizieq ditolak seluruhnya.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya,” ujar Sahyuti.

Menyikapi hal tersebut, Sr. analis Taiwan Indonesia Trade Association (TITA), Tulus Juda Maha, mengatakan bahwa suprmasi hukum urgent untuk dijalankan guna menjamin terciptanya kemanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Pemerintah perlu menciptakan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, sehingga roda ekonomi berjalan dengan lancar. Sebab penegakan hukum merupakan salah satu variable bagi bertumbuhnya ekonomi disuatu negara. Oleh karena itu dirinya mendukung Hakim yang menangani kasus Rizieq Shihab untuk memberikan vonis sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemerintah perlu untuk menjalankan proses hukum terhadap kasus Rizieq Shihab. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah Salah satu variable penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi akan meningkat seiring dengan bertumbuhnya kepercayaan. Hakim tidak perlu takut untuk memberikan vonis hukuman”, ujar Tulus.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memandang rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II perlu dilanjutkan. Sebab secara ekonomi maupun politik, dibutuhkan instrumen kebijakan yang bisa menambah, mendongkrak, bahkan menambal ekonomi nasional.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, menyebutkan ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan kebijakan ini berlanjut. Pertama, dari sudut pandang keuangan negara, pada 2020 terjadi defisit 6,1 persen dari PDB. Pada 2021 diproyeksikan masih terjadi defisit kisaran 5,7 persen. Sedangkan 2022, adalah tahun terakhir pemerintah bisa memanfaatkan UU Nomor 2 tahun 2020, masih perlu menambal defisit APBN dengan kisaran 4,51 persen-4,85 persen.

“Tahun 2023, keuangan negara maksimal hanya bisa defisit maksimal 3 persen dari PDB. Dibutuhkan kebijakan terobosan untuk bisa membuat tren penurunan defisit ini, baik secara kebijakan ekonomi maupun kebijakan politik,” katanya kepada merdeka.com, Senin (24/5).

Pertimbangan kedua, dari sudut pandang kebutuhan likuiditas untuk dunia usaha, serta stabilisasi supply dan demand dalam siklus ekonomi. Indonesia menurutnya, mempunyai keunggulan dengan mempunyai lebih dari 270 juta penduduk, nomor 4 besar dunia. Ini adalah local domestic demand yang menjadi penopang utama untuk Indonesia bisa rebound dengan cepat pasca pandemi.

Tetapi perputaran ekonomi ini membutuhkan likuiditas yang semakin banyak mengalir di masyarakat. Oleh karenanya tax amnesty bisa menjadi salah satu jalan aliran likuiditas tersebut. Pada tax amnesty jilid I, terjadi dana repatriasi sebesar Rp147 triliun, dan deklarasi harta sebesar Rp4.813,4 triliun.

Kemudian pertimbangan lainnya adalah tentang kepastian hukum atas piutang pajak yang terus tercatat di sistem keuangan negara. Satu sisi ini membebani otoritas pajak, karena kesuksesan penagihan piutang pajak menjadi salah satu key performance indicator kesuksesan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan sisi lain, dari wajib pajak, terjadi latar belakang yang terlalu complicated sehingga muncul hutang pajak tersebut.

Namun itu semua belum tentu karena kesalahan wajib pajak. Misalnya, karena wajib pajak belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak memungut PPN, tetapi mereka ditetapkan secara jabatan dan kemudian harus membayar semua kewajiban PPN-nya. Padahal mereka tidak memungut, tetapi mereka harus setor.

“Ini adalah sekedar salah satu contoh, dari banyak latar belakang yang lain. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sebuah jalan tengah. Misalnya ada pengurangan sanksi atau potongan pokok pajak,” ujarnya.

Ajib melanjutkan, kebijakan tax amnesty ini sebenarnya juga sering diberikan oleh pemerintah daerah untuk konteks pajak daerah. Sesuai dengan kewenangan yang melekat, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mengatur bahwa Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II, mengelola Pajak Daerah. Tax Amnesty level daerah ini misalnya pemutihan pajak kendaraan bermotor, diskon pembayaran PBB, dan lain-lain.

“Dengan kontroversi yang ada, secara kepentingan nasional, tax amnesty jilid II menjadi sebuah alternatif kebijakan yang layak dilanjutkan,” tandasnya.

Satgas Khusus Covid-19 Lampung menemukan 532 warga yang positif Covid-19 di pos pemeriksaan Lampung dan Bakauheni.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

“Telah ditemukan sebanyak 532 orang warga masyarakat yang positif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR,” Kata Doni.

Mereka yang positif kata Doni sekarang ini telah dirawat di rumah sakit dan tempat lainnya yang telah disiapkan Satgas Lampung.

“Sebagian besar dari pelaku perjalanan ini adalah yang akan kembali ke Jabodetabek,” katanya.

Untuk diketahui Pemerintah mewajibkan warga yang akan melintas dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa melakukan tes Antigen.

Kebijakan tersebut untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari pulau Sumatera yang dalam beberapa waktu ke belakang mengalami lonjakan kasus.

Pemerintah membuat tujuh pos pemeriksaan di Lampung dan Bakauheni. Ketujuh lokasi tersebut yaitu di Pos Rest Area KM 172 B, Pos Rest Area KM 87 B, Pos Rest Area KM 20 B, Pos Pelabuhan Bandar Bakau, Pos Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Pos Simpang Hatta, dan Begadang IV.

Doni mengapresiasi jajaran Satgas Lampung, Kapolda Lampung dan Komandan Korem Garuda Hitam yang terus melakukan pemeriksaan pada warga yang melintas.

“Bisa dibayangkan kalau seandainya Gubernur Lampung, Kapolda, Danrem dan seluruh instansi, baik instansi pemerintah pusat serta daerah di wilayah Lampung kurang begitu maksimal dalam pemeriksaan akan banyak sekali yang lolos ke wilayah Jabodetabek, sehingga dapat menulari keluarganya dan para kerabat serta para rekan rekan di tempat kerja,” pungkasnya

Doni pun mengingatkan bagi warga usai bepergian untuk melakukan karantina mandiri. Termasuk dilakukan micro-lockdown jika dalam lingkup RT ada lima rumah yang terkena COVID-19.

“Kami sudah melihat kerja sama di tingkat daerah di kota dan juga di kabupaten sudah sangat baik oleh karenanya kerja sama ini perlu terus digalang, dikumandangkan gotong royong. Memberikan bantuan kepada warga yang terpapar COVID adalah strategi kita yang paling murah dibandingkan kalau sudah tidak terkontrol semakin parah dan fasenya masuk pada fase yang lebih berbahaya, yaitu fase berat dan kritis bisa jadi tidak terselamatkan,” kata Doni.

Oleh: Alfisyah Dianasari

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah amanat Undang-Undang, karena sudah jelas payung hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa perubahan status mereka adalah instruksi dari pemerintah, bukan balas dendam dengan motif pribadi. Seluruh rangkaian tes dan prosesinya sudah sesuai dengan peraturan dan sangat objektif.

Saat pegawai KPK diubah statusnya jadi aparatur sipil negara, maka agak mengejutkan karena ada dugaan pembungkaman kritisme mereka. Padahal sejak dulu KPK adalah lembaga negara sehingga wajar jika pekerjanya dijadikan pegawai negeri. Selain itu, ada jaminan bahwa perubahan ini tidak akan mengubah ‘kegalakan’ KPK dan mereka akan tetap membasmi korupsi hingga tuntas.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa alih status pegawai KPK adalah amanat Undang-Undang. Karena sudah diatur dalam UU tahun 2019 tentang KPK (revisi). Untuk itu harus ada instrumen yang mengatur tentang pengalihan status dari pegawai KPK ke pegawai negeri. Dalam artian, perubahan status ini merupakan perintah negara, jadi harus ditaati.

Firli melanjutkan, istilah yang digunakan adalah pengalihan, bukan pengangkatan. Karena keduanya berbeda arti dan jangan sampai ada kesalahpahaman antar pegawai KPK. Jika seseorang diangkat jadi ASN, maka ia harus berumur maksimal 35 tahun. Sedangkan ada banyak pegawai KPK yang sudah berusia di atasnya, sehingga kata yang digunakan adalah pengalihan.

Pernyataan Firli menunjukkan bahwa peralihan status pegawai KPK sebagai ASN sudah sesuai UU. Karena jika KPK saklek akan mengangkat ASN, dipastikan akan banyak sekali pegawai KPK yang tidak lolos dari segi umur. Sehingga akan terjadi ketidak-adilan dan mereka akan menangis karena kehilangan sumber mata pencaharian.

Peraturan ini juga menunjukkan bahwa KPK bertindak dengan bijaksana. Karena jika ngotot ada seleksi umur, maka dikhawatirkan akan banyak penyidik yang terkena filter dan mereka harus pensiun dini, karena terbentur dengan aturan. Penyebabnya karena rata-rata mereka sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan sudah hampir purna tugas.

Akan terjadi win-win solution sehingga para penyidik senior (yang sudah lolos seleksi tes wawasan kebangsaan) tetap bekerja di KPK dan mereka dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara. Dengan begitu, KPK akan tetap bertaji dan memberantas korupsi dengan galak dan tanpa ampun, sehingga tidak ada celah sama sekali bagi koruptor di negeri ini.

Ketika para penyidik senior tetap bekerja di KPK, walau statusnya dialihkan jadi pegawai negeri, maka akan mematahkan dugaan bahwa perubahan ini akan membungkam mereka. Kenyataannya, mereka tetap bekerja dengan jujur dan berani, dan KPK tidak akan melempem. Walau pegawainya jadi ASN, mereka tak pandang bulu jika ada pejabat tinggi yang ketahuan nakal dan melakukan KKN.

Pengalihan status pegawai KPK bukan instruksi pribadi seperti yang disangka oleh beberapa orang. Karena ada tuduhan bahwa tes wawasan kebangsaan hanya modus petinggi KPK untuk menyingkirkan pihak tertentu. Buktinya adalah pegawai KPK lebih dari 1.000 orang, tetapi yang tidak lolos seleksi hanya 75 orang. Sehingga yang tidak bisa mengerjakan tes dengan baik jumlahnya tak sampai 10%.

Jika saja ada kecurangan, maka akan diatur bahwa soal tes wawasan kebangsaan diatur sesulit mungkin, sehingga para pegawai KPK banyak yang tidak lolos, sehingga akan dirombak ulang. Akan tetapi, tes tetap dijalankan dengan jujur dan objektif. Sehingga para pegawai KPK akan dialihkan statusnya jadi ASN yang berintegritas dan mencintai negaranya.

Pengalihan status pegawai KPK jadi pegawai negeri harap tidak diperdebatkan, karena sudah memiliki Undang-Undang sebagai dasar. Selain itu, tes wawasan kebangsaan juga sangat objektif, dan yang membuatnya bukan hanya pihak KPK. Melainkan bekerja sama dengan banyak lembaga negara lain. Sehingga dipastikan tes ini sudah sesuai dan peralihan status mereka sudah sesuai dengan amanat UU.

)* Penulis adalah Netizen, Pengamat Sosial Politik

Konflik Palestina-Israel senantiasa mendapatkan perhatian khusus dalam setiap aktifitas dan politik luar negeri Indonesia, diantaranya sebagai berikut.

Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel dibawah prinsip “two-state solution“, terlebih dalam setiap kesempatan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Indonesia juga selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan yang produktif bagi penyelesaian masalah Palestina sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB sebagai organ utama PBB yang mengurusi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Berbagai diplomasi konkrit Indonesia bagi perwujudan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina, diantaranya sebagai berikut:

Penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada bulan April 2015 yang menyepakati Declaration on Palestine yang pada intinya mengarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution. Peringatan 60 Tahun KAA juga menghasilkan Deklarasi Penguatan New Asia Africa Strategic Partnership yang diantaranya menegaskan kembali dukungan negara-negara Asia dan Afrika bagi penguatan bantuan kapasitas kepada Palestina.

Menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015 bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam dan United nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. Pertemuan secara khusus membahas isu Jerusalem yang merupakan salah satu dari 6 outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel (isu pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air).

Atas permintaan Presiden Palestina, menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa (LB) OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada tanggal 6-7 Maret 2006. Pertemuan dilatarbelakangi proses perdamaian Palestina dan Israel yang tidak mengalami kemajuan berarti, serta siklus baru kekerasan di Jerusalem, termasuk pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa pada akhir tahun 2015. KTT LB OKI menghasilkan 2 outcome documents, yaitu sebuah resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, dan Jakarta Declaration gagasan Indonesia yang memuat langkah-langkah konkrit untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia Islam guna memajukan penyelesaian masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Selain dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga membantu Palestina, antara lain:

-) Bantuan “in kind” berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina.

-) Komitmen pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, light manufacturing, dan pertanian senilai USD 1,5 juta bagi warga Palestina dibawah kerangka the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD).

-) Bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan Indonesian Cardiac Center di RS As-Shifa di Gaza.

-) Kontribusi kepada UNRWA sejak tahun 2009-2014 sebesar USD 360.000.

Saat ini tengah dijajaki kemungkinan menghidupkan kembali kontribusi rutin Indonesia kepada UNRWA yang telah dinon-aktifkan sejak 2014, yakni diharapkan sebesar USD 200.000 per tahunnya.

Ke depannya seiring dengan masuknya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB mulai tanggal 1 Januari 2019, Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di DK PBB tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan upaya konkrit bagi terwujudnya perdamaian antara Palestina-Israel. Hal itu akan menjadi salah satu isu utama yang akan diusung Indonesia selama di DK PBB. Masa keanggotaan Indonesia di DK PBB berlangsung hingga 31 Desember 2020.

Posisi Indonesia

Secara mendasar, posisi umum Indonesia terkait isu Palestina, sebagai berikut:

-) Mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan.

-) Mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini.

-) Mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional.

-) Mendukung inisiatif negara-negara dan PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan “solusi dua negara” (two state solutions).

-) Menggalang negara-negara OKI menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina – Israel.

-) Terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al Aqsa, ditempatkan dalam Perlindungan Internasional (International Protection).

Jakarta 16-10-2018 ,secara finansial bantuanya sebagai berikut, Menlu Indonesia RETNO MARSUDI mengadakan pertemuan dengan menlu Palestine RIAD AL MALKI. Ia mengatakan bahwa Indonesia akan berkomitmen memberikan bantuan finansial kepada palestina sebesar $ 7.000.000. Bantuan ini tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia sesuai dengan perkataan beliau “Ini kontribusi konkret dari satu kesatuan Indonesia, baik dari masyarakat maupun pemerintah palestina[1]”

Uang jutaan dollar tersebut akan disalur dalam beberapa program salah satunya UNRWA dan untuk pengungsi salah satu bentuknya adalah Klinik mata (ophthalmology clinic) dan Klinik telinga hidung dan tenggorokan (ENT clinic). Klinik ini diserah terimakan pada 21 april 2019 kepada MAP yordania (medical aid for Palestinian clinic).

Klinik bertujuan untuk bantuan pada pengungsi palestina di yordania. Selain itu, BAZNAS juga menyerahkan bantuan dana 150.000 USD yang diserahkan kepada Dubes RI Amman pada tanggal 7 januari 2019. Ini adalah tahap awal hasil kerja sama BAZNAS dengan JHCO selain dari sisi kebijakan secara finansial Indonesia juga membantu dengan penyerahan bantuan sebesar 845.000 USD khususnya di daerah Gaza. Bu RETNO juga menambahkan Indonesia akan meningkatkan kontribusi pada unrwa menjadi usd 2 juta pada tahun 2019-2020 yang sebelumnya sebesar usd 200 ribu.

Selain itu, disisi kemanusiaan Indonesia membantu dengan melatih 90 aparat dan sipil warga palestina dibidang pemberdayaan perempuan, good goverrance, dan budidaya buah-buah tropis, pelatihan penerbangan yg disertai sertifikat commercial pilot license serta bidang pengawsan obat, pada tahun 2019.

Selain disisi kemanusiaan Indonesia juga membantu dibidang Pendidikan; menandatangani MoU antara BAZNAS dan UNRWA, mengenai nota kesepahaman beasiswa bagi warga palestina yang mau melanjutkan Pendidikan di PTN indonesia

Indonesia juga membantu Palestina melalui kebijakan kebijakan pemerintah Indonesia diantaranya adalah pembebasan tarif bea masuk produk asal Palestina yakni minyak zaitun dan kurma hal ini ditujukan untuk membantu perekonomian palestina dikutip dari Menteri enggar megatakan “Yang Namanya teman, yang Namanya bersaudara tidak ada untumg rugi. Saya bahkan di WTO juga menujukkan sikap kita menjadi full member untuk palestina”

Penulis : Departemen Salam Palestine and International Center Salam UI 22*)

Pemerintah Indonesia memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, pendekatan kesejahteraan akan menjadi prioritas utama.

Walaupun pembangunan kesejahteraan untuk Papua dan Papua Barat  masih menjadi tantangan besar, karena keunikan wilayah geografisnya, latar belakang masyarakatnya, kondisi alamnya, dan faktor yang saling berkombinasi.  Namun tantang tersebut bukan menjadi halangan bagi Pemerintahan Presiden Jokowi secara jelas menegaskan akan memprioritas pendekatan  kesejahteraan di dua provinsi Papua dan Papua Barat.

Pendekatan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi yang lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua bias dilaksanakan.

Kelimanya adalah percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.

Dari segi pendidikan, dilakukan program pembangunan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.

Beberapa indikator kesejahteraan di Papua Barat dan Papua masih dibawah  kesejahteraan sosial nasional, namun pemerintah yakin dengan kerja sama para pemangku kepentingan dan masyarakat Papua dan Papua Barat pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan sosial Papua dan Papua Barat akan betul-betul bisa berjalan dan untuk mengurangi kesenjangan yang ada.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah Indonesia memrioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Papua Barat masih lebih tinggi dari Papua yaitu Papua Barat sebesar 7,60 sedangkan Papua sebesar 6,69, namun rata-rata nasional masih jauh di atasnya yaitu 8,48. Akses terhadap sumber air masih rendah untuk Papua dan Papua Barat, yakni 79,69 persen untuk Papua Barat, untuk Papua 62,7 persen sedangkan rata-rata nasional 90,21 persen.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dari segi pendidikan, dilakukan program pengembangan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.

Kebijakan percepatan pembangunan  kesejahteraan Papua dan Papua Barat menjadi bukti keseriusan pemerintah. Sehingga menjadi jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu proses pembangunan yang sudah berjalan, harus terus dilaksanakan dan diyakini dapat menyejahterakan masyarakat Papua. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Bumi Cendrawasih agar sejahtera dan maju, tetap semangat dan saling bahu-membahu untuk menjadi hebat.

Penulis: Gani Maruna (Mahasiswa FISIP Universitas Hasannudin)

Oleh : Putu Prawira )*

Dunia dikejutkan dengan peningkatan kasus Covid-19 di India, dimana negara tersebut sempat hanya memiliki 11 ribu kasus harian namun dalam kurun satu bulan angka tersebut berubah menjadi 250 ribu kasus harian. Masyarakat di Indonesia pun diminta tetap waspada terhadap gelombang kedua Covid-19 yang dapat memperburuk situasi dan meningkatkan korban jiwa lebih banyak.

Covid-19 masih menjadi ancaman dunia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan kepada seluruh jajaran kepala daerah, untuk senantiasa berhati-hati dalam menghadapi potensi pandemi Covid-19 gelombang kedua. Ia menyebut, kasus virus corona di sejumlah negara tetangga telah mengalami peningkatan.      

            Akibat peningkatan kasus Covid-19, Malaysia kembali menerapkan lockdown hingga bulan Juni mendatang. Langkah serupa juga dilakukan oleh negara Singapura dimana sejak bulan Mei negara tersebut juga mengalami pembatasan sosial.

            Kita semua sudah tahu bahwa pembatasan sosial ataupun lockdown, akan berdampak serius pada sektor perekonomian, dimana akan banyak toko-toko ditutup dan pabrik-pabrik yang kekurangan bahan baku sehingga tidak dapat berproduksi.

            Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta kapada kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, apalagi terdapat 15 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus aktif Covid-19. Ke-15 provinsi yang dimaksud Jokowi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung.

            Ada pula DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

            Dirinya juga tidak mengingingkan adanya peningkatan kasus aktif Covid-19 di Tanah Air, terutama pascalibur Lebaran. Ia menyebut, beberapa waktu belakangan kasus aktif sudah berhasil ditekan. Puncak kasus aktif Covid-19 di Indonesia terjadi pada 5 Februari 2021 yang mencapai angka 176.000.

            Angka tersebut turun hingga 48 persen dan kini jumlahnya menjadi 90.800 kasus. “Ini yang harus terus kita tekan agar semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kita harus memiliki endurance dalam melawan Covid karena kasus ini tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan dua bulan.

            Dewi Nur Aisyah selaku Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid mengatakan, jumlah pemeriksaan spesimen menurun pada beberapa hari terakhir.        

            Menurut Dewi, rata-rata jumlah pemeriksaan harian turun di angka 56.000 spesimen setiap harinya. Hal tersebut dimungkinkan disebabkan karena libur panjang. Jumlah orang yang diperiksa pada beberapa hari terakhir juga terjadi penurunan cukup signifikan. Saat ini rata-rata jumlah orang yang diperiksa 37.000 per hari.    

            Karena terjadi penurunan pemeriksaan, maka dalam enam hari terakhir Indonesia baru mencapai 65 persen standar pemeriksaan badan kesehatan dunia,WHO.

            Dewi melanjutkan, positivity rate mengalami kenaikan, yakni dari 11,77 persen pada April 2021 menjadi 12,62 persen per 15 Mei 2021.

            Menanggapi hal tersebut, Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, kenaikan angka kematian tersebut harus dijadikan evaluasi penanganan kasus covid-19 di tingkat nasional maupun daerah.

            Berdasarkan data yang dihimpun Satgas, pada 15 Mei 2021 lalu, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebesar 2,76 persen. Sementara itu, persentase kasus angka kematian akibat Covid-19 di dunia sebesar 2,07 persen.

            Oleh karenanya, Doni meminta kepada kepala daerah merinci penyebab tingginya kasus kematian. Menurutnya, harus dipastikan juga apakah tingginya angka kematian karena pasien terlambat mendapatkan perawatan atau disebabkan stok obat yang sudah mulai berkurang, ataukah mungkin ada faktor komorbid yang relatif tinggi di suatu daerah.

            Faktor-faktor tersebut tentu saja penting untuk diidentifikasi karena negara harus memberikan perlindungan kepada warga yang terpapar Covid-19.

            Khususnya bagi kelompok rentan agar mendapat pelayanan yang lebih optimal. Sehingga apabila mengalami gejala maka prioritas pertama harus mendapatkan perawatan.

            Doni juga mengingatkan bahwa penanganan Covid-19 setelah libur Idul Fitri menjadi tantangan tersendiri. Sebab aktifitas masyarakat kembali meningkat seperti biasa dan mobilitas penduduk akibat arus balik juga meningkat.

            Beberapa Rumah Sakit di Jakarta telah kelimpungan karena ruangan ICU mengalami peningkatan BOR hingga 67%.

            Oleh karena itu kewaspadaan dan disiplin terhadap protokol kesehatan harus tetap dilakukan, karena bagaimanapun juga status pandemi Covid-19 belum dicabut. Apa yang terjadi di India tentu harus menjadi pembelajaran agar Indonesia tidak mengalami permasalahan yang sama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua mendapat penolakan keras dari masyarakat. Selain membuat kekacauan dan penderitaan warga, kelompok tersebut hanya menghambat berbagai program untuk memajukan Papua. Masyarakat mendukung penuh TNI/Polri menumpas kelompok tersebut.

Kelompok separatis di Papua yang kerap menebar teror telah mendapatkan label sebagai teroris, pelabelan tersebut rupanya menjadikan beberapa pihak merasa khawatir atas perubahan nama tersebut, salah satu kekhawatirannya adalah tertutupnya ruang dialog. Padahal pemerintah sebenarnya telah berupaya membuka ruang dialog, namun OPM dan KKB menolaknya.

Jika demikian, tentu saja kelompok separatis dan teroris di Papua haruslah ditumpas, apalagi kelompok tersebut dikenal sebagai kelompok yang gemar menebar teror, bahkan mereka juga membunuh warga Sipil secara keji.

            Saat Kapolri dijabat oleh Tito Karnavian, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka ruang dialog asalkan tak ada permintaan berlebihan. Namun, juru bicara OPM, Sebby Sambom, menegaskan dialog tidak diperlukan karena yang diperjuangkan adalah kemerdekaan Papua.

            Perkataan tersebut tentu saja menunjukkan bahwa penumpasan teroris di Papua semestinya dilakukan serupa dengan penumpasan teroris di Poso. Toh, ketika pemerintah menumpas teroris di Poso, kiranya tidak ada yang protes.

            Merujuk pada undang-undang Terorisme, pada UU tersebtu tidak mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan teror di tempat tertentu. Definisi terorisme mencakup perbuatan, bukan locus atau tempat berlangsungnya perbuatan teror.

            Direktur Penegakkan hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengungkapkan, bahwa label teroris untuk kelompok bersenjata di Papua diberikan untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan.

            Menurut Eddy, hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah tentu dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah aksi teror.

            Sehingga, peluang-peluang yang selama ini tidak tersentuh yang dilakukan KKB in diharapkan dengan kerangka UU Nomor 5/2018, itu mempersempit gerakan.

            Dia menuturkan, bahwa selama ini upaya pemerintah untuk mencegah aksi KKB di Papua terbatas. Pemerintah hanya bisa mengatasi aksi-aksi KKB lewat peradilan tindak pidana khusus.

            Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris.

            Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KKB sebagai organisasi teroris lokal.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris.

            Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

            Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

            Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KKB di Papua yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris.

Mahfud menjelaskan, meskipun KKB bertindak sangat brutal, namun pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan tetap berpedoman pada Hak Asasi Manusia.

            Dirinya juga mengklaim, bahwa lebih dari 90% masyarakat Papua tidak ada masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, masyarakat asli Papua yang memilih jalan menjadi teroris (KKB) jumlahnya justru jauh lebih sedikit.

            Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Artinya pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.

            Pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KKB Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme.

            Ancaman tersebut ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pemerintah resmi menetapkan KKB sebagai teroris.

            Masyarakat sudah mulai gerah dengan ulah OPM dan segenap organisasi sayapnya yang kerap menebar teror dan provokasi, sudah saatnya mereka ditumpas karena tidak ada lagi ruang dialog yang mungkin dilakukan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Faldiaz Ceasar )*

Ketika seluruh pegawai KPK mengerjakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) , sebenarnya tak perlu menjadi polemik. Sebab tes ini sebenarnya mudah, dan menguji apakah seseorang mencintai Indonesia dan tidak terlibat pada organisasi terlarang. KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu ketika semua pegawainya akan diangkat jadi pegawai negeri, harus melakukan tes wawasan kebangsaan seperti CPNS lain.

Tes wawasan kebangsaan sempat menjadi heboh, karena semua pegawai KPK harus melakukannya, sebelum diangkat jadi ASN. Mungkin publik mengira bahwa alih status ini akan terjadi secara otomatis, namun tidak bisa seperti itu. Jika ingin jadi pegawai negeri, tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni melalui tes wawasan kebangsaan. Tujuannya agar hasilnya fair.

Profesor Nurhasan, Guru Besar UGM menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan seharusnya tidak usah jadi polemik. Penyebabnya karena masalah ini sudah selesai dan hasilnya, 94% pegawai KPK lolos. Setelah ini, maka akan diproses dan tinggal distribusi untuk menangani berbagai sub kewenangan KPK. Baik di bidang pencegahan maupun penegakan hukum represif, agar kinerjanya tidak terganggu.

Dalam artian, saat ini KPK memang berfokus pada penyebaran pegawainya. Jika sebelumnya mendapat jabatan tinggi, maka akan ditempatkan di ASN minimal golongan 4A, dan jangan sampai hanya 3A karena tidak sesuai. Pengaturan ini butuh konsentrasi karena ada pemilahan berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan, sehingga publik tidak usah mericuhinya.

Jika banyak sekali pegawai KPK  yang lolos TWK, maka dugaan bahwa ada penjegalan pada pegawai KPK tertentu salah besar. Karena faktanya, lebih dari 75% pegawai bisa mengerjakan tes wawasan kebangsaan. Berarti materi tes memang mudah mereka pahami dan tidak mengada-ada, dan bukan bermaksud untuk menggembosi KPK dari dalam.

Profesor Nurhasan melanjutkan, permasalahan tentang tes wawasan kebangsaan memang tak usah diperpanjang lagi, karena 75 pegawai KPK yang tak lolos tes itu tidak dipecat atau dipaksa untuk pensiun dini. Presiden Jokowi sendiri yang menjaminnya, agar nasib mereka aman. Sehingga akan tercipta keadilan bagi semua.

Ketika mereka tak lolos tes maka sebagai syarat jika ingin diangkat jadi pegawai negeri, harus menjalani pendidikan dan pelatihan untuk menambah wawasan kebangsaan. Di sana mereka akan mendapat materi tentang pancasila dan nasionalisme, sehingga lebih mencintai negaranya sampai titik darah penghabisan.

Diklat ini juga dimaksudkan agar mereka tidak kena rayu oleh organisasi teroris, ekstrimis, atau kelompok terlarang. Mereka juga tak akan mau saat dibujuk oleh kelompok sayap kiri yang sosialis. Penyebabnya karena sudah teguh hati dan mencintai NKRI, serta sadar bahwa organisasi-organisasi tersebut amat berbahaya.

Dengan jalan tengah ini, maka tidak ada keanehan saat proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Karena proses ini juga sudah memiliki payung hukum, yakni UU KPK. Jadi perubahan status mereka adalah amanat negara, bukan misi dari pribadi tertentu atau pejabat tinggi negara, untuk menyingkirkan penyidik senior yang mereka musuhi.

Dalam UU KPK juga disebutkan bahwa walau pegawainya jadi ASN, mereka masih boleh melakukan operasi tangkap tangan. Sehingga perubahan ini dijamin tak akan membuat kinerja mereka jadi melempem.

Peralihan status juga sudah mendapatkan restu dari Presiden, dan bukanlah usulan dari Ketua KPK. Juga mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK. Sehingga semua melalui jalur yang resmi, bukan karena dendam pribadi.

Tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh pegawai KPK seharusnya tidak usah dibahas lagi, karena ujiannya sudah berlalu. Prosesi ujian dan pengangkatan juga sudah sesuai dengan UU KPK. Sebagai warga sipil, kita wajib mendukung kinerja KPK, bukan mencelanya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute